Ditemukan 1051 data
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
TENTANG KEWENANGAN DARI PENGADILANa. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan yang menjadiobjek perkara dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 63 s/d No. 94 yang terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karosebanyak 32 (tiga puluh dua) eks, yang dimintakan oleh Penggugatdalam petitum gugatannya untuk dinyatakan cacat hukum/ tidak syah.b.
190 — 34
EKSEPSI MENGENAI GUGATAN NEBIS IN IDEMPENGGUGAT ~MENGAKUI DAN ~MENYATAKAN PERKARADENGAN OBYEK PERKARA DAN SUBYEK YANG SAMA PERNAHDIPUTUS OLEH PENGADILANa. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 7 angka (9) alinea terakhir..
40 — 24
Bahwa Selanjutnya atas dasar Putusan Pengadilana.
123 — 59
sebagaimaterurai dalam Surat Kesepakatan Jual Beli tertanggal 03 Agustus 2012 danKwitansi tertanggal 03 Agustus 2012 adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;15.Bahwa menurut hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hakbagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian yang diakibatkan olehPerbuatan Melawan Hukum tersebut (Vide : Pasal 18365 KUH Perdata), sehinggakarenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilana
YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H., M.M
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
96 — 54
Hal mana terbukti dari Putusan Pengadilana quo tidak memerintahkan PENGGUGAT diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numforadalah Keputusan yang tidak beralasan menurut hukum, dankarenanya Keputusan TERGUGAT a quo harus dinyatakan BATALatau TIDAK SAH;Bahwa, Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS olehTERGUGAT a quo, didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang telahberkekuatan hukum tetap dan Surat
PT.BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
Tergugat:
PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA
Turut Tergugat:
1.BUPATI TANAH BUMBU
2.GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
3.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
255 — 118
Gugatan menyalahi kewenangan absolute pengadilana.
96 — 55
Surat Kepala Babinkum TNI Markas Besar Tentara Nasional IndonesiaNomor : B/354/IV2016 Tanggal 29 Pebruari 2016 ;Yang pada pokoknya kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami belummelihat adanya respon dan tindakan apapun yang dilakukan olehKementerian Pertahanan RI terkait dengan pelaksanaan secara sukarelaterhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;Bahwa oleh karena itu kami kembali memohon perhatian, kebijaksanaandan tindak lanjut dari Kementerian Pertahanan RI atas putusan pengadilana quo ;Bahwa
Aida gantini
Tergugat:
Bupati karawang
Intervensi:
DEDE GUSNUL YAKIN
199 — 122
Kewenangan Pengadilana.
1.Jamin
2.Ruskanto Padmo Wijoyo
3.Sukarno
4.Sulistiyo Budi Ricahyono
5.Ngatino
6.Widji Lestari
7.Sarindi
8.Sumardi
9.Puji Lestari
10.Sadimin
11.Purwantari Wikamto Putri
12.Mukinem Al Samilah
13.Andreas Yosef Asa
14.Susanti/Sukarti
15.Didik Marjono
16.Nurhasan
17.Dony Haryanto
18.Yuwono Mulyo Hamdani
19.Joko Widodo
Tergugat:
1.Walikota Surakarta
2.Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta
560 — 1287
KOMPETENSI PENGADILANA. Kewenangan Absolut1. Bahwa gugatan yang diajukan ini adalah gugatan yangberdasarkan pada dalil dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa;tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,jo.
- Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
CESSIE MENURUT PUTUSAN PENGADILANA. Hasil PenelusuranDalam objek bahasan ini telah dikumpulkan sebanyak 40 putusan Mahkamah Agung.Analisis terhadap 40 putusan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.1. Menyusun seluruh objek bahasan dalam bentuk modul tabulasi sehingga dapatdiperoleh datadata yang akan dirinci dalam kesimpulan penelitian.
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kutipan pertimbangan Judex factie tersebutnyatanyata adalah salah dan keliru, karena jelasjelas dalamketerangannya dalam Putusan Pengadilana Negeri Palangka RayaNomor : 385/Pid.B/2009/PN.PL.R tanggal 01 September 2010 padahalaman 77 s/d 82 dan halaman 84 s/d 85, saksi Ir.
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
148 — 47
Hal mana terbukti dari Putusan Pengadilana quo tidak memerintahkan PENGGUGAT diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten MeraukeHalaman 20 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR13.14.15.adalah Keputusan yang tidak beralasan menurut hukum, dankarenanya Keputusan TERGUGAT a quo harus dinyatakan BATAL atauTIDAK SAH;Bahwa, Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS olehTERGUGAT a quo, didasarkan pada Putusan Pengadilan NegeriJayapura yang telah berkekuatan
225 — 164
Eksepsi Penggunaan Hukum Acara Pengadilana. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT yang pada pokoknyamengatakan proses peralihan eks tanah Pencadangan Transmigrasi Angkatan Daratdari institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) cq DirekturDirektorat Ajudan Jenderal TNI AD kepada PT.
50 — 21
Twgqkarenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindakmewakili kKepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah pula menyerahkanSurat Kuasa Khusus dari Tergugat Nomor: 10/SKK/IV/2021 tertanggal 6 April2021 yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Panitera Pengadilana AgamaTulang Bawang Tengah Nomor: 76/Kuasa/2021/PA.Twg tanggal 7 April 2021,maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhisyaratsyarat
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
455 — 324
Perkara No.445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Psta.1)a.2)a.3)Para PihakJaury Yacob (Penggugat)MelawanYanih (Tergugat)Obyek gugatanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013, yangmenyatakan perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanihadalah sah dan menetapkan anakanak Saudari Yanihmerupakan anak yang sah dari perkawinan adat antara JimmyJonathan dan Yanih.Putusan Pengadilana.3.1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November
JKT.dalam putusan Pengadilana quo yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensitersebut di atas, secara yuridis formil dan yuridis materil ternyata dan terbuktimenurut fakta hukum dan bukti hukum, bahwa sejak semula hingga sekarangINYANIH dan AnakAnak Luar Kawinnya, in casu PENGGUGAT JohannJonathan dan Aleksandr Jonathan in litis a quo, Sama sekaliTidak MempunyaiHak Dan Kepentingan Hukum serta hubungan hukum atau sama sekali TidakMempunyai Kualitas Hak dan Kepentingan serta Hubungan Hukum atau TidakMempunyai
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukan proposal permohonan untuk memperolehbantuan hibah kepada Bupati Kabupaten Pohuwatosebagaimana tersebut dalam surat Sekretaris KPU KabupatenPohuwato Nomor: 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati KabupatenPohuwato, yang dilampiri dengan Program/RencanaPenggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganioleh Terdakwa dan Terdakwa II;"Bahwa dalam struktur pertimbangan yang dibuat dalam Putusan Pengadilana
PT JAYA INDO PROPERTY, diwakili oleh STEVANUS SANJAYA EDY WIDJAJA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
380 — 280
KEWENANGAN PENGADILANA. 1. Bahwa atas terbitnya Surat Tergugat Nomor: 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT. Jaya Indo Property tersebut sebagai objek gugatantelah memenuhi ketentuan Hukum untuk dapat digugatsebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang Undang No.51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasansebagai berikut:a.
125 — 42
Fotocopy .......3 Fotocopy Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh Tengku Chairiahtertanggal 28 Januari 1977 yang dibuat di IstanaMaimoon ..........ecceececeeeeeeeeeeee (Bukti P3) ;4 Fotocopy Salinan Penetapan No. 236 / PEN / 1990 / 1990 /PA.MDN, yang ditetapkan pada tanggal 12 April 1990 oleh PengadilanA@aTh MGO a0 scsssssassnacancacacsca.cace ca carannravannonnnemansanas (Bukti P4) ;Fotocopy Surat Pengambilan Berkas No. 1997/2001271/VI/2011tertanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan
235 — 319
Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KptsII/2001 tanggal15 Maret 2001 yang dimintakan pembatalan oleh Penggugat ke Pengadilana quomerupakan keputusan Tata Usaha Negara karena merupakanpenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat tata Usaha Negara dalamhal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat 1), yang bersifat:1) Konkret, dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/Kpts11/2001 tanggal 15 Maret 2001 memberikan hak kepada PT.
149 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Pokok Perkara1.Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja diperusahaan Tergugat berlokasi di Jalan Raya Klari Nomor 45 KarawangJawa Barat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan IndustrialBandung pada Pengadilan Negeri Bandung, oleh karenanya Pengadilana quo berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;Bahwa selain itu Para Penggugat juga merupakan Anggota danPengurus Serikat Pekerja PT Royal Standard yang tergabung dalamwadah Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan