Anugrahdkk).e Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.e Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT. MII (punya orang golkar)dan PT.

Anugrahdkk).e Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.e Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT MIl (punya orang golkar)dan PT Esatex (punya sdr EGGY/golkar) harus digugurkan karenatidak lengkap dokumennyae Perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang tidak dilengkapidokumen penawaran yang didukung agen tunggal serta semua barangyang ditawarkan dilengkapi dengan

eksepsinyapoint 2.1. di atas mengenai kurangnya subyek hukum dalam gugatanPenggugat yang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.Sehingga dalam hubungan/keterkaitan dengan tanah obyek sengketayang digugat oleh Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai pembeliyang bertikat baik semakin membuktikan bahwa untuk mendapatkankebenaran dalam perkara ini tentu kKepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Gowa tidak bisa kita abaikan keikutsertaannya dipersidangan karena sebagai pejabat instansi tekhnis

saudara farida Syahrir, Erwan Syabhrir,Ervan Syahrir, Syerlianty Syahrir ke Burhanuddin Zaid Wirawan terhadapSertipikat Hak Milik Nomor. 1406/1997/Sungguminasa, Sertipikat Hak MilikNomor 01640/Sungguminasa, Sertipikat Hak Milik Nomor 01641 /Sungguminasa, Sertifikat Hak Milik Nomor 01642/Sungguminasa dansertifikat Hak Milik Nomor 01643/Sungguminasa ;Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut tentu dalammengungkap kebenaran kehadiran Kepala BPN Kabupaten Gowa dalamkapasitasnya sebagai instansi tekhnis

Tata CaraPembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana DesaSetiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang TahunAnggaran 2016;+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;** Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis

Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;* Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa TahunAnggaran 2016 Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Jambu Mente(G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;.

bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:PTO (Petunjuk Tekhnis

Penyidik Pembantu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai KUHAP, didalam surat Panggilan tidak perludicantumkan tentang adanya SPDP dan surat Perintah Penyidikan,arena sesuai Perkap Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 juga tidakmenyebutkan dalam panggilan untuk mencantumkan Laporan,SPDP, Penyidikan dan dalam Pasal 27 UUD 1945 hanyamenyebutkan pemanggilan dilakukan secara tertulis denganmenerbutkan surat panggilan dengan dasar laporan polisi dan dalamJuklak Juknis (petunjuk pelaksanaan Petunjuk Tekhnis

Laporan Polisi; Bahwa SPDP tidak wajib dicantumkan, karena sesuai pasal 109KUHAP tidak mewajibkan dicantumkan SPDP, sedang dalamPetunjuk Pelaksana Petunjuk Tekhnis tidak ada pencantuman SPDP,hanya isi dasar surat panggilan antara lain tentang : Pasal 112 KUHP,Undang Undang Kepolisian dan Laporan Polisi; Bahwa dalam Surat Pemanggilan dicantumkan : identitas, kapandipanggil dan dipanggil sebagai apa, kalau sudah ditetapkan sebagaitersangka, lalu dipanggil sebagai tersangka, kemudian perkara yangdisangkakan

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;b. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);c. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;d.

sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disitadan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut denganketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupimaka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:1) PTO (Petunjuk Tekhnis

NAMOHALU tanpa persetujuan /SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEA selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuan PejabatPenerima Barang sehingga pengadaan barang ATK tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF) yangtidak didukungmengakibatkan dokumen pertanggungjawaban dana tersebut13dengan bukti yang LENGKAP dan SAH.

NAMOHALU TANPA terlebih dahulu MENGUJI KEBENARANMATERIL dan MENELITI KEBENARAN dokumen pertanggungjawaban dana14ATK PADAHAL pemesanan, pembayaran dan penerimaan barang tanpapersetujuan / SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULOGEA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuanPejabat Penerima Barang sehingga pengadaan barang ATK tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF) yangmengakibatkan dokumen pertanggungjawaban dana tersebut

LOTUS TANPA terlebih dahulu MENGUJI KEBENARANMATERIL dan MENELITI KEBENARAN dokumen pertanggungjawaban danatersebut PADAHAL pemesanan, pembayaran dan penerimaan barang tanpapersetujuan / SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULOGEA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuanPejabat Penerima Barang sehingga pengadaan barang berupa belanja PesananFotocopy / Penggandaan Surat Menyurat tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF

Bendahara Pengeluaran karena kewenangan untuk MENYIAPKANDOKUMEN ANGGARAN) dan MENGENDALIKAN PELAKSANAANKEGIATAN adalah kewenangan SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan Pasal12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13 Tahun 2006sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPermendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerahyang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :a.

Bendahara Pengeluaran karena kewenangan untuk MENYIAPKANDOKUMEN ANGGARAN dan MENGENDALIKAN PELAKSANAANKEGIATAN adalah kewenangan SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan Pasal12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13 Tahun 2006sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPermendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerahyang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :a.

Bahwa, terhadap pelaksanaan pengembalian pembatalan pembelian rumah dari keduahak Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II tersebut hingga saat ini belum dapatterlaksana, oleh karena halhal yaitu adanya kendala tekhnis dari kebijakan PemerintahHalamanDaerah/Kota Surabaya dalam hal menerbitkan site plan, sehingga mempengaruhipengajuan a lokasi dana pembangunan di Proyek Perumahaan City Home, termasukpengembalian uang Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II.

Huruf E Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secaraelektronik dilaksanakan atas persetujuan para pihak setelah proses mediasidinyatakan tidak berhasil.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohonmenyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannyaMenimbang, bahwa alasanalasan perceraian yang dikemukakan olehPemohon dalam surat permohonan

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.

Apt. selaku Deputi Manajer Tekhnis Badan POMLampung dan Dian Sari, Amd.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang Cipta Karya tahun anggaran 2011;56. Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09 /PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM ) Sungai Imus Kec. Buay Pemaca;57.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan BidangCipta Karya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal O7 April 2011 untukpengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa AirMinum ( SPAM ) Sungai Imus Kec.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/jasa; Namun untuk menetapkan Spesifikasi tekhnis barang/jasa,kemudian menetapkan HPS dan membuat rancangan kontrakbukan saksi yang melakukan.Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia/kontraktor dalam kegiatanpembangunan SPAM Sungai Imus Tahun Anggaran 2011 pada DinasPU Kabupaten OKU Selatan, adalah PT.

Citra SalimSerasi yang bernama Anton sebagai Staf Teknik yang bertugasmemonitor pekerjaan secara keseluruhan baik pengadaan pipa,pekerjaan pembangunan dan melaporkannya kepada Terdakwa, danNiko untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat adiministrasi dantagihan pembayaran, sedangkan Terdakwa sendiri hanya memonitordan menunggu laporan saja dari tim tekhnis tersebut;Bahwa berdasarkan laporan yang diterima terdakwa dari tim teknisperusahaan yang ada di lapangan, untuk kesepuluh sectionpemasangan pipa

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;56) Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM)Sungai Imus Kec.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM) Sungai Imus Kec.

Bdgbulanan dibuat dengan cara merubah laporan yang telah dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN, setelah itu difotocopi kKemudian diberikan kepada pihakDinas Pendidikan Kabupaten Bekasi/ Kementerian Pendidikan.Bahwa didalam penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN05 Cikarang Timur Tahap berdasarkan hasil audit oleh tim tekhnis Kementeriandan Consultan serta perwakilan dari Negara Australia (ESQ) pada awal bulanNopember tahun 2012 ditemukan bahwa terhadap kualitas bangunan tidak sesuaiyang

danrekening Koran yang diberikan adalah rekening Koran yang lama dimana danatermin kedua belum masuk kerekening, dan setelah pembangunan USB SMPN 05Cikarang Timur berhenti baru diketahui berdasarkan rekening koran saldo terakhirper tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp. 4.471.619,00 (empat juta empat ratus tujuhpuluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) ;Bahwa di dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 05 CikarangTimur adalah berdasarkan gambar kerja pelaksanaan serta volume grafik,Spesifikasi tekhnis

pihak Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan tidak menerima laporan bulan yang dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN tersebut, kKemudian oleh LUKMAN APANDI, S.Pd.1 laporanbulanan dibuat dengan cara merubah laporan yang telah dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN, setelah itu difotocopi kKemudian diberikan kepada pihakDinas Pendidikan Kabupaten Bekasi/ Kementerian Pendidikan.Bahwa didalam penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN05 Cikarang Timur Tahap berdasarkan hasil audit oleh tim tekhnis

namun pihak Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan tidak menerima laporan bulan yang dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN tersebut, kemudian oleh LUKMAN APANDI, S.Pd.1 laporanbulanan dibuat dengan cara merubah laporan yang telah dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN, setelah itu difotocopi kKemudian diberikan kepada pihakDinas Pendidikan Kabupaten Bekasi/ Kementerian Pendidikan.Bahwa didalam penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN05 Cikarang Timur Tahap berdasarkan hasil audit oleh tim tekhnis

Saksi DADAN SURYANA Bin IKIN,dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)Karangpawitan Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis sejak tanggal 01 Januari2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut; Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua PPK adalahdilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lahyang menentukan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK; Bahwa KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masingmasing TPS

selanjutnya PPK juga menghasilkan DA1 (hasil penghitungansetiaop desa se kecamatan) menggunakan aplikasi situng agregatordasarnya dari data DAA1 tersebut); Bahwa pengisian data DAA1 dilakukan oleh PPS karena berdasarkanaturan diperbolehkan PPS diperbantukan kemudian semua desapengisian / penginputan data tersebut dilakukan oleh PPS desa masingmasing; Bahwa yang mengintruksikan langsung untuk para PPS Kelurahan /Desa supaya membantu dalam pengisian / peginputan data dari C1 keDAA1 adalah Saksi selaku tekhnis

masing setelahnya penghitungan selesai dilaksanakan sebagai alatkontrol (DAA1 bersifat sementara karena belum disahkan) menjelangpelaksanaan pleno ditingkat kecamatan dan bukan sebagai bahan plenoditingkat kecamatan; Bahwa Saksi menyuruh kepada masing masing PPS untuk melakukanpengisian DAA1 sementara tersebut hanya sebagai alat kontrol melaluiWA grup PPK dan PPS dan Saksi juga atas permintaan dari pihak KPUHalaman 16 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitatas nama HILWAN FANAQI selaku devisi tekhnis

bisa diperbantukanHalaman 45 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitmenimbang juga karena jumlah desa banyak dan semua PPS kelurahan/Desa pada saat itu diperbantukan;Bahwa Yang melakukan pengisian data / penginputan data dari C1 kedalam DAA 1 DPRD Kab/Kota tersebut khusus untuk Desa Situsari adalahPPS Desa Situsari yang bernama FISKA;Yang mengintruksikan langsung untuk para PPS Kelurahan / Desa supayamembantu dalam pengisian / peginputan data dari C1 ke DAA1 adalahsaudara DADAN selaku bagian tekhnis

Bahwa tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut, merupakan bagiandari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjang peningkatan mutu pendidikan dimanayang 6 (enam) paket pekerjaan belum dilaksanakan karena 4 (empat) paket gagal tenderdan 2 (dua) paket pekerjaan Juknis (Petunjuk Tekhnis) Spesifikasi terlambat sehinggatender tidak dilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 6 (enam) paket pekerjaan yang tidakdilaksanakan tersebut, anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dimasukkan ke dalamkomponen

Bahwa tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut, merupakan bagiandari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjang peningkatan mutu pendidikan dimana19yang 6 (enam) paket pekerjaan belum dilaksanakan karena 4 (empat) paket gagal tenderdan 2 (dua) paket pekerjaan Juknis (Petunjuk Tekhnis) Spesifikasi terlambat sehinggatender tidak dilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 6 (enam) paket pekerjaan yang tidakdilaksanakan tersebut, anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dimasukkan ke dalamkomponen

Bahwa benar tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwatersebut,merupakan bagian dari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjang peningkatanmutu pendidikan dimana yang 6 (enam) paket pekerjaan belum dilaksanakan karena4 (empat) paket gagal tender dan 2 (dua) paket pekerjaan Juknis (Petunjuk Tekhnis)Spesifikasi terlambat sehingga tender tidak dilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 653(enam) paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut, anggaran untuk pekerjaantersebut telah dimasukkan ke

orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

terdakwa meminta DEDI SUHANDA BIN ECEPJAJA (dalam penuntutan terpisah) sebagai kuasa lapangan (pengurus tambang) dengantugas mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan penambangan bijih timahmulai dari merental alat berat jenis excavator, mengurusi makan dan gaji pekerjatambang hingga mengurusi bijih timah hasil penambangan kemudian terdakwa jugsmeminta NUH ROBINSAR Als PAK KUMIS (dalam penuntutan terpisah) selakuPenanggungjawab Lapangan dengan tugas membantu DEDI SUHANDA Bin ECEP JAJAmengenai tekhnis

Idwar untuk menyiapkan seluruh Dokumendokumen untuk pengajuanAddendum kedua tanpa dilakukan Jastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itutidak mengetahui tentang adanya pembuatan Addendum kedua terhadap SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 650.A/010/AMDSPK/CKOTSUS/2013tanggal 25 Oktober 2013, di dalam amandemen kedua tersebut terjadiperpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 hari sehingga waktu pelaksanaanberakhir menjadi tanggal 02 Desember 2013, dan pada akhir batas waktukontrak amandemen ke 2 berakhir