Sehingga harus dilihat berkurangnya uang tersebutmelanggar hukum atau tidak, kalau tidak ya tidak ada penyalahgunaanwewenang;Bahwa setiap pengadaan barang/jasa adalah Belanja sehinggapengadaannya harus tunduk pada Keppres 80 Tahun 2003;Bahwa Bupati adalah penyelenggara negara, pejabat negara, orang yangmemangku jabatan, sehingga setiap pejabat dalam hal melakukantindakan harus bertumpu pada asas Legalitas artinya harus didasarkanatas aturan perundangan dan didasarkan atas asas pemerintahan umumyang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangitu diatur, pejabat yang menerbitkan jjin tidak sesuai fungsi atau tidaksesuai pemanfaatan ruang itu dipidana, jadi yang dipidana dalam konteksUU Nomor 41 Tahun 1999 adalah setiap orang yang memasuki kawasanhutan tanpa jjin jika pun akhirnya ada jin dari bupati/ walikota tapikemudian ijin tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang makasesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ituHalaman 177 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMDpidana bagi penyelenggara

negara khusunya bupati/walikota gubernuratau menteri Sesuai kKewenangannya ;Bahwa terkait Pasal 64 ayat 1 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014disebutkan bahwa pencabutan dapat dilakukan apabila ada cacatwewenang, prosedur dan atau substansi, apabila seorang pejabataparatur sipil negara (ASN) menerbitkan satu ijin diluar dari bataskewenangannya dia dan secara prosedur terjadi kesalahan dalampenerbitan ijinnya bahkan sampai substansinya tidak sesuai denganperuntukkannya, apakah pejabat administrasi negara

yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

pidanaterhadap terdakwa telah benarbenar berpedoman dan mengacu secaraHalaman 3 dari 167 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbhobyektif berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, dantidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagimembebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain danmenjadikan tanggung jawab terdakwa, karena kami menyadari hukum bukanhanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparatpemerintahan dan seluruh penyelenggara

negara termasuk penegak hukum,namun perlu dipedomani kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidanatidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa (Putusan MARI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulanbahwa surat tunutuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum adalahberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yang jugaberkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang juga didukung oleh alat buktiyang diserahkan

TEGUH BUDIONO bersamasamadengan saksi ANDI WAHAB selaku Penyelenggara Negara atauPegawaiNegeri pada Biro Perlengkapan Pemda DKI Jakarta yangHal. 124 dari 252 hal. Put.

pidanaterhadap terdakwa telah benarbenar berpedoman dan mengacu secaraobyektif berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, dantidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagimembebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain danmenjadikan tanggung jawab terdakwa, karena kami menyadari hukum bukanhanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparatHalaman 3 dari 168 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbhpemerintahan dan seluruh penyelenggara

negara termasuk penegak hukum,namun perlu dipedomani kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidanatidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa (Putusan MARI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulanbahwa surat tunutuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum adalahberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yang jugaberkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang juga didukung oleh alat buktiyang diserahkan

,M.H.) sependapat dengan rumusan setiap orangdiberlakukan terhadap Terdakwa yang berstatus, baik Swasta maupun PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara diberlakukan pada Pasal 2 dan Pasal 3,sebagaimana telah di rumusan didalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar (Pidana) Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS ENOS NICO MOSMAFA,S.P.dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut

Dalam konsepnegara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalamsegala bentuknya (Due Process of Law), yaitu bahwa segalatindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harusdidasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dantertulis.

Ptsn Pkr No. 39/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.Yang dimaksud dengan instansi yang berwewenang termasuk badan pemeriksakeuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksakekayaan penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga NonDepartemen.

Batu BorneoPerdana yang beralamat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A1 KecamatanSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan juga bertempat di Kantor Dinas/BadanPendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran BukitPelangi Kabupaten Kutai Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

komisipemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (6) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,, kKemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN), InspektoratNegara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND);e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014tentang BPKP pasal 27, menyatakan Deputi bidang Investigasimelaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaanpengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintassektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, auditklaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara, audit

Tim Penasehat Hukum terdakwa menyatakantidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan menyatakan bahwadakwaan subsidair dari Penuntut Umum tidak terbukti menuruthukum ;Unsur SETIAP ORANG ;Bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini tidak terbuktidengan alasan bahwa terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karena pada tahun 1998 PT.

Sutrisno bukanlah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dirumuskandalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau OrangLain atau Korporasi ;Bahwa unsur dengan tujuan merupakan bentuk corak sengaja(opzet) yang berarti kehendak yang disadari yang ditujukanuntuk melakukan kejahatan tertentu ;Bahwa Profesor van Bemmelen berpendapat, bahwa pendapat dariMenteri Kehakiman yang mengatakan bahwa opzet itu adalahtujuan (yang disadari

BjmBahwa Wewenang Pejabat Administrasi Negara dalam ProsesPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum menurut AdministrasiNegaraMenurut teori hukum administrasi negara, sumber dan carapemperolehan wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintahatau penyelenggara negara adalahBahwa kewenangan ada yang langsung ditetapkan peraturanperundangundangan yang melekat pada pejabat negara ataupenyelenggaran negara, yaitu Kewenangan atributif.Bahwa kewenangan pejabat negara atau penyelenggara negarayang diperoleh

KalimantanBarat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 022 /KMA /SK /II /2011 tanggal 7 Pebruari 2011,sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri yaitusebagai pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yangmenurut pikrian orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan CukaiKPPBC Entikong Prop.

KalimantanBarat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakberwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 /KMA/ SK/II/ 2011 tanggal 7Pebruari 2011, sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatantersendirisendiri, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerimahadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 117 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk118Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan CukaiKPPBC Entikong Prop.

dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan terminologyyang ada pada Undangundang administrasi pemerintahan tersebut;Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Pemerintah menurut ketentuanPasal 1 angka UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanadalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupunpenyelenggara negara lainnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan(Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalahmenunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang PegawaiNegeri dalam satuan organisasi negara ataupun orang perseoranganyang bukan Pegawai negeri yang mempunyai tugas dan tanggugjawab dalam korporasi;Menimbang, bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi,dan/atau Mandat (pasal 11 UU No. 30 Tahun

Pengadilan TindakPidana Korupsi yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, makaberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni memberi atau menjanjikansesuatu, yaitu berupa uang kurang lebih sebesar SGD600,000.00 (enam ratus ribudolar Singapura), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yaitu EkoDarmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra selaku Penyidik Pegawai NegeriSipil Perpajakan, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaituagar Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra menghentikanpenyidikan perkara Pajak PT The Master Steel Manufactory yang tidak sesuaidengan UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Putusan Mahkamah Agung R.l. tersebut diikuti oleh Putusan MahkamahAgung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakimialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawainegeri/ penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggaraNegara;Menimbang

Putusan Mahkamah AgungR.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007Nomor 103 K/Pid/2007;352korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di depanpersidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwaadalah Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah diDirektorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan(P2PL) Departemen Kesehatan

Untuk yang keempat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal16 Pebruari 2011;Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dantidak berkeberatan41.Saksi ASEP DEDIH WAHYUDIN bin UDUNG RUKMANDA (Alm.)Memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya,sebagai berikut:Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa yang merupakanKepala Desa Ciherang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, karenasesama penyelenggara negara dan tidak ada