Apalagi terhadap aktivitas ataupunpenguasaan tersebut telah ada sebelum dilakukannya penunjukankawasan hutan;Penunjukan Kawasan Hutan semata tentu tidak dapat menjadikansuatu kawasan hutan menjadi memiliki kKepastian hukum, karenaselama belum ada tahapan selanjutnya, yaitu penataan batas,pemetaan dan penetapan, maka akan terjadi banyakpermasalahan, contohnya yang paling utama adalah adanyatumpang tindin dengan kawasan lain.

;Tumpang tindin di atas terjadi karena tidak adanya kepastianhukum kawasan hutan dikarenakan belum adanya pengukuhanpada saat dilakukan pembangunan, yaitu sebelum Oktober 2014waktu terbitnya Surat Keputusan Menteri Bukti PeninjauanKembali2;Jalan yang Berada di Dalam Celah Timor Telah Ada danDipergunakan Masyarakat Jauh Sebelum PEMOHON PeninjauanKembali Didirikan dan Mulai Beroperasi Pada Tahun 1968 BahkanSangat Diperlukan Oleh Masyarakat;3.1.3.2.Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili

Metalindo Usaha Bersama yang pada faktanyatumpang tindin dengan areal lahan milik PT. FederalInvestindo(Surat Peringatan III); dand. Surat Nomor 170/KND/DDFK/L/X/2016 tanggal 3 Oktober2016 perihal Peringatan Keempat Untuk Tidak MelakukanPenerbitan Sertifikat Atas Areal Lahan yang Terletak diWilayah Pengembangan Batam Centre Berlokasi diSamping Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) AtasNama PT. Smart Edutama International dan PT.

Kompetensi Absolut;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadiliperkara ini;Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 550 K/TUN/2017Bahwa setelah Tergugat Il Intervensi mempelajari gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat hanya mengedepankan hak kepemilikan atautumpang tindin dan juga di dalam gugatan telah mengajukan gantikerugian, maka selayaknya gugatan Penggugat diajukan kepada PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengedepankan

Yang Terhormat;Hakim Banding sangat keliru menelaah ketentuan pasal 62 ayat 2 huruf ePeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2011 dengan menyatakan adanya tumpang letak dari objek sengketa;Yang benar, ketentuan tersebut berbunyi : e. tumpang tindih hak atau sertifikathak atas tanah;Adalah sungguh sangat berbeda makna yang dikandung dari kalimat yangberbunyi:tumpang letak dari objek sengketa.... dan kalimat tumpang tindih hak atausertifikat hak atas tanah;Tumpang tindin

Lie Sok King alias Emly Seiviana;Sedangkan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1758/KelurahanJemurwonosari atas nama Tergugat Ill (Thie Butje Sutedja) yangtumpang tindin di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 53/DesaJemurwonosari atas nama Penggugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor1756/Kelurahan Jemurwonosari atas nama Tergugat Ill (Thie ButjeSutedja) yang tumpang tindih di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Jemurwonosari atas nama Penggugat II karena telah diajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha

sekarang atas nama Hendrawan Subiana yang telahditerbitkan terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1976 dan kemudian dibeli olehpenggugat pada Tahun 1995, berdasarkan Risalah Lelang tanggal 26September 1995 Nomor 93/199596;Bahwa dengan demikian maka kepentingan Penggugat dalam hal ini yakniPenggugat mengalami kerugian secara materiil, karena di atas tanah hakmiliknya, yaitu berdasarkan SHM Nomor 3/Sentul, ternyata telah diterbitkanobjek sengketa oleh tergugat atas nama pihak lain yang mengakibatkantumpang tindin

Tergugat Kedua di dalam menerbitkanSurat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yangmengetahui Kepala Desa Nusa Indah Bapak Supartono dengan No:14593.2/ek/N/IX/03. atas nama SHAIPAN SURI dengan luas15.000m2 lokasi RT 08/ RW II desa Nusa Indah, Kecamatan BatiBati,Kabupaten Tanah Laut pada tanggal.05 Juni 2003. ( dan/ atau alashak dari SHM 537 atas nama SHAIPAN SURI dengan luas 14.389m2pada tanggal 14 September 2004) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin

Potto Sarungallo, Timur : Jalan Raya, Barat : SawahB.N Bumbungan, sehingga pertanyaannya dimana letak tanah ParaTerbandingyang overlap/tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor : 278/ Tahun Tikunna Malenong Surat 364 /1987 luas 4.223M2 atas nama B.N Bumbungan orang tua Tergugat I..

kantorregional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebihmengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asiadibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikatsehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bilapermasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS;Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulanbahwa tidak terdapat duplikasi atas jasa teknik yang diberikan olehHIC dan oleh HPS karena masingmasing pihak memiliki fungsinyasendiri yang tidak saling tumpang tindin

dalam wilayah Sungai Tahi Wasi RT IV, RTHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 10/Padt.G/2016/PN BinVIl, Kemudian yang menandatangani bukti P1 adalah Ketua RT Il, SebambanBaru dan Ketua RT IV, Sebamban Baru ;Bahwa, karena letak tanah garapan PENGGUGAT DALAM KONVENSI yangtidak jelas, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum ;Bahwa, dilain pihak tanah garapan pertanian yang dibebaskan dan telah diberikompensasi oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI seperti yang didalilkan olehPENGGUGAT DALAM KONVENSI tumpang tindin

TIA (Tergugat) , sedangkanbidangtanah obyek sengketa yang ditunjuk Tergugat tidak termasuk jalan hauling PT.TIA (Tergugat), namun sebagian tumpeng tindin dengan tanah milik SaksiHj.

quo.Artinya benda pada poin angka 3 dan 4 gugatan Penggugat diatasberdasarkan keberadaan yang sama terletak di Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kelurahan Pasir Putin, Kabupaten Kotawaringin Timur, ProvinsiKalimantan Tengah, jika dibuktikan adalah lokasi dan letaknya berbedaadalah bertentangan dengan Asas hukum benda yang berlakuIndividueel Bepaald benda dapat ditentukan sebagai satu kesatuan;Bahwa memperhatikan bukti kepemilikan Tergugat yang dibuat olehTergugat menyatakan overlapping atau tumpang tindin

Irsal kePemohon Kasasi juga tidak ada penolakan dari Badan Pertanahan Nasional(BPN) Pekanbaru, kalau lah ada sengketa tumpang tindin dengan hak oranglain, tentulah BPN akan melakukan penolakan Pendaftaran Peralihansebagaimana Pasal 45 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,dengan telah adanya pengecekan ke BPN barulah Pemohon Kasasimelakukan transaksi jual beli;Bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai ceking sertipikat telah dibuatpertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, pertimbangantersebut

Agustus 2004 ;Bahwa dalam sengketa tata usaha negara dimaksud, pada pokoknyaadalah pembatalan atas alas hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT, dandalam perkara dimaksud PENGGUGAT masuk sebagai pihak yaituTERGUGAT II INTERVENSI ;Bahwa seharusnya dengan adanya perkara tersebut PENGGUGAT sudahmengetahui adanya tanah tersebut tumpang tindin dengan sertipikat milikTERGUGAT II INTERVENSI atau para pemegang hak atas Sertipikat HakMilik No 23240/Talamanrea Jaya, NIB No. 20.01.14.06.04927, Surat UkurNo. 02510/

Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT dan Sertipikat TERGUGAT IIINTERVENSI tumpang tindin mengenai gambar/surat ukurnya saja,sedangkan secara fisik tidak terdapat tumpang tindih atau sengketa;atau ;3.

melaksanakanatau setidaktidaknya tidak menyampaikan dalam gugatannya telahmelaksanakan transformasi peta pendaftaran tanah atas sertipikat yangmenjadi alas hak PENGGUGAT dan sistem koordinat lokal ke sistemkoordinat nasional (Pasal 13 Permeneg Agraria No. 3/1997), melaksanakanplotting, melaksanakan pengukuran ulang dan pemeliharaan data tanah atassurat ukur Sertipikat PENGGUGAT yang terbit sejak tahun 1972 dan 1971(46 tahun sampai dengan pengajuan gugatan a quo) ;Dalam hal terdapat sengketa karena tumpang tindin

Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindin dengan KPEksplorasi atas nama PT. Citra Surya Makmur Perkasa dan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menanggapi suratpermohonan Nomor 034/SJC/XV/2010 tersebut dengan menerbitkansurat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukankepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi KalimantanTengah, dengan tembusan kepada PT.

Dahlia Biru sangat merugikankepentingan Penggugat oleh karena telah terjadi tumpang tindin denganlokasi/titik kKoordinat milik Penggugat karena izin pertambangan tersebutmasih berada dalam lokasi milik Kuasa Pertambangan Penggugat sehinggatindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakudan dengan demikian keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan. VILPERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN30.

Dahlia Biru yangdianggap Penggugat Tumpang Tindin atau melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku dalam kurun waktu 20062007 dan barubelakangan dalam kurun waktu 20102013 mengajukan Permohonan IzinPerpanjangan KP atau Penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan UUNomor 4 Tahun 2009. Hal. 47 dari 115 hal. Put.

Listiani) dengan luas 161 M2;Yang ternyata tumpang tindin dengan Sebagian bidang tanah Hak yangdiperoleh Penggugat;Bahwa, berdasarkan kaidah Hukum telah ditentukan dalam prosespendaftaran tanah wajib menghimpun datadata yang pada dasarnya meliputidua bidang (Boedi Harsono, 1999:73) yakni:a. Data fisik mengenai tanahnya, yaitu: lokasinya, batasbatasnya, luas tanahdan tanaman yang ada diatasnya;b.

Sebelah Utara Bandar Jalan + 30 M, 42 MSebelah Timur Acit Holan + 61 M, 34 M, 163 M, 35MSebelah Selatan Rawarawa + 54 M, 59 MSebelah Barat Ho Asan + 98 M, 86 M, 122 M, 46 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan untuk seluruhnya pada bagianyang lain terhadap para Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill,dan Tergugat IV.b.

Bahwa, dalam gugatannya sebagaimana di dalam posita angka 5(lima), yang mana dalam Gugatan Penggugat menjelaskan tentangobjek tanah yang menjadi milik Penggugat dengan keterangansebagai berikut :Sebelah Utara : Acit + 23 M, 66 M, 21MSebelah Timur : lbnu + 60 M, 56 MSebelah Selatan : Ibrahim +43 M, 62 M, 24MSebelah Barat : Ho Asan + 163 M, 35 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan

Riwayat Tanah Jo.Surat Keterangan dari Kepala Desa Citatah Nomor 140/26/25/2009,tertanggal 6 Febuari 2009 yang jelasjelas menyebutkan mengenaikeabsahan dari kepemilikan tanah a quo adalah milik Penggugat;Bahwa selain itu, berdasarkan Peta Bidang Nomor 50144 yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasianal (BPN) KabupatenBandung Barat/Tergugat IV dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2009Nomor 620251 secara tegas menyatakan tanah milik Para Penggugatberdasarkan hasil verifikasi BPN nyatanyata tumpang tindin

pengkajian ataupemeriksaan kualifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungiberdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata;Bahwa berdasarkan SEMA tersebut, maka jelas bahwa putusan terkaitkualifikasi pembeli beritikad baik merupakan ranah Peradilan PerdataUmum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutidak memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya GugatanPara Penggugat menguraikan telah terjadi tumpang tindin

dokumen arsip atas SHM atasnama Tergugat II Intervensi; (vide Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus2020);Menimbang, bahwa dalam mencermati hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Majelis Hakimmelihat adanya hubungan hukum yang kuat antara dampak terbitnya objeksengketa dengan hak Para Penggugat sebagai pihak yang telah lebih dahulumempunyai dan mendaftarkan haknya pada Tergugat, dan kemudian objek terbitobjek sengketa yang ternyata tumpang tindin

.), dalam persidanganmenyatakan untuk menentukan secara visualisasi terjadinyatumpang tindin tanah, harus dilakukan pengembalian batas danpengukuran di lapangan tidak mengetahui fakta hukum yangsebenarnya; Bahwa dari buktibukti surat diperoleh fakta:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 960/1999 atas nama Junaidi, bukanatas nama Penggugat (Junedi). Sertipikat Hak Milik Nomor7129/1999 atas nama M. Ilyas, bukan atas nama Penggugat 5 (M.Lias).

berpendapat lain, maka :SUBSIDAIR:Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 September 2015, yangisinya sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Tergugat III dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danHal19dari29 PDT No.37/2016/PT.PLK.Tergugat II, apabila kKeduanya berindikasi terjadi tumpang tindin

Terdapat kontradiktif atau tumpang tindin mengenai harta peninggalan/tirkah, dalam gugatan Penggugat menyebutkan selain meninggalkan ahllwaris dan ahli waris pengganti, alm Ngali dan alm Kasri telah pulameninggalkan harta dalam bentuk beberapa bidang tanah sawah danpekarangan sebagaimana tertuang dalam leter C Nomor 790 namun didisisi lain Penggugat mendalilkan bahwa pada saat Ngali masih hidup telahmembagi habis tanah sawah/pekarangan masingmasing kepada abhiwarisnya, sehingga menjadi tidak jelas

Bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat ,yang bertumpang tindin dengan sebagian tanah milik Penggugattersebut yaitu lebin kurang 20.000 m?