Ditemukan 2369 data
132 — 41
Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat Konvensi yang padaintinya memiliki hak atas objek sengketa telah terbukti merupakandalildalil yang semu atau tidak benar dimana secara tibatibameminta hak atas objek sengketa, padahal secara hukum tidakpernah memenuhi kewajibankewajibannya pada TergugatKonvensi sejak Tahun 2003, dan tahun 2012 hingga putusnyaperceraian oleh karenanya sudah sepatutnya dihukum tidakberhak terhadap hakhak atas objek sengketa.4.
faktafakta hukum yang diungkapkan Tergugat Konvensi tersebut di atas,seharusnya Penggugat Konvensi apabila menyatakan berhak atasobjek sengketa dapat membuktikan bagaimana cara PenggugatKonvensi memperoleh objek sengketa misalnya ada dana yangdiberikan pada Tergugat Konvensi ataupun melakukan pembayaranlangsung pada pemilik dahulu objek sengketa, namun PenggugatKonvensi tidak dapat menjelaskannya tersebut sehingga terbuktiPenggugat Konvensi telan berdasar itikad buruk denganmenggunakan gugatan semu
30 — 5
No. 1120/Pdt.G/2019/PA.Tnkterhadap dua anak kandungnya senddiri, tentunya uang sebesar Rp.900.000, tidaklah cukup untuk membiayai kebutuhan dua orang anakperbulan, guna memenuhi makanan bergizi anak yang mengandungunsur4sehat5 sempurna, serta kebutuhan balita lainnya;5.Bahwa dalildalil Replik Tergugat Rekonvensi hanya dalihdalih semu yangpenuh propaganda dan mengadaada, sebagai upaya agar TergugatRekonvensi lolos dari tuntutan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi;Berdasarkan uraian jawaban termaksud
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM PADA BIRO LPPBMN
357 — 402
Persekongkolan HorizontalMerupakan persekongkolan yang terjadi antara pelakuusaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagaipersekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. Berikut bagan persekongkolantersebut.
ADIKA PUTRA, IR
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
164 — 75
Negara maka tindakan administrasiNegara tersebut harus wetmatige dan rechtsmatige, serta memenuhi kriteria:a) Tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatan asas hirarki peraturanperundangundangan.b) Tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat(Negara),sertaCc) Ditetapbkan dalam rangka mendukung (memperlancar) upayamewujudkan atau merealisasikan kesejahteraan umum.Bila kebebasan bertindak dituangkan dalam peraturan maka peraturanitu disebut peraturan kebijaksanaan, atau perundangundangan semu
324 — 118
biasanya tamu yang sering menggunakan jasa trevelbiasaa diurus dulu oleh Terdakwa kalau sudah selesai baru bayardengan dasar kepercayan kepada konsumen karena agen Terdakwadirintis dari tahun 1988;Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.PwtBahwa untuk pencetakan tiket internasional harus IATA sedangkan untukikut IATA modalnya besar sedangkan IATA adalah asosiasi internasionaluntuk tiket jadi agen harus punya uang masuk ke IATA setor sebanyak25 ribu dollar sejak krisis moneter agen semu
202 — 75
atau bangunan serta ParaPenggugat bukan pejabat yang berwewenang memberi ijin tinggalpada bangunan rumah HGB tersebut, sedangkan Para TergugatHalaman 19 dari 54 Putusan No.286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.terutama Tergugat I sudah menempati rumah HGB tersebut sejaklahir sampai sekarang atau sudah 55 tahun lamanya;Jadi keterangan Para Penggugat tersebut adalah keterangan tidak benar danmenyesatkan;Bahwa menurut hemat Para Tergugat, gugatan yang diajukan ParaPenggugat dalam perkara ini merupakan perkara semu
120 — 138
Narkotika Golongan terbukti secara otomatisunsur ini teroukti karena tidak ada kewenangan Terdakwa dalamhal ini (halaman 20 poin 1 Nota Pledooi).Bahwa pada halaman 20 poin 2 Nota Pledooi PenasihatHukum pada huruf a tentang Terdakwa yang pergi berobat padatanggal 24 Juli 2017 ke klinik Muizzan termasuk hasilpemeriksaan maupun obat yang diberikan kepada Terdakwayang pada poin b menurut Penasihat Hukum Terdakwa akanmenghasilkan Positif Amphetamine dan Methamfetamine positifyang dihasilkan positif semu
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
349 — 205
(Lampiran Il angka 4.2.7 tentang Evaluasi DokumenPenawaran huruf (e) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021) Persekongkolan TenderHalaman 17 dari 73 halamanPutusan Nomor : 32/G/TF/2021/PTUN.SMD1.Persekongkolan HorizontalMerupakan persekongkolan yang terjadi antara pelakuusaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagaipersekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.
84 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bayu DutaSujati sebagai penyedia jasa harus dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan sesuai kontrak yang telah disetujui,adalah merupakan pertimbangan yang semu, karena dalamSistem Kontrak pertanggunganjawab tidak selalu terkait denganpertanggunganjawab Pidana, bahkan Perjanjian (Kontrak) adalahmerupakan hukum lex specialis yang dapat menyampingkanketentuan hukum umum.
182 — 78
Administrasi Negara maka tindakan administrasiNegara tersebut harus wetmatige dan rechtsmatige, serta memenuhikriteria:Tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatan asas hirarkiperaturanperundangundangan.Tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat(Negara),sertaDitetapkan dalam rangka mendukung (memperlancar) upaya mMewujudkanatau merealisasikan kesejahteraan umum.Bila kebebasan bertindak dituangkan dalam peraturan maka peraturan itudisebut peraturan kebijaksanaan, atau perundangundangan semu
RIZAL DJAMALUDDIN, SH
Terdakwa:
1.VENNO AKBAR FATHURROCHMAN
2.HILMY ADAM JIETA PRADANA
282 — 157
Oleh karena itu, setiaporang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (penjelasan atasUndangUndang RI No. 16 Tahun 2004).Bahwa pada intinya sidang yang mulia ini mempunyai satu tekad yangsama, memiliki satu itikad baik yang sama untuk senantiasa menegakkankeadilan berdasarkan kebenaran dengan selalu mengedepankan fakta yangnyata adanya, bukan berdasarkan keadilan yang semu atas kebenaran yangdirekayasa.
21 — 7
Bahwa apabila mengacu padapermohonan Pemohon posita angka 8 mendalilkan bahwa Pemohon tetapmenjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan membayar listrikrumah, membayar cicilan di Bank BTN, membayar cicilan kredit Bank BRI danmembayar cicilan motor, dan ternyata semu bentuk cicilan diambil olehTergugat ketika masih rukun dengan Penggugat sebagai suami istri.
1.KETUT ARYA BUDI GIRI
2.GEDE ARVA PRATAMA GIRI
3.MADE JARDIN PRADNYANA GIRI
4.I NYOMAN DERBI PRAYA NOVA GIRI
5.NI LUH ASTIKAWATI
6.PRIYATI MINARSIH
7.I WAYAN SUMARTA
8.IR. MARCUS SWASTHALAKSANA
Tergugat:
1.DRA. LANNY RAHARDJA
2.RESWITA FAURA
3.TEJA HADI WIRANATA
4.DANIEL DENGI KABANGA
5.ANDRIAS NDARA HANDA
6.DARIUS DITA METE
7.DOMINGGUS NDARA MILLA
8.MARTEN MILLA ATE
Turut Tergugat:
1.Kantor Agraria dan Tata ruang badan pertanahan nasional Kabupaten Sumba Barat Daya
2.FRINCE MONE KAKA, SH.M.Kn
3.KHRISNA POERWA ADHESTYA
286 — 179
Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyatakesalahan pidana oleh seorang pelaku tindak pidana (Masri Umar) yangmana telah menjalani hukuman, oleh para Penggugat hendak ditimpakantanggung jawab perdata kepada pihak dan orang lain, yang dalam hal iniTergugat IV, dengan membangun suatu nalar semu yang dapatmenimbulkan kesalahan berpikir dalam suatu proses hukum.4.
PutusanPidana Pengadilan Negeri Waikaubak Nomor: 22/Pid.B/2016/PN Wkb,yang mana para Penggugat adalah korban tindak pidana pada perkaratersebut.Halaman 83 dari 174 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wkb3: Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyatakesalahan pidana oleh seorang pelaku tindak pidana (Masri Umar) yangmana telah menjalani hukuman, oleh para Penggugat hendak ditimpakantanggung jawab perdata kepada pihak dan orang lain, yang dalam hal iniTergugat V, dengan membangun suatu nalar semu
Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyatakesalahan pidana oleh seorang pelaku tindak pidana (Masri Umar) yangmana telah menjalani hukuman, oleh para Penggugat hendak ditimpakantanggung jawab perdata kepada pihak dan orang lain, yang dalam hal iniTergugat VI, dengan membangun suatu nalar semu yang dapatmenimbulkan kesalahan berpikir dalam suatu proses hukum.4.
163 — 55
mengajukan suatugugatan baru dan bukan mengajukan perlawanan eksekusi pengosongansebagaimana dalil perlawanan Pelawan, hal tersebut sesuai denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 954.K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976 yang menyatakan bahwa "Denganmengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November 1964 ataueksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960 Judec Facti telahmenempuh acara yang salah, sebab eksekusi telah berlangsung atausebenarnya eksekusi semu
75 — 55
bersifat positifyaitu. apabila pertimbangan dan dictum putusan telahmenentukan dengan pasti status dan hubungan hukummengenai hal dan obyek yang bersangkutan;Bahwa pertimbangan hukum Putusan No. 24/Pdt.G/2012/PN.Dmk telah menyatakan bahwa hubungan hukum jual beli tanahHalaman 17, Putusan No. 53/Pdt/2015/PT SMGobyek sengketa dengan hak menebus/membeli kembali antaraPenggugat dengan Saeri Bin Kanan tanggal 2051989 bukanmerupakan jual beli tanah obyek sengketa melainkan adalahhubungan hutang piutang yang semu
Abdul Manan
Tergugat:
Bupati Batang
366 — 254
UII Press,Yogyakarta, 2003 pada halaman 95 sebagai berikut:Dalam khazanah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia saat ini freizermessen lazim disebut peraturanperaturan kebijaksanaan atau beleidsregelatau policy rules atau pseudowetgeving (perundangundangan semu)pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukan oleh Badan/ PejabatTata Usaha Negara dengan tidak diserahi dasar kewenangan untukmembuatnya, jadi freiz ermessen merupakan pelengkap terhadap asaslegalitas, namun bukan mengesampingkan
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena berdasarkan Pasal 184 ayat(1) KUHAP huruf c ini adalah masuk bukti surat, dan pastinya harus dapatditunjukkan dalam persidangan, jadi kedua bukti yang sangat krusial dalamperkara ini dalam persidangan tidak pernah dibuktikan/diperlihatkan.Seolaholah persidangan ini semu, karena secara fakta uang itu tidak bisadiperlihatkan dalam persidangan, ini sama saja "Lepas dari mulut buayamasuk mulut harimau".Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yangmenghukum/mempersalahkan para Terdakwa
289 — 236
Saat korban tinggal di rumah Mince Holbala, Semu elLaibois mengurus Kartu keluraga yang didalamnya tercantum nama korban yangadalah keluarga Semuel Laibois, setelah Kartu Keluarga tersebut keluar, MINCEHOLBALA memberitahu korban bahwa korban akan diberangkatkan ke Medanuntuk jalanjalan karena disana ada temannya yang akan menemani korbanberjalanjalan.
90 — 61
SOP/06.3/2017Para Tergugat harus dibebani biaya ganti kerugian materiel maupun moriyang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu kerugianmateriel sebesar kurang lebih Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima PuluhJuta Rupiah) dan atas beban moril (immaterial) yang dialami dan dideritaoleh Penggugat yang jika dihitung dengan uang dinilai sebesarRp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);19.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
142 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MH. denganjudul legeslasi semu pseudo wetgeving);Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Keputusan MenteriKehutanan No.