Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tandin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — DEDY HERYANA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keabsahan penerbitan objek sengketa in casu oleh TermohonKasasi dahulu Pembanding/Tergugat, baik dari segi prosedur maupunsubstansinya yang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimanadimaksud menurut Ketentuan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Kepala BadanPertanahan RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebabkan cacat hukumadministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain: huruf Etumpang tindin
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Pkp
Tanggal 3 April 2014 — MIRADA FIRMANSYAH ; Melawan 1. CHANDRA KURNIAWAN ; 2. MONALISA
97 — 34
  • bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh Tergugat dan sdr kandungPenggugat lainnya atas dilaporkannya Penggugat ke polisi ini tidaksemestinya dilakukan, karena saksi tahu hubungan Penggugat denganpara Tergugat dan sdr kandung yang lain sebelumnya sangat harmonis,dan juga surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat ;bahwa surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat karenapada saat itu tanah warisan yang akan dijual tersebut sedang dalamkeadaan bermasalah dan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/Pdt/2017
Tanggal 17 April 2017 — 1. BUDIARTO CHANDRA dan 2. SOETRIMO lawan H. IBRAMSYAH, Bs.C Bin H. DJOHANSYAH, DKK dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan Penggugat semakin kabur atas objek sengketa, karenaPenggugat tidak mengetahui bagaimana perolehan atas tanah yangdijadikan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Tergugat Ill dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danTergugat Il, apabila keduanya berindikasi terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-01-2021
Putusan PT MANADO Nomor 16/PDT/2019/PT MND
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : EVI LIMUAT
Terbanding/Tergugat I : SULCE DONGGA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMAD SANUSI LACAKA
Terbanding/Turut Tergugat I : GIEDON LOUIS JOAN TENGKER
Terbanding/Turut Tergugat II : VINCE CIUNA
Terbanding/Turut Tergugat III : NASRUN KOTO, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat IV : FRANGKY LINDO
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BITUNG
108 — 60
  • dipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkaramaka dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tuntutan provisitersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan provisitersebut telah mencakup pokok perkara karena soal keberadaan SHM No.384/Girian Bawah atas nama FRANKY LINDO, dan soal letak dan batasbatasobjek eksekusi (pondasi dan bangunan pagar) yang tumpang tindin
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 18-09-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Sgm
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
AR. Sinae Bin Dupa
Tergugat:
1.Dg. Awing
2.Dg. Ronrong
3.Basri
4.Jumadi Rahman
5.Iskandar, S.Pd., M.Pd
6.Syahrir
7.Rahmawati
8.Aktis
Turut Tergugat:
1.Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa
55 — 10
  • perkara;Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat,ternyata bahwaberkaitan erat dengan materi pokok perkaranya atau berkaitanHalaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Padt.G/2018/PN Sgmerat dengan Status hukum atas Kepemilikan obyek sengketa dalam perkara iniyang berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatas obyeksengketa sehingga sangatlah berkelebihan kalau tuntutan tersebutdipertimbangkan terlebih dahulu dalam tingkat Provisi, karena akan terjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123 K/Pdt/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — HOWARD KANDIAWAN VS PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA
108 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan izin yang tumpangtindih;Bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi, terbukti lahan budidayaperkebunan kelapa sawit yang izinnya samasama telah dikeluarkan/diterbitkansecara sah dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, dimana kepadaPenggugat Rekonvensi diterbitkan pada tahun 2006 dan kepada PenggugatKonvensi diterbitkan pada tahun 2007 terhadap lahan seluas 2.349 Ha yangtumpang tindih yang berdasarkan keterangan saksi ahli (Supaat, SH),menyatakan bahwa apabila dalam izin lahan terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 09-02-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 49/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 14 April 2021 — Pembanding/Penggugat : SAHARIA Diwakili Oleh : ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat : KAWIN Alias AMBE BAKARI
68 — 36
  • Bahwa dari seluruh keterangan dan kesaksian 3 saksi PenggugatPembanding tidak satupun keterangannya yang bertentangan ataupun yangtumpang tindin baik terhadap keterangannya sendiri maupun terhadapketerangan dan kesaksian saksi yang lain , sehingga dengan demikiansangat pantas dan patuh jika keterangan dan kesaksiannya dijadikansebagai bukti petunjuk untuk mengungkap kebenaran dan faktafakta hukumSiapa sesungguhnya sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketaHalaman.21 dari 31 Putusan Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 11-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — I. PT. PERTIWI LESTARI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG VS DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN RI (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT;
81 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat secara gegabah atau tidak cermat,oleh karena adanya kesalahan tumpang tindin atas objek tanah telahmemasukkan bidang tanah milik Penggugat seluas: 80 hektar kedalamareal tanah sertipikat HGB Nomor 5/Margamulya, Gambar PetaSituasi/Surat Ukur Nomor 27.03.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas:3,264,125 m? padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan hakkepemilikan tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapunjuga;Asas Tertib Penyelenggaraan Administrasi Negara.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 23-04-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
JOHAN SUGIARTO
Tergugat:
1.AHMAD ANTAL
2.AZHAR KADRI
3.H. HAMDANI HAMID
4.H. MASDARI
70 — 14
  • JOHAN SUGIARTO/Penggugat belumditerbitkan karena adanya surat keberatan dari Tergugat II dan Tergugat III,tanggal 09 September 2014 kepada Badan Pertanahan Nasional Samarindadengan alasan tumpang tindin dengan kepemilikan Tergugat II dan TergugatIII;8.
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 05-06-2013 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2013 —
68 — 18
  • ;Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat demi kepastian hukum dan agartidak terjadi tumpang tindin dalam putusan pengadilan, maka Tergugat mohon agar MajelisHakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidakidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prinsip ne bis in idem;.KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :10.Bahwa, dalam perkara nomor 649/PdtG/2012/PN.Sby, disebutkan bahwa Penggugatadalah PT
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 12-01-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
1.FIRMAN
2.ERMON
Tergugat:
1.AGUS WIJAYANTO
2.RUSDI
81 — 24
  • Hakim ini juga diperkuat denganlogika hukum yang mana Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanahmilik Para Tergugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 05446 (VideBukti Surat T1) yang dikeluarkan pada Tahun 2016 yang mana Sertifikat HakMilik tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor1948/SKGR/I/2016 (Vide Bukti Surat T12), maka dapat dipastikan KelurahanUkui telah memastikan lokasi tanah yang diurus kepemilikan Sertifikat HakMilik oleh Para Tergugat sedang tidak tumpang tindin
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 05-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/G/2016/PHI.SBY
Tanggal 5 September 2016 — ALIF HIDAYAT, DKK MELAWAN PT.JAWA MEDIA KOMPUTAMA
42 — 14
  • No. 105/G/2016/PHI.Sby17Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, jenisjenisputusonl;06.Bahwa dari pengertian tersebut, yang dikaitkan dengan surat gugatanPenggugat dapat dibuktikan petitum yang dimohonkan oleh Penggugatadalah tumpang tindin dan tidak jelas, karena disatu sisi hanyadimohonkan untuk dinyatakan, tapi disatu sisi yang lain menuntut adanyasatu prestasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-10-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — H. EFFENDI, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, dkk
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin (OVER LAPPING) dariSertipikat tersebut diatas, maka kami Kantor Pertanahan KabupatenPandeglang tidak dapat menerbitkan peta bidang yang dimohon olehPemohon;Berdasarkan halhal tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepadayang terhormat Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat danmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya Penggugat tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1,2mengajukan eksepsi pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — RONNY WIJAYA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II., II. THE BUDI KURNIAWAN;
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pejabat Notaris dalambentuk Perjanjian Ikatan Jual Beli, in casu Perjanjian Ikatan Jual BeliNomor 1 tanggal 17 Januari 2009 (Bukti P4) adalah sah, sehingga secarahukum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memilikikepentingan secara langsung terhadap objek tanah tambak sesuaiSertifikat Hak Milik Nomor 17/Kelurahan Gununganyar Tambak (Bukti P2)serta berhak untuk mempertahankannya, termasuk mengajukan gugatanpembatalan terhadap Objek Sengketa karena Objek Sengketa nyatanyataterbukti tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 14-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2013
Tanggal 14 Juni 2013 — ABU HASAN, S.E vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, DKK
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa akibat penerbitan tersebut, berdasarkan datadatafisik jelas sekali bahwa lokasi tanah Pemohon Kasasi salingtumpang tindin dengan sertipikat yang menjadi objeksengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi dahuluTerbanding/Tergugat;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-08-2008 — Upload : 06-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713K/PIDSUS/2008
Tanggal 28 Agustus 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PACITAN ; DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF ; H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, dkk.
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMADSUNHAJI, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dandibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehinggapenerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) dan setelan uangtersebut digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan buktibuktipendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mataanggaran ini Terdakwa 3. DRS.
    ANARSUPRIYANTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paketdan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini,sehingga penerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) apalagisetelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan buktibukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada posmata anggaran ini Terdakwa 5.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 19-03-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 19/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 17 September 2015 — UMAR MANGILE sebagai Penggugat; Melawan : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG sebagai Tergugat; 2. HJ. KANONG Binti H. SANRANG sebagai Tergugat II Intervensi;
87 — 30
  • SANRANG, baik letak, luas, maupun batasbatas, serta cirriciri lainnya,sehingga kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah pasti tidakTUMPaNg TINDIN =======a 2a en eteBahwa dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dengan mendalilkanadanya perubahan batas atas Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 121/DesaBila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal04041981, padahal tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik(SHM) yang menjadi obyek sengketa tidak pernah berubah batasbatasnya
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pbu
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Muhammad Andriansyah,SH.
Tergugat:
1.BAMBANG PAMUNGKAS
2.SOEYATNO
Turut Tergugat:
Kepala Desa Pasir Panjang
460 — 141
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pulamengantisipasi permasalahan yang akan muncul selanjutnya, yaitubilamana benar telah terjadi tumpang tindin kepemilikan, maka perludiputuskan apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi(dalam kapasitas selaku pemegang hak yang usia perolehan haknyalebin muda dibanding usia perolehan hak Tergugat ilKonvensi/Penggugat Rekonvensi) memang memiliki hak atastanah/lahan obyek sengketa tersebut?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/Pdt/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — YAYASAN BERKALA WIDYA HUSADA (BWH), Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada (Akper BWH) VS WADHWANI HARKISHIN LACHMAN
80 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa haruslah dibatalkan pertimbangan hukum Judex Factisehubungan dengan Bukti Surat T14 s/d T17 yang diajukan PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat (paragraf 2 halaman 45 Putusan TingkatPertama) yang dikutipkan berikut ini:Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T18 sampai dengan T35 dan T37 adalah merupakan biaya pengeluaran renovasi gedung Akper berkalaWidya Husada dari tanggal 9 Mei 2008 sampai dengan 7 November2012, setelah dirinci sebesar Rp291.130.000,00 ternyata banyak terjadioverlap atau tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
Ny Luciana Wibowo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
66 — 33
  • Cipaku Indah (Penggugat) akanmembangun benteng Sekolah Kuntum Cemerlang pada bulan April2009, pihak Cipaku Indah melalui sekolan Kuntum Cemerlang (jugakepunyaan dari Penggugat) meminta ijin kepada warga setempat yangberbatasan dengan tanah Cipaku Indah, yang intinya memberitahukanakan dilakukan pembangunan benteng, vide Surat PemberitahuanPembangunan Benteng SKC No. 074/SD/KC/2009, tanggal 27 April2009:Bahwa dengan adanya surat sebagaimana dimaksud poin 19 diatas,membuktikan bahwa tidak ada tumpang tindin