Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-02-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 2/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 22 Juli 2014 — PT MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT PASIR PRIMA COAL INDONESIA (Tergugat II Intervensi);
419289
  • Asasprofesionalisme yakni asas yang menunjukkan aparatur pemerintahan padakesungguhan dan komitmen terhadap prinisipprinsip tekhnis dan ketentuanyang menjadi acuan atau panduan dalam melaksanakan sebuah kegiatanatau pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; sedangkan asaskepastian hukum adalah sikap kepatuhan terhadap aturan hukum dan upayamenjaga keteraturan/ keterbitan hukum yang terkait dengan pemerintahan.e Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerbitkan obyeksengketa 1 berupa
Register : 04-01-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD ZUBAIR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
Intervensi:
SUBHAN, SE
15073
  • ) Bahwa Bupati Bantaeng mengeluarkan surat keputusan objek sengketa(vide bukti T 1);Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 peraturan Bupati Bantaeng nomor15 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa berbunyi;Pasal 31) Bupati membentuk Panitia pemilihan di Kabupaten2)Panitia pemilinan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas meliputi:a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakansemua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;b.melakukan bimbingan tekhnis
Putus : 08-05-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 491/Pid.B/2012/PN.Cbn
Tanggal 8 Mei 2013 — Edi Iriawadi bin Entis Suraji
5568
  • lagislang nanti, saksi melihat massa yang menembus kekiln P12.Saksi melihat ekspresi dan tanggapan operator dikilenP12 agak kaget dan tidak ketakutan, hanya santai saja.Saksi tidak melihat dan mendengar terdakwa memaksadan mengancam, saksi mengatakan tugas terdakwaadalah di P 611 dalam Hal produksi, saksi tidak tahumassa itu dari mana.Saksi bersama terdakwa dan karyawan lain beradadiluar antara plan 14 Saksi dari lulus SMK sampaisekarang adalah mekanik, saksi pernah matikan kilnP11 karena gangguan tekhnis
Putus : 23-03-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — UNGGUL, S.Sos, M.Si.
82367 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dirjen Anggaran Nomor: SE132/A/63/1096 sebesar Rp 50.577.550,00);Atas kerugian keuangan Negara berupa kelebihan pembayaranhonorarium panitia pengadaan tanah telah ditindak lanjuti olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan menarikkembali seluruh honor panitia pengadaan tanah yang telahdibayarkan sebesar Rp 117.099.128,30 dan menyetorkankembali ke rekening Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2008sebesar Rp 117.099.129,00.
    Dirjen Anggaran Nomor: SE132/A/63/1096 sebesar Rp 50.577.550,00).Atas kerugian keuangan Negara berupa kelebihan pembayaranhonorarium panitia pengadaan tanah telah ditindak lanjuti olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan menarikkembali seluruh honor panitia pengadaan tanah yang telahdibayarkan sebesar Rp 117.099.128,30 dan menyetorkankembali ke rekening Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2008Hal. 58 dari 12 hal. Put. Nomor 173 PK/Pid.Sus/2015sebesar Rp 117.099.129,00.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — IMRON ROSYADI, ST (TERDAKWA)
11528
  • SUPRIYATNO Bin SARDJIMIN.Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik.Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang SDA dan Energi di Dinas PSDA danESDM Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota SemarangNomor 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014.Bahwa tugas pokok dan fungsi antara lain adalah :1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang sungai danirigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasi SumberDaya
    Bahwa setahu saksi, syaratsyarat untuk pencairan dana yang dimintakanpengguna anggaran :1)Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS)yang dimintakan oleh pejabat pelaksanakan tekhnis kegiatan danbendahara pengeluaran.SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh KepalaDinas PSDA dan ESDM.Kwitansi penerima yang ditandatangani oleh penyedia jasa ataspersetujuan KPA selaku PPKom dan bendahara pengeluaranpembantu.Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh KPA selakuPpkom
    ROSYID HUDOYO, MT.e Bahwa saksi sebagai Sekretaris Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 2821.2/26/2014tanggal 17 Januari 2014.e Bahwa tugas, pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Dinas adalah :merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina,mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugaskesekretariatan, bidang rekayasa tekhnis, bidang sumberdaya air, energidan geologi, tata air serta peralatan dan pompa.e Bahwa dalam pelaksanaan
    .34.900.000.000,00yang berasal dari APBD Kota Semarang.e Bahwa jenisjenis pekerjaannya adalah :Pekerjaan Persiapan.Pekerjaan pembuatan jalan hantar.Pekerjaan Kolam Retensi.Pekerjaan Saluran penghubung (dempel ke kolam retensi).Pekerjaan saluranPekerjaan Mekanical dan Elektrical.Pekerjaan Rumah Pompa.Pekerjaan Rumah Penjaga.Sen oeosp ehPekerjaan lain lain.e Bahwa saksi mulai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen padatanggal 5 Agustus 2014 sehingga saksi tidak mengetahui mengenai prosespenyusunan spesifikasi tekhnis
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Nurhadi bin Tumingan
15884 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang hadir terlambat:i) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;j) Bahwa tekhnis' rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNURHADI, sedangkan untuk Giarso diperankan oleh peran penggantidan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karenapelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atas BeritaAcara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh para Terdakwa, karenaBAP itu adalah
    bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marahmarahhingga terjadi pemukulan tersebut;f) Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari 2016sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) orang ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel danKasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitu saudaraFauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datang terlambat:g) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;h) Bahwa tekhnis
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 9 Juli 2015 — ARI BIN KAMIN
6917
  • Dan atas pekeijaan Ahli tersebutAhli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman HayatiDirektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Bahwa tugas pokok Ahli secara umum seiaku Kepala Seksipengembangan sumber daya Genetik adalah membuat prencanaan,program, analisis dan bimbingan tekhnis terkait konservasipengembangan genetik di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati;Bahwa
Register : 26-06-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11139
  • diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa / lurah ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat IIyang bertindak sebagai kuasa bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindaksebagai kuasa / wakil dari penggugat di Pengadilan ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 65 angka 1disebutkan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakatdapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat ; Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Register : 06-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Clp
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
PT HOLCIM INDONESIA Tbk,
Tergugat:
Kepala Kantor ATRatau BPN Kabupaten Cilacap
Turut Tergugat:
PT PERTAMINA Persero
14153
  • Kerugian lain yang dapat dinilai,disamping itu penilai juga mempunyai landasan tekhnis dalam penilaian.Jadi kewenangan penilaian apakah kerugian lain yang dapat dinilai masukdiperhitungkan atau tidaknya adalah kewenangan KJPP ANA dan Rekan;9.
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Gsk
Tanggal 7 Januari 2015 — Tn MOCH. SIHAB. Dkk MELAWAN WENG JIANG PING. Dkk
11332
  • Hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalamBuku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus Buku Il Edisi 2007 dan 2008, hal mana telah terlewati danPara Penggugat pada saat itu tidak ada menyampaikan keberatan sampaidengan memasuki tahap jawaban.b.
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
M. INSAN KERENINGRAT .
248127
  • Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat padatanggal 8 Januari 2019 ;Bahwa yang bertandatangan terhadap progres 100% pada proyekpekerjaan Jasa dan Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahragadan stadion Mini Kabupaten Bulukumba adalah Tim Tekhnis danPengawas.Bahwa yang disampaikan Syahrizal yang selaku Staff Bilindoselaku pihak PT.Bilindo Andase kepada saksi bahwa pada tanggal19 Desember 2018 Sdr Syahrizal selaku staf PT Bilindo Andasedatang ke Kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga danmenyampaikan
    ;5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa kepada PA/KPA:menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasakepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapananggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepadaPA/KPA setiap triwulan, danHalaman 108PUTUSAN Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Makassar9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa yang menyusun spesifikasi tekhnis
    Bulukumba;Bahwa saksi sebagai Pejabat Penandatanganan SuratPerintah Membayar (PPSPM) berdasarkan keputusan DeputiBidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku kuasaPengguna Anggaran Satket Bidang Peningkatan PrestasiOlahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga;Bahwa berkas pendukungnya adalah Surat PermintaanPembayaran dari PPK, Kwitansi Pembayaran, Berita AcaraPembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Ringkasan Kontrak,Surat Setoran Pajak, dan Progres' pekerjaan yangditandatangani tim Tekhnis, Konsultan Managemen
Putus : 30-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. EDDY PURNOMO, MT
11541
  • ., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagaiberikut :e Bahwa ahli kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluargabaik karena hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;e Bahwa ahli pernah membantu BPKP sebagai ahli tehnis ketika BPKPmelakukan Audit karena ada dugaan ada penyimpangan atau ketidaksesuaiantentang panjang pipa yang terpasang.e Bahwa tugas ahli hanya melakukan pemeriksaan secara tekhnis, ahli tidak ikutmenghitung kerugian negara .e Bahwa acuan ahli untuk melakukan
    pemeriksaan tekhnis adalah kontrak awaldan amandemen serta As Built Drawing (ABD) atau gambar yang terpasang .e Bahwa pada waktu ahli melakukan pengecekan pekerjaan di lapangan, antarakontrak, amandemen dan As Built Drawing (ABD) atau gambar yang terpasangternyata sudah sesuai sehingga dugaan adanya penyimpangan atauketidaksesuaian tentang panjang pipa yang terpasang, tidak terbukti ;e Bahwa ahli tidak melakukan pengecekan tekhnis di lapangan secara menyeluruhmelainkan hanya melakukan pengecekan
Putus : 05-12-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2172 K/PID.SUS/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI BIN YUSTADJI;
13391 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Ketua) ;Erpansyah, ST (Sekretaris) ;Eka Hidayati, SE (Anggota) ;Novika Sari Rahayu, ST ( Anggota) ;Sihabidin (Anggota) ; Pada Sekitar bulan Juni 2014, saksi Novika Sari Rahayu, ST menyerahkanak wo we >kelengkapan dokumen lelang yang sudah ditanda tangani oleh saksi MUH.MUHIDIN ST, MM yaitu spesifikasi teknhnis, gambar tekhnis, HPS (HargaPerkiraan Sendiri) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada TimPelelangan (POKJA),; Pada sekitar bulan Juni 2014 tim pelelangan (POKJA) pengadaan danpemasangan jaringan
Putus : 24-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23/ Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Juni 2015 — Ir. SUPARJO bin NGASIMAN (alm).
517
  • UPTPasar (Unit Pelaksana Tekhnis), pada tahun 2010 sebagai UPTkebersihan, sampai sekarang, saat ini tidak membawa SK tersebut.Bahwa saksi kenal dengan Drs. A. Farhan, Msi tetapi tidak ada hubungankeluarga, dan hubungan pekerjaan ada karena saudara Drs. A.Farhan, Msi, selaku Kepala Dinas Pasar Tata Bangunan yangmerupakan atasan saksi.Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku UPT. Pasar dan UPT.Kebersihan saksi hanya sebagai formalitas, sehingga saksi tidak tahuapa tugas pokok (tupoksi) selaku UPT.
    KHARISMA JAYA AGUNG ada mengembalikan uangpembangunan pasar sungai danau sesuai dengan hasil temuanInspektorat, Rp. 260.000.000, yang telah di setor ke kas daerah.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm Hal 61 dari 108Bahwa saksi mengenal saudara Jabari Karyajemika, karena dia sebagaistaf teknis dalam pembangunan pasar sungai danau tersebut, bertugasmengawasi masalah tekhnis pekerjaan dan membuat laporanlaporanhasil pekerjaan, alamat Banjarmasin.Bahwa benar Jabari Karyajemika adalah staf yang saksi
Register : 12-09-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 117/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 22 Maret 2018 — PENGGUGAT : Ir. MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN, M.MA LAWAN TERGUGAT : BUPATI LABUHANBATU
12860
  • M.Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti "BIMBINGAN TEKHNIS DANUJIAN SERTIFIKAS! PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHSESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010 Yang Diselenggarakan Pada 23, 24dan 25 Di Hotel Grand Antares Medan.. Sertifikat Nomor 050252002006 Menteri Dalam Negeri BerdasarkanUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, MenyatkanBahwa Ir.
Register : 10-01-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sgn
Tanggal 26 September 2018 — Penggugat:
Joko Mariyanto
Tergugat:
1.Ichdaryatno
2.PPAT WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn
Turut Tergugat:
1.Lasmanto
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB SRAGEN
3.PT. BANK DANAMON Tbk. Unit Gondang Sragen
12613
  • ;Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut di atas adalahmerupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, jika pelaksanaanlelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketa sebagaimanaRisalah Lelang No. 436/2012 tertanggal 29 Mei 2012 adalah telah sahsecara hukum, sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide PetunjukMahkamah Agung sebagaimanaBuku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus mahkamah Agung RI hal. 100 lelangyang telah
Register : 16-07-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN MALILI Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mll
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12258
  • melahirkan keraguan yang besar pada Majelis Hakim khususnyatentang syarat terbitnya surat dan syarat fundamental sebab bukti surat T.1.1 ternyatabaru dibuat pada Tahun 2008 dan bukan pada saat Program Tansmigrasi TahapPertama dilaksanakan yang dimana sesuai keterangan pada Tahun yang sama pulatanahtanah yangada juga telah dibagikan kepada warga (peserta) transmigrasi.Bahwa adapun keraguan Majelis Haim bukanlah pada fakta penyerahan tanahmelainkan terhadap adanya kelengkapan surat yang bersifat tekhnis
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
JOKO SURYANTO,S.Pd
13849
  • barang dan jasa;v PPTK pejabat yang di tunjuk oleh PA atau KPA untukmelaksanakan program dan kegiatan SKPD;v P2S (panitia pembangunan sekolah; Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrak perjanjian kerjasama adalah ketua P2 S dan PPK; Bahwa menurut ahli laporan pelaksanaan pekerjaan harus sesualyang Riil di lapangan; Bahwa menurut ahli apabila laporan tidak sama dengan riil dilapangan itu penyimpangan; Bahwa pedoman P2S dalam melaksanakan tugas pekerjaanpembangunan SMKN 2 sawahlunto adalah petunjuk tekhnis
    , dan apabilaP2S tidak melakukan petunjuk tekhnis maka disebut suatu kelalaian; Bahwa PPK melakukan pengujian terhadap bahan material yangdi pergunakan dalam bangunan SMKN 2 sawahlunto; Bahwa bentuk pengujian yang dilakukan oleh PPK adalah setiapproses harus ditinjau kelapangan untuk mengetahui proses; Bahwa apabila PPK tidak pernah kelapangan maka tidakmelaksanakan fungsinya sebagai PPK: Bahwa Undangundang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2003menyebutkan keuangan Negara dikelola secara tertib,
    Pendidikan Pemuda dan Olahraga.e Kwitansi pembayaran pembelian bahan material dan pembayaranupah yang diberikan bendaharawan kepada penanggung jawabkegiatan untuk ditandatangani adalah berupa kwitansi kosong yangsudah diberi materai.e Penyusunan laporan pertanggung jawaban program tidakdidasarkan atas bukti pengeluaran pembelian bahan material danpembayaran upah yang sebenarnya.Bahwa fungsi P2S dalam pembanguan pengelolaan swakelolaSMKN 2 sawahlunto adalah:v Melakukan persiapan dan perencanaan tekhnis
Register : 17-02-2011 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pid.B/2011/PN.AB
Tanggal 6 Maret 2012 — MARKUS HEHALATU;
7833
  • MUSLIANTO / Pelaksana Lapangan),sedangkan fungsi pengawasan / pemantauan tersebut dilaksanakan denganmetode kerja berdasarkan Petunjuk Tekhnis pelaksanaan kegiatan tersebut yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial Prov. Maluku tahun 2009.Bahwa halhal yang saksi awasi / pantau dalam proses penyaluran BBR bagi414 KK masyarakat pengungsi / penerima Kec. Leihitu tersebut mengacukepada kontrak kerja antara Dinas Sosial Prov.
Register : 13-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 101/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 26 September 2018 — Pembanding/Penggugat : BAMBANG ILHAM JUHRIE Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan
5433
  • konsumenMenimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku Il Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan OrganisasiKemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatanuntuk kepentingan masyarakat *"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut di makadapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna