SISWO SUJANTO, DEA,keterlambatan yang ditoleransi untuk sebuah kontrak, seharusnya, dihitung atasdasar durasi kontrak. Bukan selalu lima puluh hari tanoa memperhatikan durasikontrak.IDengan memperhatikan hal tersebut di satu sisi, dan besaran denda yangdikenakan oleh Pemerintah, yaitu 1/000 per hari, Kemudian diperoleh angkayang kemudian dijadikan acuan bahwa denda keterlambatan maksimal 5 %dari nilai kontrak.

SEWO SUJANTO, DEA,bilamana ternyata rekanan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannyasecara layak sesuai dengan halhal yang telah disepakati sebagaimanaHalaman 4147 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PNtertuang dalam kesepakatan akan menghilangkan kewajiban pemerintah untukmelakukan pembayaran terhadap tagihan yang dilakukan, bila demikian halnya,maka pengeluaran tersebut tidak dapat dibenarkan, artinya bahwa pengeluaranuntuk pembayaran tagihan tersebut tidak seharusnya dilakukan

SSWO SUJANTO, DEA,Halaman 7070 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PNketerlambatan yang ditoleransi untuk sebuah kontrak, seharusnya, dihitung atasdasar durasi kontrak. Bukan selalu lima puluh hari tanoa memperhatikan durasikontrak.(IDengan memperhatikan hal tersebut di satu sisi, dan besaran denda yangdikenakan oleh Pemerintah, yaitu 1/000 per hari, kemudian diperoleh angkayang kemudian dijadikan acuan bahwa denda keterlambatan maksimal 5 % darinilai kontrak.

SEWO SUJANTO, DEA,bilamana ternyata rekanan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannyasecara layak sesuai dengan halhal yang telah disepakati sebagaimanatertuang dalam kesepakatan akan menghilangkan kewajiban pemerintah untukmelakukan pembayaran terhadap tagihan yang dilakukan, bila demikian halnya,maka pengeluaran tersebut tidak dapat dibenarkan, artinya bahwa pengeluaranuntuk pembayaran tagihan tersebut tidak seharusnya dilakukan olehpemerintah, sehingga dengan mengacu pada jawaban sebelumnya

SSWO SUJANTO, DEA (Ahli);Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semuahak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatubaik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakanfungsi (pemerintahan) negara.

Siswo Sujanto, DEA;Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimanatertuang dalam bukti T.5 halaman 3 dan keterangan SaksiAhliInformation Technologie (IT) Ir.

Siswo Sujanto, DEA; Bahwa pada prinsipnya setiap pengeluaran Negara harus di dasarkan padakurangnya sejumlah uang yang dikeluarkan tersebut.

Penggugat1.Herliani Sidarta2.Agus Sutjiadi,3.Cindy Woelandari,4.Neni Vironica Saputri,5.Eddy Soerjanto6.Yulia Kristiani Teng,7.Adi Sucipto Sujanto8.Liana Tjiaman9.Leo Aryanto10.Dra. Sani Sumawi Suwanta,11.Akut Lusanto12.Jeny Susilowati Halim13.Santy Indriati Kumala14.Hendry,15.Liana Tedja16.Djeimy Kusnawan17.Fready Cahya,18.Fiska Aprilia Wijaya19.Christine Tjahya,20.Terry Wibisono21.Lie Ai Ling22.Mellisa Lumanto23.. Yahya Ardhiyan Atmodjo24.Willy Halim25.Drg.

Mimi Setio39.Selfilawati Tanuwidjaya40.Liana Setiadi,41.Christin Sunarijo,42.Antonius Sunarijo43.Linda Novarina,44.Clarisa Joceline Wuwungan,45.Mila Puspawati,46.Iksan Hadiwijaya47.Yuri Liustanto48.Hana Kristanti Martana,49.Gouw Thay Kwie50.Lina51.Jap Njun Jin52.Gani Sujanto53.Yufendi,54.Sumiaty Effendi,55.Oey Shan Shan56.Lim Sin Bin,57.Tjiong Fung Sin,58.Andy Liem59.Henny Suryadi60.Susan Lie61.Handi Harsono62.Tan Lanita,63.Muliadi Sutopo64.Tio Pricilia Cahyadi,65.Daniel

CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES ;TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT KONPENSI) danTERGUGAT Il REKONPENSI (PENGGUGAT II KONPENSI)menganggap perbuatan Almarhum LIM TJI BIN @ SUJANTO SALIM(incasu TERGUGAT Ill REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI) yangtelah menyewakan tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksudkansebagai obyek sewa termaksud kepada TERGUGAT V REKONPENSI(TERGUGAT III KONPENSI) telah dilakukan dengan tanpa alas hak danatau tidak mempunyai kapasitas serta kKewenangan hukum ;Diketahui bahwa sejak bulan Juli

(Sesuai dengan Aslinya);hal 82 dari 110 hal putusan No. 224/Pdt.G/2018/P N Jkt.Utr.BUKTI PI & PII3BUKTI PI & PII4BUKTI PI & PII5BUKTI PI & PII6BUKTI PI & PII7BUKTI PI& PII8BUKTI PI & PII9BUKTI PI & PIl10: Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 501 atas namaLIM TJI BIN alias Sujanto Salim tertanggal 17Desember 1991.: Fotocopy Akta Pelepasan Hak Nomor 13 tertanggal 3Mei 1993 yang diperbuat oleh DARSONO PS, SH.

Djoeana Koesoemahardja kepada DewanGubernur BI Februari 2006 (tanpa tanggal) yang pada prinsipnyamenyatakan bahwa Bapak Andi Faisal (in casu Penggugat) pernahmenjabat sebagai Kepala Pengawas Intern BI, dengan sebutan OnderDirecteur/Direktur Muda, menggantikan tenaga Belanda yang tidak lagimenjabat (bukti P12) ; Adanya surat keterangan Bapak Ronnie Sujanto, tanggal 20 April 2006yang menyatakan bahwa Sdr.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2004, Nufus mengirimkan surat kepada TirtoSoeseno, Sujanto, Anton Wijaya, Nucke Indrawan dan MusabMochammad perihal pengajuan anggaran biayva perjalanan pejabat KPUke India. Dalam surat tersebut diketahui bahwa biava perjalanan pejabatKPUke India ditanggung bersama oleh Terlapor I, Terlapor VII, TerlaporVIII dan Terlapor IX. Sedangkan biava uang saku menjadi tanggunganYulinda Juniarty.

MasINo.87/AK/KMK/III/2005, tertanggal 30 Maret 2005.55 A55 Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang tentangIperpanjangan pemeriksaan lanjutan perkara No.08/KPPUL/2004 .56 A56 Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penugasan anggotaIKomisi sebagai majelis komisi dalam perpanjangan pemeriksaan lanjutan perkaraINo.08/KPPUL/2004 No.52/KEP/KPPU/IV/2005 tertanggal 06 April 2005.S7 AS7Surat Tugas No. 16/SET/DE/ST/IV/2005 tertaneeal 06 April 200558 As5g Surat Panggilan kepada Sujanto

Mustika Indra MasINo.144/AK/KMK/V/2005, tertanggal 16 Mei 2005.16 A76 Penetapan KPPU tentang penyesuaian jangka waktu penanganan perkaralINo.20/PEN/KPPU/VI/2005, tertanggal 15 Juni 2005.TF B (MemorandumResume laporan tentang Pengaduan Tinta Pemilu Legislatif 2004di KPU tertanggal 03 Nopember 2004.78 B2 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Budiharji Hardjowiyono, M sc tertanggal06 desember 2004.79 B3 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Sujanto ( Dirut PT.

13.SUYANTO alias SUJANTO dh, THIO DJOEN JANG,

SISWO SUJANTO,DEA, keterlambatan yang ditoleransi untuk sebuah kontrak, seharusnya,yangtimbulakibatketerlambatandalamHalaman 29 dari 106 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2018/PT AMB dihitung atas dasar durasi kontrak.

SISWO SUJANTO, DEA,bilamana ternyata rekanan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannyasecara layak sesuai dengan halhal yang telah disepakati sebagaimanatertuang dalam kesepakatan akan menghilangkan kewajiban pemerintahuntuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang dilakukan, bila demikianhalnya, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dibenarkan, artinya bahwapengeluaran untuk pembayaran tagihan tersebut tidak seharusnyadilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan mengacu pada jawabansebelumnya

Pembanding/Penggugat I : BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO
Terbanding/Tergugat I : Sdr. Drs. Muchdan Bakrie
Terbanding/Tergugat II : KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
Turut Terbanding/Penggugat II : CLEMENTINE SRI SWASTI
Turut Terbanding/Penggugat III : DEWI YUSMINA
Turut Terbanding/Penggugat IV : Dra.

BETSY SUJANTO, bertempat tinggal di Komplek Deplu, RT. 002/RW.003, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov.DKI Jakarta Dan TONY HARTONO, bertempat tinggal di Komplek Deplu,RT. 002/RW. 003, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota JakartaSelatan, Prov. DKI Jakarta, sebagai Pembanding semula PenggugatI;2. CLEMENTINE SRI SWASTI, bertempat tinggal di JI. H. Ami No. 44 RT.004/RW. 007, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,Prov.

Sultan Agung No. 36 SidoarjoADI SUJANTO, S.H.Jaksa Pengacara NegaraJI. Sultan Agung No. 36 SidoarjoSITI QOMARIYAH, S.H.Jaksa Pengacara NegaraJI. Sultan Agung No. 36 SidoarjoRINA WIDYASTUTI, S.H.Jaksa Pengacara NegaraJI.

Drs.SISWO SUJANTO, DEA, dibawah sumpah pada pokoknyaHal. 98 dari 226 hal Putusan No. : 24/Pid.SusTPK/2019/PN. Jkt.

SISWO SUJANTO, DEA yangdiajukan oleh Penuntut Umum di persidangan perkara ini memberikan pendapatbahwa pada prinsipnya asset negara bisa diperoleh dengan cara dibeli ataudiperoleh atas beban APBN atau bisa berasal dari perolehan yang sahsehubungan dengan pelaksanaan kewenangan/kekuasaan pemerintah yangmeliputi asset yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, assetyang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, asset yangdiperolen berdasarkan ketentuan perundangundangan dan

SISWO SUJANTO, DEAberpendapat bahwa dalam hukum keuangan negara dikenal dua prinsip utamaterkait penerimaan negara yaitu prinsip bruto dan prinsip nonafektasi. Dalamprinsip bruto pada pokoknya menyatakan semua Jjenis penerimaan negara harusdisetorkan sepenuhnya ke kas negara, sehingga dilarang dengan alasan apapun untuk mengurangkan/atau membebankan pengeluaran dalam bentuk apapun terhadap penerimaan negara dengan menyetorkan penerimaan tersebutsecara netto.

SISWO SUJANTO, DEA yang pada pokoknya asset negara bisadiperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dan hasil sitaan yang dikuasai oleh negara adalah merupakanasset negara.Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, maka notapembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukupberalasan hukum, sehingga haruslah ditolak.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal55 Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana di bawah

Dari saksi Edy Sujanto Amin Tohir als Sujanto ( Marketing PT.

legalisir print out rekening koran Bank Mandiri No.rek:118005657258, atas nama PT Kurnia Abadi Selaras, tentang bukti adanya transferdana pembayaran Alkes PT Dinar Raya MegahTahap II dan Tahap III (pelunasan)dari PT Dinar sebesar Rp.90.420.000,00 pada tanggal 11 Januari 2012.g. 1 (satu) lembar surat jalan PT kurnia Abadi Selaras No: 0559/BX/2011/RS/T,tanggal 17 Oktober 2011,tentang pengiriman alkes USG Aquila pro mer EsaoeteEurope BV, yang diterima oleh Sdr.ASWI tanggal 18 Oktober 2011;Dari saksi Edy Sujanto

Amin Tohir als Sujanto ( Marketing PT.

legalisir print out rekening koran Bank Mandiri No.rek:118005657258, atas nama PT Kurnia Abadi Selaras, tentang bukti adanya transferdana pembayaran Alkes PT Dinar Raya MegahTahap II dan Tahap III (pelunasan)dari PT Dinar sebesar Rp.90.420.000,00 pada tanggal 11 Januari 2012.1 (satu) lembar surat jalan PT kurnia Abadi Selaras No: 0559/BX/2011/RS/T,tanggal 17 Oktober 2011,tentang pengiriman alkes USG Aquila pro mer EsaoeteEurope BV, yang diterima oleh Sdr.ASWI tanggal 18 Oktober 2011;Dari saksi Edy Sujanto

Sujanto Prawoto , Bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Perum NabatiYasa No. 23, RT. 022 RW 006 Kel. Balowerti Kec, Kota, Kota KediriPropinsi Jawa Timur. Sebagai Tergugat ;22. Ny Hadiyati , Bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Perum NabatiYasaNo. 24, RT. 022 RW 006 Kel. Balowerti Kec, Kota, Kota Kediri PropinsiJawa Timur. Sebagai Tergugat ;23.Ny Elisabeth Indah Aprilia Irwanti , Bertempat tinggal di JalanHasanudin Perum NabatiYasa No. 26, RT. 022 RW 006 Kel.

SISWO SUJANTO, DEA :Memberikan keterangannya yang pada pokoknya :Bahwa ahli kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga denganterdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapatupah/gaji dari terdakwa ;Bahwa ahli pernah diperiksa dalam perkara tindak pidanakorupsi yang diduga dilakukan oleh terdakwa berkaitan denganpekerjaan pengadaan dan pemasangan lift di GKN Semarang TahunAnggaran 2008 ;86Bahwa Ahli pernah diperiksa dalam perkara tindak pidanakorupsi yang diduga dilakukan oleh terdakwa

SIGSWO SUJANTO, DEA, terdakwaDrs. SYAFRIN, MM Bin NURDIN membenarkannya.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk menguatkanpembelaannya telah mengajukan barang bukti berupa :1.Foto copy dari foto copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :217/KM.1/UP.11/2007, Tentang Penunjukan / pengangkatan KepalaRumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang ;.

TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap unsur ini padahalaman 160 yang pada pokoknya menyatakan:... erdakwa SUBASAR, S.Sos, selaku Pembantu Kuasa Pengguna Anggaranatau Pelaksana Kegiatan tidak membuat spesifikasi teknis barang yangdibutuhkan atau yang dilelang, dalam menetapkan dan mengesahkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) tidak ada pengawasan dan koreksi, Terdakwa Subasar,S.Sos, hanya menyerahkan daftar rincian alat kesehatan berupa 131 itemkepada Panitia Pengadaan selanjutnya saksi SUJANTO

Dari saksi Edy Sujanto Amin Tohir als Sujanto ( Marketing PT.

legalisir print out rekening koran BankMandiri No.rek: 118005657258, atas nama PT Kurnia AbadiSelaras, tentang bukti adanya transfer dana pembayaran Alkes PTDinar Raya MegahTahap II dan Tahap III (pelunasan) dari PT Dinarsebesar Rp.90.420.000,00 pada tanggal 11 Januari 2012.1 (satu) lembar surat jalan PT kurnia Abadi Selaras No: 0559/BX/2011/RS/T, tanggal 17 Oktober 2011,tentang pengiriman alkesUSG Aquila pro mer Esaoete Europe BV,yang diterima olehSdr.ASWI tanggal 18 Oktober 2011;Dari saksi Edy Sujanto

Amin Tohir als Sujanto ( Marketing PT.

SISWO SUJANTO, DEA dibacakan ;e Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa. ;Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan ahli dalam BAPadalah benar adanya. ; Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang keuangan Negara.

SSSWO SUJANTO, DEA tersebut terdakwa menyatakan tidaktahu dan akan menanggapi dalam kesimpulan. ; 1. saksi a de charge ahli DR. KETUT SENDRA, Spd.SH.MM.MH.AATJ.QIP.CLU.

SISWO SUJANTO,DEA, di persidangan menerangkan bahwa penerimaan negara yang bersumberdari sumbangan masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam DIPA adalahmerupakan keuangan negara, pembelanjaannya harus mengikuti pola yang ada,uang negara tidak boleh dipindahkan ke dalam rekening pribadi seseorang, harusdipertanggungjawabkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan penyerahanuang negara oleh pejabat pusat kepada pejabat daerah merupakan suatu bentukpemindahan tanggungjawab, sehingga yang harus

SISWO SUJANTO,DEA, yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan menerangkan bahwapenerimaan negara yang dimasukkan ke dalan DIPA adalah merupakan keuangannegara ;Menimbang, bahwa demikian pula ahli bidang keuangan negara, Drs.SYACHRIL MACHMUD, M.

riburupiah);Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 05 JUNI 2015 dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Susunan MajelisKADIM, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DJOKO SOETATMO, SH dan RM.FADJARISMAN, SH dan masingmasing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16JUNI 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERMIN NINGSIHSH.MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ADI SUJANTO