Ditemukan 8587 data
104 — 76
Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: enam belas ribu lima ratus rupiah, Untuk pembayaran: Biaya perubahan (701) = Rp 16.500,- ;-------------23) 1 (satu) lembar ASLI Surat PT.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
225 — 168
Atau dengan kata lain bahwa buktisurat Pembanding T.Ill7 tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yangtertuang dalam Yurisprundensi Tetap, Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974tanggal 14 April 1976 yang mengatakan bahwa: terhadap suratsurat buktibuktiyang terdiri dari fotocopy yang tidak secara dinyatakan sesuai dengan aslinyaadalah tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menuruthukum.Mengingat bukti surat Pembanding T.III7 yaitu tentang putusan Mahkamah AgungNomor
L.Il.41berasal dari fotocopy yang sesuai dengan aslinya atau dengan kata lain buktibuktisurat Para Penggugat/Para Terbanding memenuhi syarat yang tertuang dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/SIP/1974 tanggal 14 April 1976.Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas maka melalui Kontra Memori Banding iniPara Terbanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksadan mengadili perkara ini Ssupaya menolak keberatan Pembanding KementerianKeuangan RI pada angka 12 dan angka 13 dalam
Penggugat tersebut di atas, yangdipermasalahkan oleh para Pembanding ada 6 buah Bukti Surat yaitu 2 Bukti Surat(P.I18 dan P.II19) tentang Daftar Namanama Pelapor Tanah Kelebihan Maksimumdan 4 Bukti Surat tentang sejarah asal muasal kepemilikan tanah para Penggugatdan surat Keterangan Lasarus Missa (P.I9a/9b, P.II11,P.I20 dan P.II21).Bahwa mengenai Bukti Surat para Penggugat berinisial P.I18 dan P.Il19 yangdokumenya terdiri fotocopy dari focotopy maka sesuai ketentuan yurisprudensi tetapMARI Nomor 701
KHUSNUL FUAD, SH.
Terdakwa:
Ir. SEMUEL ADRIANUS NGGEBU
510 — 75
TTS TA. 2016 Tanggal 21 Januari 2016;
- 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/701.C/2015 Tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Tanggal 15 Oktober 2015;
- 1 (Satu) Lembar Asli Slip Kiriman Uang Bank NTT Dari L. Liu Kepada Rek.
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
516 — 613
Jalan Ikan Dorang 3 Surabaya untuk tahun 1995sebesar Rp 4.890.000, (empat juta delapan ratus sembilanpuluh ribu rupiah), (fotokopi sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Penerimaan Sewa Tanah No.1677/ST/PNG/V/96 tanggal 29 Mei 1996 dari AbdullahOemar Alhasni alamat Persil Jalan Ikan Dorang 3 Surabayauntuk tahun 1996 sebesar Rp Rp 4.890.000, (empat jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Nomor: 701
69 — 34
Kepahiang untukditerbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawake Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untukpencairan dananya.Pembayaran tahap empat yang menyatakan pekerjaan telah 100 %pencairan 20 % : 701. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acaralaporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa . JokoSurya Andalas selaku Direktur CV.
117 — 0
SPPD No. 094 / 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR; b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR ; 14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran: a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.; b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd. ; 15.
174 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
rules rules also can exclude minimally relevant evidencethat fails to conform to requirements of admissible form or source.This category inludes two basic types of rules, the first being"threshold" showings sometimes referred to as competency orfoundational requirements that the evidence stems from a'reliable' source, which in the case of witnesses requires thattestimony be limited to personal sense impressions (first hand' orpersonal knowledge) and generally exludes nonexpert opinion(FRE 602, 701
171 — 67
T.III 6e, T.LU 6 f, TLU 9 b, T.III 10 a,TLII 10 b, T.L.U 10 c, T.1.1I 10d dan bukti surat T.III 10 e tidak di dukung dengan alatbukti lainnya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.701 K/Sip/1974, Tanggal 14 April 1976 dapat diambil kaedah hukum bahwa DalamHalaman 127 dari 138 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kagmengajukan Fotocopy suratsurat) sebagai alat bukti dipersidangan gugatan perdata diPengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh Pejabat harus dinyatakan telah
502 — 563
Apabilaakta yang asli itu ada, maka salinansalinan serta ikhtisarikhtisar hanyalah dapatdipercaya sekadar salinansalinan serta ikhtisarikhtisar itu sesuai dengan aslinya,dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974tanggal 14 April 1976 menyatakan Dalam mengajukan fotocopi suratsuratsebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, makafotocopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai denganaslinya.
84 — 23
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yangdipimpinnya.e Bahwa mekanisme dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (RKASKPD) :701. Diawali dengan penyusunan KUAPPAS yang berisi program garis besarkegiatan dinas.2. Dipresentasikan didepan Tim Anggaran Kabupaten (Ketua SekdaLumajang).3. Kemudian diteliti dan di ACC oleh Tim Anggaran, ditambah atau dikurangisesuai saran dari Tim Anggaran4.
1.ABDURRAHIM
2.ABDURRAHIM
Terdakwa:
AKBAR MAKMUR
89 — 71
Gemala Pembangunan Nomor Rekening :120-003-000013264-2;
- 1 (satu) Rangkap Laporan mutasi harian atas nama Akbar Makmur Account Nomor : 003624761338 Bank Danamon;
- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pengamatan Fisik Kegiatan Laporan Penimbunan Rumah Sakit Pratama;
- 1 (satu) Lembar Rekomendasi pengambilan bahan material timbunan Nomor 140/145/567/DB-PR/XI/2020;
- 1 (satu) Lembar dokumen surat keterangan belum pernah terbit SPPT Nomor 140/145/701/DB-PR/XI/2021; Yang
Terbanding/Terdakwa : Budi Rachmat Kuriawan
230 — 136
Indonesia;Barang Bukti Nomor 171 : 1 (satu) bundel copy HargaPerkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan GedungKampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011,Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;Barang Bukti Nomor 172 : 1 (satu) bundel copy DokumenPrakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDNDi Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia;Hal . 68 Putusan No.40/PidSusTPK/2019/PT.DKI.Masingmasing tetap terlampir dalam berkas perkaraBarang Bukti Nomor 701
2011, Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia;Barang Bukti Nomor 171 : 1 (Satu) bundel copy Harga PerkiraanSendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDNDi Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia;Barang Bukti Nomor 172 : 1 (Satu) bundel copy DokumenPrakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDNDi Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia;Masingmasing tetap terlampir dalam berkas perkara;Barang Bukti Nomor 701
Indonesia;Hal . 322 Putusan No.40/PidSusTPK/2019/PT.DKI.Barang Bukti Nomor 171 : 1 (satu) bundel copy HargaPerkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan GedungKampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011,Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;Barang Bukti Nomor 172 : 1 (satu) bundel copy DokumenPrakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDNDi Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia;Masingmasing tetap terlampir dalam berkas perkaraBarang Bukti Nomor 701
145 — 106
Putusan MAR.I Nomor : 701 K/SIP/1974 tanggal 1 April 1976d. Putusan MARi Nomor : 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979;e.
143 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARYANI ;701 (satu) lembar foto copy KTP,An. EDDY. N. NASUTION,BC.AK ;1 (satu) lembar foto copyTanda Terima Akta Jual Beli,Nomor : 577/JB/MA/1990,tanggal 7111990 ;1 (satu) lembar foto copy SuratKeterangan Lurah Marunda,Nomor : 34/1.711.1, tanggal30101990 ;1 (satu) lembar foto copy Suratpernyataan, An. EDDY. N.NASUTION, BC AK, tanggal5 November 1990 ;1 (satu) lembar foto copy SuratPernyataan, An. Maryanih binH.
425 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
;bukti fotokopi tidak memiliki nilai kKekuatan pembuktian tercermindalam Yusiprudensi MA RI Nomor 701/K/Sip/1974 tanggal 1 April1974 yang berbunyi: "Karena Judex Facti mendasarkan putusannyamelulu atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotocopyfotocopyyang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangterdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansialmasih di pertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex Factisebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibuktiyang
226 — 52
halhalyang wajib didaftarkan adalah:. 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap aliasaliasnya; 2. setiapnamanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1; 3. nomor dantanggal tanda bukti diri;. 1. alamat tempat tinggal yang tetap; 2. alamat dan negara tempat tinggal yangtetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara RepublikIndonesia;. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atou pengusaha; 2. negara tempat lahirapabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;701
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : RAHMAT ISLAMI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : ADI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : A.M. SIRYAN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : AFIFA NURAQILAH, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : ABDURRAHIM
Terbanding/Penuntut Umum VI : ABDURRAHIM
Terbanding/Penuntut Umum VII : RAHMAT ISLAMI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum VIII : JEMMI, S.H.
25 — 30
satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar CV.Gemala Pembangunan Nomor Rekening :120-003-000013264-2;
1(satu) Rangkap laporan mutasi harian atas nama Akbar Makmur Account Nomor : 003624761338 Bank Danamon;
1(satu) Rangkap Berita Acara Pengamatan Fisik Kegiatan Laporan Penim bunan Rumah Sakit Pratama;
1(satu) Lembar Rekomendasi pengambilan bahan material timbunan Nomor 140/145/567/DB-PR/XI/2020;
1(satu) Lembar dokumen surat keterangan belum pernah terbit SPPT Nomor 140/145/701
156 — 90
1888 KUH Perdata yangmemberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuahsurav/dokumen, yaitu:Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.Dalam praktik, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan penegasan atasbukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum padaputusannya sebagai berikut:Putusan MA No. 3609 K/Pdvt/ 1985:Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah adasurat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.Putusan MA No. 701
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 dengan mendasarkan pada ketentuanPasal 25 ayat (6) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah mengirimkan Surat Nomor 701/JKT/ISJKPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 kepada Termohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding), yang meminta keterangan tertulis halhalyang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotonganatau pemungutan pajak.
170 — 19
Putusan Nomor 93/Pat.G/2015/PN MigMenimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneilitidengan seksama buktibukti surat berupa bukti P 5 sampai dengan bukti P9 yangdiajukan di persidangan oleh pihak Penggugat tersebut diatas, juga diperoleh FaktaHukum bahwa ternyata buktibukti Penggugat berupa bukti P 5 sampai dengan bukti P9 tersebut adalah berupa fotocopy yang bermeterai cukup akan tetapi tidak ada aslinya,sehingga berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 701