Bahwa oleh karena adanya perselisinan tumpang tindin kepemilikantanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat II mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat IItersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;5.

Yarneti (istri Penggugat) oleh putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi perkara No. 04/G/2016/PTUN.Jbi,tanggal 29 Juni 2016 telah dibatalkan dan dicabut dan pula dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Medan Perkara No.145/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 20 September 2016, dan kini masihdalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penggugat, karena sertipikattersebut diatas atas objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat telahterjadi tunpang tindin (overlapping) dengan sertipikat hak

pengukuran yang saksi lakukan tidak sama dengan apa yangada didalam Sertidikat 414; Bahwa hasil dari pengukuran yang saksi lakukan, saksi serahkan kepadakepada atasan saksi yaitu Pak Jasmin; Bahwa selanjutnya gambar hasil pengukuran yang saksi buat dibawa Kekantordan diplot dengan Peta Master digital Kecamatan Mestong; Bahwa setelah diploting dengan Peta Master yang berada di Kantor BPNMuaro Jambi, ternyata letak tanah SHM 414 sebagaimana ditunjukkan oleh IbuNeta dan Pak Jeri terindikasi tumpang tindin

baik dan kosong tanpa dibebani suatu hakapapun yang melekat di atasnya;Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, makapetitum angka 5 inipun haruslah dikabulkan pula;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu: Menyatakan SertifikatHak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 76 dari 31 halaman Put No. 49/PDT/2017/PT JMBMenimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya dalil Tergugat danTergugat Il bahwasanya SHM 414 tumpang tindin

DA/218/SK/HM/1980 adalah semuanya di luar areal/tidak masukdalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo.Sosialisasi Hukum dimaksudkan agar masyarakat Desa Tegalrejo yang selalumempermasalahkan keabsahan SHGU No, 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XIIdengan dalin ada permasalahan tumpang tindin dan sebagainya menjadi jelasdan faham bahwa sudah tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih diarealperkebunan sehingga Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo masihsah berlaku.7.

Bahwa ternyata pula, sebagian lainnya dari areal yang diberikan HakGuna Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal19 April 1988 Nomor 35/HGU/DA/88 tersebut, tumpang tindin dengan arealyang telah lebih dahulu ditegaskan sebagai objek /andreform gunadibagikan sebagai tanah pertanian kepada para petani, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 Nomor SK.208/DJA/1981, yaitu pada sebagian tanah Negara bekas hak erfpacht verp.nomor 770, 784, 984, 985,

Jawa Timur tanggal 18101980 Nomor DA/218/SK/HM/1980 dan merasa terhadap sertipikatsertipikattersebut masuk/tumpang tindin ke dalam areal lahan SHGU Nomor 2/DesaTegalrejo milik PTPN XII.

tersebut masih dalam masa kredit sehingga belum mempunyai statuskepemilikan yang sah, demikian juga Surat Pernyataan Tanah dengan objektanah di Jalan Banteng RT.04/RW.06, Kelurahan Bukit Tunggal, KecamatanJekan Raya, Kota Palangka Raya atas nama Sangiak tertanggal 20 Februari2010 bukti tersebut diberikan sebagai jaminan Tergugat ada keseriusanTergugat atas uang titipan Penggugat yang pada akhirnya menurut Penggugatdengan bukti surat P2 telah terjadi masalah mengenai peta bidang tanah yangtumpang tindin

Bahwa dengan adanya dalildalil gugatan Penggugat pada Positadengan Petitum yang kontradiktif dan tidak jelas maka berdasarkanhal tersebut telah terjadi tumpang tindin terhadap maksud dantujuan dari gugatan Penggugat tersebut karena dalil gugatanPenggugat tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat formildari suatu gugatan, sehingga patut dianggap gugatan Penggugatkabur dan tidak jelas (Een Duiddelijke En Bepaalde Conclusie);Il.

1577 K/Pdt/2013.melaksanakan pelayanan public khususnya dalam perkara aquo sesuaidengan tupoksi kewenangannya untuk menetapkan batas sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24/1997 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3/1997 pasal 19 ayat 2 telah memberikan keterangan bahwa Sertifikatinlitis (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bendungan) terdapat overlapdengan Sertifikat Hak Milik No.154/Bendungan' sehinggaterdapatpermasalahan tumpang tindin

dari Hak Guna Bangunan Nomor: 220/besar danHak Guna Bangunan Nomor: 233/Besar sebagaimana disebutkan dalamPutusan Nomor: 410/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 29 Mei 2012 KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Nota Dinastanggal 16 Maret 2015;Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Survei Pengukuran danPemetaan tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah telah memberikan penjelasan bahwatanah yang domohonkan tersebut tidak terjadi tumpang tindin

karena Tergugat dalammenerbitkan Keputusan a quo adalah berdasarkan ketentuan PerundangundanganPasal 61 dan 62 dan 63 Peraturan Kepala Bandan Pertanahan Nasional RI No. 3Tahun 2011 pada intinya bahwa penyelesaian kasus pertanahan diluar pengadilandapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hakatas tanah karena cacad hukum adminstrasi yang antara lain karena adanyakesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luasdan atau karena adanya tumpang tindin

Hafsah untuk memeriksa kebenaran sertifikat hak milik terdakwa serta BeritaAcara engukuran Balik Batas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ErikMuliawan, dan hasilnya tanah milik Terdakwa sesuai SHM 28213 posisinyaberada di Parit Seruat dan bukan di Parit Nabe, dan Berita Acara PengukuranBalik Batas yang dikeluarkan oleh pihak BPN menyatakan Bahwa setelahdilakukan ploting oleh bagian pemetaan terindikasi tumpang tindin denganHM.2347 dengan Nomor GS.2496/1998 maka peta bidang hasil pemngembalianbatas

Bahwa objek sengketa T1 s.d.T6 data fisik maupun data yuridis juga tumpang tindin dengan objek fisikdikuasai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding berdasarkanLetter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron (bukti P20);Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran sertifikat objeksengketa (T1 s.d.

Penetapan batasbatasnya;Dikarenakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961diabaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Gambar SituasiT.16 s.d. 7.21, maka terjadi tumpang tindin antara tanah milik ParaPenggugat/Pembanding (tanah negara) Gambar Situasi Nomor 276/P/1995dan tanah Letter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron/P20) denganSertifikat objek sengketa bukti T1 s.d. T6;Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran Sertifikat objeksengketa T1 s.d.

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

dilakukanpemanggilan sampai dengan gugatan diajukan;Bahwa Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan,Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu:(1) Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikankepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah;(2) Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan,tumpang tindin

penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah;(3) Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan,penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan PeraturanPerundangundangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggaluntuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan;Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 26 ayat(1), ayat (2), ayat (3), Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3Halaman 15 dari 54 halaman.

Basunimelepaskan haknya diatas tanah yang tumpang tindin dengan Hairiah.Dilepaskan dengan surat pernyataan bukti P.11;Saya pernah diminta oleh pak H. Basuni untuk mediasi dan saya mediasiakan tetapi masalah angkaangka saya tidak ikut campur tangan, akantetapi mediasi tidak deal yang intinya keinginan pak H. Basuni walaupundulu tanah sudah dihibahkan akan tetapi mengharapkan semacam tali asih;Bahwa pada saat pak H.

Basuni bin Abas menandatanganisurat pernyataan pelepasan hak pada tanggal 27 Mei 1998 tersebut,permasalahan tumpang tindin lahan sudah selesai serta muncul kembalisetelah pernyataan tersebut dicabut;Menimbang, bahwa dari bukti Tlntv4 dan Tlkntv9, terdapat faktayang menyebutkan bahwa Tergugat mengakui bahwa H.

Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan perkara no. 10 /Pdt.G/2010/PN. PSR;noneeene Menimbang, terhadap eksepsi/ keberatan terrsebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut: wonoee Menimbang bahwa untuk eksepsi / keberatan pada point 1 tersebutTergugat menyatakan bahwa tidak menyebutkan secara jelas siapa yangmenjadi PENGGUGAT apakah pribadi H. MOCHAMMAD EDDY alias H.MOCHAMMAD EDDY SUTANTO dengan pekerjaan Direktur Utama PT.PUCANG INDAH LESTARI atau badan hukum PT.

Bahwa pada waktu tanah tersebut Penggugat beli dari Abdullah Halimpada tahun 2000 sudah ada tanda batasbatas yang dibuat secara Jelas olehpemilik tanah Asal Pak Abdullah Halim dan selain itu. masingmasingpembeli mendapatkan Peta Bidang Tanah tersebut, sehinga tidak mungkinterjadi tumpang tindin pada sertifikat hak milik karena sudah sangat jelasukuran masingmasing petak/persil tanah tersebut dan sesuai dengan Petayang ada pada Penggugat.

Gugatan Penggugat Kabur;Bahwa terjadi kontradiksi antara posita dan petitum yang tidak sinkronterutama mengenai tumpang tindin tanah obyek sengketa dankepentingan serta kerugian Penggugat;2. Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu;Bahwa terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat yang tidak dijawab oleh Tergugat seharusnyaPenggugat melakukan upaya banding administrasi, sehingga gugatanPenggugat telah lewat waktu;3.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena Pengugat merasa memiliki kepentingan hukumdan kerugian akibat terjadinya tumpang tindin maka perkara a quomenjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban yang diajukan olehTergugat dan tergugat II Intervensi memuat dalildalil eksepsi yang dibantaholeh Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumterhadap eksepsieksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenalpokok perkara, namun

kewilayahan, makanya izin usaha pertambangan yang bermasalahdari aspekaspek tersebut kami melakukan pertimbangan untuk ditunjau atauHal 30 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PLdicabut terutama yang tumpang tindih, dan setelah dilakukan proses verifikasiuntuk dilakukan pencabutan saat itu;Bahwa saat itu semua izin usaha pertambangan yang berada di MorowaliUtara kami petakan, termasuk izin usaha pertambangan dari Kontrak Karya,ketika kami tampilkan dalam bentuk peta, nampak ada izin pertambangan yangsaling tumpang tindin

Trinusa Dharma Utama (Penggugat) yang diterbitkanoleh Bupati Morowali serta dinyatakan jika lokasi izin' usahapertambangannya bertumpang tindin dengan wilayah pertambangan PT.INCO yang telah berubah menjadi PT. VALE (vide Bukti P1=T9 sertaketerangan saksi dibawah sumpah Eddy Sam Elu );6.

Bahwa atas kontradiksi yang tertuang dalam dalil gugatan termasuk jugadalam petitum yang dimohonkan terkait keabsahan jual beli oleh Penggugatserta adanya permohonan menyatakan cidera janji Karena Penggugat tidakmembeli kembali obyek dimaksud telah menjadikan esensi gugatanmenjadi tumpang tindin sehingga patut apabila gugatan Penggugat dapatdinyatakan kabur (Obscuur Libel).Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut diatas makamohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara a quo

Dimana, dalam prosesnya mengandung kecacatanhukum administrative, serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintah ;* Adanya tumpang tindin hak kepemilikan atas tanah akibatperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak