Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN DUMAI
Putus : 23-06-2011 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.DUM
Tanggal 23 Juni 2011 —
42 — 4
  • satu pihak sertasuami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;27Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 20/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI RIAU CQ. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, BUPATI PELALAWAN
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA , MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
3.PT. SELARAS ABADI UTAMA
191 — 304
  • Selaras AbadiUtama seluas + 13.600 Ha (Bruto), + 11.690 Ha (Netto) di Kabupaten Pelalawan(Vide bukti T.IIl1) oleh Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Pelalawan(Bupati) adalah merupakan perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung wewenangPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agungdalam Putusannya Nomor. 88.K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994menyatakan Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata UsahaNegara
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
242 — 151
  • Eksepsi Kewenangan Absolut,Halaman 24, dari 89 Halaman, Putusan No.35/G/2021/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat
    Eksepsi Kompetensi Absolut: Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat secara subtansial meteripermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkansurat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa; Sertipikat Hak MilikNomor 357/Talagasari, tanggal 6 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor22849/1995 Tanggal 28 Desember 1995, seluas 7.130 m2 atas namaSumarni
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
1.SONA DG SELO Alias SELO Binti BADORRA
2.MALIA Binti BADORRA
3.GADDONG Bin BADORRA
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk PT. GMTD Tbk
2.AHLI WARIS MALI DG. SALLE
3.MUCHTAR F. DG. REMBA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
65 — 14
  • Mengingat dasar pengajuan gugatan dari Penggugat sudah di elemenirkekuatan hukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut diatas, maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari para Penggugatberkenaan gugatan dimaksud dipandang tidak relevan lagi atau setidaktidaknya telah kehilangan bobot konteks kualitasnya. Sekiranya masih adaHalaman 22 dari 38 Putusan No.256/Pdt.G/2018/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 05-03-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS VS 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TENGAH, DK
45 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang mengalami ketidak adilan;Bahwa selain itu Partai Politik dan Mahkamah Partai Politik bukanlahLembaga Otonom yang tidak tersentuh dan terpisah dari NegaraRepublik Indonesia karena tetap menjadi bagian komponen dari Negarayang apabila melakukan suatu pelanggaran atas UndangUndang PartaiPolitik maupun konstitusi partai itu sendiri, maka Negara sebagai wadahpenegakan hukum dan keadilan yang akan mengambil alih melaluiLembaga Negara yaitu Lembaga Peradilan;Bahwa legal reasoning yang menjadi titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 389/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 September 2014 — PT.TARAKINDO INTAN PUTRA; 1.PT. LABRATA REAL ESTATE 2.HOUSING DEVELOPMENT 3.FUKKY TANTANG 4.TEKNO WIBOWO 5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
175 — 708
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milik atauPMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14 tahun 1970(diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarang diatur dalam pasal2 jo.
    Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milikatau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14tahun 1970 (diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarangdiatur dalam pasal 2 jo.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : HJ NOOR HAINAH Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HJ NOOR AISYAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : SITI FATIMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : H. ABDULLAH, SE. bin H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : SITI RAHMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : SARI MULIA, SH. binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Terbanding/Pembanding/Tergugat : H. SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH
145 — 116
  • Bahwa karena perkara a quo adalah sengketaperhutangan/hutang piutang, dapat ditarik suatu garis penghubung yangHalaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.BJMmenjadi titik sentral atau titik singgung untuk mengurai, pihak siapa sajayang harus terlibat untuk berposisi sebagai Penggugat maupun Tergugat,yakni terkait sejumlah uang sebesar Rp.14.000.000.000, (empat belasmilyar rupiah).
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama
Register : 22-03-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA MANADO Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo
Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 51
  • Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya seperti wasiat,termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalam pelaksanannya tidakboleh memudharatkan para ahli waris karena berkurang dan atauhabisnya harta peninggalan Pewaris.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
208 — 132
  • Setelah dicermati objek sengketa, menurut Hakim AnggotaIl secara limitatif sudah memenuhi kriteria kKonkrit, individual dan finalsebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009,sehingga dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat inimempunyai titik singgung antara kewenangan
Pengadilan PA JEPARA Perdata Agama
Register : 09-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA JEPARA Nomor 1408/Pdt.G/2019/PA.Jepr
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 7
  • rumah tangganya, bukan melepas kangen dengan istri dan anakanaknya, namun malah yangditanyakan Pemohon kali pertama adalah dimanakah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam (yang statuskepemilikannya atas nama Termohon, tahun pembuatan 2014, nomor RegistrasiXXXXX, nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXxX), benda itu salah satu hartaperkawinanyang dibeli secara kredit pada tahun 2014 dengan uang muka darihasil penjualan anting dan kalung milik Termohon (hal mengenai sepeda motorini telah Termohon singgung
Pengadilan PN PACITAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN PACITAN Nomor 3 / Pdt.G / 2014 / PN Pct
Tanggal 24 September 2014 — 1. MOCH. SYAHRONI, 2. PUJI TRIANA, 3. IMAM MASHURI, 4. LILIK MACHMUDAH melawan 1. SOGIJAT, 2. KEPALA KELURAHAN PLOSO, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
171 — 85
  • Sertipikat ituada sisi ganda, yang pertama sertipikat adalah surat pernyataan tertulis yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua sertipikat adalahtanda bukti hak keperdataan sebagaimana dalam pasal 1 angka 20 danpasal 32 (1) PP 24/1997, pasal 19 (2) c, dan pasal 32 (2) UUPA disitu timbultitik singgung kopetensi apakah merupakan kopetensi Pengadilan Negeriatau Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung positanya, kalau positanyamelanggar hukum maka kopentensi dari Pengadilan Negeri dan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Senjata Api
Register : 17-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 257/Pid.B/2014/PN Bna
Tanggal 24 Nopember 2014 — Jaksa Penuntut: 1.ABDUL HADI SH 2.Faisal Moga, SH. Terdakwa: UMAR Alias MIMBE BIN M.ADAM
121 — 19
  • 22.30Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui Hand Phone agar saksidatang kerumah untuk menjumpai terdakwa dan sekira pukul 23.00Wib saksi Rasyidin Alias Mario tiba dirumah terdakwa di GampongAron Pirak Kec.Matang Kuli Kab.Aceh Utara dengan menggunakansepeda motor jenis Yamaha Mio sporty warna merah, dan pada saatduduk dirumah terdakwa, terdakwa menanyakan kepada saksi RasyidinAlias Mario kepada saksi ada bawa senjata, saksi menjawabtidak ada senjata sama saksi , lalu saksi ditanya lagi yang seringkau singgung
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2010 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 39/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 27 Januari 2010 — PENGGUGAT : Wan Jamilah VS TERGUGAT I : 1. Haji Abu Bakar Sidiq; TERGUGAT II : 2. Haji Afrizal.
59 — 8
  • satu pihakserta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Register : 29-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Smg
Tanggal 12 Mei 2016 — HANDOKO, SE
155 — 48
  • :Bahwa menurut Ahli berkaitan dengan Cek kosong, makaUU tentang Cek kosong telah dicabut dengan demikian cekkosong bukan lagi perbuatan pidana ;Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;Bahwa suatu titik singgung antara ranah perdata maupunpidana, yaitu apabila suatu perbuatan pidana ternyatamengandung unsurunsur
    tersebut masih terdapat peristiwaperdata, maka perbuatannya tidak menghapuskan unsurpidananya ;e Bahwa sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 1956, apabilaada perkara pidana dan perdata menyangkut hal yang sama,maka perkara pidana tetap dapat berjalan ;e Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;e Bahwa suatu titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 30-10-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/MIL/2014
Tanggal 30 Oktober 2014 — BUDI KURNIAWAN
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nanti kita linat bersama ;Aturan Hukum Jelas ;Sebagaimana telah saya singgung di atas, bahwa Negara RepublikIndonesia adalah Negara Hukum (Aechtstaat), bukan negara yangberdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Terkait penerapan hukumyang ada, perlu harus saya ingatkan kepada Judex Facti, bahwa Hakimdalam proses persidangan tugasnya adalah menegakkan aturan hukumdengan cara menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, obukanbagaimana saya...!!!
Pengadilan PN SINJAI Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snj
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
Jamila Binti Palunre
Tergugat:
1.Sitti Binti Mase
2.RAMLI
48 — 25
  • bukan sengketa warismaka yang memiliki relevansi ditarik sebagai pihak Tergugat dalamperkara ini adalah yang nyatanyata menguasai tanah objek sengketadan dalam jawab jinawab Para Tergugat juga tidak menyangkalmenguasai objek sengketa, dengan demikian terkait dengan Eksepsigugatan Penggugat kurang pihak menurut Majelis Hakim tidak beralasanhukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokokperkara sebagaimana telah Majelis Hakim singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1991 K/Pdt./2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — DENNY DJUNARDI VS PENI INGGRIANI, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK
261 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yang berkaitandengan titik singgung perbuatan Hukum Tata Administrasi Negara yangberkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat V seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapigugatan diajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat (denganini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serangyang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untuk memutusdengan Putusan Sela dengan Menyatakan: Pengadilan Negeri
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Pidsus Perkebunan
Putus : 24-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN NUNUKAN Nomor 136.Pid.Sus.PN.Nnk.2021
Tanggal 24 Juni 2021 — Pidana - Penuntut Umum Ricky Rangkuti, S.H., M.Kn. - Terdakwa ABETMEN Anak dari SUNDANG
251 — 134
  • Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNNnk tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 April2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, keterangan Ahli danketerangan Terdakwa;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ABETMEN Anak Dari SINGGUNG
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
AGUSTIAN SANJAYA alias AGUS
151 — 66
  • Daulah Islamiyah(ISIS) karena keingin tahuan Saksi tentang Daulah Islamiyah (ISIS)sebagaimana yang disampaikan oleh USTAD WILDAN EDI danUSTAD INDRA yang sering menyampaikan kajian tentang DAULAHISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwa DaulahIslamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah, selain itukarena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajian tauhidyang disampaikan oleh USTAD WILDAN dan USTAD INDRAbersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulusehingga Saksi sering di singgung
    oleh USTAD WILDAN bahwasudah sering mengikuti kajian tapi tidak baiatbalat, karena seringdi singgung tersebut sehingga akhirnya Saksi memutuskan ikutberbaiat dengan dipimpin oleh USTAD WILDAN EDI.Bahwa tidak ada konsuekuensi atau kewajiban yang harus Saksilakukan setelah Saksi berbaiat, dan Saksi tidak pernah mendengarHal 19 Putusan No. 398/Pid.Sus/2019/PN JktTimtentang kewajiban setelah berbaiat dari kajiankajian yangdisampaikan selama ini.Bahwa keterkaitan Saksi dengan AGUSTIAN SANJAYA di dalamJemaah
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 9 Oktober 2017 — 1. ROHIMAN, Pekerjaan Wirawasta, No,KTP.3674021506770001, alamat Dongkal Barat RT/RW.003/003, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara,Kota Tangerang Selatan; 2. ALPIAN SUHARDI, pekerjaan Karyawan Swasta, No.KTP 3674010801910003, alamat Kp.Poncol RT/RW.020/ 005,Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan; Sebagai Wakil Kelompok mewakili Kelompok Warga dari 12 (dua) belas warga dari Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada 1. Iming Maknawan Tesalonika, SH.MM.MCL., 2. Tonny Pasaribu, SH.MM., 3. Alvin Handrean Yosoenarto, SH.MH. 4. Nico, SH. Para Advokat dan Pengacara pada kantor Tesalonika & Partners di Grand Slipi Tower 16 th Floor, Unit H. Jln. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480, berdasarkan Akta Kuasa No. 07 tanggal 03 Juli 2015 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, SH.MH. Notaris di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ; Melawan 1. PT. ALFA GOLDLAND REALTY, Perseroan Terbatas yang beralamat di Synergy Bldg G fl, Jalur Sutera Barat 17, Alam Sutera, Tangerang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lucia Ratih Andini, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat PT. Alfa Goldland Realty beralamat di Wisma Argo Manunggal, Lantai 18 Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 22 – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I; 2. PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat di Jl. Raya Siliwangi No. 1, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jannes Pakpahan, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat Jannes Pakpahan & Partners beralamat di Apartemen City Park Tower DC Lt. 10 Nomor 21 Cengkareng - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/585-Huk, tanggal 14 September 2016, untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II; 3. KELURAHAN PAKUALAM, beralamat di Jl. Griya Hijau Raya No. 1, Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN (BPN), beralamat di Ruko Golden Road Blok C-27 No. 59-61, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh dan kawan-kawan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C-27 No. 59-61, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 845 A/ 600.7.36.13/X/2015 dan Surat Izin Beracara Insidentil No. /Iz.Insdt/2015/PN.Tng, tanggal 29 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
180 — 36
  • Bahwa berdasarkanmateri dari permasalahan yang diuraikan oleh ParaPenggugat dalam dalil posita surat gugatannya, telah jelas dan nyatamenitik beratkan dalam titik singgung mengenai proses prosedur dari tatapengadministrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, denganmenerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking),sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan