Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.PAULINUS YAROK
2.DAVID BABNOCHEM
3.URIAS SIMAGAE
4.PAULUS MANEWOP
Tergugat:
1.JOEL DANIEL LUHUKAY,SE
2.MICHAEL AMAPIYAWAU
3.ALEXANDER OMALENG
4.SEBASTIANUS MAPAREYAU
Turut Tergugat:
1.WENS MITORO Kepala Distrik Iwaka
2.ANTONIUS ALOMANG
3.KLETUS KEMONG
218 — 55
  • adalah jugabidang Tanah Sengketa oleh Tergugat IV terhadap turut Tergugat III tanpahak dan cacat hukum maka perbuatan Tergugat IV dan turut Tergugat IIIadalah perbuatan melanggar hak dan melangar hukum. onrecht maatigedaad lihat pasal 1365 KUH Perdata.12.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 13/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Cahaya Ginda Ganda
Termohon:
Bupati Morowali
921 — 901
  • hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 26/Pid.B/2019/PN Smn
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
ENI KUSJATWATI, S.H.
Terdakwa:
ARIQ ALGHIFARY,SHI.
53 — 11
  • 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); Bahw akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksiSantoso Tandyo (pemilik AG Mobilindo) menderita kerugian sebesarRp.168.000.000,00 (Sseratus enam puluh delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan :Kesatu : melangar
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 17-11-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - HJ. KARTINI, DKK, - TUAN H. MUHAMMAD ROMLI, DKK
90 — 45
  • dalam Rekonpensi/Penggugat konpensi bertambah, sedangkanHalaman 60 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.tanah para Pengugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, sebagaimanadisebutkan dalam sertifikat yang sah menurut hukum, yaitu Sertikat tanahNomor 2482 Surat /Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, atas namapemegang Hak HJ.KARTINI, tanah seluas 63.55, M.2. ( enam ribu tiga ratuslima puluh lima meter persegi ), akan berkurang, akibat adanya sertifikatyang dipecahpecah itu, yang karenanya telah melangar
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG
Tanggal 20 Oktober 2017 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YLBHI) LAWAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
861 — 1852
  • Geominex Sapek sering melangar kesepakatan yang telah di sepakatitersebut, maka warga ada yang membakar eskavator PT Geominex Sapektersebut; =o nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn nnn n nnn n n= Bahwa bentuk kontribusi dengan masyarakat, PT.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 12-10-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1548/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
211 — 131
  • Pdt.G/2021/PA.Pbr.hak yang dibenarkan yaitu sebanyakbanyaknya 1/3, andaikatabenar hibah itu benar, tentunya bahagian yang telah diterima olehTergugat pada tahun 1997 berdasarkan Akta Notaris TajibRaharjo sudah lebih dari 1/3 bahkan saat ini sudah keseluruhanyang dikuasai oleh Tergugat terhadapi harta peninggalan Hj,Amnah dan atau pun Syamsuddin, hal inilah yang tidakdibenarkan, kedudukan anak angkat tidak boleh menguasaiseluruh harta peninggalan pewaris (orang tua angkatnya) karenaini jelasjelas melangar
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 22-05-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 16/Pdt.G/2012/PN-SGI
Tanggal 22 Mei 2013 — HALIMAH BINTI UMAR, DKK. LAWAN MARYAM, DKK.
155 — 31
  • hukum adalah para penggugatyang menimbulkan kerugian puluhan tahun terhadap tergugat I, II dan III ;Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2012/PNSGI2d,19.Bahwa para penggugat menyebutkan dan meminta pada Pengadilan NegeriSigli sewaktuwaktu untuk meletakkan sita jaminan itu merupakan hak ataupermintaan dari para penggugat dan menurut para tergugat itu sahsah sajasejauh dibenarkan oleh hukum ;20.Bahwa para penggugat menyatakan oleh kerena tindakan ini timbul olehtindakan sewenangwenang dan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • Oleh karena Tergugat telahbertindak tidak adil, maka sudah seharusnya Objek Gugatan yangdikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asas keadilan.4. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan gugatan inlitis, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN SINTANG Nomor 35/Pdt,G/2016/PN Stg
Tanggal 22 Juni 2017 — Ny. SURYATI L. MELAWAN Direktur PT. RAFI KAMAJAYA ABADI (A Subdiary of Tom Berhad a Company Listed in Bursa Malaysia) Cq. Pimpinan PT. RAFI KAMAJAYA ABADI.
134 — 30
  • Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undangundang HukumPerdata, bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melangar hukumyang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kKerugian itu.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 23-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
PAULUS TAMPANG
Tergugat:
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI PAPUA
131 — 50
  • Dimana tergugattidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayattanah sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa demikian jugapenetapan batasbatas tanah)Bahwa oleh karena perbutan tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dengan tidak didasarkan atas pertimbanganpertimbanganyang cukup kepada penggugat sebagai pemohon prona tahun 1993atas tanah penggugat dan jelas sangat merugikan hakhak penggugatdan jelas tergugat telah melangar asasasas umum pemerintahan yangbaik, terutama melanggar
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 171/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 25 Juli 2017 — Yayasan TUNAS HARUM HARAPAN KITA melawan Perkumpulan SIANG BOE dkk
85 — 54
  • Gang Tengah No.73, secara tanopa hak dan melawan hukum.Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengan cara dan tujuanyang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatHal 30 Putusan No.171/Pdt/2017/PT SMGUNTUK DINASRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi,dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatianyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat, sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — DESMAWATI, VS NURHUDA, DKK
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai Penjual Termohon Kasasi telahmemperjualbelikan tanah yang masih dalam sengketa dan/atau. masih tidak pasti kepemilikannya, namun telahmenyatakan bahwa tanah objek jual beli didalam AktaPerikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 11 April 2012, adalahsebagai miliknya, maka fakta hukum ini membuktikan adanyapelanggaran hukum ketentuan didalam pendaftaran danperalihan hak atas tanah, yang ternyata tidak cukup mendapatpertimbangan hukum didalam Putusan aquo, sehingga Putusanaquo adalah putusan yang melangar
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 67/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.SUPRAPTI
2.MAHANANI NURSIASIH
3.ACHMAD TAUFAN
Tergugat:
KEPALA BADAN PENDAPATAN KAB. KEDIRI
162 — 91
  • AUPB; terutama telah melangggar asas bertindakcermat, maka obyek sengketa tersebut beralasan untuk dinyatakan tidaksah atau dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabutobyek sengketa dan selanjutnya menerbitkan SURAT PEMBERITAHUANPAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SPPT PBBP2 atasnama Penggugat.Bahwa Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah melangar asasbertindak cermat, yaitu Ssuatu asas yang menghendaki agar setiap tindakandari badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
1.Joniar M. Nainggolan
2.Benni Eduward Hsb
476 — 317
  • Nainggolan dan TerdakwaIi Benni Eduward Hsb telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Melanggar Pasal 45 A ayat 2UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun2008 tentang ITE atau Kedua Melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITEatau Ketiga Melangar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 TentangPeraturan Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
359 — 205
  • ada padanya untukHalaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PLkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanBahwaAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penipuan
Putus : 11-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 223/PID.B/2013.PN.GTLO
Tanggal 11 Februari 2014 — MARYAM BIYA
58 — 14
  • berita acara persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusanini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSsaksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang buktiyang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebutdipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan Pertama Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP Atau Kedua Melangar
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Yance Wurlianty
2.Jonas Wurlianty, SH
3.Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
196 — 144
  • PETITUM1.2.Mengabulan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) dan Tergugat II(Matarumah Amrosila) dalam Tahapan Proses Pembuatan Peraturan NegeriWatludan Tentang Penentuan Matarumah/Keturunan yang berHak menjadiKepala Pemerintahan Negeri Watludan telah Bertentangan dengan HukumAdat Negeri Watludan;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) adalahPerbuatan Melangar Hukum Adat;Menghukum Tergugat (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
172 — 60
  • Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19 angka20, dan angka 22 yang menyatakan pokoknya bahwa dalam penerbitanObjek Sengketa, Tergugat telah melangar prosedur dengan tanpa usulan dariPyB (Pejabat yang Berwenang), adalah dalil gugatan yang tidak benar,disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa telah mendasarkan adanyausulan saran dari Pejabat yang Berwenang i.c.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 13-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 8/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
TATIK LARASATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
WISNU WICAKSONO;
257 — 204
  • langsung, juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut;Terkait dengan proses balik nama sertipikat Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 1558/Kedaung, Tanggal 6 April 1994, Gambar Situasi(GS) Nomor 9504 Tanggal 15 September 1993, Luas 180 M2, atasnama WISNU WICAKSONO, yang didasarkan pada Akta JualBellNomor 107/2015, (Akta yang dijadikan dasar proses balik namaoleh Tergugat), Tanggal 09 Juli 2015, Tergugat dalam hal ini telahmelakuan tindakan hukum yang melangar
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum
Register : 08-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 210/Pid.B/2019/PN Son
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
IMRAN MISBACH, SH
Terdakwa:
MICHAEL MANUAMA
54 — 15
  • Menyatakan Terdakwa Terdakwa Michael Manuama terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 1 dari 48 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN SonPenggelapan Dalam Jabatan, Sebagai Perbuatan Berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana melangar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum;2.