Maknatumpang tindih yang dimaksud dalam surat Tergugat V adalah permohonanPenggugat atas SHM 165/Duri dan SHM 166/Duri sisa tumpang tindih denganSHM 6304 /Duri atas nama Kadiman Mansoer autentik, milik Saudara KadimanMansoer dan tidak terdapat SHM lain atau tumpang tindin sebagaimana yangdituduhkan oleh Penggugat.Bahwa istilah tumpang tindih yang digunakan Penggugat di dalam gugatansebenarnya untuk memutarbalikan fakta saja.

Justru apabila Tergugat Vmengabulkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan SHM 166/Duri danSHM 165/Duri sisa yang belum tentu benar keabsahan atas haknya tersebutmaka terjadi tumpang tindih yang sebenarnya dengan SHM 6304/Duri atasnama Tergugat I.Bahwa Tergugat V apabila mengetahui adanya tumpang tindin SHM 6304/Duridengan SHM lain maka Tergugat V dari dahulu tidak mungkin mengabulkanpermohonan ganti nama dari Saudara Kadiman Mansoer kepada Tergugat maupun dari pemilik Kadiman Mansoer kepada Kadiman

tidak terobukti membuattumpang tindih SHM, tetapi justru Penggugatlah yang mengajukanpermohonan SHM 166/Duri dan SHM 165/Duri sisa yang akan membuattumpang tindih dengan SHM 6304/Duri.Bahwa berdasarkan pendapat ahli mengenai PMH diatas dan ketentuan pasal13865 KUHPerdata maka apa yang dimaksud Penggugat bahwasanya Tergugat telah melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi Penggugatsudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada fakta yang kuatbahwa Tergugat membuat tumpang tindin

bagaimana bisa PENGGUGAT dan TERGUGAT Vmengambil dan menyatakan suatu hasil akhir untuk dilaksanakan yangtidak disepakati secara bersamasama pada saat TERGUGAT danTERGUGAT Il tidak hadir yang menyebabkan pengambilan suara secarasepihak yang seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;45.46.47.48.48Bahwa hasil mediasi yang dilakukan PARA PIHAK tidak tertuang dalamsuatu berita acara, kalaupun ada, sesuai dengan dalil GugatanPENGGUGAT dalam Posita butir 20 yang hanya membahas tentangtumpang tindin

Persidangan, dan pada jam itu juga Jaksa PenuntutUmum mengajukan tuntutannya tanpa mempertimbangkan buktibukti yangtelah dimajukan, disini telihat jelas Jaksa Penuntut Umum mempunyaikepentingan terhadap perkara ini dan kemudian Hakim memutus perkara inidengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956hal itu jelas salah dan keliru karena mempergunakan wewenangnya sebagaiHakim untuk kepentingan pihak tertentu padahal peraturan Mahkamah Agungtersebut gunanya untuk menjaga tumpang tindin

anaknya saksi HARDI MULIAWANmendatangi kantor BPN banyuasin untuk menanyakan dan melakukanpengecekan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama ABDULLAHHARUN AI lalu pihak BPN Banyuasin melakukan cek sesuai data yang diberikanoleh saksi HARDI MULIAWAN tidak lama kemudian pegawai BPN Banyuasinmengembalikan permohonan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUNAl dan menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut tidak dapatdiproses (ditolak) dengan alasan tanah tersebut tumpang tindin

(empat ribu lima ratus delapan puluhdua meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak MilikNomor 00040 Surat Ukur Nomor 64/TANJUNG BARU/ 2019 tanggal 20Juni 2019; sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukanpendaftaran hak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yangdiimohonkan oleh Penggugat terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah NIB 01161 Kel. Keramasan Kec.

Kertapati Kota Palembang dansebagian masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagaimanaditerangkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MuaraEnim tanggal 14 Januari 2020 Nomor 52/30016.03/ 1/2020;Bahwa atas kondisi sebagaimana disebut pada posita angka 4 di atas,Penggugat memaklumi bilamana bagian tanah yang masuk dalam DaerahAliran Sungai (DAS) tidak dapat dimohonkan haknya oleh Penggugatkepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim; namun bagiantanah yang terindikasi tumpang tindin

Harus pula ditelitiapakah antara tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik tersebuttumpang tindin sebagian ataukah keseluruhan dengan PengembalianBatas. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verklaard).;Dalam Pokok Perkara:1.

Syaratsyarat tersebut adalah :(a) Halhal yang dituntut adalah sama, yaitu tanah bersertifikat HGB No.386/Grogol Selatan yang letaknya tumpang tindin dengan tanahbersertifikat HGB No. 279/Grogol Selatan;(6) Atas dasar alasan yang sama, yaitu pengakuan bahwa tanah yangdisengketakan merupakan tanah bersertifikat HGB NO. 279/GrogolSelatan;(c) Oleh dan terhadap pihakpihak (subjek hukum) yang sama, yaitu :a. Putusan Mahkamah Agung No. 185 PK/Perdt/1981 tanggal 14Januari 1984 jo.

SK III/DJA/1984 tanggal 8 Juni 1984, Pelawan tidak lagi berhakatas tanah tersebut (dahulu merupakan bidang tanah dengan SHGB No.279/Grogol Selatan beserta sertifikatsertifikat pemisahannya yangletaknya tumpang tindin dengan tanah bersertifikat HGB No. 386/GrogolSelatan).Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK III/DJAM 984 tersebutMenyatakan bahwa:a. Mencabut SK 2481DJA/1983 yang menjadi dasar terbitnya SHGB No.295/Grogoi Selatan sebagai hasil pemisahan SHGB No. 279/GrogolSelatan;b.

Bahwa Para Penggugat telah berkalikali menegur, melarang danmemperingatkan Tergugat agar tidak mengerjakan dan menghancur kebunkalapa sawit milik Para Penggugat serta meminta mencabut kembalitanaman kelapa sawit yang ditanam secara tumpang tindin dengan tanamankelapa sawit Para Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidakmengindahkan peringatan dan teguran dari Para Penggugat tersebut,sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan pengrusakan danmenghancurkan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat

Nomor 2910 K/Pdt/20162.10.11.tumpang tindin dengan kelapa sawit milik Para Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat mengakibatkanPara Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial yangharus dibayar ganti ruginya, yakni :a.

Penjual dan Asniatik(Termohon Kasasi I/ Pembanding I/semula Penggugat ) selaku Pembelidari sudut pandang hukum adat semata tanpa melihat dari sudut hukumpositif yang telah mengatur secara khusus dan juga tanah a quo sangatluas yaitu + 150 Ha dan status tanah juga bukan tanah adat;14.Bahwa apabila semua jual beli tanahn dilakukan dengan carasebagaimana yang diuraikan Judex Facti maka akan ada jual beli tanahyang akan dilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab danakan terjadinya tumpang tindin

Bahwa pada nyatanya Tergugat telah mengetahui adanya keputusanMenteri Kehutanan Nomor SK.383/Menhutll/ 2006 tanggal 5 Juli 2006tentang penunjukan areal penggunaan lain seluas 33.800 ha yangterletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutanproduksi tetap, sehingga bisa dihindari adanya sengketa batas atautumpang tindin pemberian ijin lahan;5.

TPS) tumpangtindin. dengan lahan JIUPHHKHT PT.SylvadutaCorporation (vide bukti P4):6) Tumpang tindin lahan tersebut diinformasikan olehKepala Dinas Kehutanan kepada Direktur UtamaPT. Tunas Prima Sejahtera dalam surat tanggal 22Oktober 2009 Nomor 522.22/5706/DKII/2009 (videbukti P5).

TPS) yangdiperpanjang dengan Keputusan Tergugat Nomor56/DPN.K/IL56/VIII2007, tanggal 8 Agustus 2007 dan diperpanjang lagidengan Keputusan Tergugat Nomor 99/DPN.K/IL99/X2008, tanggal 27Oktober 2008, sebatas yang tumpang tindin dengan lahan IUPHHKHT milikPenggugat;Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 15 PK/TUN/20153.

Nopri tersebut.setelah terdakwa mendapatkan lokasi peletakan shabu tersebutterdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya untukmengambil paket shabu tersebut dimana pertama terdakwa pergi kepasar gamping dan mengambil paket shabu yang disimpan di ujungakhir buk din kiri jalan yang di tindin oleh teh gelas, setelahmendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju tempatpeletakan paket shabu kedua yaitu di daerah yang berada tak jauh darimusholla Al Ikhlas di daerah gamping dimana

secara lengkap namun tidak dijawab dalam waktu yang ditentukan,Halaman 25 dari 30 him, Putusan No. 5/P/PF/2017/PTUNJKTpadahal hal tersebut menjadi kewajiban badan atau pejabat pemerintahan makapermohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karenanya MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan apa saja yang dapatdimohonkan kepada Badan /atau Pejabat Pemerintahan yang dapat digunakanuntuk permohonan guna memperoleh putusan penerimaan permohonan, agartidak terjadi tumpang tindin

Tahun 2007 tentang PenataanRuang (T.181) telah mengatur:Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: Penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayahKabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer;Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) disebutkan: Yang dimaksudKomplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah Propinsi, dan penataan ruang wilayahKabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidakterjadi tumpang tindin

Penataanruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataanruang wilayah Kabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain,bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.

untuk menjamin kesesuaian muatanperaturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundangundangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang;Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saling melengkapi satu samalain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin

Tidak ada tumpang tindin antara kedua SHM milikTergugat dengan SHM yang dianggap milik Penggugat sendiri, karenaHalaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT SMGantara kedua kepemilikan SHM tersebut merupakan objek yangberbeda dan lokasi yang berbeda pula.13.Bahwa sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada poin 14 dalamgugatannya, Tergugat menyampaikan sebagai berikut, bunyi Pasal 62ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN NO. 3 tahun 2011 tentangPengelolaan Pengkajian dan Penanganan

dalam Akta Jual Beli tertanggal22 Maret 2011 dengan Nomor : 248/BAKI/2011 dan Nomor249/BAKI/2011 keduanya dibuat dihadapan YULISTIKA SETYADEWI,Sarjana Hukum, Selaku PPAT Kabupaten Sukoharjo dan sudahdalam tahap pemeriksaan secara komprehensif sebelumnya oleh TurutHalaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT SMGTergugat, sehingga terbitlah kedua SHM milik Tergugat tersebut secarasah dan tidak melanggar hukum.Bahwa Penggugat telah salah besar dan keliru mendalilkan telah terjaditumpang tindin

Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Judex Facti padaPeradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.Bahwa hal ini terlinat dari keterangan saksi yang dihadirkan dari BPNyaitu Bambang Prasongko yang mengatakan Tergugat ic Kepala BPNmengakui bahwa tanah objek perkara terletak pada lokasi yang samadengan milik para Penggugat dan saksi BPN lainnya yaitu Kosimmengatakan bahwa tanah Suripto dkk (ic para Pemohon Kasasi)tersebut tumpang tindin dengan tanah Budi Gunawan (ic TermohonKasasi Il).Bahwa dari

danmengadili perkara No:24 /Pdt.G/2016/PN.Skh ( Eksepsi Absolut)Bahwa penggugat yang mengajukan gugatan perdata pada tanggal 11April 2016 di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah keliru dan salahalamat karena Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili pokok perkara yang berkaitan denganpermasalahan sertipikat ganda atau tumpang tindih sebagaimana yangdidalilkan dalam Posita Penggugat hal 3 angka 5.Majelis hakim yang terhormat bahwasannya permasalan sertipikatganda/tumpang tindin

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554 (dahulu No.1003 atas namaPANUT), yang penerbitannya bersamaan dengan tanah milikPenggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah

Karena dengan Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554. Bahkan Tergugat juga telahmelakukan proses balik nama atas objek sengketa menjadi atas namaSUHAIDI, dengan dasar Akta JualBeli tanggal 20 Februari 1985 yangPutusan No. 36/G/2017/PTUNBL him. 30dibuat dihadapan Bapak Drs.

Berdasarkan pendalaman/pengkajian substansi buktibukti tersebutkemudian diketahui bahwa Izin Usaha Perkebunan dan beberapa SertifikatHGB dan HGU yang dimiliki PT Ricky Kurniawan Kertapersada ternyatamemiliki letak/lokasi yang tumpang tindin dengan areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHT1)Penggugat, sehingga keberadaan Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana butir 1 di atas barulahdiketahui merugikan kepentingan Penggugat ;Mencermati

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2014277/Menhutll/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Penunjukan ArealPenggunaan Lain menjadi Kawasan Hutan Produksi dan selanjutnyamenerbitkan SK Menhut Nomor 346Menhutll2004 tanggal 10 September2004 tentang IUPHHKHTI Penggugat, yang bertumpang tindin denganBeschikking Tergugat dan Tergugat II, Namun dilihat dari total hak atastanah yang dipunyai Tergugat Intervensi berupa: 1. HGU 42/ Mekarsari 682,2 ha2. HGB 1/Mekarsari 8,3537 ha3. HGB 2/Mekarsari 3,0243 ha4.

membingungkan bagipihak Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Intervensi 1 dalam menanggapigugatan tersebut, karena sulit dipahami pada bagian manakah lahan yangtumpang tindih tersebut, sehingga menyebabkan tidak ada kepastian hukumbagi pihak Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Intervensi 1 untukmembantah atau mengakui dimana keberadaan batasbatas areal lahanyang diklaim oleh Penggugat tersebut;Oleh karena tidak diuraikannya batasbatas titik koordinat yang diklaim olehPenggugat sebagai lahan yang tumpang tindin

PENGGUGAT menguasai tanah a quo dengan Itikad baik dengantaat membayar PBB sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan, yangmana tanah tersebut tumpang tindin dengan objek sengketa 1 sampaidengan objek sengjeta 6;3. Bahwa diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut, ada objek sengketa1 sampai dengan objek sengketa 6 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;4. Bahwa keberadaan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa6 tersebut menjadi tumpang tindin dengan PENGUGAT.

Hal mana Pemberian hak oleh pemerintahkepada seseorang atau badan hukum termasuk tindakan administrasisehingga sertipikat in /itis berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yangkonstitutif maka menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ulang ditemukan fakta hukum,yaitu pada lokasi tersebut terdapat bidang tanah Penggugat dan Tergugat IIIntervensi yang saling tumpang tindin sebagian dengan kontur tanahnyaberbukitbukit

antara Iring Rombelayukdengan pak Sumule Tandirerung, katakan saya mau mati disini dengananakanak saya demi Tongkonan, Sumule Tandirerung katakan seperti itu;Bahwa Terdakwa setelah itu pulang dengan cucu Terdakwa;Bahwa Terdakwa menambahkan 14 juta rupiah itu dengan harga yangrendah, Terdakwa ucapkan kepada Sumule Tandirerung;Bahwa seingat Terdakwa waktu itu Sumule Tandirerung tidak emosi;Bahwa seingat Terdakwa pertemuan pertama dan kedua sudah adakesepakatan;Bahwa seingat Terdakwa terjadi tumpang tindin

Sinar Kumala Naga Nomor:540/013/IUPOP/MBPBAT/VI/2009 KW KTN 2009 0130P tanggal 14 Juli 2009sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar),yakni area yang tumpang tindin dengan area Kawasan Hutan Kelompok HutanPendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Anggana Kabupaten KutaiKartan@Q ara ; 22 oo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn on nnn nn nee enn nee neeMenimbang, bahwa oleh karena kewenangan perizinan usahapertambangan tidak lagi berada di Kabupaten, melainkan beralin

isapan jempol belaka karena sesuai fakta tidak adauang 1 rupiahpun dalam perjalanan kasus ini, mulai dari penyidikan BNNP,Pemeriksaan Kejaksaan, pemeriksaan Pengadilan Negeri raha dan putusanPengadilan, sebagai mana fakta persidangan ;Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi tidak merujuk/mengabaikan/mengesampingkan rekomendasi Asesmen Dokter BNNP bahwa paraPemohon wajib direhabilitasi.Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi dalam mengambil keputusan telahterjadi ketidak cocokan atau terjadi timpang tindin