Bahwa perlu Penggugat pahami UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada PemegangHak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/ciderajanji;9.

Jkt.Pstdiakui oleh Penggugat adalah sebesar Rp 215.462.836.371 (dua ratuslima belas miliyar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus tigapuluh enamribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dari total Total Tagihandiakui sebesar Rp 351.007.072.825,39 (terdiri dari Preferen sebesar Rp4.341 .385.773,46 dan Konkuren sebesar Rp346.665.687.051,93), ataudengan kata lain, tagihan induk perusahaan Debitur Pailit memiliki porsitagihan kurang lebih 62%.

Jakarta Pusat, dengan agendaPencocokan Utang Pajak dan Pencocokan Piutang PTGeo Cepu Indonesia (Dalam Pailit), besertalampirannya. 11.Bukti P11Daftar MadirRapat Verifikasi Lanjutanll, pada MariSelasa, tanggal 17 Oktober 2017, di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 12.Bukti P12Masil Rapat Verifikasi Lanjutan, pada Mari Selasa,tanggal 17 Oktober 2017, di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, berupa DaftarTagihan Kreditor Konkuren Sementara dan DaftarTagihan Kreditor Preferen

Niaaapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untukpencocokan utangPajak dan Pencocokan Piutang PTGeo Cepu Indonesia (Dalam Pailit) beserta Lampiran 14.Bukti P14Daftar MadirRapat Verifikasi Lanjutan Selasa, tanggal24 Oktober 2017, di Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat 15.Bukti P15Masil Rapat Verifikasi Lanjutan, pada Mari Selasa,tanggal 17 Oktober 2017, di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, berupa DaftarTagihan Kreditor Konkuren Sementara dan DaftarTagihan Kreditor Preferen

Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/K/N/2007tertanggal 13 Juli 2007 pada halaman 5 alinea 2 dan 3 = yaitu:YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG KEDUDUKAN BURUH BERADADI BAWAH KREDITUR SEPARATIS Judex Facti Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkanhukum atau melanggar hukum yang berlaku sebab hak karyawankedudukannya sebagai Kreditur preferen yang berada di bawah KrediturSeparatis yaitu Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan sesuaidimaksud

Dalam Pertimbangannya HakimKasasi menyatakan bahwa hak karyawan sebagai keditur preferen beradadibawah kreditur separatis, Untuk lebih jelasnya kami kutip dari alinea 2dan 3 halaman 5 Putusan Kasasi sebagai berikut:Judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukumyang berlaku sebab hak karyawan kedudukannya sebagai kreditur preferen yang berada di bawah kreditur separatis yaitu kreditur yang mempunyai hakyang didahulukan

Bahwa Penerima fidusia mempunyai hak preferen danberpindahnya kepemilikan benda dari pemberi fidusia kepenerima fidusiasetelah terbitnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU RINo. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka jika terjadipermasalahan hukum tidak bisa dilaksanakan eksekusi karenapengalihan kepemilikan hak dari pemberi fidusia ke penerima fidusiabelum terjadi dan untuk barang jaminan masih milik si pemberi fidusia.

Bahwa Penerima fidusia mempunyai hak preferen dan berpindahnyakepemilikan benda dari pemberi fidusia kepenerima fidusia setelah terbitnyajaminan fidusia diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU RI No. 42 tahun 1999tentang Jaminan Fidusia, maka jika terjadi permasalahan hukum tidak bisadilaksanakan eksekusi karena pengalihan kepemilikan hak dari pemberifidusia ke penerima fidusia belum terjadi dan untuk barang jaminan masihmilik Si pemberi fidusia.

September 2011 oleh Notaris Kabupaten Minahasa SelatanGEIBY ANGRAWIDJAJA SH.M.Kn di Amurang ;Dengan kekuatan pembuktian berupa groses akta yang memiliki hakhak preferen atau hak yang didahulukan kepada Tergugat sebagaipihak yang beritikad baik te goeder trouw yang telah memberikanfasilitas kredit kepada Penggugat selaku debitur sehingga karenanyasecara hukum Tergugat harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dan kepentingannya ;4.

Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 5 dan 6 tersebut di atas didalam kenyataan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan pada tanggal 12 April 2016 dan Para Penggugat tidak pernahdatang kedua kalinya menghadap kepada Tergugat I, dengan demikianPengikatan Hak Tanggungan cacat hukum, sehingga pinjaman ParaPenggugat menjadi pinjaman konkuren bukan preferen lagi;8.

Sidrappada tahun 2016 bahwa pemegang hak tanggungan sebagai kreditur,Preferen adalah Bank, maka gugatan harta bersama tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelsi Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait dengan pada positaangka 4 dan petitum angka VI berupa pengembalian gelang emas 9 gramyang dijaminkan di Pegadaian Dongi, Desa Dongi dinyatakan tidak dapatditerima Niet onvankljjke (NO);2.

duaatau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatun waktu dan dapatditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih krediturnya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan : "Yang dimaksudKreditur dalam ayat ini adalah baik Kreditur Konkuren, Kreditur Separatis maupun Kreditur Preferen

ZulfikarSyahputra, karena obyek dijadikan sengketa dibebani Hak Tanggunganyang seharusnya memiliki hak preferen apalagi obyek tersebut telah terjualmelalui lelang yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 6 Undangundang Hak TanggunganNomor 4 tahun 1996;Hal. 13 dari 22 hal.

APHT No. 2298/PJ/APHT/X/201 1tanggal 13 Oktober 2011Bahwa dengan telah dilekatkan hak tanggungan pada objek jaminan, makaTERLAWAN memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasan hutangPELAWAN, jika PELAWAN dikemudian hari teroukti wanpestasi;Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata PELAWAN selaku debitur tidakmelaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sesuaitanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;Bahwa upaya persuatif/ kunjungan petugas TERLAWAN kepadaPELAWAN tetap

Hakim berpendapat bahwapelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan tahapan dan syarat19syarat yang ditentukan dalam peraturan menteri keuangan tersebut, oleh karenanyapelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasar dansah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dengan diterbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (vide bukti T11, T12 dan T15) terhadap jaminan sumber perkara a quo, maka jaminan tersebut telahmempunyai kekuatan pembuktian karena groses akta memiliki hak hak preferen

Nomor 2277 K/Pdt/2017secara yuridis adalah pemegang hak preferen atas objek hak jaminan;Dengan demikian dapat diperkenankan secara yuridis sita persamaan, danhal ini telah jelas Judex Facti telah terdapat kekhilafan ataupun kesalahandalam penerapan hukumnya;11.

Penanggungan merupakan suatu persetujuan di mana pihakketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhiperikatan debitur, apabila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.Demikian juga didalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas TanahBeserta BendaBenda yang bBerkaitan dengan Tanah HakTanggungan menyatakan, kreditur preferen akan diutamakan ketimbangkreditur lain (konkuren).

tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal6 UUHT belum dapat dilaksanakan oleh karena belum ada putusanpengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan debituratau Tergugat Il dan Penggugat telah ingkar janji atau wanprestasi danbelum ada peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang terkaitpelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan.Bahwa UndangUndang Hak Tanggungan merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen

Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 2428, Jakarta Pusat, dengan hasil sebagai berikut: Piutang Kreditor Konkuren sejumlah Rp. 445.105.729.906,37 (empatratus empat puluh lima milyar seratus lima juta tujuh ratus dua puluhsembilan ribu sembilan ratus enam koma tiga puluh tujuh sen); Piutang Kreditor Separatis sejumlah Rp. 211.705,080.206,48 (duaratus sebelas milyar tujuh ratus lima juta delapan puluh ribu dua ratusenam koma empat puluh delapan sen); Piutang Kreditor Preferen

Perjanjian Perwaliamanatan menentukan C.Dalam proses Likuidasi:Halaman 49.Putusan No.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.() Sebelum para pemegang Obligasi Subordinasi berhakmenerima pembayaran Jumlah terhutang berdasarkanObligasi Subordinasi maka:C.i. 1 Para Kreditur Preferen pertama tama berhakmenerima pembayaran penuh atas seluruh tagihanpiutangnya sesuai dengan ketentuan undangan yangberlaku;C.i.2. setelah para Kreditur Preferen menerimapembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka parapemegang Hutang

Dalam hal terjadi Penutupan Usaha, pembagianharta kekayaan Perseroan hasil likuidasi untuk PembayaranJumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang ObligasiSubordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebutdalam butir c. diobawah ini dan hanya akan dibayarkan setelahHalaman 51.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PNJKT.PST.DALAM POKOKdipenuhinya seluruh kewajiban Pembayaran Perseroanterhadap Hutang Senior...4) ' Bahwa selama kreditur preferen dan hutang senior belumdilunasi, maka pemegang hutang junior

Selama kreditur preferen dan utang senior belumLUNAS, tuntutan utang junior ( Obligasi Subordinasi) masihtertunda.

tama berhak menerima pembayaran penuh seluruh tagihanutang adalah para pemegang hutang preferen baru kemudian hutangsenior.

Setelah utang preferen dan utangsenior dilunasi baru muncul hak dari Pemegang Obligasi Subordinasisebagai pemegang hutang junior.

., Notaris/PPAT di Wonosobo ;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri Karena TERGUGAT dimaksud telah dibebani HakTanggungan Peringkat dan Peringkat II maka memberikan hak didahulukanatau diutamakan hak preferen kepada TURUT TERGUGAT Il sebagaipihak yang beritikad baik (te goeder trouw) sehingga karenanya secarahukum harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dan kepentingannya ;4) Bahwa pada faktanya dalam masa tenggang waktu kredit hingga tanggaljatuh

Lebihlanjut parate executie diberikan oleh undangundang kepada PenerimaFidusia untuk melindungi hak Penerima Fidusia sebagai Kreditur yangdidahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen), meskipun Debiturdalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalam Pasal27 UU Jaminan Fidusia;Bahwa Penggugat seharusnya tidak menanggung konsekuensi darisegala tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pemberi Fidusiadalam kaitan penggunaan Obyek Jaminan Fidusia, termasuk perbuatanmelanggar hukum

sengketaditetapkan sitajaminan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap ;Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.4008/Bantarsari secara hukum pemegang hak miliknya adalah MarjoSuwiryo, dengan adanya pengikatan penjaminan sebagai obyekjaminan oleh Pelawan terhadap Perjanjian Kredit Nomor000017/PK/03705/0610 tanggal 30 Juni 2010 berikut perubahannyasebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02047/2010 tanggal26 Juli 2010 maka pemegang Hak Tanggungan peringkat adalahTerlawan yang mempunyai hak preferen

peringkat Il sebesar Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluhlima juta rupiah).Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tangungan sebagai mana dimaksud pada JAWABAN angka 4 di atas telah sesuai dengan proseduryang benar berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifikatsehingga dapat di ikat hak Tangungan secara sempurna dan di buktikandengan munculnya sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan di bebaninya Hak Tangungan terhadap jaminantersebut pada JAWABAN angka 4 di atas Maka TERLAWAN ;smempunyai Hak Preferen

Penetapan KetuaPengadilan Negeri Brebes tersebut cacathukum adalah hal yang tidak berdasar samasekali mengingat Penetapan tersebut masihberupa teguran/Anmaning terhadap ParaPelawan untuk melaksanakan kewajibannyalmembayar hutang kepada Terlawansebagaimana kesepakatan dalam perjanjianperjanjian kredit yang telah disepakatibersama.e Dapat Terlawan sampaikan bahwasanyaadanya upaya hukum kasasi tidak sertamerta menghentikan pelaksanaan FiatSO Sh eccccrcseresesmemaessEksekusi mengingat Terlawan memiliki hak preferen