bukti peralihannya tersebut;Menimbang, bahwa bukti T.LIIIII4 (Kutipan Gambar Situasi Sebidang tanahPertanian Desa Aek Tolang) pada dasarnya adalah hal yang sama dengan buktiT.LILIU2 yang menerangkan mengenai telah dilakukan pengukuran atas tanah ataspermohonan penerbitan bukti kepemilikan atas tanah, namun hal ini menurut MajelisHakim merupakan proses atau tahapan penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah danhal ini dipertegas dengan stempel yang bertuliskan BAHWA GAMBAR INIMERUPAKAN PENGUKURAN TEKHNIS

Bahwa benar kapasitas saksi adalah sebagai dokter umum danmempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memeriksa setiap pasien yangdatang ke Puskesmas Camba dalam rangka memeriksakan kesehatannya,dan adapun jabatan dan tanggung jawab saksi sebagai UPTD (UnitPelaksana Tekhnis Dinas) yaitu. menjamin pelaksanaan manejemenpuskesmas dengan sebaikbaiknya.

berjumlah total 4(empat) tablet; Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maagnamun oleh dokter kandungan juga digunakan sebagai obat untukmelakukan tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan; Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan SaksiKomeng merupakan lulusan Diploma III farmasi; Bahwa tujuan Terdakwa mengirim obat tersebut untukmendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut; Bahwa saat ini Saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RSPromedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis

Sidoarjosebagai tenaga tekhnis sejak tahun 2012 hingga sekarang. Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 30September 2017 sekira jam 19.45 Wib di Pergudangan 88 Blok C No. 02Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo. Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 13 (tiga belas)lembar plat hitam besi dengan ukuran 3,0 MM (2,9 MM) 41 x 81 senilai perlembar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa barang tersebut adalah milik CV.

SIHITE yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa tersebutsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa

saksi kenal kepada terdakwa Atep Saepul Alim bersama denganisteri terdakwa (Aat Latifah) ;Bahwa suami saksi (H. lyon Suryono) telah menjadi korban penipuanyang pelakunya yaitu terdakwa Atep Saepul Alim bersama denganisterinya (Aat Latifah) ;Bahwa saksi mengenal terdakwa Atep Saepul Alim karena ada hubungankerjasama antara suami saksi (H. lyon Suryono) dengan terdakwa AtepSepul Alim yaitu hubungan kerjasama untuk pembebasan tanah diKp.Bantarsari, Kota Tasikmalaya untuk dijadikan Perumahan ;Bahwa tekhnis

2Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Nomor:522/1673/Dishut, perihal Pertimbangan Tekhnis

lampirannya Kabupaten kotaberwenang mengeluarkan ijin lokasi, tapi sebelum itu BPN punya peraturanmulai Permen nomor 2 tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Bupatiuntuk menerbitkan ijin lokasi;Bahwa ahli menjelaskan ada kewajiban yang harus dilakukan Bupati dalammengeluarkan ijin lokasi terkait itu biasanya ada Perda mengenai ijin lokasidalam menjalankan kewenangan menerbit kan ijin lokasi tapi sebenarnyamaterilnya ada di Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2012 syaratnya harus adapertimbangan dan peilaian tekhnis

tekhnis dari BPN, selain itu pada UU Nomor30 tahun 2014 pada dasarnya mengatur procedural pemerintah pada pasal 7ayat 2 huruf f memberikan kesempatan masyarakat mendengar aspirasimasyarakat yang berdampak Keputusan itu bersifat wajib;Bahwa ahli menjelaskan jin lokasi di atur ada rezim UU Pemda dan rezim UUAgraria, biasa Pemda membuat Perda tetapi kontennya ada pada UU Agraria,itu merujuk Permen ATR Nomor 29 tahun 1999 ketika 2015 itu merujuk PermenATR 5 tahun 2015 proseduralnya ada disitu dengan

PGPmembereskan terkait dengan yang ada di kantor BKPM itu tapi tidak tahuteksnya ini izin tidak masuk karena boleh jadi juga yang menyebut bahwa inimasih manual;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan syaratsyaratnya, syarat dari ijin lokasiitu, pada manual itu harus ada pertimbangan tekhnis dari BPN dan adapenyataan pada proses ada kewajiban yang tepat untuk memenuhi pasal 7 ayat2 memanggil masyarakat untuk ditanya peralinhan hak masyarakat itu clear apatidak;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan

PGPorang salah kamar itu kasuistis;Bahwa ahli menjelaskan untuk upaya administrasi sejak pihak merasa dirugikansehingga mengetahui dari keputusan karena itu bukan bagian dari keputusansehingga melakukan upaya keberatan;Bahwa ahli menjelaskan upaya administrasi bagaimana suatu keberatandiajukan tapi tenggang waktu ditentukan Undangundang administrasipemerintah sudah lewat konsekwensinya itu tekhnis administrasi pemerintahan,sehingga pemerintah bisa menjelaskan dalam jawaban keberatan sehinggadapat

pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendisiribusi ataupenyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis

Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.10.hanya tersisa kekurangan bobot pekerjaan sebesar 1,713% saja.Berdasarkan hitungan kekurangan prosentase yang hanyaberada di bawah 2% tersebut di atas, dan keterlambatanpenyelesaian pekerjaan dikarenakan faktor pekerjaan tambahdiluar kontrak dan faktor alam, bukan faktor tekhnis/perorangan,dan juga mengingat seluruh material yang dibutuhkan untukpenyelesaian pekerjaan masih berada di lokasi (material on side),pekerja, tenaga ahli (power man) tercukupi, peralatan

pajak dengan syarat yang diajukan tersebut kamimenyepakatinya, Setelah itu kami melkukan proses pembuatan kontrak penawarandan setelah kontraknya rampung Sdra ROY ASONA meminta kepada saya selakuDirektur Utama PT ALFACIA BERKAT ABADI uang sejumlah 20 Juta rupiah padatanggal 20 Mei tahun 2017 ditransfer kepada Sdra ROY ASONA untuk biayapembuatan kontrak kepada panitia dan setelah beberapa hari kemudian datang kemanado menemui saya Sdra KHAIDER ABAS bersama AGUSSUPRAPTO/terdakwa dan kami membahas tekhnis

UCOK MUNDO selakusubjek hukum dalam istilah tekhnis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalamad.1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut, namun apakahterdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umumhal mana tergantung pada unsurunsur lainnya ;Ad.2.

Setelah syarattersebut dipenuhi, permohonan Pemohon tetap ditolak dengan alasan setelahdilakukan penelitian administrasi dan tekhnis pengendalian Pemanfaatan Ruangdalam rangka pendirian bangunan di Kota Surabaya (Perwali No. 52 Tahun2017) ketinggian maksimum yang diijinkan adalah 25 m. Permohonan dapatHal. 85 dari 100 hal. Putusan No. 148/G/2018/PTUN.SBY.diproses dengan terlebih dahulu melengkapi revisi ketinggian bangunan yangdimohon.

Bahwa, berdasarkan Pengajuan Mitra kerja Investor PenyelesaianPembangunan Pasar Kencong, oleh Turut Tergugat Nomor BS/010/2012tertanggal17 September 2012 Kepada Bupati Kepala Daerah KabupatenJember, selanjutnya Permohonan Turut Tergugat mendapat persetujuan dariBupati Jember sebagaimana Jawaban Permohonan Perpanjangan waktuPenyelesaian Pembangunan Pasar Kencong Baru tertanggal 30 September2012;Bahwa, atas dasar Kemitraan Penggugat dan Turut Tergugat, maka tekhnisadsministrasi dan tekhnis palaksanaan

Bahwa dalildalil para penggugat yang menyangkut pelaranganpelarangan baikterhadap diantara Para Tergugat atau pihak ketiga sama sekali tidak benar dan mengapaBarita Sinambela tidak melanjutkan persewaan hanya karena aspek tekhnis setelahrencana usaha yang dilakukannya hendak direalisasi ada kendala secara kelayakan usahayang tidak diperkirakannya semula, jadi bukan karena pelaranganpelarangan siapapunapalagi para penggugat yang tidak jelas asal usulnya dari mana, sehingga seluruh dalildalil para

Penggugat tidak pernahmeninggalkan areal kerja dan membuktikan juga bahwapemeriksaan oleh Tergugat terkesan hanya formalitas dandiduga suatu rekayasa adalah:Tetap beroperasinya Kantor Penggugat yang merupakanKantor Penghubung di Bungo, Jambi dan Kantor Cabangdi Jalan Sersan Yunus No. 140, Beringin Thekok Jambi,serta Kantor Pusat di Jalan Kemang raya No. 31,Jakarta Selatan dan Kantor di Legenda wisata 3/24Cibubur.Masih terdapat tenaga kerja (staff) Penggugat di arealkerja Penggugat yaitu 5 tenaga tekhnis

DIDI NURHADI ;Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan uang sebesar Rp. 9.000.000,tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah menerima Juklak maupun Juknis dan juga tidakpernah mendapatkan pembekalan tekhnis mengenai pelaksanaan kegaiatnKeaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013 ;Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000, sebesar Rp. 1.500.000, telahdipergunakan untuk keperluan seharihari sedangkan Rp. 1.500.000,sisanya masih ada yang rencananya akan diserahkan kepada sdr.HAMDAN namun sampai dengan saat ini belum pernah

CARYONO ;Bahwa saksi pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bintek) untuk Juknisdan Juklak mengenai pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional disebuah Hotel di Bandung selama 2 (dua) hari;Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerbitkan Surat Keterangan MelekAksara (SUKMA) atau Sertifikat ;Bahwa uang dana KF selebihnya dipegang oleh Sdr.

NUNUNG BUDIANA ;Bahwa sekitar bulan Januari 2013 pengumpulan' parapenyelenggara/sanggar tersebut untuk mendapatkan penjelasanmengenai tekhnis pengajuan namanama penyelenggaraKeaksaran Fungsional (KF);Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 sdr. Nunung Budianamemberitahukan dana program KF dapat dicairkan dan memintakepada seluruh penyelenggara Kecamatan se Kabupaten Cirebonuntuk memperbaiki proposal dan dikirim kepada sdr. NunungBudiana oleh terdakwa bersama dengan sdr.

KUSRIYATI untuk mengantarkanproposal permohonan bantuan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF)setelah sosialisasi kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yangdiselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;Bahwa saksi tidak pernah membukabuka ataupun menghitung jumlahkeseluruhan proposal tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti acara Bimtek (Bimbingan Tekhnis)terkait pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013Kabupaten Cirebon Bahwa saksi mengikuti Rapat Sosialisasi yang diselenggarakan

Sistem merit poin ;3) Sistem penilaianbiaya selama umurekonomis ;" Bahwa ketiga sistem penilaian yang telah saksi 145 Perkara Korupsijelaskan tersebut bisa digunakan untuk seluruhpengadaan barang/jasa, tetapi tidak termasuk jasakonsultansi ;Bahwa metode evaluasi penawaran dengan menggunakanSistem Merit Poin bisa digunakan untuk melaksanakanpengadaan barang dan jasa milik pemerintah ;Bahwa menurut ahli, dalam metode penilaian sistemmerit poin menganut asas kesepadanan yaitu prosentaseuntuk nilai tekhnis

menjamin bahwa barangitu. tersedia, sedangkan Kerjasama Operasional atauSubkontrak adalah perjanjian antara pihak rekananyang satu dengan yang lain dalam pengadaanBarang/Jasa ;Bahwa pihak pemenang lelang boleh membeli dari pihaklain asal perusahaan pemenang lelang tersebut yangbertanggungjawab ;Bahwa tindakan kontraktor membeli dari pabrikan lainadalah boleh dan tindakan tersebut tidak termasuksubkontrak, tetapi membeli ;Bahwa yang dimaksud dengan penentuan' bobot nilaiteknis tersebut adalah syarat tekhnis

tidakdiatur dalam Keppres, tetapi dapat mengacu kepadakualitas barang dan harganya yang diperoleh dari148hasil survey untuk menentukan HPS ;" Bahwa untuk jasa konsultansi, yang dinilai bukankualitas barang dan harganya, melainkan menyangkutkredibilitas orangnya dan harga yang diminta ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan sebagai berikut Bahwa terdakwa menolakketerangan ahli, karena yangbersangkutan tidak memenuhisyarat sebagai ahli ; Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis

Adi Reka Tama Rp356.015.000,00 ;Sehingga Kerugian Keuangan NegaraRp.216.150.000,00 ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan, yaitu Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis dannilai untuk harga tidakharus sama seperti yangditerangkan Ahli (50 : 50)seperti contoh yang terdapat152dalam Lampiran Keppres No.80 tahun 2008, melainkanapabila Pengguna Barangmenghendaki barang yangberkualitas baik, makaprosentase nilai teknisharus lebih tinggi dariprosentase nilai harga, danterdakwa

Pada waktu mergerbelum semuanya di HGU kan karena saat itu pada waktu PT.BLP adapembebasan tanah, dari 2000 ha baru 1700 ha yang di HGU kansedangkan sisanya belum di HGU kan karena kendala tekhnis dankeuangan, prinsipnya saat itu mana yang bisa dimanfaatkan itu yangdikerjakan terlebih dahulu dan jika nanti dikemudian hari ada warga yangmau melepaskan tanahnya perusahaan siap untuk membelinya ; Bahwa maksudnya belum di HGU kan adalah karena ada wargayang belum mau melepaskan tanahnya dan tanah yang

CASNODIN AliasKENTOR sebesar Rp. 6.780.000, (enam juta tujuh ratus delapan puluhribu rupiah) sebanyak 1.886 kilogram, namun terdakwa tidak menerimauangnyaBahwa benar terdakwa memiliki hutang di warung milik saksi REWANsebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwamemerintahkan saksi TARSIJAN melalui HP untuk mengambil besi SteelSheet Pile tersebut adapun tekhnis di lapangan terdakwa tidak tahumenahu, hanya monitor lewat HP saja dan

Kewajiban Ka.Rutan adalah konsultasi pada pimpinan dan bawahan, konsultasi pertama adalahpembinaan tekhnis kepada Kepala Divisi, apabila masih raguragu Ka.Rutan atauKepala Divisi Pemasyarakatan mesti meminta petunjuk kepada Pusat atau DirektoratJenderal Pemasyarakatan mengenai apa yang mesti dilakukan, Ka.Rutan pada saatdalam posisi raguragu sedapatdapatnya atau sebaikbaiknya tidak boleh langsungmengambil langkah itu, kalau putusan itu 12 tahun selain itu dia mesti direhabilitasi,dalam rehabilitasi