Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-04-2014 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN AMBON Nomor 48/PDT.PLW/2012/PN.AB
Tanggal 16 Agustus 2012 — RUDOLFUS WATTIMENA, beralamat di Jln. Rijali No.61 Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pelawan ; ------------------------------------ Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABRAHAM PAKEL & ASSOCIATES, ADVOKATES – LEGEL Consultants, beralamat Jln. Wolter Monginsidi Lateri III Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/AP/PH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 ; ------------- M E L A W A N 1. ROBERT D.PESIWARISSA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Rektorer Universitas Pattimura ) beralamat di Batu Gantung Kampung Ganemo, RT.005/RW.001, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Sebagai Terlawan I ; ------------------------------- 2. Pemerintah negeri Urimessing, beralamat di Kampung Kusu-Kusu Sere Negri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Sebagai Terlawan II ; ----------------------------------------- 3. a. MATHEOS SAHUREKA, Pekerjaan Purnawirawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; - b. NY.LIEN SIAUTA, pekerjaanTidak Ada ; ------------------------------------------------ c. MARDJUD DRAHMAN, Pekerjaan Purnawirawan Polri ; ----------------------------- d. JHON RAHAWARIN, Pekerjaan Tidak Ada ; -------------------------------------------- e. GEORGE H.R. ( RONI ) PERSULESSY, Pekerjaan Wiraswasta ; --------------------- f. JOICE PERSULESSY, Pekerjaan Swasta ; ------------------------------------------------- g. DINA GERETZ, Pekerjaan Swasta ; -------------------------------------------------------- h. RITA RAHAKRATAT, Pekerjaan PNS , yang semuanya memilih beralamar di Rumah Bapak MATHEOS SAHUREKA Batu Gantung Kampumh Ganemo, RT.005/RW.001. No.31 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Disebut Para Turut Terlawan ; -
115 — 47
  • Dalam hal ini tidak ada/ di singgung bahwa tanahtersebut sudah dibeli oleh istrinya.. Pembelian tanggal 18 Januari 1971 diatas kertas segel 1973 dan ini kamikira tahun 1971 kettas segel belum diterbitkan dan juga Pengadilandikelabui karena segel ini disahkan oleh Pengadilan Negeri Ambon( 197373 nya dihilangkan ).. Bahwa pada tahun 1971 Bahasa indonesia belum disempurnakan,nantinya pada tahun 1972 barulah disempurnakan yang mana dirasakanada kejanggalan..
Pengadilan PN LUWUK Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Lwk
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
Kasmat Pettasiri
Tergugat:
Direksi PT. Sawindo Cemerlang
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
233 — 71
  • Sehingga terhadap tanah yang sudah bersertipikatterdapattitik singgung antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Pengadilan Negeri membatasi diri pada kewenangannya, sekiranyaterbukti tanah yang telah bersertipikat adalah milik Penggugatdan gugatannyadikabulkan, maka Pengadilan Negeri paling jauh hanya menyatakan bahwasertipikat atas tanah dimaksud dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 12-07-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 26/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
JEMMY ALBERT LOMBOAN
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
Intervensi:
PT CELEBES INDONESIA REALTY (diwakili oleh EFFENDY PURNAMA)
246 — 373
  • dalam persidangan, dan oleh karena ketiga objek sengketa aquo adalah sertipikat hak atas tanah yang merupakan tanda bukti hak kebendaandisertai dengan hak dan kewajiban yang melekat di atasnya secara keperdataan (dalamranah hukum private), namun di sisi lain juga merupakan sebuah produk yangditerbitkan oleh Pejabat tata usaha negara (dalam ranah hukum publik), sehinggaGugatan terhadap sertipikat hak atas tanah mengandung dimensi hukum administrasidan hukum perdata yang menimbulkan adanya titik singgung
    bahwa dari segi subjek hukum yang bersengketa, yakni Penggugatmerupakan subjek hukum orang (natuurliike persoon), sedangkan Tergugat merupakanPejabat Tata Usaha Negara (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari) yangmenerbitkan ketiga objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah memenuhi unsurunsurKeputusan Tata Usaha Negara dan subjek yang bersengketa adalah antara peroranganmelawan Pejabat tata usaha negara sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi denganadanya titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/TUN/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN VS WERDHA CANDRA TRILAKSITA;
108 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada oumumnya suatu = putusan yang dikategoriontvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanHalaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2016penerapan hukum pembuktian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE GEDE BINTANA vs I GUSTI AYU ALIT KARTINI, Dkk
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugattelah mengajukan bukti hanya bukti surat yaitu: T.T1 sampai denganT.T2 yang sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat/sekarangPara Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok yang telah di singgung diHalaman 13 dari 29 hal. Put.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : Bambang Sutejo
Terbanding/Tergugat I : M. Iwan Sanoba Anis,SP
Terbanding/Tergugat II : Baharuddin
Terbanding/Tergugat III : H. Abdul Rasyid, SE, M.Si
33 — 15
  • verklaard)Dalam Pokok Perkara :Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugatkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.Bahwa mohon hal hal yang terkait dengan eksepsi diatas sepanjang adarelevansinya dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmenyatakan Para Tergugat telah mengkoordinir warga untukmerencanakan/melakukan keributan ditempat usaha milik penggugatyakni sebagaimana telah kami singgung
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 251/PDT/2016/PT PT BDG
Tanggal 9 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat I : Tuan IING ROHIDIN Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat IV : Tuan KUSWADI Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat II : Tuan USNAN Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat V : Nyonya ESIH Binti SUKATNA Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat III : Tuan OYO RUSDIANTO Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Terbanding/Tergugat I : Tuan YAYAT SUYATMAN Bin JIUHANDI
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DESA CILIANG
Terbanding/Tergugat IV : Tuan DEDE INDRA Bin YAYA HUDAYA
Terbanding/Tergugat II : Nyonya ELAH ROSILAH Binti JUHANDI
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN CIAMIS
Terbanding/Tergugat V : Nyonya NENENG SUMARININGSIH, S.H
Terbanding/Tergugat III : Nyonya DINI WULANDARI Binti YAYA HUDAYA
44 — 21
  • Denganadanaya Yurisprudensi tersebut dengan sendirinya Mahkamah Agungmasih mengakui apabila ada titik singgung antara sengketa waris dansengketa kepemilikan maka penyelesaiannya harus melaluiPengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis ;Bahwa gugatan a quo sematamata bukan perkara murni sengketawaris Islam tetapi lebih kepada perkara tentang penguasaan danpemanfaatan tanpa hak oleh Para Terbanding atas Objek Sengketapadahal didalamnya terdapat pula Hak Milik Para Pembanding,kemudian
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 5 Juni 2017 — Ir H T SAIFUL BAHRI, selaku PT. TAMITA Lawan: 1.Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
39 — 12
  • Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untukmemenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bunga BankPemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalahmeruapakan tuntutan tanpadasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIl adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatifyang
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 159/Pdt.Bth/2017/PN Bit
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat -EVI LIMUAT Tergugat -SULCE DONGGA -MUHAMAD SANUSI LACAKA
186 — 63
  • BiA Bahwa setahu saksi pada waktu persidangan dalam perkara nomor55/Pdt.G/2010/PN Btg, saksi sudah pernah singgung tentangsertipikat nomor 409 tetapi tidak pernah diperlihatkan dan saksihanya mendengar bahwa obyek tanah sengketa nomor 384berbatasan dengan sertipikat nomor 1315 dan Sertipikat 409 dansaksi baru melihat sertipikatsertipikat tersebut sekarang; Bahwa pada sidang terdahulu yang dijadikan bukti surat yaknihanya sertipikat nomor 384 saja sedangkan yang lain sepertiSertipikat Nomor 409 yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — KASUDIN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, dk
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il danTergugat Il Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas daiildalil sebagai berikut:Tergugat I:A.Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitikberatkan pada titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-01-2012 — Upload : 17-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687 K/PDT/2011
Tanggal 5 Januari 2012 — MANSYAH, SH, dkk VS CV. ALAM INDAH
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ad. 5 : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidaksalah dalam menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang tidak memenuhi Hukum Acara,dan pula dalam perkara a quo, sungguhpun terdapat titik singgung denganPengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi yang menjadi sumber perselisihanadalah Perbuatan Melawan Hukum seperti dimaksud dalam Pasal 1365KUHPerdata, dan lagipula alasanalasan kasasi mengenai penilaian hasilpembuktian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — BECCEV, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, dk
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 228 K/TUN/2016Tata Usaha Negara edisi 2009 diterbitkan oleh Mahkamah Agung RIpada halaman 7879 yang menyatakan titik singgung antaraPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri yaitu:a. Eksekusi;b.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 30-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 185/Pdt/2018/PT.DPS
Tanggal 30 Januari 2019 — JIMMY BUDHIJANTO melawan NI NYOMAN WETRIANI, dkk
223 — 116
  • dari copy yang tidak dapat disertakan dengansurat aslinya maka menurut hukum haruslah ditolak ataudikesampingkanSesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt/1985 yangmenyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernahdiajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harusdikesampingkan sebagai surat bukti.Selanjutnya, mengenai bukti P14/TR14 tersebut tidak adarelevansinya dengan gugatan Pembanding/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi karena bukti P14/TR14 tersebutsama sekali tidak pernah di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-06-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — BARTOLOMEUS ONGGE vs ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.,dkk
128 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • > Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan dan jawabjinawabyang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta keterangansaksi saksi, maka diketahui yang menjadi titik singgung atau focuspersengketaan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dalamperkara a quo adalah menyangkut pembayaran uang sisa ganti rugtanah adat suku Ongge seluas 62 (enam puluh dua) hektar sebesarHalaman 26 dari 32 hal.Put.
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus
Register : 10-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Pli
Tanggal 23 Oktober 2018 — Ali Erfan Bin Abdul Hamid (Alm)
74 — 41
  • terdakwaditangkap apa yang dijanjikan tidak di tepati oleh terdakwa seria terdakwa jugamengakui semua atas perouatannya pada saat diminta keterangannya sebagaiterdakwa pada sidang hari selasa 28 Agustus 2018 dengan demikian PenuntutUmum berkeyakinan yang teroukti atas terdakwa adalah Pasal 81 ayat (2)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimanadalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakimmenemukan yang menjadi tik singgung
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 933/Pid. B/2013/PN. MKS
Tanggal 30 Januari 2014 — SONNY RAMLI
122 — 53
  • surat itu jadinya Tahun 2009 dan menurut BPNPropinsi bahwa sudah diberikan kepada para pihak pada tahun itu jugadan ada tanda terimanya, olehnya itu sudah lewat waktu untuk diajukansebagai Novum;Terdakwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itudisumpah dengan Lafal sumpah seperti yang dibacakan oleh PenuntutUmum dan setelah itu Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa danterdakwa membenarkannya;Setelah terdakwa mengucapkan sumpah, saksi mengajukan KontraMemori PK dan sumpah tersebut saksi singgung
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Abas Arifin
2.Syafrudin H. Ali
3.Suratman
4.Ismail Baranuri
5.Moh. Natsir Baranuri
6.Mohamad Ichsan
Tergugat:
1.Bupati Ende
2.Lurah Mbongawani
3.Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende
117 — 69
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan ObyekGugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri,Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Surat Gugatan yang diajukanoleh Kuasa Hukum Para Penggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yangmemiliki titik singgung
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penipuan
Register : 19-12-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN PADANG Nomor 926/Pid.B/2016/PN Pdg
Tanggal 17 Mei 2017 — VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN
133 — 151
  • sibuk, nantisaja saya hubungi lagi, namun kenyatannya terdakwa hanya bicara kosong tidakpernah menepati janjinya dan keadaan d perusahaan terdakwa dalam keadaan kesulitankeuangan karena perusahaan sedang merugi; begitu pula dengan kata bahwasudangnya dipindah ke tempat lain ternyata gudang milik terdakwa tidak pernahpindah tempat; dengan demikian maka unsur dengan rangkaian perkataan bohong ntukmenggerakkan saksi korban sehingga menimbulkan piutang ini telah terpenuhi pula; Menimbang bahwa titik singgung
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN Pkl
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
NURUL IMAN Bin H. ANWAR
398 — 13
  • 55UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, subsidair melanggarPasal 55 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan suratdakwaannya mempergunakan bentuk subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yangterdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidanayang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana lebihringan, dakwaan ini saling bertitik singgung
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 01-07-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Krs
Tanggal 10 Januari 2017 — PEMOHON KONVENSI VS TERMOHON KONVENSI
24 — 4
  • Oleh karenanya tidak perlu kami tanggapi lebih panjangsebab telah kami singgung didalam tanggapan kami terhadap eksepsiTermohon.9. Bahwa Pemohon secara rutin dan kontinyu per Bulan memberikannafkah kepada Termohon oleh karena Gaji Pemohon telah secaraotomatis dipotong Kantor Cabang Dinas Penddidikan Kab.Probolinggo untuk di berikan kepada Termohon sebagai manifestasinafkah.