Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Afina Mariza, S.H., M.H.
2.IMAM YUDHA NUGRAHA, S.H., M.H.
3.M. YUDHI GUNTARA EKA PUTRA, S.H.
4.TEGAR PRASTYA, S.H.
6.ZEPY TANTALO, S.H, M.H
7.AFINA MARIZA, S.H.,M.H.
8.BUDI MULIA, SH.,MH.
9.RUDI VERNANDO, SH
10.FRANSICA, SH.,MH.
Terdakwa:
Munzir, S.E.
112 — 89
  • 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja;
  • 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020;
  • 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah;
  • 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus;
  • 48 lembar (asli) Rekapan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua);
  • 4 lembar Foto Copy Petunjuk tekhnis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 31 Juli 2018 — HERY SUSANTO GUN
236 — 280
  • PencapaianKinerja Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2016;4 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan;1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2012/PN Tte
Tanggal 1 Mei 2013 — JAINAL MUS, SE Alias JAIL
125 — 55
  • ArindahPutra Sinjai saksi tidak mengetahuinya ; Bahwa walaupun saksi sebagai anggota panitia lelang, namun saksi tidak pernahdiajak untuk mengikuti evaluasi administrasi, evaluasi tekhnis dan evaluasi harga,namun atas perintah dari Ketua dan Sekretaris Panitia lelang, saksimenandatangani Berita Acara Evaluasi tersebut ; Bahwa saksi juga tidak pernah diajak dalam rapat penentuan pemenang lelang ; Bahwa saksi tahu PT.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN Bna
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. DJOKO S. SUMITRO Bin SUBADIYO
78 — 20
  • bersama Tim PHO ada melakukan pemeriksaan satu unit kapalwisata yang sudah terpasang mesin kapalnya di lokasi TPI Lampulo Banda Aceh;Bahwa setahu saksi, Tim Pemeriksan Barang tidak sampai memeriksa mesin kapalyang terpasang di kapal wisata apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, tim hanyasekedar melihat saja;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani Tim PemeriksaBarang dan saksi sebagai PPTK bertanggal mundur yaitu tanggal 23 Desember2010;Bahwa saksi tidak tahu apakah tim pengelolaan tekhnis
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 21/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 27 Januari 2014 — LENI MARLINA Binti YURNALIS
40 — 14
  • perkebunan nya;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa di atas menimbulkan kerugian Negara/Daerah khususnya Kabupaten Solok sebesar Rp. 298.798.400, (dua ratus Sembilan puluhdelapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), adalah ketika periodekepengurusan terdakwa, disaat terdakwa berkapasitas sebagai bendahara di Kecamatan GumantiKabupaten Solok Tahun 2008 hingga 2010.Menimbang, bahwa seharusnya karena terdakwa punya jabatan sebagai bendahara UPKseharusnya (Sesuai petunjuk tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 119/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 27 Januari 2014 — ARIF NURUL HUDA,ST.;
52 — 19
  • Wahana Mulia Bersamaharus dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh PokjaULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakan sebagai CalonPemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, makapada tanggal 12 Oktober 2011 Ir. HARI SUDIARTO Bin H.
    WahanaMulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis,namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang,maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Ir.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 156 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 4 Januari 2016 — TRI HERMAWAN TYO PUTRO , ST.
120 — 27
  • Karawang TA. 2012. 1 (satu) bundle asli Nota Dinas Laporan Hasil Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Nomor: 06/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012; 1 (satu) bundle asli Surat Pengantar Nomor : 910/155/TB tentangRencana Anggaran Biaya tanggal 17 Februari 2012; : Setwan tanggal 21 Desember 2012 dan SPM asii;1 (satu) bundle asli Permohonan Penerbitan SP2D/ Nomor: 991/1335/Keu 10: 1954/Kep.09Setwan/2012 tentang Penjabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan 1 (satu) bundle asli Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn.
Tanggal 3 Maret 2016 — - dr. NILWAN ARIF Bin (Alm) H.MUHAMMAD LIAN
101 — 43
  • Spesifikasi tekhnis barang/jasa ;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);3. Rancangan Kontrak.b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/ jasa ;c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/SuratPerintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasakepada PA/KPA;g.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — YULIANI A OEMAR BINTI YUDA LAMPE
63 — 28
  • jabatan struktural,dengan salah satu tugasnya menyusunANG ALAN 5 $= $2 anno nnn nn nnn nnn nnn ne ncn cnn ceceBahwa lelang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adaaudit dari Inspektorat dan BPK;Bahwa saksi ada menandatangani kontrak dalam pengadaan dengan rekanan;Bahwa berapa barang yang diadakan saksi lupa,tetapi sudah diserahkan danditerima oleh petugas P2B; Bahwa saksi tidak tahu diantara perusahaan yang memenangkan lelang ada yangmeminjam perusahaan milik orang lain ,secara tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-07-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 23 Juli 2012 —
32 — 6
  • tidaknya KelompokPeternak Sapi dilihat dari pembayaran jasa dan pengembaliannya, jikalancar maka tahun 2002 kelompok tersebut akan diberikan lagi dariprogram sapi kereman ; e Sistem pemberian Program Pengembangan Sapi Kereman tersebutsampai dengan pencairan Dana untuk Kelompok Peternak Sapi Kereman yaitu : Pada awalnya Pemda Magetan melalui Dinas Kehewanan Kab Magetan(sekarang Dinas Peternakan dan Perikanan) menganggarkan Program sapiKereman dan diinformasikan kepada masyarakat melalui petugas tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 16-01-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 40 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Januari 2014 —
77 — 7
  • Bahwa menurut saksi, pekerjaan pembangunan drainase tersebut kurangdan tidak berfungsi, karena pekerjaan tersebut belum selesai, drainasetersebut terputusputus; Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pengawasan hanya gambartipikal Uditch dan speks tekhnis, tidak ada gambar kerja yang harusmencantumkan apaapa yang harus dipasang. Bahwa saksi pernah menanyakannya kepada pimpinan yaitu H. Supardan saksi Rusli, dan menurut H.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
269 — 509
  • Saksi tahu karenapengakuan Syakir sendiri.Bahwa Saksi tahu karena pengakuan Syakir sendiri.Bahwa pada waktu dibuat Sprindik itu secara tekhnis ditingkatkan jadipenyidikan kalau sudah diekspos sudah tahu tersangkanya.Bahwa yang paling signifikan yang mengakibatkan Pak SurosoPemohon Praperadilan adalah email saksi syakir karena yangmengetahui suap ini adalah saksi Syakir dan bukti Pendukungnya Emailpak Syakir itupun tidak bisa dibuka karena menunggu putusan InnospecLimited.Bahwa terhadap rekeningrekening
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
ANDI HASANUDDIN MAKKASAU Alias ANDI LIPU Bin MAKKASAU
60 — 22
  • menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)sudah ada aturannya ; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ditunjuknya saksi YunuS menjadiPPTK bukan sebagai PPK ;Bahwa Yang menunjuk saksi Yunus sebagai PPTK adalah Kepala Dinas;Bahwa Laporan pekerjaan proyek tersebut diserahkan kepada saksisebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;Bahwa Ada laporan mengenai item pekerjaan ;Bahwa Kepala Dinas yang menunjuk Direktur Pengawas ;Bahwa Kepala Dinas yang menunjuk untuk adanya Direktur Pengawas;Bahwa PPTK adalah Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/PID.SUS/TPK/2015/PN Smr
Tanggal 17 Maret 2016 — Jaksa Penuntut:
RUSLI USMAN
Terdakwa:
RINA ASIANI Binti H. JAMALUDDIN SILAWANE
272 — 21
  • MANJA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani padasaat dimintal keterangan dalam persidangan; Bahwa benar saksi sebagai Kepala Subsi Status Hukum Kapal dansertifikasi Kapal di KSOP Nunukan; Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala SubsiStatus Hukum Kapal dan sertifikasi Kapal di kantor adalah := Memeriksa Notice tekhnis radio, Bertanggung jawab kepada statushukum kapal, pengukuran
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (“FORKORINDO”) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (“PUPR”)
349 — 258
  • Bahwa berdasarkan PERPRES 38/ 2015, KTUN ObyekSengketa termasuk dalam proyek kerja sama yang dijaminpelaksanaanya oleh UndangUndang, yang mana terkait syaratsyarat tekhnis yang dipersyaratkan sebelum TERGUGAT IlINTERVENSI memperoleh persetujuan telah dipenuhi seluruhnya,fakta tersebut terbukti pada adanya Surat Permohonan dariTERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemrakarsa proyek kerjasamaPengadaan Infrastruktur Pemungutan Tol Non Tunai Nir Sentuhberbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) dan dokumen studikelayakan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
MANSYUR S. Dg. RANI BIN SEHU.
147 — 36
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.BUDI MULIA, SH.,MH.
2.RUDI VERNANDO, SH
Terdakwa:
Achmad Ridho
122 — 83
  • 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja;
  • 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020;
  • 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah;
  • 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus;
  • 48 lembar (asli) Rekapan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua);
  • 4 lembar Foto Copy Petunjuk tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
148 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P7);Fotokopi Keseluruhan dari Materi Tekhnis diatas, secara keseluruhantidak ada terdapat kata kata luasan kavling 120 Meter. (Bukti P8);Halaman 52 dari 116 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/201610.Fotokopi Rumah Tinggal Divalidasi (Koran Radar Depok,Tanggal 24November 2015, Copy Dari Harian Radar Depok). (Bukti P9a);11.Fotokopi Perda RIRWBaru No 1 Tahun 2015, Pelarangan DeveloperBangun Rumah Dibawah 120 Meter (print out dari Harian Ekonomi NeracaOnline, tanggal 3 /08/2015).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 15-02-2010 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 192/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 April 2011 —
83 — 316
  • menyimpan bijibijian secara curah, saat ituBulog dalam melakukan penyimpanan menggunakan gudang dengan pakai karungkarung barang ditumpuktumpuk, sedangkan di negaranegara maju sudahmenggunakan SILO ;Bahwa dalam kajian yang biasa saksi lakukan yang utamanya adalah mengenaitehnisnya, karena di lokasi yang akan dibangun SILO sudah ada UPGB (UnitPengolahan Beras dan Gabah) sudah ada bagnunan dan penggilingannya akanditambah dengan SILO yang dikaji adalah apakah adanya penambahan SILO akanmerubah struktur tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukumpengauditan harus dihitung terlebih dahulu oleh ahli bidang konstruksi atau ahlikelautan atau ahli dibidang yang berkaitan pekeriaan pengerukan kuala/Mnarasamalangan dan Peudada Tersebut;Akan tetapi dalam melakukan perhitungan kerugian Negara ahli telah tidakmenerapkan sistem pengauditan yang pasti tentang bagaimana perhitungandalam pelaksanaa pekerjaan tersebut, seharusnya secara hukum untuk membuatlaporan perhitungan kerugian Negara tersebut harus terlebin dahulu adanyalaporan perhitungan tekhnis