Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : HJ NOOR HAINAH Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HJ NOOR AISYAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : SITI FATIMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : H. ABDULLAH, SE. bin H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : SITI RAHMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : SARI MULIA, SH. binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Terbanding/Pembanding/Tergugat : H. SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH
143 — 110
  • Bahwa karena perkara a quo adalah sengketaperhutangan/hutang piutang, dapat ditarik suatu garis penghubung yangHalaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.BJMmenjadi titik sentral atau titik singgung untuk mengurai, pihak siapa sajayang harus terlibat untuk berposisi sebagai Penggugat maupun Tergugat,yakni terkait sejumlah uang sebesar Rp.14.000.000.000, (empat belasmilyar rupiah).
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama
Register : 22-03-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA MANADO Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo
Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 47
  • Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya seperti wasiat,termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalam pelaksanannya tidakboleh memudharatkan para ahli waris karena berkurang dan atauhabisnya harta peninggalan Pewaris.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 26-07-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 66/ PDT/ 2016/ PT BTN
Hj. ENTIN SUHARTINI, beralamat di Jalan Raya Pandeglang, Lingk. Sempu Banten Girang Rt.02 Rw.017 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FREDDY YOANES PATTY & PARTNERS, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi; L A W A N 1.ADI SYAIFUDIN LATIF, beralamat Lingk. Hegar Alam Rt.002/022 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TAVIP H. FAELANI & PARTNERS selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi; 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 05 Kelurahan Lontar Baru, Serang Kota, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II; 3.BAHRUDDIN SALBA, S.Sos.,M.Si., Kepala Kelurahan Sumur Pecung, beralamat di Kelurahan Sumur Pecung Jalan Bhayangkara No. 17 Kota Serang, selanjutnya disebut Terbanding III/ Tergugat III;
74 — 63
  • serta TERGUGAT III secaratanggung renteng untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding/Tergugat I/ PenggugatRekonpensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI:A EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:Tentang Kewenangan Mengadili,Bahwa materi pokok yang diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat, secarasubstansial sangat menitikberatkan pada titik singgung
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Register : 29-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Smg
Tanggal 12 Mei 2016 — HANDOKO, SE
149 — 48
  • :Bahwa menurut Ahli berkaitan dengan Cek kosong, makaUU tentang Cek kosong telah dicabut dengan demikian cekkosong bukan lagi perbuatan pidana ;Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;Bahwa suatu titik singgung antara ranah perdata maupunpidana, yaitu apabila suatu perbuatan pidana ternyatamengandung unsurunsur
    tersebut masih terdapat peristiwaperdata, maka perbuatannya tidak menghapuskan unsurpidananya ;e Bahwa sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 1956, apabilaada perkara pidana dan perdata menyangkut hal yang sama,maka perkara pidana tetap dapat berjalan ;e Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;e Bahwa suatu titik singgung
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
70 — 0
  • UndangUndang tersebut memberi penegasan baik secara eksplisit maupunimplisit bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kKewenangan mengadili danmenyelesaikan perkara a quo setelah seluruh prosedur Upaya Administratif dalamhal ini Banding Administrasi telah ditempuh oleh Penggugat ;Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 129 UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 3 dan Pasal 7Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PertimbanganKepegawaian memiliki titik singgung
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Partai Politik
Register : 06-05-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2010/PTUN.BJM.
Tanggal 3 Agustus 2010 — . KOL. (PURN) Drs. H. MUSLIM TANWIR, H.; DKK; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
255 — 0
  • olehPengadilan (pasal 56 ayat 1) Undangundang Nomor 5Tahun 1986);Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugattanggal 5 Mei 2010 yang telah diperbaiki tanggal 24Mei 2010 dan gugatan Penggugat II Intervensi tanggal17 Mei 2010, dalil dalil yang disampaikan Penggugatdan Penggugat II Intervensi adalah sudah cukup jelas;Adapun dalil dalil yang dirasa bersifat keperdataanatau. tanpa disebutnya peraturan perundang undanganyang dilanggar Tergugat, tidak menyebabkan gugatankabur, dan apabila ada titik singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 12-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
CV BASIKOKE KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh ZAMHARIS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR
157 — 104
  • mengakibatkankepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat itu tetap dilaksanakan apalagi setelah Majelis Hakim menilaidan diyakini bahwa Penggugat tidak mempunyai kepantingan untukmengajukan gugatan in casu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonanpenundaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patutuntuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat yang tidak MajelisHakim singgung
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-01-2012 — Upload : 27-02-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 113/Pid.B/2011/PN.BK
Tanggal 10 Januari 2012 — SUDI RAHAYU alias MUJI bin SUPARDIYONO
45 — 14
  • Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Halaman 389) ;Menimbang, bahwa pada lazimnya ditinjau dari teori danpraktek bentuk dakwaan Subsidair diajukan, apabila peristiwatindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung denganbeberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatancara melakukan tindak pidana tersebut, yakni dari faktaakibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukanterdakwa
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 49/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Agustus 2017 — - JAWINNER SIBURIAN - PT. SWADAYA BHAKTI NEGARAMAS, DKK
88 — 28
  • PENGGUGAT MENDALILKAN BAHWA DIRINYA DI DALAMPERKARA INI BERTINDAK SEBAGAI WAKIL/KETUA KTMR, QUOD NON,MAKA TETAP SAJA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDINGUNTUKMEMINTA GANTI RUGI (EXCEPTIO GEMISAANHOEDANIGHEID);1.Sebagaimana tersurat di dalam Perjanjian Kesepakatan antara KTMRdan Tergugat tertanggal 26 November 2009 yang dikutip sendiri olehPenggugat, perjanjian antara KTMR dan Tergugat akan bermuara padaperjanjian yang akan dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat.Sebagaimana Tergugat sudah singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Senjata Api
Register : 17-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 258/Pid.B/2014/PN Bna
Tanggal 24 Nopember 2014 — Jaksa Penuntut: 1.ABDUL HADI SH 2.Faisal Moga, SH. Terdakwa: RASYIDIN Alias MARIO Bin ISMAIL
116 — 35
  • pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekira pukul 22.30Wib, terdakwa dihubungi saksi Umar Alias Mimbe melalui Hand Phoneagar datang kerumah untuk mejumpai saksi dan sekira pukul 23.00Wib terdakwa tiba dirumah saksi di Gampong Aron Pirak Kec.MatangKuli Kab.Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor jenisYamaha Mio sporty warna merah, dan pada saat duduk dirumah saksi,saksi menanyakan kepada terdakwa ada bawa senjata, jawabterdakwatidak ada senjata sama saksi terdakwa ditanya lagi yangsering kau singgung
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 02-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1970/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
  • Penggugat sebagai istri sering lalai akan tugas dantanggung jawabnya;18.Seperti tadi yang sudah di singgung pada nomor 12.
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-04-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SAMPANG Nomor 71/PID.B/2012/PN.Spg
Tanggal 12 Juli 2012 — Drs. SUWARNO, M.M.
58 — 32
  • Tri BudiWaluyo, MSi;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penasehat hukum telah klirumenelaah akan persoalan tersebut, oleh karena membuat rancu akan peristiwahukum yang sebenarnya terjadi, oleh karena yang menjadi titik singgung dariperkara Perdata dengan perkara Pidana terutama dalam hal hutang piutang adalahadanya suatu Maksud yang tercipta dari kehendak si pelaku tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 650 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb vs Dr. SINTHYA DHEWI, dkk
220 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PertimbanganJudex Facti yang tidak saksama merupakan putusan yang mengandungkesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIdikualifikasikan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd/insufficientJudgement) karena sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN, DKK VS YOSEP, DK
95 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia member keputusan meluluskan, sedangkantuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untukmembayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ialupa untuk menuntut agar supaya tergugat
Pengadilan PA MAGELANG Perdata Agama
Register : 17-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA MAGELANG Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Mgl
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 28
  • Saat saya singgung itu, ia bilangsetidaknya ia selalu berusaha terus. Kalo ia bisa berkata menghargaiusahanya, lantas usahanya saya dalam berobat dan berusaha apakah tdk dihargai dan diakui. Sampai sampai saya minta dibuatkan satu hari khusus utkberhubungan supaya Sama sama ada persiapan supaya bisa hasilnya bagus,tapi istri saya pun menolaknya.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.DUM
Tanggal 12 Maret 2012 — PENGGUGAT : Kamaruszaman VS TERGUGAT : Erliana
43 — 12
  • Barat dan Tapanulisepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 63/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
196 — 121
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensi sengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 27-12-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 257/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 11 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA Diwakili Oleh : JERRY BERNARD MARPAUNG, SH.
Terbanding/Tergugat I : MASTO SUKARDI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat : IDRIS
97 — 140
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta.bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat;bahwa sertipikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang dalam Pencabutan maupun pembatalan suatukeputusan (beschikking) harus diuji melalui jalur Pengadilan Tata
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 11-10-2011 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 51/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 20 Maret 2013 — PT. BUMI INDO SRIWIJAYA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; Drs. H.M. ZAHIR
40 — 33
  • Surat yang dikirimkannya tersebutberupa surat somasi yang tujuannya agar Penggugat tidak mengganggu tanahmiliknya dengan berbagai aktivitas yang Penggugat lakukan, seperti yang telahPenggugat singgung pada posita gugatan angka (3) diatas. Bahwa selain daripadasurat somasi yang ditujukan pada Penggugat oleh Drs.H.M. Zahir yang mengklaimtanah usaha milik Penggugat, juga melampirkan pula copy Sertipikat Hak Milik No.4845/Tahun 2003 atas namanya.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 34/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 11 Nopember 2015 — ESVASARI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR; TABRANI RONI
81 — 34
  • tata usaha negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahsifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalampenerbitan objek sengketa, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikanHalaman 39 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUNPLGsehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung