Ditemukan 3977 data
Anton Wijaya
Tergugat:
1.Muhamad Sanim
2.M. Sabarudin
3.Muhamad Sanusi
Turut Tergugat:
Putu Udayana
113 — 65
ER RUSYDI dan PUTU UDAYANA (Turut Tergugat);Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 Perjanjian Nomor 145 tanggal 25 September2013 tersebut:"Selama perjanjian ini berjalan dan berlaku pihak pertama (SyafiiAgram Er Rusydi) tidak boleh melakukan tindakan yang dapatmemberatkan, berpindahnya hak atas tanah yang akan diperjualbelikan tersebut atau membuat suatu perjanjian lain dengan pihakketiga yang dapat merugikan kepentingan pihak kedua (PutuUdayana), sehubungan dengan perjanjian ini; Apabila pihakpertama melangar
41 — 5
Menyatakan terdakwa NURLELA BINTI ADAN teroukti bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidananarkotika sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melangar pasal131 Undangundng Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLELA BINTI ADAN denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapandan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3.
122 — 28
PENGGUGAT jugasudah menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa retak yang timbul di dindingrumah TERGUGAT bukanlah akibat fondasi dan/atau struktur bangunan,akan tetapi akibat bangunan baru yang dibangun secara bergandeng(ditempel dengan bangunan lama); Padahal PENGGUGAT sebenarnya sudahdengan tegas menolak dan tidak memberikan ijin kepada TERGUGAT untukmembangun bangunan secara bergandeng (tempel) dengan bangunan lamakarena bangunan itu tidak dipersiapkan untuk dibangun secara bergandeng(tempel) dan juga telah melangar
77 — 4
Tgtmendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur tindakpidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagai berikut;1. Unsur setiap penyalah guna ;2. Unsur Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsurunsurtindak pidana tersebut sebagai berikut;1.
192 — 83
Perbuatan Melawan Hukumyaitu tindakan tidak etis dan melawan hukumnya sendiri ;32 Tindakan demikian hak Para Penggugat hak subyektifnya telah dilanggar, karena tidakdiprosesnya pengaduan para penggugat berakibat pada kehilangan atau setidaknyatertundanya hak upahnya, dan tidak dapat mengajukan ke pengadilan dan tidak dapatmencari kepastian hukum ;33 Oleh karena itu unsur melawan hukum tindakan para Tergugat telah terpenuhi, yaitu,telah melanggar etika masyarakat, malanggar hukumnya sendiri dan melangar
Terbanding/Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk. KEDIRI Jl.Brawijaya No.17 Kediri Cq,PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jl. Jendral Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk, SURABAYA ,
Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKLN )
Terbanding/Tergugat : GILANG PERDANA KUSUMA,ST.
Turut Terbanding/Penggugat : PT. HUTAMA WAHYU KARYA
33 — 33
Kredittersebut batal demi hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula bakusesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat(4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehinggaPerjanjian Kredit Batal demi hukum, maka Perjanjian Kredit tersebut BatalDemi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
77 — 10
SALEH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga Majelis Hakimmembebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum a quo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun
148 — 60
Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan sebagian besar saksi bertempattinggal di wilayah Madiun dengan demikian Pengadilan Negeri Madiunberwenang mengadili perkara Terdakwa Gunadi Bin Suro SlametMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaantunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
26 — 16
Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, danalasan Termohon semuanya tidak benar karena Termohon telahmemutarbalikkan fakta, Justru Termohonlah yang melangar batasannya denganmengabaikan Pemohon dengan cara menghianati pernikahan antara Pemohondan Termohon (selingkuh dengan lakilaki lain), dan Termohonlah yangmeningalkan tempat kediaman bersama diXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKKXKKKXKKXKXKXKXKXKXKXKXKXXX, Kabupaten Bombana tetapnyapada Agustus 2017 dan sebenarnya keinginan Termohonlah yang mengebungebu untuk berpisah
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
Asas Keterbukaan ;Adalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan aquo,' Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidak akomodatifdalam menyelengarakan Pemerintahan, dalam Putusan aquoTergugat telah melangar Asas ini karena Tergugat Dalammelaksanakan pemerintahanya tidak mengakomodasi Keinginan para pengugat, dan mempelajari semua aturanaturanhukum dan tumpang tindihnya aturan dalam dasar hukumpenerbitan
1.I Ketut Wiratjana, SE
2.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA CANDRA
Tergugat:
1.Lembaga Penjamin Simpanan
2.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN Qq Tim Likuidasi
3.LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
4.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN (DL)
365 — 247
PERKREDITANRAKYAT LEGIAN, adalah merupakan perbuatan yang melangar hukumyaitu. bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaiLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN sebagaimana ditentukan dalamperaturan perundangundangan sebagai berikut: Undangundang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga PenjaminSimpanan, Pasal 4 a:Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, pasal 5 ayat (1) b:Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4huruf a, LPS mempunyai tugas melaksanakan penjaminansimpanan;
79 — 62
., Notaris di Denpasar adalah sah dan mengikatpihakpihak yang membuatnya; Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi bersalahmelakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepadaPenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi dan PenggugatII DalamRekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi berupa : melangar kewajibannya untuk mengosongkan tanah yang dilepaskan haknya untukkepentingan PenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi danmeneruskan penguasaannya
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwakaryawan yang melangar Perjanjian Kerja Bersama wajib harus dikenakanSanksi/Hukuman sesuai perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan danperaturan perundangundangan.
143 — 111
Sehingga selaku Pejabat TataUsaha Negara Tergugat telah melakukan kesalahan proseduredalam pengambilan keputusannya.17.Bahwa dengan demikian tindakan pemberhentian yangdilakukan oleh Tergugat telah melangar Peraturan KPU danPeraturan Perundang Undangan mengenai penyelenggaraPemilu). dan Pemilukada serta Peraturan Perundang Undanganlainnya yang terkait.18.Bahwa dari rangkaian permasalahan diatas sudah merupakanmodus dan strategi pihak Tergugat untuk melakukanPemberhentian terhadap para Penggugat karena
171 — 66
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB):a. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanahdengan Sertipikat Hak Milik No: 22 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013, luas450 M? terletak di Kelurahan Korpri Raya, KecamatanSukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.atas nama Drs. MUSADI MUHARAM adalah sah mutlakmilik MUSADI MUHARAM 222222b.
ERNOVI CHAIRIANSYAH, SH.
Terdakwa:
YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN
45 — 6
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua :melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
101 — 10
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ao feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :Putusan No.28/Pdt.G/2016/PN.Tjk halaman 46 dari 84a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan ;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ae @& feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
SUSANTI MULYANINGRUM
Tergugat:
1.SUPARNI
2.SAMIARJO
3.CANDRA WAHYU ANDIANTO
4.NUNG WAHYU WIBOWO
5.SRI SUMARTINI
6.RHAMUNDYA ENGGAR KUSUMA
7.REYNALDI SUKMA JATI
8.NOVA KRISTA WIJAYA
88 — 23
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata diatas dapatlah ditarikbenang merah, bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai sertamenempati tanah obyek sengketa dengan tanpa adanya jin darn Penggugattersebut, jelasjelas telah melangar hukum dan hal demikian jelas pulaHalaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pat.G/2018/PN Smnmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sejak ditanda tanganinya Akta JualBeli Nomor 43 / 2016 pada tanggal 06 Februari 2016 hingga gugatan ini diajukan,Penggugat
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
99 — 61
kondusifnya masyarakat dan PNS/ASN yang saatini ada di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Kaur danumumnya Semua ASN/PNS yang ada di Provinsi Bengkulu.Asas Keterbukaan ; Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKLAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengancara Yang aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dalam hubungandengan Putusan A quo, Tergugat Dalam menjalankan tugasnyaTidak aspiratif dan tidak akomodatif dalam menyelengarakanPemerintahan, dalam Putusan Aquo Tergugat telah melangar
137 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau dilakukan berdasarkan bukti hak yang cacat hukum danpenguasaan tanah tidak sah (bukan persetujuan pemilik), maka menurut hukumsemua buktibukti peralinan baik berupa bukti hak dan penguasaan tanahbeserta segala suratsurat maupun perbuatanperobuatan hukum termasuk yangdibuat dan dilakukan masingmasing para Turut Tergugat Il adalah tidak sahdan cacat hukum yang harus dicabut dan dibatalkan, perbuatan tersebutdikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektiforang lain dan melangar