Ditemukan 2371 data
ADIKA PUTRA, IR
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
163 — 71
Negara maka tindakan administrasiNegara tersebut harus wetmatige dan rechtsmatige, serta memenuhi kriteria:a) Tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatan asas hirarki peraturanperundangundangan.b) Tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat(Negara),sertaCc) Ditetapbkan dalam rangka mendukung (memperlancar) upayamewujudkan atau merealisasikan kesejahteraan umum.Bila kebebasan bertindak dituangkan dalam peraturan maka peraturanitu disebut peraturan kebijaksanaan, atau perundangundangan semu
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM PADA BIRO LPPBMN
355 — 399
Persekongkolan HorizontalMerupakan persekongkolan yang terjadi antara pelakuusaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagaipersekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. Berikut bagan persekongkolantersebut.
30 — 5
No. 1120/Pdt.G/2019/PA.Tnkterhadap dua anak kandungnya senddiri, tentunya uang sebesar Rp.900.000, tidaklah cukup untuk membiayai kebutuhan dua orang anakperbulan, guna memenuhi makanan bergizi anak yang mengandungunsur4sehat5 sempurna, serta kebutuhan balita lainnya;5.Bahwa dalildalil Replik Tergugat Rekonvensi hanya dalihdalih semu yangpenuh propaganda dan mengadaada, sebagai upaya agar TergugatRekonvensi lolos dari tuntutan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi;Berdasarkan uraian jawaban termaksud
180 — 76
Administrasi Negara maka tindakan administrasiNegara tersebut harus wetmatige dan rechtsmatige, serta memenuhikriteria:Tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatan asas hirarkiperaturanperundangundangan.Tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat(Negara),sertaDitetapkan dalam rangka mendukung (memperlancar) upaya mMewujudkanatau merealisasikan kesejahteraan umum.Bila kebebasan bertindak dituangkan dalam peraturan maka peraturan itudisebut peraturan kebijaksanaan, atau perundangundangan semu
21 — 6
Bahwa apabila mengacu padapermohonan Pemohon posita angka 8 mendalilkan bahwa Pemohon tetapmenjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan membayar listrikrumah, membayar cicilan di Bank BTN, membayar cicilan kredit Bank BRI danmembayar cicilan motor, dan ternyata semu bentuk cicilan diambil olehTergugat ketika masih rukun dengan Penggugat sebagai suami istri.
83 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bayu DutaSujati sebagai penyedia jasa harus dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan sesuai kontrak yang telah disetujui,adalah merupakan pertimbangan yang semu, karena dalamSistem Kontrak pertanggunganjawab tidak selalu terkait denganpertanggunganjawab Pidana, bahkan Perjanjian (Kontrak) adalahmerupakan hukum lex specialis yang dapat menyampingkanketentuan hukum umum.
157 — 29
oleh Tergugat V selaku kuasa hukumTergugat sampai dengan Tergugat IV dengan menggugat Kakan PertanahanKota Surabaya (Turut Tergugat III) untuk mencabut SHM No.26/Desa Karahseperti ternyata pada Putusan MARI No. 39 PK/ TUN/2004, tanggal2252007 (bukti P15) Jo Putusan MARI No. 196 K/TUN/2003, tanggal842004 (bukti P16) Jo Putusan PT.TUN SBY No. 123/B/TUN/ 2002/PT.TUN.SBY, tanggal 20122002 (bukti P17) Jo Putusan PTUN SBY No. 08/G.TUN/2002/PTUN.SBY, tanggal 1572002 (bukti P18), adalah suatukemenangan semu
Tergugat IV) dengan menggugat Kakan PertanahanKota Surabaya I (Turut Tergugat IH) untuk mencabut SHM No.26/Desa Karah seperti ternyatapada Putusan MARI No. 39 PK/TUN/2004, tanggal 2252007 (bukti P15) Jo Putusan MARINo. 196 K/TUN/2003, tanggal 842004 (bukti P16) Jo Putusan PT.TUN SBY No.123/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY, tanggal 20122002 (bukti P17) Jo Putusan PTUN SBYNo.08/G.TUN/2002/PTUN.SBY, tanggal 1572002 (bukti P18), adalah suatukemenangan semu yang telah dirancang dengan penuh rekayasa danmenghalalkan
201 — 75
atau bangunan serta ParaPenggugat bukan pejabat yang berwewenang memberi ijin tinggalpada bangunan rumah HGB tersebut, sedangkan Para TergugatHalaman 19 dari 54 Putusan No.286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.terutama Tergugat I sudah menempati rumah HGB tersebut sejaklahir sampai sekarang atau sudah 55 tahun lamanya;Jadi keterangan Para Penggugat tersebut adalah keterangan tidak benar danmenyesatkan;Bahwa menurut hemat Para Tergugat, gugatan yang diajukan ParaPenggugat dalam perkara ini merupakan perkara semu
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
346 — 201
(Lampiran Il angka 4.2.7 tentang Evaluasi DokumenPenawaran huruf (e) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021) Persekongkolan TenderHalaman 17 dari 73 halamanPutusan Nomor : 32/G/TF/2021/PTUN.SMD1.Persekongkolan HorizontalMerupakan persekongkolan yang terjadi antara pelakuusaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagaipersekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.
322 — 118
biasanya tamu yang sering menggunakan jasa trevelbiasaa diurus dulu oleh Terdakwa kalau sudah selesai baru bayardengan dasar kepercayan kepada konsumen karena agen Terdakwadirintis dari tahun 1988;Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.PwtBahwa untuk pencetakan tiket internasional harus IATA sedangkan untukikut IATA modalnya besar sedangkan IATA adalah asosiasi internasionaluntuk tiket jadi agen harus punya uang masuk ke IATA setor sebanyak25 ribu dollar sejak krisis moneter agen semu
120 — 135
Narkotika Golongan terbukti secara otomatisunsur ini teroukti karena tidak ada kewenangan Terdakwa dalamhal ini (halaman 20 poin 1 Nota Pledooi).Bahwa pada halaman 20 poin 2 Nota Pledooi PenasihatHukum pada huruf a tentang Terdakwa yang pergi berobat padatanggal 24 Juli 2017 ke klinik Muizzan termasuk hasilpemeriksaan maupun obat yang diberikan kepada Terdakwayang pada poin b menurut Penasihat Hukum Terdakwa akanmenghasilkan Positif Amphetamine dan Methamfetamine positifyang dihasilkan positif semu
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena berdasarkan Pasal 184 ayat(1) KUHAP huruf c ini adalah masuk bukti surat, dan pastinya harus dapatditunjukkan dalam persidangan, jadi kedua bukti yang sangat krusial dalamperkara ini dalam persidangan tidak pernah dibuktikan/diperlihatkan.Seolaholah persidangan ini semu, karena secara fakta uang itu tidak bisadiperlihatkan dalam persidangan, ini sama saja "Lepas dari mulut buayamasuk mulut harimau".Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yangmenghukum/mempersalahkan para Terdakwa
162 — 55
mengajukan suatugugatan baru dan bukan mengajukan perlawanan eksekusi pengosongansebagaimana dalil perlawanan Pelawan, hal tersebut sesuai denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 954.K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976 yang menyatakan bahwa "Denganmengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November 1964 ataueksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960 Judec Facti telahmenempuh acara yang salah, sebab eksekusi telah berlangsung atausebenarnya eksekusi semu
RIZAL DJAMALUDDIN, SH
Terdakwa:
1.VENNO AKBAR FATHURROCHMAN
2.HILMY ADAM JIETA PRADANA
281 — 157
Oleh karena itu, setiaporang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (penjelasan atasUndangUndang RI No. 16 Tahun 2004).Bahwa pada intinya sidang yang mulia ini mempunyai satu tekad yangsama, memiliki satu itikad baik yang sama untuk senantiasa menegakkankeadilan berdasarkan kebenaran dengan selalu mengedepankan fakta yangnyata adanya, bukan berdasarkan keadilan yang semu atas kebenaran yangdirekayasa.
287 — 231
Saat korban tinggal di rumah Mince Holbala, Semu elLaibois mengurus Kartu keluraga yang didalamnya tercantum nama korban yangadalah keluarga Semuel Laibois, setelah Kartu Keluarga tersebut keluar, MINCEHOLBALA memberitahu korban bahwa korban akan diberangkatkan ke Medanuntuk jalanjalan karena disana ada temannya yang akan menemani korbanberjalanjalan.
Terbanding/Tergugat I : AGUS SUYANTO
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK KB BUKOPIN SYARIAH, KANTOR PUSAT
Terbanding/Tergugat III : VIVA AULIANI,S.H.,M.Kn, NOTARIS DI SERPONG
Terbanding/Tergugat IV : TAUFIQ ADI PRADHANA
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BPR KARUNIA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. BPR KURUNIA KANAKA
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
Terbanding/Turut Tergugat V : SYAIFUL TRI PUTRANTO
Terbanding/Turut Tergugat VI : ALLEN BAYU
103 — 50
tercatat dalam SHM No. 421/Jombang, SHM No. 01811/Jombang dan SHM No. 01812/ Jombang, padahal Penggugat sebagai pemiliknya tidak tahu dan tidak setuju terhadap jual beli tersebut yang secara melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat II karena Tergugat IV yang nota bene adalah karyawan Tergugat II, bertindak seolah-olah membeli secara lelang atau yang melakukan AYDA, secara semu
1.KETUT ARYA BUDI GIRI
2.GEDE ARVA PRATAMA GIRI
3.MADE JARDIN PRADNYANA GIRI
4.I NYOMAN DERBI PRAYA NOVA GIRI
5.NI LUH ASTIKAWATI
6.PRIYATI MINARSIH
7.I WAYAN SUMARTA
8.IR. MARCUS SWASTHALAKSANA
Tergugat:
1.DRA. LANNY RAHARDJA
2.RESWITA FAURA
3.TEJA HADI WIRANATA
4.DANIEL DENGI KABANGA
5.ANDRIAS NDARA HANDA
6.DARIUS DITA METE
7.DOMINGGUS NDARA MILLA
8.MARTEN MILLA ATE
Turut Tergugat:
1.Kantor Agraria dan Tata ruang badan pertanahan nasional Kabupaten Sumba Barat Daya
2.FRINCE MONE KAKA, SH.M.Kn
3.KHRISNA POERWA ADHESTYA
284 — 177
Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyatakesalahan pidana oleh seorang pelaku tindak pidana (Masri Umar) yangmana telah menjalani hukuman, oleh para Penggugat hendak ditimpakantanggung jawab perdata kepada pihak dan orang lain, yang dalam hal iniTergugat IV, dengan membangun suatu nalar semu yang dapatmenimbulkan kesalahan berpikir dalam suatu proses hukum.4.
PutusanPidana Pengadilan Negeri Waikaubak Nomor: 22/Pid.B/2016/PN Wkb,yang mana para Penggugat adalah korban tindak pidana pada perkaratersebut.Halaman 83 dari 174 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wkb3: Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyatakesalahan pidana oleh seorang pelaku tindak pidana (Masri Umar) yangmana telah menjalani hukuman, oleh para Penggugat hendak ditimpakantanggung jawab perdata kepada pihak dan orang lain, yang dalam hal iniTergugat V, dengan membangun suatu nalar semu
Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyatakesalahan pidana oleh seorang pelaku tindak pidana (Masri Umar) yangmana telah menjalani hukuman, oleh para Penggugat hendak ditimpakantanggung jawab perdata kepada pihak dan orang lain, yang dalam hal iniTergugat VI, dengan membangun suatu nalar semu yang dapatmenimbulkan kesalahan berpikir dalam suatu proses hukum.4.
Abdul Manan
Tergugat:
Bupati Batang
364 — 251
UII Press,Yogyakarta, 2003 pada halaman 95 sebagai berikut:Dalam khazanah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia saat ini freizermessen lazim disebut peraturanperaturan kebijaksanaan atau beleidsregelatau policy rules atau pseudowetgeving (perundangundangan semu)pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukan oleh Badan/ PejabatTata Usaha Negara dengan tidak diserahi dasar kewenangan untukmembuatnya, jadi freiz ermessen merupakan pelengkap terhadap asaslegalitas, namun bukan mengesampingkan
67 — 30
tidak mempunyai kekuatan hukummengikat atas tanah Objek Sengketa, adalah juga tidak berdasar serta tidakberalasan hukum dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh paraTergugat;21.Bahwa demikian selanjutnya terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan ParaPenggugat, baik ganti rugi materil maupun ganti rugi immateril, apalagi denganHalaman 27 dari 68 Putusan No 35/Padt.G/2016/PN.Bau sejumlah uang seperti dikemukakan Para Penggugat, adalah lagilagimerupakan tuntutan yang hanya bersumber dari hayalan semu
23 — 13
Atau dengan perkataan lain,perkawinan di Seith layak dinilai sebagai perkawinan semu dan tidak sahdan belum menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan demikian tidak adaalasan yang sah bagi Penggugat mempergunakan perkawinan di negeriSeit itu sebagai standar menuntut hak sebagai istri, sebagai dimaksudgugatan rekonvensi.