Hal inidapat diketahui dari pertimbangan Majelis Hakim yang mempergunakanhasil pemeriksaan setempat sesuai dengan penunjukkan titiktitik batas olehTermohon Kasasi sesuai dengan bukti Surat P.3 (fotokopi Surat UkurSementara Tahun 1982) ;Bahwa jika benar telah terjadi tumpang tindin sesuai metode pembuktian diatas, maka ada tanah yang secara fisik dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Il Intervensi yang diakibatkan oleh bergesernya patokpatokpembatas antara Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dan Sertipikat

Apabila dalam sertipikat ada data yangsalah maka Kepala Kantor Pertanahan bisa melakukan perbaikan atasdata yang salah dan bukan mencabut sertipikatnya ; Bahwa apabila terjadi tumpang tindin tanah di lapangan makapemecahannya adalah harus ada permohonan untuk rekonstruksi ulangpengembalian batas ; Bahwa tumpang tindih surat ukur tidak mungkin terjadi, yang terjadiadalah perbedaan batas tanah karena Kantor Pertanahan tidakmelakukan pemecahan surat ukur melainkan pemecahan sertipikat ; Bahwa apabila

Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 327/DesaTangga Batu I, penerbitan tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur Nomor :217/Tangga Batu 1/2018 tanggal 5 November 2018, luas 13.510 M2, atasnama SUDIRMAN SITORUS, penerbitannya dilakukan TERGUGAT telahtumpang tindin dengan tanah didalam Gambar Peta yang menjadilampiran Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor. 48/1963/Perdata/P.N tanggal 8 November 1963,yang sudah sejak lama menunjukkan bagian tanah

Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 327/DesaTangga Batu I, penerbitan tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur Nomor :217/Tangga Batu 1/2018 tanggal 5 November 2018, luas 13.510 M2, atasnama SUDIRMAN SITORUS, penerbitannya dilakukan Tergugat telahtumpang tindin dengan tanah didalam Gambar Peta yang menjadilampiran Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor. 48/1963/Perdata/P.N tanggal 8 November 1963,yang sudah sejak lama menunjukkan bagian tanah

Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa dalildalil Para Penggugatdalam gugatannya adalah kabur karena Para Penggugat telah kelirudengan menggabungkan perkaraperkara yang memiliki sifat dan dasarhukum acara yang berbeda ke dalam satu gugatan;Eksepsi Tergugat IV: Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa gugatan Para Penggugattidak disusun secara sistematis, tumpang tindin dan tidak jelas yangmengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur;Eksepsi Turut Tergugat VI: Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi absolut

demikian sejak pembebasansampai dengan sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukankeberatan atau klaim atas pelaksanaan Pembebasan Tanah oleh Penggugat,adapun setelah Penggugat membebaskan dan sebagai pemegang hak secarasah, tidak memanfaatkan untuk mendirikan bangunan, areal tanah tersebutmemang dipergunakan untuk areal penyangga dan penyerapan air sehinggasengaja dibiarkan untuk tumbuh lebat menjadi hutan kembali ;Bahwa tanah yang diakui Tergugat dengan ukuran 400 m x 400 m,terjadi tumpang tindin

SBM), Saksi Tommy Rantau Simangunsong selaku Kepala Cabang PTSBM, Terdakwa Samson Monggesang selaku kepala desaManyula,Terdakwa Sofyan Dg Manessa selaku perwakilan dari pemiliktanah membicarakan masalah tanah yang akan dibeli oleh PT SBM,kemudian Saksi Effendi menanyakan kepada Terdakwa SamsonMonggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa apakah tanah tersebut tidakbermasalah dan dijawab oleh Terdakwa Samson Monggesang, TerdakwaSofyan Dg Manessa bahwa lokasi tanah tersebut tidak ada masalah, tidaktumpang tindin

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tertanggal 27November 2020 diketahui bahwa benar diatas tanah milik PenggugatHalaman 41 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRterdapat tumpang tindin sebagian dengan sertipikat hak milik atas namaDrs. KARTUM dan sertipikat hak milik atas nama Ny.

bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas,Pengadilan berpendapat Tergugat terbukti tidak melakukan penyelidikan riwayatbidang tanah objek sengketa dengan benar dan tidak dapat membuktikan petadan daftar isian dari bidangbidang tanah yang bersangkutan untukHalaman 48 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRdipublikasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 6, Pasal 18 ayat(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah sehingga menyebabkan tumpang tindin

.: 755 Tahun 1980 atas nama Penggugat a quo telahterjadi pula tumpang tindin dengan alas hak berupa Sporadik Nomor:593/387/SKT/DSS/192013, atas nama 2 (dua) orang dalam 1 (satu) suratyaitu Tergugat V (yaitu orang yang bernama: ABDUL HADI) dan TergugatVI (yaitu orang yang bernama: ARDIANSYAH) adapun tanah yangdikuasainya yaitu dengan ukuran dan atau luas sebagai berikut:1. Sebelah Utara dengan ukuran: 18 Meter, berbatasan: rencana jalan.2.

tidak kenal dengan Tergugat III FAISAL, kenal denganTergugat IV MUHAMMAD RESWAN, tidak kenal dengan Tergugat VABDUL HADI, tidak kenal dengan Tergugat VI ARDIANSYAH dan kenaldengan Tergugat VII SEPTI ARIYANTI tetapi tidak ada hubungan keluargadan tidak terikat hubungan kerja, Bahwa Saksi pernah diberi kuasa oleh Tergugat pada tanggal 15Nopember 2014 untuk mengurus tanah milik Tergugat yang berada diJalan Taruna Praja, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar karena terjadi tumpang tindin

Menyatakan putusan yang dimohonkan eksekusi oleh La Ede adalahputusan Non Executable, karena adanya keterkaitan utang La Ede lebihbesar dibandingkan sita eksekusi yang dimohonkan dan/atau menundapelaksanaan eksekusi Sampai putusan perdata No. 28/Pdt.G/2018PN Bauberkekuatan hukum tetap dengan harapan tidak tumpang tindin eksekusiantara klien kami dengan saudara La Ede oleh Pengadilan Negeri Baubau;2.

Namun oleh Tergugat II diletakan/ditaruhatau dibuat tumpang tindin dengan lokasi tanah a quo milik Penggugat,harus dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh karenanyaharus dibatalkan dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak berharga dantidak mengikat Tergugat sebagai pemilik tanah;12.

III sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, karenaPenggugat tidak mampu menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukanoleh para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.halaman 13 dari 18 halaman perkara nomor 49/PDT/2019/PT PTKBahwa gugatan Penggugat tidak jelas, terutama mengenai SPT yangdikeluarkan oleh Desa seolaholah timbang tindin

Kasandikromo (Ginah);Petitum tersebut jelas tumpang tindin karena menuntut mengenaikeabsahan/penetapan waris, sedangkan titel dan posita gugatanmengenai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatankabur dan tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara titel, posita,dan petitum;4. Bahwa oleh karena titel, dalil posita dan tuntutan yang kabur dan tidakjelas tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima;Tentang objek sengketa tidak jelas:1.

25 alinea 7 (alenia terakhir halaman 25) danhalaman 26 alenia 1 adalah berbeda dengan tanah yang diklaim olehPenggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah pertimbangan yangkeliru, menyesatkan, tendensius dan sangat bertentangan dengan faktahukum; Bahwa fakta yang sengaja disembunyikan oleh PengadilanTinggi Palembang dalam putusannya adalah bahwa alas hak PemohonKasasi berupa NIB Nomor 04.01.07.04.06037 dari BPN Palembang yangsampai saat ini tidak dapat diterbitkan sertifikatkannya karenabertumpang tindin

Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak bolehberbentuk kompositur) dan yang terpenting adalah antara posita denganposita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harussesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksiataupun tumpang tindin antara posita dengan posita maupun antaraposita dengan petitum dan yang lebih penting juga dalam satu gugatanharuslah cukup memuat satu hubungan hukum saja;Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Penggugat a quo tidakmemuat

dahulu Para Penggugat/Para Pembandingadalah sebagai warga/konsumen pembeli yang pada saat melakukanpembelian rumah di Komplek Perumahan Baloi Anggrek Permai tersebutmendapatkan penjelasan dari pengembang bahwa row jalan adalah seluas20 meter akan tetapi kenyataan di lapangan saat ini row jalan menjadimenyempit yaitu seluas 9 meter; Bahwa penetapan lokasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi dahuluTerbanding I/Tergugat kepada Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II telah terjadi tumpang tindin

No. 278 K/TUN/2008 Penggugat Ill Koperasi Unit Desa Pada Rukun dan Penggugat IVKoperasi Sutra Alam, lahan yang dimohon tumpang tindin dengan lahanyang diberikan izin dalam obyek sengketa II seluas 100 Hektar;bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun1992 berkaitan dengan tenggang waktu (Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986) huruf "c" menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh su atuKeputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana

Oleh karena TergugatRekonvensi telah dihukum untuk membayar napkah iddah kepadaPenggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan), agar pembayaran 1/3dari gaji Tergugat Rekonvensi tidak tumpang tindin dengan napkah iddahyang diterima Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakatmenetapkan pembayaran 1/3 dari gaji tersebut dibayarkan kepadaPenggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi setelan habis masaiddah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas, maka tuntutan Penggugat

,sama sekali tidak tumpang tindin dengan tanah seluas satu are milik TergugatI/ Terbanding ( Bukti T.1 ), sebab tanah seluas + 0, 7 Ha., milik ANDO RUPPAberasal dari TOMPO KADERE, sedangkan tanah milik Tergugat I/ Terbandingseluas 1 ( satu ) are ( Bukti T.1 ) lokasinya berada ditempat lain dan telahditempati oleh anaknya yang bernamaILYAS. . .ILYAS BIN SARRO, dan bukan berasal dari TOMPO KADERE ( Vide gambarpeta blok terlampir ).

Sus/2019keliru dan tidak tumpang tindin dalam proses pembuatan SuratPernyataan Tanah (SPT) ataupun status tanah lainnya;Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa, hutan produksi boleh sajadigarap oleh masyarakat tetapi tidak boleh dibuatkan sertifikat.Pengetahuan Terdakwa sesuai dengan keterangan ahli Ferdinan Adinoto;Bahwa peran Terdakwa adalah memfasilitasi pertemuan denganmasyarakat di kantor desa membicarakan pembuatan Surat PernyataanTanah (SPT) yang akan dipecah menjadi 1 (satu) SPT terdiri 2 (dua

Mitra AnekaRezeki tersebut, jelas bahwa areal perkebunan Kelapa Sawit milikPenggugat sesuai izin Lokasi aquo, tidak tumpang tindin denganareal perkebunan milik PT. Mitra Aneka Rezeki.

Mitra Aneka Rezeki) masuktumpang tindin dengan lahan lokasinya, selain kewenangan PeradilanUmum juga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atasketerkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan konsekuensi atas objekgugatandalam perkara ini sehingga adalah relevan di dalam hukum bahwaPemohon Intervensi (PT. Mitra Aneka Rezeki) layak diikutsertakan dalamperkara dimaksud.;Bahwa atas pertimbangan keberatan yang diajukan Penggugat berkenaanposisi Drs.

MUHADJIR sebagaimana keterangan objek pajak untuk ketetapan PajakBumi dan Bangunan Nomor : 1517 tanggal 2 April 1990, sedangkantanah Termohon kasasi/Pembanding terletak jauh di Petakerawangan/Blok 1,sehingga telah terjadi tumpang tindin atas penerbitan objek sengketa a quoyang berada diatas tanah milik Pemohon kasasi ;5.Bahwa dengan demikian menurut hukum KTUN oleh Tergugat atas objeksengketa s/d VIl a quo, secara Prosedural dan substansi materi jelascacat hukum, karena Tergugat tidak cermat dan