terputus;Bahwa Para Penggugat selama bekerja dengan Tergugat tidak pernahmelanggar perjanjian kerja kesepakatan kerja waktu tertentu yang dibuat olehTergugat dikarenakan Para Penggugat merasa memerlukan pekerjaan untukmenghidupi keluarga dan membiayai anak untuk pendidikan;Bahwa walaupun Para Penggugat dalam bekerja secara terus menerus tanpateroutus dengan model perjanjian kerja kesepakatan waktu kerja tertentumerasa nyaman, namun sekitar bulan Maret 2016 pihak Tergugatmenyampaikan akan melakukan pembenahan

disemua bidang termasukdidalamnya pembenahan kesepakatan kerja waktu tertentu denganmenyampaikan tidak memberhentikan Para Penggugat dari pekerjaannyamasingmasing akan tetapi hanya mengahlikan pekerjaan Para Penggugat kesub kontraktor ( subkon ) yang ditunjuk Tergugat dan Tergugat ataspengahlian tersebut akan memberikan uang taliasih;Bahwa kemudian apa yang ditawarkan/disampaikan Tergugat, ParaPenggugat merasa berkeberatan oleh karena selama bekerja dengan modelperjanjian kerja kesepakatan kerja

kerjawaktu tertentu dengan masa konirak kerja awal selama 3 (tiga) bulankemudian diteruskan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu denganmasa kontrak setiap tahun, kemudian dibuatkan lagi perjanjian kesepakatankerja waktu tertentu, sampai dengan Para Penggugat diberhentikan secarasepihak dan Para Penggugat telah bekerja ratarata diatas 3 (Tiga ) tahunbahkan ada yang bekerja sampai 10 ( Sepuluh ) tahun tanpa terputus; Bahwa sekitar bulan Maret 2016 pihak Tergugat menyampaikan akanmelakukan pembenahan

Bahwa penjelasan Pasal 151 ayat 1 UU KetenagakerjaanNomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa : Yang dimaksuddengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan ~~ kerjaantara lain pengaturan waktu kerja, penghematan,pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaankepada pekerja/buruh ;e.

Temuireng tanpa diskusi / tanpa sepengetahuanisteri;Tahun 2017 membangun makam (orang tua suami) tanpa pemberitahuankepada isteri;Tahun 2017 mulai dilakukan pembenahan di rumah Ds. Temuireng;Rumah berjamur karena kekurangan ventilasi, sehingga harus dibuatventilasi sekeliling rumah; Penggantian kunci hampir semua pintu karena kunci rusak, berkarat.

Dengan demikian biaya anakanak kandung Pemohontetap jadi tanggungan Pemohon;Perlu juga Pemohon sampaikan bahwa gaji Pemohon pernah Pemohonhutangkan di Bank BRI dan Bank Jatim untuk angsuran tiap bulanPemohon minus Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yangpada saat itu pinjaman Pemohon dipergunakan biaya untuk pernikahananaknya Termohon yang pertama dan juga untuk pembenahan rumah.Dan pinjaman Pemohon dengan jangka waktu sampai tahun 2022sedangkan sekarang gaji Pemohon tinggal menerima

bersalah dan dijatuhipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal222 KUHAP;Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak sematamatamenghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diriTerdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;Menimbang, bahwa setiap penggua Narkotika adalah pelaku tindak pidanasekaligus menjadi korban tindak pidana (Crime Without Victim), maka perlumeringankan suatu pemidanaan adalah upaya pembenahan

2002 ;Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo memberikantanggapan positif dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada BupatiSidoarjo tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 140/677/404.2/2012, perihalTindak Lanjut Pengaduan Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) tentangmasa bakti Perangkat Desa yang pada Nomor 2 disebutkan bahwa : Terjadinya kesalahan dalam pembuatan Surat Keputusan Para Perangkat Desaoleh Kepala Desa terhadap masa bakti Perangkat Desa diharapkan untukmelakukan pembenahan

membayar biaya perkara yangbesarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan hukumankepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan halyang memberatkan dan hal yang meringankan pada diriterdakwa; Hal hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan programpemerintah dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi; Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selamapersidangan; Pekerjaan pembenahan

Bahwa pada bulan April 2016 saat acara forumpengarahan, Kabakamla RI Laksdya TNI ARIE SOEDEWOmenyampaikan bahwa dalam rangka pembenahan danpenguatan Bakamla RI ada 3 (tiga) prioritas dalam 3 (tiga)aspek: Surveillance, Hukum dan Sinergitas, maka untukmembantu Bakamla RI dalam mencapai hal tersebut KepalaBakamla memperkenalkan Sdr. Fahmi Al Habsyi sebagaiAhli/Konsultan Surveillance/ IT, Laksda Purn. Sulaiman Pontohsebagai Ahli/Konsultan bidang Hukum dan Sdr.

Laksdya TNI ARIE SOEDEWO menyampaikan bahwadalam rangka pembenahan dan penguatan Bakamla R. ada 3(tiga) prioritas dalam 3 (tiga) aspek : Surveillance, Hukum danSinergitas, maka untuk membantu Bakamla R. dalammencapai hal tersebut Kepala Bakamla memperkenalkan Sdr.Fahmi Al Habsyi sebagai Ahli/Konsultan Surveillance/ IT,Laksda Purn. Sulaiman Pontoh sebagai Ahli/Konsultan bidangHukum dan Sdr. Rusli sebagai Ahli/ Konsultan bidangSinergitas.9712. Bahwa benar Sdr.

Bahwa benar pada saat acara forum pengarahan,Kabakamla RI Laksdya TNI ARIE SOEDEWO menyampaikanbahwa dalam rangka pembenahan dan penguatan Bakamla RIada 3 (tiga) prioritas dalam 3 (tiga) aspek: Surveillance, Hukumdan Sinergitas, maka untuk membantu Bakamla RI dalammencapai hal tersebut Kepala Bakamla memperkenalkan Sdr.Fahmi Al Habsyi sebagai Ahli/Konsultan Surveillance/ IT,Laksda Purn. Sulaiman Pontoh sebagai Ahli/Konsultan bidangHukum dan Sdr. Rusli sebagai Ahli/ Konsultan bidangSinergitas.4.

Bahwa benar pada bulan April 2016 saat acara forumpengarahan, Kabakamla RI Laksdya TNI ARIE SOEDEWOmenyampaikan bahwa dalam rangka pembenahan danpenguatan Bakamla RI ada 3 (tiga) prioritas dalam 3 (tiga)aspek: Surveillance, Hukum dan Sinergitas, maka untukmembantu Bakamla RI dalam mencapai hal tersebut KepalaBakamla memperkenalkan Sdr. Fahmi Al Habsyi sebagaiAhli/Konsultan Surveillance/ IT, Laksda Purn. Sulaiman Pontohsebagai Ahli/Konsultan bidang Hukum dan Sdr.

Pembenahan Tata Kelola Hutan Dan Lahan :Dalam kajian KPK 2010 menemukan tidak transparannya data dataperijinan dan data kawasan hutan, dimana terdapat banyaknya tumpangHalaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKTtindih ijin(KPK 2013), pengakuan pemilik ijin akan wilayah wilayah yangbukan merupakan wilayah ijinnya (KPK 2015).

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dankemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga padaakhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, sertatidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

alat berat, namun apabila yang akan melakukan penambangan berupaBadan Usaha (PT / CV) maka untuk pemberian izinnya harus melalui mekanisme lelangWIUP yang sampai sekarang belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tatacarapelaksanana lelang tersebut ;e Bahwa suatu Badan Usaha telah mengajukan permohonan izin pertambangan kepadaInstansi yang berwenang, dan permohonan tersebut belum keluar maka yang bersangkutantidak boleh melakukan penambangan termasuk juga untuk melakukan kegiatanpembersihan dan pembenahan

Selain itu tidak ditemukan pula adanya tanda tanganmempelai, padahal seharusnya ada;Bahwa di masa lalu, memang proses pencatatn perkawinan tidakdilakukan secara teliti, sehingga banyak dijumpai adanya kekurangan disana sini, sehingga saat ini telah dilakukan pembenahan;Bahwa pada saat proses pendaftaran perkawinan harus dibuktikandengan adanya pemberkatan dari Pendeta atau pimpinan penghayatkepercayaan.

) inci, 2 (dua) unit mesin bormerk honda warna merah putih, 1 (Satu) skop besi, 2 (dua) buah kunci monyetwarna hijau merk Tekiro, 1 (Satu) buah kotak peralatan kunci, dan 1 (Satu) buahmata bor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapimempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, maka pemidanaanbukan merupakan sematamata pembalasan bagi Para Terdakwa, namun jugaberorientasi kepada pembenahan

Bahwa maksud tersebut dalam poin 2 dapat dilihat dengan gencarnya pihakTergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dan Tergugat IIdalam Rekonpensi/Penggugat II dalam Konpensi memuat pemberitaan dimedia massa yang menyebutkan posisi Penggugat Rekonpensi/Tergugat IXdalam Konpensi yang dalam masa pembenahan menuyju citra yang baik dimata masyarakat. Dimana seakanakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat IXdalam Konpensi terbukti sudah melakukan suatu perbuatan melawanhukum;4.

pasal 44 ayat (2) Perda Nomor :7 tahun 2002.Kemudian DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan tanggapan positif denganmengirim surat yang ditujuhkan kepada Bupati Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2012,Nomor : 140/677/404.2/2012, perihal Tindak Lanjut Pengaduan Forum Komunikasi810Perangkat Desa (FKPD) tentang masa bakti Perangkat Desa yang pada Nomor 2disebutkan bahwa : 66Terjadinya kesalahan dalam pembuatan SK Para Perangkat Desa olehKepala Desa terhadap masa bakti Perangkat Desa diharapkan untukmelakukan pembenahan

Hal lain yang membutuhkan biaya adalah, uang perawatanOrg tua, serta pembenahan rumah tmpat kami tinggal, masih terus butuhrenovasi rumah, sering bertengkar dngan tukang karena pembayaran yg tidaktepat waktu serta jumlah penawaran pembayaran tukang yg sangat rendah.

Hak Tanggungberdasarkan :Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APTHT) Nomor 592.4/029/CPS/2010,tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh Ayu Ika Novarina, Sarjana Hukum,selaku Pejabat Akta Tanah Kota/Kab Balangan untuk kemudian dijadikan dasaroleh Kantor Pertanahan Kab/Kota Balangan dalam menerbitkan Sertifikat HakTanggung (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 114/2010 tertanggal 16 Agustus2010 sesuai ketentuan Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan);Akta Pembenahan

Partap Singh dengan jangkawakiu berlaku ijin selama 1 (satu) tahun ( Sesuai denganFhoto copy Surat Keputusan Tergugat Nomor503/06/IV/IUPDESDM/2011 tertanggal 12 April 2011,tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Sadr.Partap Singh (sesuai dengan asili ) ;Fhoto copy Surat Kepala Desa Mekargalin Nomor :0028/153/VII/Pem 2011 tertanggal 18 juli 2011 perihalPermohonan Bantuan Pengerjaan Pembenahan /Penataan Kali

(Dibuktikan dengan memiliki SertifikatPendidikan Reserse)Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 73/PID/2020/PT SMR4) sehat jasmani dan rohani yang (dibuktikan dengan suratketerangan dokter); dan5) memiliki Kemampuan dan integritas moral yang tinggi.Bahwasyarat tersebut diatas adalah syarat komulatif bukan alternative,dan toleransi pelaksanaan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 58 tahun 2010 sudah berjalan dan memberiruang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun bagi Institusi Polri untukmelakukan pembenahan

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di