No. 02/G/KI/2017/PTUN.PLKY.MIHING yang disebut TERMOHON KEBERATAN dengan hormat disampaikansebagai berikut :3.(1).Perkara ini muncul karena Surat BPN Kota Palangka Raya 28 Oktober 2014No.838/2003/62.71/X/2014 (terlampir) yang menyatakan bahwa terjadiTumpang Tindin Hak dengan Sdr.

terdakwa II menguncipintu rumahnya;Bahwa benar setelah pintu rumah terkunci, saksi korban Intan Oktavianadiajak masuk kekamar tetapi tidak mau lalu terdakwa tarik paksatangannya kemudian terdakwa dudukkan di atas tempat tidur ;Bahwa benar setelah duduk di atas tempat tidur, saksi korban IntanOktaviana terdakwa tidurkan dengan posisi terlentang lalu terdakwa buka celana panjangnya dan celana dalamnya lalu terdakwa jugamelepas celananya hingga telanjang setelah itu saksi korban IntanOktaviana terdakwa tindin

Tamalanrea Indah, Surat Ukur No. 4042/2010 tanggal 30072010 seluas 1.012 M2 (dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3980/Tamalanrea) tercatat atas nama DOKTORANDUS MUHAMMADARBIT SADJO MASTER OF SCIENCE yang hasilnya diploting pada petapendaftaran dan diketahui bahwa lokasi/letak SHM No.23313/TamalanreaIndah dan SHM 23285/ Tamalanrea Indah tumpang tindin dengan SertipikatHGB No.20102/ Tamalanrea Indah dan Sertipikat HGB No.20220/Tamalanrea Indah sebagaimana dituangkan dalam plotting petatanggal

Tumpang tindin sebagian dengan areal P.T. Dermaga Energiseluas 3.308 hektar, pada koordinat : Garis Bujur (BT) Garis Lintang (LU)No/Titik 0 0 1 116 13 27,09 00 32 00,002 116 15 00,00 00 32 00,003 116 15 00,00 00 30 00,004 116 15 57,04 00 30 00,005 116 15 57,04 00 28 31,036 116 15 19,24 00 28 31,037 116 15 19,24 00 27 00,008 116 13 27,09 00 27 00,00 Hal.7 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/20092. Tumpang tindih sebagian dengan areal P.T.

UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi;Gugatan lewat waktu;Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Tahun 1986 JunctoUndangUndang RI Tahun 1986 Juncto UndangUndang RI Tahun 2004,gugatan telah lewat melewati tenggang waktu yang ditentukan dalammengajukan gugatan, oleh karena pada Tahun 2004 melalui surat tanggal29 November 2004 Nomor 500/1180/XI/04 telah diberitahukan bahwapermohonan penerbitan Surat Keputusan belum dapat diproses oleh karenabelum memenuhi persyaratan, antara lain tumpang tindin

Padahal secaramateriil (kenyataannya) Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanahHak Guna Bangunan milik Penggugat telah terjadi tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat Il Intervensi pada saat terjadipengukuran atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat bersamasamapetugas ukur dari kantor Tergugat yakni pada tanggal 11 September 2009,dimana Tergugat Il Intervensi telah melakukan protes pada saat pengukurantersebut, dengan melarang Penggugat dan petugas ukur dari kantorTergugat

Bahwa permasalahan tumpang tindin penguasaan fisik atas tanah yangterletak di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak (Dh.Rangkasbitung) Kabupaten Lebak antara Sertifikatsertipikat: Hak Milik Nomor 14/Kaduagung Timur luas tanah 1.030 m? danSertifikat Hak Milik Nomor 381/Kaduagung Timur KecamatanRangkasbitung Luas 1.835 m? Atas Nama Yohanes Tjahyadi Sutionodengan:1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1067/Kaduagung Timur Kec. Cibadak(dh.Rangkasbitung) Luas 1.431 m?

David Wijono, Kemungkinan terbitnya SertipikatHak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Milik, atau Sertipikat Hak PengelolaanLahan yang tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik kepunyaanPenggugat.Bahwa dalam ketentuan hukum tersebut di atas, masyarakat yang dirugikanterhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan.

No.21086/Kelurahan Daya itu sudah tentu dibuat sesuai ruang lingkup dandalam batasbatas gambar situasi No. 6 tanggal 26 September 1983 danNo. 19 tanggal 15 Desember 1983 dalam Sertipikat HPL NO. 1 Kelurahan.Daya. ltu berarti kalau memang terjadi tumpang tindin maka yang salahialah pembuatan Surat Ukur No. 02633/2019 dalam SHM.

atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi2 mengajukan Jawaban tertanggal 23 Januari 2020, yang disampaikan padapersidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:Obyek GugatanBahwa apa yang didalilkan dan diuraikan oleh Penggugat dalamGugatannya pada halaman 2 dan 3 adalah premature dan kabur dan tidakjelas (error in objecto) oleh karena penggugat tidak menguraikan secarajelas yang mana obyek gugatan yang tumpang tindin

Tjetjep Sudhira Latif, seluas 2.813 M2,terletak di Jalan Simprug Golf RT.001 RW.008, KelurahanGrogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,yang tumpang tindin dengan SHM No. 235/Grogol Selatan atasnama Muhadjar bin Haji Djapar. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Buku Tanah Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan, tanggal 26Juni 1973, Gambar Situasi Nomor : 323/785/1973, tanggal 10April 1973, seluas 2.802 m2 atas nama Muhadjar bin HajiDjapar.

TjetjepSudhira Latif yang tumpang tindin dengan Sertipikat HakMilik Nomor : 235/Grogol Selatan atas sebidang Tanahseluas 2.802 m2 yang terletak di Provinsi DK! Jakarta,Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,Kelurahan Grogol Selatan, RT.001/RW.008, setempatdikenal dengan Jalan Simprug Golf , RT.001/RW.008sebagaimana ternyata di dalam Gambar Situasi tertanggal10 April 1973 Nomor 323/785/1973 tercatat atas namaMuhadjar bin Haji Djapar.

faktafaktasebagai berikut:1.Bahwa lokasi Objek Sengketa a quo terletak di Desa Saindule, KecamatanRote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;Bahwa di lokasi Objek Sengketa terdapat beberapa bangunan antara lainbangunan rumah tinggal Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masingmasing menunjuk lokasibidang tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa (videBukti P1 = T.lIl.Int1 dan sebagaimana dalam Bukti T9 dan T11), sehinggadiketahui telah terjadi tumpang tindin

:Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 20/G/2021/PTUN.KPGMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak dan uraian faktafakta/fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaanriwayat asalusul tanah terhadap bidang tanah Penggugat dengan bidang tanahTergugat II Intervensi yang telah diterbitkan Objek Sengketa a quo, yang manabidang tanah tersebut tumpang tindin sebagian, adapun rincian masingmasingasalusul atau riwayat kepemilikan tanah tersebut yaitu:Penggugat memperoleh

NEGARAAGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR :21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATASTANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSISUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 (vide alat bukti lawanTerbanding bertanda T27), BUKAN BERDASARKAN PERKIRAANDAN PENDAPAT ATAU ASUMSI SUBYEKTIP PEMBANDING YANGSAMA SEKALI TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA DAN TIDAK DAPATDIBUKTIKAN KEBERADAANNYA oleh Pembanding dalam perkaraaquo;Sedangkan Keberadaan obyek tanah yang diklaim Pembanding jelas bertumpang tindin

Peninjauan Lapanganpada tanggal 25 s/d 26 Agustus 2016 (vide alat bukti lawan Terbandingbertanda T17);Bahwa selanjutnya tentang alasan keberatan Pembanding pada halaman10 butir 27 tentang kesaksian Hamdan Zen, juga harus dikesampingkankarena selaku mediator (dan juga sebagai Pejabat PemkabPadangsidimpuan) tentu yang bersangkutan sangat memahami obyektanah yang diklaim Pembanding berada di dalam areal tanah HGUTerbanding, karena apabila tanah yang di klaim Pembanding beradadiluar (tidak bertumpang tindin

yang didugatumpang tindin dengan tanah Penggugat seluas 10.350 m? adalahPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa Tergugat Ill mengaku memiliki tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 1196 tanggal 17 Juni 2011 Surat Ukur tanggal 14 Juni 2011 Nomor28/Siring Agung/2011 dengan luas 30.442 m?

Nomor 3235 K/Pdt/2017karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa tidak tumpang tindin dengan objek sengketa milikTergugat I, karena sesuai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) vide Surat Bupati KutaiTimur Nomor 500/605/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 juncto Pelepasan HakPenguasaan Lahan Milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor B.307/MEN/P4Trans/VIII/2009 perihal Izin PelaksanaanTransmigrasi (IPT

No 380 PK/Pdt/2013bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal hak Barat yang telahmenjadi perkampungan atau diduduki rakyat akan diberikan prioritaskepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan yang menyangkut kepentingan pemegang hak; Bahwa oleh karena telah terbukti berdasarkan BuktiBukti Baru yangdiajukan oleh Pemohon PK tersebut telah nyata bahwa diatas tanahobjek sengketa telah ada tumpang tindin hak kepemilikan berupaSertifikat Hak Milik Nomor 529 tanggal 08 Juni

Pacific Mining Jaya sehingga tidaktumpang tindin dengan IUP Operasi Produksi PT. Inko BersatuInternasional dan PT.Dunia Resources yang masih berlaku;7. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatassesuai dengan Legalitas Pendirian dan perubahan terakhirnya yakni AktaNotaris Arie Soesanto , SH , Akte Tanggal 7 September 2004, Nomor 10,kemudian mengalami perubahan dengan Akta Notaris Arie Soesanto , SH,Hal. 12 dari 105 Hal.

Jadi, IUP OP TIl INTII dan IUP OP INTIIl berasal dari satu IUPEksplorasi, UP Explorasi TIl INTII;Bahwa dalam tahapan rekonsiliasi clear dan clean pada tahun 2012ditemukan fakta bahwa WIUP PENGGUGAT berada di WIUP EksplorasiTIl INTIIl sehingga berdampak pada tumpang tindin dengan WIUP OP TIIINTIl dan WIUP TI INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTI menghasilkan IUP OP TII INTIIl dan IUPOP TIl INTIII berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengaturbahwa : /JUP diberikan oleh: Bupati/walikota apabila

Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR17.18.19.20.21.TIl INTIl dengan demikian berdampak pada WIUP PENGGUGATtumpang tindin dengan WIUP OP TII INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTIIl, IUP OP TIl INTII diperoleh berdasarkanberdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa : /UPdiberikan oleh: Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satuwilayah kabupaten/kota.

SMS) kepada Terdakwa agar mengirimkan uang(mentransfer) uang pembelian sabu ke Bank Mandiri dengan nomor rekening085803576097 atas nama Asri Herman setelah Terdakwa berhasil mengirimkanuang ( transfer) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke atas nama AsriHerman selang kurang lebih 30 menit orang yang disebut Mas mengirimkanpesan singkat (SMS) berisi alamat pengambilan Lampu merah kasihan ke utaraketemu saudaara motor belok kiri masuk gang kecil bahan dibawah tiang lampuke 1 lakban coklat tindin

Bahwa bila dilihat secara seksama gugatan Para Penggugat pada positagugatannya menunjukkan kalimat yang mengulangngulang dan sangattumpang tindin dengan petitum gugatannya. Bahkan kalau kitamembacanya membuat Para Tergugat dan/atau mungkin Majelis HakimYang Mulia sangat bingung dengan kalimat yang mengulangngulangtersebut. Padahal menurut hukum acara perdata yang dianut dalampraktek Peradilan di Indonesia, posita gugatan harus sesuai dengan apayang dimintakan dalam petitum gugatannya.

karena diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/D.B dengan gambarsituasi tertanggal 6 Juli 1979 Nomor 152/PT/BU/1979 ternyata dikuasai olehorang lain yaitu Ibu Zaleha dan Hak Guna Bangunan Pemda ProvinsiNomor P.00069/2000, Serta GST.81/PT/BU/1994 diatas tanah yangmenjadi Objek Perjanjian Jual Beli, Termohon Banding/PenggugatKonvensi tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Untuk Melangsungkan Jual Beli yaitumenyelesaikan persoalan adanya tumpang tindin

lewat Handphone Xiomi berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor : 08214511750 pada orang yang saat ini berada di LPKerobokan Denpasar yang bernama ARI PERMANA sebanyak 1 (satu) paketdengan kode 0,4 (nol koma empat) kemudian setelah ARI PERMANAmengiyakan, kemudian Terdakwa di beri alamat di areal parkir Rumah Sakit AriCanti Jalan Mas 88.X Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimanapaketan Shabu tersebut berada dalam pembungkus permen merek PARAGOMILK yang di tanam dalam tanah dengan di tindin

Sitorus adalah bukti adanyapengakuan yang sah/resmi oleh instansi Badan Pertanahan Nasional bahwalokasi tanah sengketa yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk diterbitkan sertipikat, tidak tumpang tindin dengan lokasi SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 1/ Pondok Kacang yang diakui TermohonPeninjauan Kembali;Bahwa adanya fakta hukum hasil penelitian Tim/Panitia A yang bertugasmemproses permohonan hak atas nama M.Sitorus adalah sesuai denganperaturan perundangundangan, maka dengan demikian dapat