Menteri Pertanian Nomor : 511/KPTS/PD/310/9/2006,tentang jenis komoditi tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikulturaadalah jenis tanaman yang masuk dalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapasawit, karet, kopi, kakao (coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas,cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Camp danAccess Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamaman berdasarkanpetunjuk tekhnis

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, hasilpenelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila ada melebihi jumlah tanamansesuai dengan jarak tanam menurut petunjuk tekhnis yang diterbitkan olehDinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Direktorat JenderalHalaman 164Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnPerkebunan adalah tidak layak karena dapat mengakibatkan tanaman itutidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base

Camp danAccess Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamaman berdasarkanpetunjuk tekhnis yang diterbitkan berbagai petunjuk sektor perkebunan, hasilpenelitian Ahli adalah : secara umum ada jumlah tanaman pada daftarnominatif, lebin dari seharusnya sesuai dengan tekhnis di bidang sektorperkebunan .Bahwa apabila pada suatu persil tanah terdapat jumlah tanaman yangmelebihi jumlah tanaman yang seharusnya berdasarkan petunjuk tekhnisyang diterbitkan berbagai petunjuk sektor perkebunan, maka tanamantersebut

tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN jikapelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Objek Eksekusisebagaimana Risalah Lelang Nomor 271/2010 tertanggal 15 Desember 2010yang telah dibaliknama menjadi atas nama Terlawan IV atas bantuan TerlawanV adalah telah sesuai, telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku IlPedoman Tekhnis

., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Hal. 86 dari 117 hal. Put.

No. 323 K/PID /2017h) Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Marsudi keberatan yangintinya saat pemeriksaan Terdakwa disiksa sehingga pelaksanaanrekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi berita acarapemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh Terdakwa;Keterangan saksi di luar berkas perkara, AKBP Ruli Andi Yunianto

tanyakankepada Tersangka dan Tersangka tidak keberatan lalu saksilakukan pemeriksaan kepada Tersangka;Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Inteldan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitusaudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis

tanggal 19 Juni 2018 yang kemudian digunakan sebagaidasar untuk penerbitan IPPT ;Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Nomor : 591.4/61/DPMPTSP/2018, tanggal 5 April 2018 diberikan IzinPeruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada PT.GDA dengan RencanaPenggunaan Tanah untuk Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu, denganluasan tanah peruntukan + 600.000 M2 ; BPN/ATR Kab.Subang mengeluarkan Surat Pertimbangan Tekhnis

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional SekolahPada Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang termasuk komponen kegiatanyang dibiayai oleh Dana BOS adalah :. Pengembangan perpustakaan;. Kegiatan dalam rangka penerimaan perserta didik baru (PPDB);abc. Kegiatan pembelajaran dan eksira kulikuler siswa;d. Kegiatan ulangan dan ujian;e. Pembelian bahan habis pakai;f. Langganan daya dan jasa;g.

Penyiapan bahan petunjuk tekhnis pengelolaan perencanaan danprogram.2. Pelaksanaan pengolahan perencanaan dan program.3.

Perikanan tangkap,sedangkan tugas saksi mencangkup seluruh kegiatan di Dinas dengankata lain tugas saksi hanya merekap semua usulan program/kegiatanbaik dari sekretariat maupun bidang lain termasuk bidang perikanantangkap pada Dinas Perikanan dan Kelautan.Bahwa yang mengusulkan kegiatan tersebut adalah Kabid Kelautan padatahun 2011 yaitu pak Durahim untuk T.A 2012, sedangkan untuk jumlahbesaran anggaran kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui karena yangmengetahui kebutuhan anggaran adalah bagian tekhnis

Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAL.NOMOR 02 / KPTS / 2012.

Mutiara RupatConsultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST, MT selakuPPK pada Proyek tersebut, sedangkan Terdakwa selaku Ketua PanitiaPengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumen penunjukanlangsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atas suruhan dari WanRami ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. Artha AsriArsitek pada saat penawaran, jadi PT.

DODDY KRISTIYANTO selaku yangmelaksanakan tugas Kepala Kas Daerah Kota Semarang, berdasarkan SuratKeputusan Walikota Semarang Nomor: 875.1/0262/2004 tanggal 12 November2004 dan selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas DaerahKota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTORO selakuKepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat KeputusanWalikota Semarang Nomor: 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014, pada

No. 1018 K/Pid.Sus/2017Keputusan Walikota Semarang Nomor: 875.1/0262/2004 tanggal 12 November2004 dan selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas DaerahKota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTORO selakuKepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat KeputusanWalikota Semarang Nomor: 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014, pada hariRabu tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Mei

tahun 2009.Bahwa saksi juga tidak mengetahui Undangundang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwaBeban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dansebanyakbanyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaranDana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut apakah ada petunjuk tekhnis

danpedoman penghitungan beban kerja guru.Bahwa saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedomanpenghitungan beban kerja guru kepada saksi Selaku Bendahara PengeluaranPembantu DinasPendidikan Kabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi juga tidak mengetahuiUndangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru DanDosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008,Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyakbanyaknya 40(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman

penghitungan beban kerja guru.219Bahwa AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman penghitunganbeban kerja guru kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran DinasPendidikanKabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009 adalahberdasarkan REKAPITULASI

kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau Tahun 2016 sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerimapembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja rill di lapangan/ tidaksesual SPK sebesar Rp. 1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratusenam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknisterhadap dokumen dokumen administrasi dan tekhnis

juta delapan ratus delapan puluh delapan ribuenam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yang menerima pembayarantidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yang menyebabkanHal 202 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrkelebihnan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyar sembilanratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah); Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksi dariUniversitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnis

terhadapdokumendokumen administrasi dan tekhnis, pemeriksaan dan pengukuranserta pengujian lapangan atas kegiatan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau Tahun 2016yang dananya bersumber dari APBDP Tahun Anggaran 2016 terdapatvolume pekerjaan yang kurang, kualitas cat yang tidak Ssesuai,banyaknyakomponen arsitektural yang sudah hilang, pengerjaan yang tidak sesuaidengan prosedur dan koefisien analisa harga satuan yang tidak sesuaistandard dan sesuai

juta delapanratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yangmenerima pembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yangmenyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyarsembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim = AbhliKonstruksi dari Universitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnisterhadap dokumendokumen administrasi dan tekhnis

. :1. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana JasaKonsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan SaranaRSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

No. 2772 K/Pid.Sus/2015. 2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;45. 2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;6. 1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis ;7. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk daftar pengalaman kerja sejenis 10(sepuluh) tahun terakhir ;oo1 (satu) Lembar Contoh bentuk uraian pengalaman kerja sejenis 10(sepuluh) tahun terakhir ;co1 (satu) Lembar Contoh bentuk tanggapan dan saran terhadapkerangka acuan kerja dan personil/fasilitas pendukung dari PPK ;10.1 (satu) Lembar Contoh

Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng. :1.1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana JasaKonsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan SaranaRSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

(satu) bundel asli dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha(Dokumen Kualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran2011, Berupa suratsurat :1. 1 (satu) Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor11.h/ULPKONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;25 (dua puluh lima) Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ;3 (tiga) lembar Lembar data pemilinan (LDP) ;2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

DAK, dimana dalampelaksanaan selanjutnya, Dinas Pendidikan mengirim ke sekolahpenerima DAK disertai berita acara serah terima barang hasil kegiatanDAK 2010 dari Kepala Dinas Pendidikan (Kabupaten Jember) kepadamasingmasing kepala sekolah SD/SDLB penerima DAK 2010 untuk dicatat sebagai inventaris sekolah dan sebagai aset negara sebagaimanaketentuan yang diatur dalam lampiran Romawi IX Permendiknas18/2010 mengenai tugas dan tanggung jawab kepala sekolah.Bahwa Pada lampiran Romawi Ill Perencanaan Tekhnis

Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK).Bahwa pertimbangan Majelis pada halaman 110 baris ke15 s/d hal. 113baris ke21 mengenai berita acara, baik Berita Acara PemeriksaanBarang, Berita Acara penerimaan barang maupun Berita Acara Serahterima 100% selalu dianggap menyimpang, padahal telah nyata diaturdalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007TENTANG PEDOMAN TEKHNIS PENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH, telah diatur secara tegas mengenai tugas Panitia PemeriksaBarang dan Pengelola

Peneliti Kontrak bedasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Solok Selatan Nomor : 640/018/SK/PU/XIOo502008 bulan November 2008, dengan Ketua Tim yaitusaksi SYAIFUL AKHMAD, B.E.Bahwa tugas dan kewenangan serta tanggung jawabsaksi sebagai anggota Tim Monitoring pada kegiatanpelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan BolaKaki Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten SolokSelatan Tahun Anggaran 2008 adalahMeneliti gambar gambar perencanaan yang disesuaikanoleh lokasi kerja dan syarat syarat tekhnis

monitoring karena pada tanggal 24 Desember 2008tersebut saksi hanya dimintai menyetir/ sebagaisopir ooleh Syaiful Ahmad.Bahwa benar tugas dan kewenangan' serta tanggungjawab saksi sebagai anggota Tim Monitoring padakegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan LapanganBola Kaki Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten SolokSelatan TA 2008, berdasarkan SK yang dikeluarkanoleh Dinas PU adalah sebagai berikut antara lain:a) Meneliti gambar gambar perencanaan yang disesuaikanoleh lokasi kerja dan syarat syarat tekhnis

(Bosda) Bantuan Keuangan Propinsi KalimantanTimur sebagian dialinkan untuk membayar honor guru;Bahwa saksi menerangkan selaku bendahara dalam membuatLaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Triwulan Il, Ill dan IVsaya sudah menyusun dan saat ini laporan tersebut berada padaKepala Sekolah SMK Pelita Gamma;Bahwa saksi menerangkan laporan pertanggungjawaban yang telahsaya susun, pernah saya serahkan kepada Sadr. lif Haryadi;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal adanya aturanatau petunjuk tekhnis

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2015 saksi adamelaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA ProvinsiKaltim namun pada saat itu laporan saksi tidak diterima dikarenakantidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis yang berlaku, selanjutnyaterkait hal tersebut saksi melaporkan kepada Terdakwa selakuKepala Sekolah dan Ketua Yayasan yang selanjutnya saksidiperintahkan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuaidengan Juknis yang ada namun tanpa didukung dengan buktipengeluaran dana BOSDA Provinsi

IMAT RUHIMAT sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengantanggal 10 Juli 2012 akan tetapi Saksi tidak ingat tahapan kegiatan desain.Dasar dilakukannya desain tersebut adalah Pedoman Perluasan Sawah dankontrak;Bahwa Saksi tidak pernah melihat RUK yang dibuat oleh PPK Kabupaten yangdiusulkan melalui PPK Propinsi;Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis pembayaran dilapangan oleh setiapkelompok setelah dana diterima karena sudah menjadi kewenangan dari PPKKabupaten yang bersentuhan langsung dengan kelompok

TTS tahun 2012 antara lain : Ada rekening kelompok; Adaperjanjian kerjasama antara PPK Kab dengan Kelompok; Ada kwitansi Penerima; Ada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah di setujul oleh KPA; Surat Keputusan PPK Kabuapaten terkait Penetapan Kelompok Tani.Bahwa terkait RUK atau RUKK yang menyusun adalah PPK Kabupatenbersama kelompok dan didampingi oleh tim tekhnis Kabupaten.Bahwa kelompok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain apabila tidakmampu dikerjakan sendiri secara manual, kembali pada

Syahrul Kahiran (ketua tim tekhnis) keterangannya tidak dapatdidengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namunketerangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCQ.Halaman 117 dari148 Putusan Nomor : 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL19.20.21.22.23.24.bahwa benar sebelum dilakukan Amandemen , pada tanggal 24 Desember2008 PT.

Syahrul Kahiran (selaku ketua timtekhnis) tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm)namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tidak pernahmembuat surat persetujuan untuk Amandemen Il.Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelismendapatkan

Teknik Pertambangan dan saksi ahli mengetahuimenyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahlisebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi danpenjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis

danjabatan saksi sebagai Kasubag keuangan dan saksi menjabatnya sejaktanggal 3 Desember 2010 sampai dengan sekarang;Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tehknis DinasPengangkutan Sampah (UPTD) adalah peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tehknis DinasPengangkutan Sampah (UPTD) adalah peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;Bahwa sumber dana yang diperoleh oleh Unit Pelaksana Tekhnis

Transparan,Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai PengadaanBarang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis administrasipengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calonPenyedia Barang dan Jasa, sifatnya terobuka bagi pesertaPenyedia Barang dan Jasa yang berminat ; 5. Adil dan wajar,Artinya, memberikan perlakukan yang sama bagi semua calonPenyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat ; 6.

dimana ijin lingkungan ini berasal dari AMDALatau RKRPL kemudian AMDAL atau RKRPL ini ada rekayasa inimanipulasi data atau ada perosedurprosedur AMDAL nya tidak dilaluimakan pelaku penerbit ijin ini bisa dipidana 3 tahun atau denda 3 Miliyaritu slah satu yang termuat didalam undangundang Nomor 32 Thun 2009tentang pengeloaan terhadap lingkungan hidup kemudian di dalamHalaman 275 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDUndangUndang Nomor 32 tahun 2009 ini kan perlu ada pedomanpedoman tekhnis

kimia itu dia termasuk bahan kodekode disitu ada kodenya,kodenya itu apakah dia termasuk bahan B3 atau bukan bahan B3 disituMSDS kodekode terhadap bahan kimia;Bahwa di MSDS itu ada resikonya asam sulfat apabila terkena asam sulfattangan kita kKenapa melepuh atau apa;Halaman 307 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDBahwa saksi tidak pernah menyatakan bahwa dalam penyusunan UKLUPL melibatkan tim teknis saksi tidak pernah bicara seperti itu, bahwapenyusunan UKLUPL melibatkan tim tekhnis

KJA belum terbentuk,saksi dengar juga ada perjanjian antara PKT dengan JPFC itu saksipernah dengar itu infonya ada pengurusan perijinan pihak Pupuk Kaltim;Bahwa pada saat rapatrapat koordinasi dengan tim tekhnis dan timlainnya, saksi pernah mendengar ada perjanjian untuk sewa menyewalahan dengan PT.KIE dan saksi juga pernah melihat tapi sekilas, saksitidak tahu persis isinya;Bahwa antara PT. Pupuk Kaltim dengan PT.

KIE yang isinya akan adanantinya penyewaan lahan yang akan digunakan untuk NPK Chemical,Halaman 331 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDpabriknya milik pupuk kaltim dan untuk pabrik yang lain PHSK yang lainuntuk JSFC itu;Bahwa seingat saksi kalau tidak salah tanggal 23 Juni tahun 2016 pernahada diundang ada rapat pembahasan tim tekhnis untuk pembahasantentang dokumen UKLUPL baik dari Pemkot, Pemrakarsa juga diundang;Bahwa pada saat itu seingat saksi ada penyampaian dari wargamasyarakat

Kelayakan lingkungan itudireflesikan oleh kelayakan lingkungan dan rekomendasi UKLUPL danyang ke empat semestinya bisa diterima secara sosial ini menurut ahlliyang ideal layak tekhnis, layak ekonomis, layak ekologis dan dapatditerima secara social.