Ditemukan 1679 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : irsan irian irawan ichsan ikhsan iriman iriyan irifan iriwan ihisan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 21-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1377/PID.B/2013/PN.BDG
Tanggal 24 Maret 2014 — - Wawan Alias Awing Bin Ahri Syafei
144 — 65
  • Perdarahan yangbanyak disertai resapan darah dipermukaaan otak besar dan otak kecilakibat kekerasan dikepala dapat menyebabkan kematian, ditemukansembab ringan pada paruparu kanan, ditandai dengan adanya busahalus pada bagian irisan penampang, yang dapat diakibatkan traumatumpul pada dada yang ditandai patah tulang iga kanan depan ketiga,keempat, kelima dan patah tulang iga kiri depan kedua, ketiga dankeempat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan keterangan terdakwa
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 04-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 54-K/PM.II-09/AD/III/2021
Tanggal 12 Agustus 2021 —
208 — 99
  • Irena Dhian Anggraeni(Saksi3), karena dilihat dari riwayat berobat pernahmenjadi pasien Saksi, kemudian perawat jugamengatakan ada bekas irisan/sayatan di lenganSaksi3 sehingga saat itu juga Saksi menyarankanuntuk konsultasi ke Psikiater, dan keesokan harinyaSaksi memeriksa visite (secara langsung).Bahwa hasil resume medis nomor1214/Res.Med/Inst.RM/X/2020 tanggal 16Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RS Immanueldan ditandatangani oleh Saksi adalahhasil keseluruhan saat Saksi2 berobat ke RSImmanuel
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 136/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat:
PT. KRAKATAU SANDANG UTAMA REKSA
Tergugat:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA BARAT
321 — 352
  • wajibpajak tidak puas upaya berikutnya melakukan upaya hukum banding ataugugatan kepada Pengadilan Pajak. jadi pembentukan UndangUndangPengadilan Pajak itu tidak bisa lepas dari historis pembentukan dalamrangka mengamankan kepastian buat negara karena sangatsangatmengganggu penerimaan negara yang sesungguhnya, uang yang masukkepada negara yang akan digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuranrakyat sebagaimana diamanatkan dalam pengertian pajak terakhir diubahdalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020;Bahwa irisan
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 29-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
SYAMSUL BAHARI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
Intervensi:
RINCE
264 — 171
  • Berkaitan irisan antara TUN dan perdataitu Samasama dalam subjek hukumnya, namun berbeda dalam objeknya;Bahwa ahli mengatakan menjadi objek dalam sengketa pertanahan adalahKTUNnya, terkait dengan hubungan keperdataan apakah bisa masuk kedalam TUN, dalam konteks perdata untuk kepentingannya bisa masukdalam TUN tetapi tidak dalam konteks objek gugatannya;Bahwa ahli mengatakan kaitan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang UUPA dengan hukum adat yaitu Bahwa ketentuan peraturan yangterdapat dalam UndangUndang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. H. UMAR DHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
3.CAMAT KEPALA KECAMATAN SOLEAR (DAHULU KECAMATAN CISOKA)
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
251 — 489
  • urutan materi EksepsiEksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkanterlebin dahulu materi Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaandengan aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagai berikut:Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangMenimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk terlebin dahulumemberikan penjelasan hukum (restatement) terkait Problematika Yuridispersinggungan/irisan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
PT. TRANS KALTIM SEJATI diwakili oleh RIAN STEFANUS PANDEY
Tergugat:
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA
Intervensi:
1.PT. HJS INDO INVEST diwakili oleh JANG CHIWHOANG
1.PT. KEDAP SAYAAQ diwakili oleh Ir. PUDYO PRAMUDYANTO
444 — 419
  • kepentingan terhadap groose akta melindungi aktaaktanyamelindungi legalisasi badan hukum yang dia jalankan;Bahwa dalam membaca suatu peraturan perundangundangan tidak cukuphanya membaca satu pasal saja karena pembacaan itu juga bahasanya secaramenyeluruh dan karena disini ada 2 subjek hukum yang berbeda salah satunyaadalah badan hukum dan satunya adalah pejabat tata usaha negara tentunyatidak cukup hanya melihat dari satu sisi tapi harus dilihat dari dua sisi karenaperistiwa hukum ini ada pada irisan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
156 — 68
  • Karena selalu terdapat irisan antaraperistiwa perdata dengan peristiwa pidana. Kapan peristiwapidana terjadi dalam suatu transaksi/peristiwa perdata?24.14.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2010 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1049/Pid.B/2010/PN.Smda
Tanggal 6 Oktober 2011 — ABDUL JAMAL BALFAS
164 — 38
  • Murti Indah Sentosa sebagai agen tunggal Toshiba MedicalSystem pernah melakukan presentasi alat kesehatan berupa CT Scan di RSUDAW Syahranie Samarinda dan yang melakukan presentase tersebut adalahsaya sendiri berdasarkan permintaan dari RSUD AW.Syahranie ;Bahwa Spesifikasi CT Scan tersebut adalah 64 Slice dengan XRay Tube 7,5Mhu, Mempunyai Kecepatan Rotasi 0,5 Second, Ketebalan Irisan 0,5 mm,Kapasitas Generator 60 Kw, Jumlah Detector sebanyak 64 x 800 ;Bahwa PT.Murti Indah Sentosa pernah mengajukan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
151 — 40
  • Bahwa oleh karena dalam perkara tata usaha negara tersebutterdapat irisan kepentingan hukum dengan Komisi PemberantasanKorupsi (Tergugat Il dalam perkara a quo), maka KomisiPemberantasan Korupsi (Tergugat II dalam perkara a quo) kemudianmasuk sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam perkaratata usaha negara tersebut untuk bertindak selaku Tergugat IIIntervensi.3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
115 — 58
  • Bahwa oleh karena dalam perkara tata usaha negara tersebutterdapat irisan kepentingan hukum dengan Komisi PemberantasanKorupsi (Tergugat II dalam perkara a quo), maka KomisiPemberantasan Korupsi (Tergugat II dalam perkara a quo) kemudianmasuk sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam perkaratata usaha negara tersebut untuk bertindak selaku Tergugat IlIntervensi.3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 659/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 25 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Jaksa Agung Republik Indonesia
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti Diwakili Oleh : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
Terbanding/Tergugat III : Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H., Pekerjaan Jaksa Agung Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Diah Srikanti, S.H., M.H., Pekerjaan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Presiden Negara Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
423 — 998
  • Dengandemikian haruslah terdapat irisan antara kewenangan Penggugatdengan Turut Tergugat.Bahwa dalam hubungan antara Presiden dengan Jaksa Agung RI yaitupada pasal 19 UU No.16 tahun 2004 ayat 1 menyatakan Jaksa Agungadalah Pejabat Negara dan ayat 2 menyatakan Jaksa Agung diangkatdan diberhentikan oleh Presiden.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WONG IVONNE EMMY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
1.Hj. AMINAH
2.MOH. GUNTUR SUAIB
3.Hj. SURYATI
4.ABDURRAHMAN NASUTION
5.SULAMAH SUSILAWATI, S.E., M.M.
6.DEDEN SETIAWAN
7.IVON SUSANTI
8.YULIA ZULFA DEWI
9.HARY CHANDRA HAMZAH
10.AHMAD ZAKI HAMZAH
11.RR. HYACINTHA WIT AJATDINI
174 — 71
  • Terhadap materi eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut,Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulumemberikan penjelasan hukum (restatement) terhadap problematika yuridispersinggungan/irisan kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan tataHalaman 98 dari 126.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1140/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 September 2019 —
137 — 142
  • Dalam perkembangan teori azasNe Bis In Idem ini mempunyai The Rivat/ turunan Unavia Principalmengatakan bukan lagi seseorang yang telah dituntut didepanpengadilan lebih dari satu kali dalam perkara yang sama, tetapi azasUnavia Principal merupakan The Rivat dari azas Ne Bis In Idem yangtidak hanya dalam perkara pidana tetapi dalam perkara apapun,terutama halhal terdapat irisan diantara persoalanpersoalan pidanadan persoalanpersoalan keperdataan;Bahwa Azas ini mengalami perkembangan karena tidak terlepas
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 28-03-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 24-K/PM.I-07/AD/III/2018
Tanggal 18 Juli 2018 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Gatot Widodo
87 — 44
  • Mengembalikan organorgan pada posisi anatomisnyakemudian menjahit kembali irisan tubuh.5. Bahwa pada saat Saksi Ahli dan Tim melakukan otopsi,mayat diperkirakan telah meninggal dunia sekira 2 s.d 4 hari dimanakondisis mayat sudah mengalami pembusukan sehingga agakkesulitan menilai kapan korban meninggal dunia tapi dibagian tubuhmayat ditemukan tandatanda tubuh dan anggota gerak tampakbengkak, wajah dan leher tampak lebih gelap, tampak pelebarandarah permukaan tubuh serta kulit ari terkelupas.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
243 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari gambar di atas terlihat bahwa terdapat irisan periodesasi airtimewartel yang dikabulkan oleh Judex Facti, yaitu pada bulan April 2005Hal. 146 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013. hingga Januari 2006. Kedua amar tersebut menimbulkan kekaburanmengenai nilai airtime wartel yang sebenarnya dikabulkan olehJudex Facti. Selain itu, terdapat kejanggalan lebih lanjut terkait amarJudex Facti tersebut yang menambah kekaburan amar putusan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Nopember 2014 — M. ZAIRIN
122 — 54
  • Surat ljin Pertambangan Daerah)menjadi IUP (ljin Usaha Pertambangan), sebelumnya sudah berjalanhanya menyesuaikan sesuai UU Minerba.Bahwa kemudian IUP PT Semindo Resources dikeluarkan karenamerupakan syarat untuk permohonan pinjam pakai lahan harus ada IUP,jadi sebetulnya tidak ada kaitan dengan overlap, karena IUP yangdikeluarkan adalah ijin eksplorasi bukan eksploitasi, yaitu untuk penelitiankandungan, karena permohonan ijin PT Semindo adalah seluas 3.000 Habukan 800900 Ha dan diantaranya ada irisan
    sekitar 800 Ha denganrekomendasi 2.754 Ha.Bahwa irisan inilah yang akan dimohon kepada Kementrian Kehutananoleh PT Semindo.
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 21-09-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2021
Tanggal 23 Nopember 2021 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Mokhamad Abdul Mutolib
193 — 90
  • jenazah,mencatat dan mendokumentasikan, dengan ditemukannyatengkorak dan bagian tulang panggul maka jenis kelamindapat kita perkirakan bahwa kerangka tersebut berjeniskelamin wanita, sedangkan penyebab kematiannya Saksitidak dapat menentukan apa penyebabnya karena telahmengalami proses pembusukan lanjut menjadi kerangka, tidakada jaringan lunak dan organorgan dalam yang dapatdiperiksa untuk menentukan penyebab kematiannya danSaksi tidak menemukan adanya tandatanda kekerasan bendatumpul atau bekas irisan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
251 — 130
  • SerangMenimbang, bahwa materi eksepsieksepsi yang disampaikan olehTergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi6, dan Tergugat II Intervensi 7 mendalilkan pada pokoknya permasalahan hukumHalaman 128 dari 138 Halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUNSRG.utama dalam sengketa a quo merupakan sengketa hak keperdataan ataskepemilikan tanah;Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulumemberikan penjelasan hukum (restatement) terkait persoalanpersinggungan/irisan
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6197 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • UU Perlindungan Konsumen kemudianmemberikan pilihan kepada kedua belah pihakuntuk menyelesaikan sengketa konsumen melaluijalur pengadilan ataupun jalur non pengadilan.Dalam konteks klausula baku, yang perlu dicermatiadalah irisan antara keberlakuan UU PerlindunganKonsumen, dalam konteks ini adalah pencantumanklausula baku, dengan perbuatan wanprestasiataupun perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata.
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
5654 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • UU Perlindungan Konsumen kemudianmemberikan pilihan kepada kedua belah pihakuntuk menyelesaikan sengketa konsumen melaluijalur pengadilan ataupun jalur non pengadilan.Dalam konteks klausula baku, yang perlu dicermatiadalah irisan antara keberlakuan UU PerlindunganKonsumen, dalam konteks ini adalah pencantumanklausula baku, dengan perbuatan wanprestasiataupun perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata.