Ditemukan 2039 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : juncto jonita jonata jono joto jonito jonato jonto jonco jonoto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
128 — 73
  • hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
141 — 67
  • Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintHalaman 237 dari 267 halaman Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2018/PN BglCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 23 September 2015 — HERIBERTUS HARIADI, SP
66 — 17
  • Porpenjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanapokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhnkan pidana penjarajuga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 joncto 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 23 September 2015 — SYAHRUL RAMADHAN Als ADAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm)
71 — 28
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanapokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhnkan pidana penjarajuga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
92 — 108
  • hukum Nasional daninternasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan,UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa AntiKorupsi, 2003 ( United Nation Convention Againt Corruption, 2003) yangtelah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor1 Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
137 — 44
  • danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara, dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Januari 2014 — -SYAFRUDDIN SAYUTI
118 — 37
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokoksekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dyatuhipidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidanadenda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diaturdalam Pasal 30 KUHP; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 joncto
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
73 — 31
  • Pasal 3 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidarr;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair ini terdapat joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
118 — 79
  • hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK Alm
117 — 57
  • hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
121 — 57
  • PN.PBRMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifatkumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selaindijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukandalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
Drs. SUDIRMAN Bin M.SOLEH
121 — 66
  • hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
93 — 25
  • BdgUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidarr;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair ini terdapat joncto Pasal 18UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 tahun 2001, maka Terdakwa harus membayar uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
153 — 84
  • hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM
99 — 33
  • diyatuhiMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifatkumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selaindijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukandalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2014 — Putus : 12-09-2014 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 12 September 2014 — - Ir. ATOK YUDIANTO - ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG - DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si
180 — 50
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanapokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjarajuga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 joncto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — SUHENDA
134 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 167 PK/PID.SUS/2017tidak melakukan pengawasan dan membiarkan adanya post bidding dalamevaluasi penawaran serta tidak menindaklanjuti sanggahan banding yangbenar, hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (7) dan (8) Joncto Pasal 5huruf g Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah dan Lampiran 1 Bab Keppres 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa PemerintahJuncto Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh AtasKeppres
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
160 — 69
  • Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti denganUndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa AntiKorupsi, 2003 (United Nation Convention Againt Corruption, 2003) yang telahdiratifikasi Indonesia melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006;Menimbang, bahwa Kerugian Negara, dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1angka 22 Joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
124 — 113
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanapokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatunkan pidana penjarajuga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 joncto