Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;13. Bahwa Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Adanyaakibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebuttentunya harus sangat diperhatikan oleh para Notaris dalam kaitanpembuatan aktaakta PT khususnya menyangkut pembuatan akta RUPS,PKR, PKPS dan akta Jual Beli Saham;14.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut makapemberitahuan tersebut wajiob dilakukan oleh Direksi Perseroan kepadaMenteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam DPS bukansejak tanggal diadakannya RUPS untuk menyetujui pemindahan hak atassaham tersebut atau juga bukan sejak dibuatnya akta pemindahan hak ;20.

Bahwa apakah akta risalan rups merupakan salah satu dokumenpendukung yang harus disampaikan dalam pemberitahuan perubahan datasebagaimana diuraikan di atas, untuk melakukan pemindahan hak atassaham diperlukan adanya persetuju~an RUPS apabila AD PT yangHalaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.bersangkutan mensyaratkan hal tersebut. Jika AD PT tidak mensyaratkanhal tersebut maka tentunya tidak perlu diadakan RUPS dan karenanya tidakada akta Risalah RUPS.

Namun dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat 3Peraturan Menkumham RI yang mensyaratkan adanya salah satu DokumenPendukung untuk penyampaian perubahan data karena pemindahan hakberupa Tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yangmeliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi ... disamping... akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesualdengan aslinya, mau tidak mau di dalam praktek sebelum dilakukannyapembuatan akta jual beli saham maka terlebih dahulu diadakan RUPS

dandibuatlah Risalah RUPS yang didalamnya berisikan persetujuan penjualansaham sekaligus menyebutkan namanama para pemegang saham danjumlah saham yang dimiliki;23.

Hal ini karena sebagaiDirektur, Penggugat memiliki Kewenangan yang bebas menjalankanurusan manajemen dan operasional Tergugat sesuai dengan UndangUndang PT, RUPS dan Anggaran Dasar Tergugat;Lebih lanjut, Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja denganPenggugat.

dijadikan landasan sebagai bukti hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena RUPS 2015 Nomor 26 tidakmemenuhi persyaratan hubungan kerja dan bahkan tidak memiliki unsurpekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana telah jelas diatur di dalamUndang Undang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, RUPS 2015 Nomor26 tidak bisa serta merta membuat status Penggugat menjadi PekerjaTergugat;Dalil Penggugat yang menyatakan RUPS 2015 Nomor 26 merupakanbukti adanya Perjanjian Kerja adalah salah dan menyesatkan karenaPasal 1 ayat (14) Undang Undang Ketenagakerjaan secara tegasmenyatakan bahwa:"Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ouruh denganpengusaha atau pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak,dan kewajiban para pihak";Halaman 16 dari 35 hal. Put.

Isi RUPS 2015 Nomor 26 yang menyatakan bahwa anggota Direksiadalah Karyawan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu Undang Undang PTI dan Undang UndangKetenagakerjaan karena Direktur pada hakikatnya adalah Pengusaha,bukan Pekerja, sehingga Direktur tidak akan pernah dianggap sebagaiPekerja.

Saham sebagai Direktur sejak tanggal 28April 2014.....dst.Terhadap pertimbangan hukum halaman 43 alinea 1 yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di LuarRapat Para Pemegang Saham Nomor 26, tanggal 8 Desember2015,/RUPS 2015 Nomor 26, didalam di pertimbangan/pendahuluannyapoin (3), ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemegang Sahammembuat RUPS 2015 Nomor 26, guna mengatur mengenai TunjanganAnggota Direksi, menurut pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan(Bukti P2);a.

Karyasa Kencana Utama;6 Bahwa pada tanggal 17 November 2003 para pemegang saham PT.KKUmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana melikuidasi danmembubarkan PT. KKU, dan mengangkat Tuan Markadi sebagai Likuidator dariHal. 3 dari 40 hal, Perk. No. 673/Pdt.G/2010/PN.Jkt.SelPT.KKU (vide Bukti P4), berdasarkan Berita Acara Rapat No.4, tertanggal 17November 2003, di hadapan Notaris Wahyuni Souisa, SH., Notaris di Jakarta;7 Bahwa dengan dilikuidasinya PT. KKU, selanjutnya aset PT.

Ayah PENGGUGAT, atas penjualan saham berdasarkan RUPS LuarBiasa Perseroan, tanggal 12 Januari 2005 PT CIU, yang dituangkan pada Akta(Berita Acara Rapat) No. 18, di hadapan TURUT TERGUGAT II;Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PENGGUGAT telahberulang kali menegur TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik lisan maupuntulisan berupa somasi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, namunTERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menanggapi, yang mana menunjukkanHal. 5 dari 40 hal, Perk.

KKU, maka penjualan sahamsahamtersebutberdasarkan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Januari 2005 sebagaimanayang tertuang dalam Akta (Berita Acara Rapat) No. 18, di hadapan TURUTTERGUGAT II adalah tidak sah dan tidak mengikat;17 Bahwa oleh karena RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Januari 2005sebagaimana yang tertuang dalam Akta (Berita Acara Rapat) No. 18, di hadapanTURUT TERGUGAT II adalah tidak sah dan tidak mengikat, makaPENGGUGAT masih memiliki hak atas sahamsaham milik PT.CIU dan harusdisertakan

Karyasa Kencana Utama dan menunjukTuan Markadi sebagai likuidator sebagai pemegang saham mayoritasadalah sah secara hukum dan lalu kemudian menjualnya kepada PT.Chipdeco Inti Utama dan atau kepada Tergugat I dan selanjutnya dialihkan lagi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaitermuat dalam Hasil RUPS PT.

No. 673/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel5 Menyatakan bahwa:a Hasil RUPS PT. Chipdeco Inti Utama tanggal 12 Januari 2005 yang tertuangdalam Akta No. 18,b Hasil RUPS PT.

Pindo Panjaitan selaku Komisaris Utama danPemegang Saham pada Tergugat, maka Tergugat haruslahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mengisilowongan itu, namun hingga diajukannya gugatan a quo, Tergugat tidakpernah menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan itu. Sehinggaoleh karenanya patut bilamana Penggugat memohon agar Penggugatsebagai salah seorang Ahli Waris dan sebagai Kuasa Ahli Waris Lainnyauntuk ditetapbkan menggantikan Hak dan Kedudukan Hukum dari Alm.

Oleh karenanya, Penggugat meragukan keabsahan daripelaksanaan RUPS tahun 2015, 2016, 2017 dan tahun 2018, yang bilamanaada dilaksanakan oleh Tergugat, jelas bertentangan dengan AnggaranDasar Perseroan (ic. Tergugat). Hal tersebut dikarenakan baik Penggugatmaupun Ahli Waris Alm. Pindo Panjaitan lainnya tidak pernah menerimahasil pelaksanaan RUPS untuk dan atas nama Alm. Pindo Panjaitan, danPenggugat maupun Ahli Waris Alm.

Pindo Panjaitan lainnya juga tidakpernah mengetahui adanya panggilan unum RUPS Tergugat yang dimuat dimedia massa;Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 427/Pdt/2020/PT MDN11.

Radio Bagan Batu Citranuansa; Tergugat hingga saat ini belum mengadakan RUPS untuk mengisilowongan Anggota Komisaris (Pengganti Ibu Pindo Panjaitan); Laporan Tahunan Tergugat setiap tahunnya telah disusun gunamelengkapi pembuatan laporan tahunan SPT Tahunan Pajak yanghanya ditandatangani oleh Direktur Utama; Untuk dapat menghadiri RUPS pada Tergugat, maka salah satu AhiWaris harus memiliki Surat Kuasa dari masingmasing Ahli Waris danSurat Pernyataan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri; Setelah point

Tergugat)...... dst;Bahwa dari kedua dalil tersebut diatas terlihat ada kontra dimana antaradalil yang satu dengan dalil yang lainnya terdapat kontradiktif, hal itudapat terlihat dari:a. pada point 6 Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernahmenyelenggarakan RUPS guna mengisi lowogan itu, akan tetap!

Triyono ;Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK No. 66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris YASMAN, SH. Mkn yang dilegalisir ;Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;Laporan kajian ahli akuntansi tentang penggunaan dana 2.401.000.000,- di PT. Anugerah Tirta Kencana Nomor : LAP-02/KJA-ASSET/IV/2015 tanggal 02 April 2015 .

dilaksanakan pada 29 September 2014, dimanasebagai Komisaris Utama saksi yang meminta Direksi untukHal. 15 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN Chimenyelenggarakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut saksi hadir, akan tetapisaksi tidak memimpin Rapat dimaksud ; Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang dibeliPT.ATK oleh Terdakwa diatas namakan Terdakwa pribadi dan oleh Terdakwatidak dilaporkan ke PT.ATK ;Bahwa setahu saksi PT.ATK telah mengadakan RUPS, dan terdapatperubahan pengurus

peminjaman untuk PT keBank dengan suatu jaminan, maka harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Direksi diberi kewenangan untuk melakukan peminjaman uangdengan menjaminkan asset perusahaan juga harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Komisaris dengan jaminan secara pribadi, maka Komisaris harusada komitment dengan PT apakah uang pinjaman tadi akan dimasukkansebagai bagian darisaham PT ;Bahwa mengenai pembelian aseet perusahaan, bahwa Direksi diberikewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

luar biasa diadakan sedikitnya ada klaim dari 1/10 pemegangsaham, kalau 1/10 pemegang saham tadi terpenuhi maka bisa sajadilaksanakan tanpa hadirnya Direksi ;Bahwa seseorang yang tidak hadir dalam RUPS tidak bisa membatalkan hasilRUPS, dimana pengajuan keberatan atas RUPS oleh pihakpihak yang merasadirugikan (pemegang saham), apabila ia tidak mengajukan keberatan makadianggap menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan tidak ada tenggang waktunya,dimana keberatan atas

RUPS dilakukan di Pengadilan Negeri ;Bahwa seorang Komisaris yang mengadakan RUPS tanpa memberitahuDireksi dan tanpa melalui surat permintaan yang harus dilakukan, berarti adapelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS ;Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menanggapinya :Hal. 26 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN ChiBahwa pemanggilan pemegang saham harus melalui surat tercatat, jadiDireksi/oemegang saham harus menerima surat itu;C.Dr.

Penyelenggaraan RUPS fiktif;Merubah susunan Direksi, Komisaris & Pemegang saham;Pendaftaran akta RUPS fiktif ke Kemenkumham;Melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor;Memblokir Sertifikat Terdakwa ke BPN Bogor;6.

...52.53.34.55.36.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tanggal 07 April 2009, diberi tanda P40;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tanggal 08 April 2010, diberi tanda P41;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tanggal 19 April 2011, diberi tanda P42;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tanggal 11 April 2012, diberi tanda P43;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 08 April 2013, diberi tanda P44;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 16 April 2014, diberi tanda P45;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tanggal 14 April

2015, diberi tanda P46;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tanggal 12 April 2016, diberi tanda P47;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tanggal 18 April 2017, diberi tanda P48;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 01, tanggal 17 April 2018, diberi tanda P.49;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 21, tanggal 30 April 2019, diberi tanda P50;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tanggal 19 Januari 2015, diberi tandaP51;Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat Nomor : PKS/001/A/I/2020,diberi tanda P52;Surat dari Turut Tergugat

Nomor 441/Pdt.G/2020/PN Mdn58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.fad72.73.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 8, tertanggal 12 April 2005, diberi tanda T.T54;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tertanggal 20 April 2006, diberi tandaT. 55;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 16 April 2007, diberi tandaT.T56;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 29, tertanggal 15 April 2008, diberi tandaT.T57;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tertanggal 07 April 2009, diberi tandaT.T58;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tertanggal

08 April 2010, diberi tanda T.T59;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tertanggal 19 April 2011, diberi tandaT.

T60;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tertanggal 11 April 2012, diberi tandaT.T61;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 08 April 2013, diberi tandaT.T62;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 16 April 2014, diberi tandaT.T63;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tertanggal 14 April 2015, diberi tandaT.T64;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tertanggal 12 April 2016, diberi tandaT.T65;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 18 April 2017, diberi tandaT.

Bahwa dalam pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun = 2007tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dalam halDireksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa jelas

merupakan ~ suatu keharusanmelainkan hanyalah merupakan pilihan atau dengan katalain boleh diajukan boleh juga tidak, dan apabila tidakdiajukan permohonan maka RUPSLB tersebut tetap sah, dankeputusan keputusan yang diambil dalam RUPSLBtersebut tetap sah secara hukum, selain itu didalamPasal 82 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwaDalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), danpanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3),keputusan RUPS

tetap sah jika semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai ketentuanRapat Umum Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar."6. Bahwa sampai saat ini, tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usahanya adalah di JI.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur sebagai berikut:"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir."8.

Fotocopy surat Undangan RUPS PT. Nice Indonesia tertanggal 22Aril 2013 atas nama Direksi PT. Nice Indonesia dengan acaraperubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan, diberitanda bukti P 3.4. Fotocopy Berita Acara Rapat PT.

Raya Gadobangkong 100, Ngamprah,Kabupaten Bandung Barat, dengan acara perubahan susunan Direksi danKomisaris Perseroan.Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai ketentuan Rapat UmumPemegang Saham, adalah sebagai berikut:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar."

Raya Gadobangkong 100, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.Menimbang, bahwa Majelis berpendapat RUPS janganlah diartikansecara kaku dalam artian harus ditempat/dialamat itu diadakannya lagi pula11ketentuan pasal 76 ayat (3) menentukan bahwa: tempat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak diwilayah NegaraRepublik Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berlasan hukumdan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Mengingat pasal pasal dari peraturan perundang undangan

LB) untuk menindaklanjuti Keputusan RapatDewan Komisaris, yang kemudian dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) tersebut mengambil suatu keputusan yang padapokoknya memberhentikan Direksi secara permanen, dan menggantisusunan Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) danHalaman 10 dari 48 hal.

Muhammad SaidYang dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups Lb)sebagaimana tersebut, maka susunan Pengurus PT Bali Nuansa SuksesPratama (PT BNSP) menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : Lidwina Ariwin Susetyo Direktur : Drs. H. Muhammad Said Komisaris : Ir.

Unggul Abinowo, M.MA. sebagai Direktur Utama dan memberhentikanAnggraini Rachmawati Sri Dewi sebagai Direktur tersebut juga harusdibatalkan secara hukum atau setidaktidaknya dinyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat;Bahwa terhadap hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) sebagaimana yangtersebut, Penggugat (I.C. Ir.

RUPS Luar Biasa PT BNSP,yang dinilai Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum danHalaman 22 dari 48 hal. Put.

sebagaimana dimaksud padaayat (4) anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri;Pasal 106 ayat (6), RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut;Pasal 106 ayat (7), dalam hal RUPS menguatkan keputusanpemberhentian sementara, anggota direksi yang bersangkutandiberhentikan untuk seterusnya;Dan merujuk terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BNSP Akta Nomor 158 tanggal 24 Juni 2002 (bukti T1) Pasal 14ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar

SAKSI TIDAK PERNAH MENGETAHUI DI PERGUNA KANUNTUK APA BA RUPS LB PT. BATAVIA LAND No.3 TANGGAL02 APRIL 2015 YANG TELAH DI BUAT NOTARIS FX. BUDISANTOSO ISBANDI, SH. DAN SAKSI SECAARA RINCI ISIDARI AKTA BA RUPS LB PT. BATAVIA LAND No.03 TANGGAL02 APRIL 2015 YANG TELAH DI BUAT NOTARIS FX. BUDISANTOSO ISBANDI, SH.;9. YANG HADIR MENGHADAP NOTARIS FX. BUDI SANTOSOISBANDI, SH. UNTUK DI BUATKANNYA AKTA BA RUPS LBPT. BATAVIA LAND No.03 TANGGAL 02 APRIL 2015 ADALAHTERSANGKA BUDI SANTOSO (OWNER PT.

Bahwa berikut pula selanjutnya dengan Surat Kuasa tanggal 02April 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BATAVIALAND yang di laksanakan pada tanggal 02 April 2015 a quo, makaNotaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH. secara sengaja danmelawan hukum telah pula menuangkan ke dalam Akta Berita RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. BATAVIA LAND No.3 Tanggal02 April 2015 !!! Karena mana keberadaan Akta Berita Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

M.Kn atas permintaanTergugat Rekonvensi BUDI SANTOSO yang di dasarkan pada SuratKuasa tanggal 02 April 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi BUDI SANTOSOdan/atau kepada orang lain serta pihak ketiga lainnya, dan/ataupun Siapa saja yang mendapat hak, kuasa dan kewenangan daripada ia Tergugat Rekonvensi BUDI SANTOSO agar supaya tidakmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) terhadapPerseroan PT.

Menyatakan menurut hukum bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. BATAVIA LAND dan/atau Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

PANCA LOGAM MAKMUR, diHotel Aston Marina yang dihadiri oleh para Pemegang Saham danatau Kuasa Pemegang Saham diantaranya Kuasa Hukum Penggugatdalam Perkara Aguo dan juga TERGUGAT serta TERGUGAT IIdalam RUPS Luar Biasa tersebut dimana hasil rapat tersebut dibuatdalam bentuk tulis tangan dan diparaf peserta rapat. Adapun intikeputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut:. Menegaskan keputusan Sirkuler di luar rapat (CircularResolution) para Pemegang Saham PT. PANCA LOGAMNUSANTARA ;Il.

Sampai dengan terbentuknya pengurus pada hariini, berkaitan dengan laporan keuangan yang sudahberjalan dapat diterima dan disahkan oleh paraPemegang Saham serta memberikan pembebasan danpemberesan dari pertanggungjawaban keuanganperseroan ; Atas usul tersebut para Pemegang Sahammemerintahkan kepada Direksi lama untuk membuatlaporan keuangan selama diangkat sebagai Direksisampai dengan hari ini dalam jangka waktu 2 (Dua) bulanterhitung sejak hari ini yaitu tanggal 08 Agustus 2011akan dilaksanakan RUPS

SUGIH ARTHA INVESTAMA);Bahwa ternyata sebelum tanggal 12 September 2011 beredarkeputusan RUPS Luar Biasa PT. PANCA LOGAM MAKMUR tanggal06 Juni 2011, yang hasil rapat tersebut ditulis tangan dalam kertasdan diparaf peserta rapat, dan ternyata dari kertas tulisan tangantelah terbit 7 (Tujuh) Akta Notaris yang dibuat oleh TERGUGAT ataspermintaan TERGUGAT II.

Bahwa terbitnya Akta No. 5 dan No. 8, Akta No. 4 dan No. 7 yangisinya menggunakan draft hasil RUPS Luar Biasa PT, PANCALOGAM MAKMUR yang seolaholah adalah hasil keputusan RUPSLuar Biasa PT. PANCA LOGAM NUSANTARA dan PT. ANUGRAHALAM BUANA INDONESIA atau dengan kata lain RUPS Luar BiasaPT. PANCA LOGAM NUSANTARA sebagaimana disebut dalam AktaNo. 5 dan No. 8 dan RUPS Luar Biasa PT.

AYUTA MITRASENTOSA selaku Kuasa Pemegang Saham Ketiga Perseroantersebut di atas) bahkan khusus untuk Akta No. 5 dan No. 8 dan AktaNo. 4 dan No. 7 tidak pernah dilakukan sehingga PENGGUGAT tidakpernah menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut di atas, oleh karena ituapa yang dinyatakan TERGUGAT dalam isi penutup aktaaktatersebut di atas adalah tidak benar.

tertanggal 30 Oktober 2013 TERGUGATdiberhentikan, perlu PENGGUGAT ketahui bahwa TERGUGAT tidakpernah diundang dalam RUPS tersebut untuk memberikan konfirmasi,penjelasan atau klarifikasi hal tersebut jelas dan terang dinyatakan dalamPasal 105 Ayat (1) dan (2) UU PT:Pasal 105 Ayat (1) UU PT:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 105 Ayat (2) UU PT:Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

Radja Bangunan dengan cara tidaksah, karena sejalan dengan ketentuan UU PT bahwa PengangkatanTERGUGAT sebagai Direktur dalah melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), sehingga demikian pula dengan pemberhentianTERGUGAT sebagai Direktur harus melalui RUPS.

46 hal Putusan No. 464/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel31.32.(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiantersebut.Sehingga sebagai direktur dalam PT.

dan dapat diangkatkembali.(9) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi.(10) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.3.

Mengenai hal tersebut jelas diatur di dalamPasal 105 UU PT:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan keputusan di luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

., di Ujung Pandang melakukanperubahan atas dasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). PerubahanPengurus, 2). Kepemilikan Saham dan 3).

Florida Irene Toding, MARS untuk menghadiri rapatrapat atau RUPS dari sejak berdirinya kedua perseroan tersebut;e. Baik almarhum Abraham Toding, S.H., maupun Ir.

berupa berita acara rapatumum pemegang saham (RUPS) tidak ditunjukkan oleh Para Tergugat I dan IImaupun Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai notaris yangmemegang berita acara RUPS asli atau dapat dipastikan bahwa akta di bawah anganberupa berita acara RUPS, pasti ada namun isinya mengandung rekayasa, arena itutidak dimunculkan, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Judex Facti;Bahwa dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Akta PerubahanNomor 61 tanggal 15 Oktober

;Jika sandingkan dengan buktibukti daftar hadir RUPS PT. BPR, Capta SaktiSejahtera, P. I, I12a, P. I, Il12b, P. I, H12c, sekalipun bukan daftar hadir RUPS25PT.

;Adapun alasan dan pertimbangan Para Penggugat/Para Pembanding/ PemohonKasasi menampilkan buktibukti tersebut di atas adalah:a Agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat menunjukkan akta di bawahtangan berupa berita acara RUPS PT.

Penggugat selaku Perseroan Terbatas melanggarUndang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, BAB XIllPasal 157 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (1,2),Yaitu Perseroan yang telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkanperaturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelahberlakunya undang undang ini wajidb menyesuaikan anggaran dasarnyadengan ketentuan undang undang ini, sebagai Badan Hukum, PT.Sempurna Ready Mix Concrete, hanya memiliki Akta Perubahan dan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

) yang mendapat pengesahan padatanggal (3 Desember 2003), dan tidak pernah menyesuaikan AnggaranDasarnya hingga tahun 2014, sebagaimana yang diatur oleh UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 157 (3);Kemudian selama 10 tahun tidak pernah melaksanakan RUPS tahunan danRUPS lainnya sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang PerseroanTerbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 78 ayat 1 dan 2 yaitu RUPS terdiriatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dan RUPS tahunan wajib diadakandalam jangka

memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 April 2016 danjawaban memori kasasi tanggal 12 April 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terkait dengan /egal standing Termohon Kasasi karenaberdasarkan pendirian sebuah badan hukum yang sah dan untuk penyesuaianterhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Termohon Kasasi telahmelakukan RUPS

tanggal 7 Mei 2012 yang dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS Nomor 09 tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa telahmengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Il pada PT.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal9 Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 tanggal 7Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;PrintSummary Agreement PT. Gie tahun 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal 9Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus 2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 Tanggal 7 Mei2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1302 K/PID/2015 PrintSummary Agreement PT.

Jan to Tanumihardja (Tergugat) dalam kapasitasnya selaku Pemegangsaham sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) saham dan selaku DirekturPersero.Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjual sahamnya danTergugat berminat membeli Saham milik Para Penggugat, maka untuk itudisampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT.

:cccccsecseeeseecsteeeees "Kronologis Perjanjian jual belisaham antara Para Penggugat dan TergugatPada tanggal 16 Juli 2012 tejadi Kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat yang membahasKonpensasi penjuafan sahamsaham Para Penggugat kepada Tergugat dan Chardin Trinanda yangditetapkan dalam RUPS Luar Biasapadatanggal 7 September 2013.Sangatielas disepakati bersama oleh Para Penggugatdan Tergugat yang berlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugat, di dalam RUPS Luar Biasa tersebut

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 terjadi Kesepakatan antara PTDR/PPDK danPTDR/PPDK yang membahas Konpensasi penjualan sahamsaham milikPTDR/PPDK kepada PDR/TDK dan sdr Chardin Trinanda yang ditetapkandalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September 2013.Dengan cara pembayaran sebagai berikut:a.

) dan hasil rapat ataus egala hal pengalihnan saham tersebut harus di catatkan danapabila ada pengundangan harus secara tertulis karena RUPS merupakan organ tertinggidalam perseroan; Bahwa RUPS harus dicatatkan karena memberitahukan mengenai kesepakatan parapemegang saham dan yang meyangkut pasal 21 ayat 2 ada beberapa hal yang harusdiperhatikan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan;e Harus ada Undangan dari organisasi perusahaan yaitu Direksi RUPS ;e Harus menyebutkan berapa jumlah saham yang

dengan sepakat; Bahwa RUPS dihadiri oleh Notaris maka berita acara RUPS akan langsung dibuatmenjadi akta notaris tetapi apabila jual beli saham terjadi dalam suatu perusahaanberdasarkan Undangundang perseroan Terbatas maka harus dicatatkan kepadaMenteri Hukum dan Hak Azazi Manusia tetapi apabila tidak dicatakan maka hanyamengikat para pihak: Bahwa dalam undangan RUPS harus sama dan sesuai dengan RUPS apabila terjadiketidaksamaan antara bunyi undangan RUPS dan RUPS maka itu adalah kelalaianyang berakibattidak

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),apabila Direksi telah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaantidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Bahwa dalam Pasal 66 ayat (2) : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu)pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) bagian dari jumlah keselurunan saham dengan hak suara yang sah,atau

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri olen pemegang saham yangmewakili lebin dari 2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah;b.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakHal. 18 dari 43 hal. Put. No.1542 K/Pdt/2008menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan; ataub.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksiatau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Ayat 2:"Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat menetapkan bentuk isi dan jangka waktu pemanggilan RUPSserta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar.Ayat 3 :"Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana

Semyung Prima tidakdapat membuktikan jumlah secara kongkrit yang akan diwakili sebagaipemegang saham sebagai syarat untuk mengajukan permintaan RUPS LB,maka Tergugat tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permintaan RUPS LB dengan demikian RUPS LB yangdilaksanakan Tergugat tanggal 9 Juni 2006 tersebut cacat hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTOBBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkanstandarakuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.(1) RUP(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.S tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 ayat (2) : laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.BBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusunberdasarkan standar akuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTO (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi anggota DewanKomisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan :Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan perseroan, atau.b.

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang PerseroanTerbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

tanggai pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejaktanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan.Perseroan wajid memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jjika diminta.Dalam

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang Perseroan Terbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.3).

Bahwa Pasal 105 ayat (i) UndangUndang No. 40 Tahun 2007disebutkan:"(i) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (i) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandi luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Ketentuan Pasal 142 ayat 3 UU PT menyatakan:Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksibertindak selakulikuidator.

Bahkan kalaupun dalil Penggugatdianggap benar, quod non, maka ketentuan penetapaan gaji dantunjangan direksipun tidak selalu harus ditetapkan oleh RUPS namundapat ditetapkan oleh Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat(2) dan (8) UU PT yang masingmasing menyatakan:Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan KomisarisDalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud

Surat panggilan RUPS secara materil dan formil harus memenuhisyaratsyarat yaitu dibuat dan diterbitkan oleh Direksi dan dalamsurat panggilan RUPS tentang pemberhentian Likuidator harusdimuat secara jelas tentang agenda atau mata acara RUPS ;2. Surat panggilan RUPS harus dikirimkan kepada para pemegangsaham PT melalui surat tercatat atau panggilan di surat kabarharian selambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum RUPSdiselenggarakan;3.

Jika keputusan RUPS dibuat dalam bentuk Circular Resolution,maka seluruh pemegang saham PT harus menyetujui danmenandatanganinya, apabila keputusan RUPS ditandatangani olehpemegang saham di luar negeri maka harus memenuhi persyaratanotentifikasi dan apabila tidak dipenuhi maka Circular Resolution itutidak sah atau tidak mengikat ;Bahwa apabila Likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannyasebagaimana dalam pasal 149 ayat (1) UU No.40 tahun 2007, barudapat diberhentikan setelah Likuidator yang bersangkutan