Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-03-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
SUYADI
13492
  • Spesifikasi Tekhnis (terlampir)4.
    F1 Perkasa Nilai dengan penawaran Rp. 5.968.000.000, dinyatakansebagai pemenanag, dengan alas an: Syarat administrasi terpenuhi;Syarat tekhnis terpenuhi; Nilai penawaran terendah; Syarat kualifikasiterpenuhi; Pembuktian kualifikasi terpenuhi2. PT. Mitra Kawan Setia dengan penawaran Rp.5.969.600.000, (gugur)3. PT. Adi Luhung Serana dengan penawaran Rp.5.970.400.000(gugur)4.
    Terkait dengan spesifikasi tekhnis sejauh yangsaya tahu sudah sesuai, namun secara keseluruhan belum dapat sayasimpulkan karena pekerjaan belum selesai.Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pembayaran pekerjaan termin dengan progress pekerjaan sebesar 55,64% yaitu sesuai dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransferlangsung ke Rek.
    (enam miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuhbelas ribu rupiah), karena dana DAK maka harus dipergunakan seluruhnyauntuk pembiyaan fisik.Bahwa Saksi menyiapkan TOR (Term Of Reference) yang Saksi susunbersama PPK dengan mengacu pada Petunjuk Tekhnis Penggunaan DanaAlokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 Nomor:36/PERMENKP/2013 tanggal 18 Desember 2013.
    Terkait dengan spesifikasi tekhnis sejauh yang saya tahusudah sesuai, namun secara keseluruhan belum dapat saya simpulkan karenapekerjaan belum selesai.Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pembayaran pekerjaan termin dengan progress pekerjaan sebesar 55,64% yaitu sesuai dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransferlangsung ke Rek.
Putus : 11-09-2013 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1484 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 September 2013 — DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE
122161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Energi Managemen Indonesia(Persero); 4 (empat) buku ;Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan PanasBumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Volume2 Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsursium PT.Bakrie PowerPT.
    Energi Managemen Indonesia(Persero); 1 (Satu) buku ;Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan PanasBumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Volume2 Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsursium PT.Bakrie PowerPT.
Register : 12-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Ptk
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
KRISNA DEWITA, SH
Terdakwa:
ANDI M SAPUTRA BIN ARJA
3920
  • Manager Tekhnis Balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Pontianak. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan BNNDi jalan MT.
Putus : 17-12-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/MIL/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — BAMBANG SUKIRMAN
4138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Manajer Tekhnis Sie Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping)atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan Negatifmengandung Amphetamine () telah dijadikan sebagai alat bukti yangmenunjukkan adanya tindak pidana dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali.Hal. 9 dari18 halaman Putusan Nomor 21 PK/MIL/2015Bertitik tolak dari surat bukti hasil pemeriksaan Laboratorium KesehatanDaerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Doping dan KesehatanMasyarakat tanggal 29 Maret 2011, karena
    (Manajer Tekhnis Sie Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping)atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan Negatifmengandung Amphetamine () telah dijadikan sebagai alat bukti yangHal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 21 PK/MIL/2015menunjukkan adanya tindak pidana dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali.Bahwa suatu bukti lagi telah terjadi pula kekeliruan Judex Facti yangmenyatakan bahwa hasil pemeriksaan golongan Amphetamine () berpendapatbahwa justru semakin memperkuat keyakinan
Putus : 26-08-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — PT. MULTI GUNA COAL VS BUPATI BARITO UTARA ; PT. MEGA MULTI ENERGI
6245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Multi Guna Coal tidak menyampaikanbukti setor, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturanpertambangan yang merupakan kewajiban pemegang lain;Bahwajika dilihat dari urutan tanggaltanggal peringatan dimaksud,ternyata, Pengugat selalu datang dan berkomunikasi ke instansi dinastekhnis dan Tergugat, karena pada tanggal 19 Februari 2008 Penggugatmenyampaikan Rencana Kerja kepada dinas tekhnis, kemudian dinastekhnis mengeluarkan surat dukungannya tanggal 25 Februari 2008 No.209/TAMPERINDAG/B, oleh karena
    Rizki Tambang Semesta ;Karena : judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pada tanggal 19 Februari 2008 Pemohon Kasasi semulaPenggugat dahulu Pembanding menyampaikan SuratRencana Kerja kepada dinas tekhnis, Dinas PertambanganPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara ; Pada tanggal 25 Februari 2008, dinas tekhnis, menjawabsurat Pemohon Kasasi semula Penggugat dahuluPembanding tanggal 19 Februari 2008, denganmengeluarkan surat Dinas Pertambangan PerindusitrianHal. 77 dari 129 hal
    Multi Guna Coal ; Pada tanggal 19 April 2008 masih berkomunikasi denganDinas Tekhnis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustriandan Perdagangan, Kabupaten Barito Utara yangdibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P 24) atasditerimanya surat dari PT.
    MULTI GUNA COAL ; sebagaiberikut : Pada tanggal 19 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugatdahulu Pembanding membuat Laporan kepada Dinas Tekhnis yaituDinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, KabupatenBarito Utara yang dibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P 24)atas diterimanya surat dari PT.
    Rizki TambangSemesta;Karena : Pada tanggal 19 Februari 2008 Pemohon Kasasi semulaPenggugat dahulu Pembanding menyampaikan Surat RencanaKerja kepada dinas tekhnis, Dinas PertambanganPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara ; Pada tanggal 25 Februari 2008, dinas tekhnis, menjawab suratPemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembandingtanggal 19 Februari 2008, dengan mengeluarkan surat DinasPertambangan Perindustrian dan Perdagangan KabupatenBarito Utara, No. 209/TAMPERINDAG/&8, perihal :
Register : 07-09-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 20 Januari 2017 — Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal
10139
  • FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMALsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautandan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015 bersamasama dengan NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL (didakwa dalamberkas perkara terpisah
    ,M.SYAMSUL HIDAYAT, dan USWANTO selaku panitia pemeriksabarang.Bahwa benih ikan tersebut diantarkan terdakwa langsung ke kelompokpenerima karena terdakwa mengetahui kolam penampungan milikCV.HITAM PUTIH tidak layak untuk menampung benih ikan, seharusnyaberdasarkan spesifikasi tekhnis pengadaan benih ikan yang ditetapkanoleh Ir.
    FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMALsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pengeluaran Pembatu APBD Tahun Anggaran 2015 bersamasama dengan NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL (didakwa dalamberkas perkara terpisah
    FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMALsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015 bersamasama dengan NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL (didakwa dalamberkas perkara terpisah
    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD/2015 tanggal 15Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatandan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan danHalaman 34 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 maka terdakwa telahditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pekerjaanpengadaan benih ikan TA. 2015.Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat
Register : 16-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 319/Pdt.P/2017/PA.LLG
Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
338
  • dapat dijatuhkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 319/Pdt.P/2017/PA.LLGMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama
    administrasi dan tekhnis peradilan agama buku Il edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006
Putus : 16-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN CURUP Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Crp
Tanggal 16 Desember 2015 — BENI Alias BEN Bin SOPIAN
6934
  • ., M.Kes Nip.19640615199403 2 001 selaku Manajer Tekhnis Pengujian Produk, Terapetik,Narkotika, Obtrad,Kosmetika dan Produk Komplemen, sebanyak 0,05 gramnarkotika golongan jenis bukan tanaman didapat hasil sebagaiberikut : Pemeriksaan :Bentuk : kristalWarna : putih / beningBau : Tidak berbauUji yang dilakukan :Uji Identifikasi : Hasil POSITIF (+) METAMFETAMINKesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) METAMFETAMIN Termasuk NarkotikaGolongan Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.Perbuatan terdakwa diatur
    polisi mengetahui kalau sabu sabu tersebutterdakwa buang dan kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa yangmembuang paket sabu sabu tersebute Bahwa terdakwa dan saksi Saiful tidak ada izin dalam membeli danmenguasai sabu sabuMenimbang, bahwa Terdakwa telah tertangkap karena memiliki satu paketsabu sabu yang berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dengan nomor kode15.090.99.20.05.0162.K tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dra.Firni, Apt., M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Tekhnis
Putus : 15-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN POLEWALI Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN.POL
Tanggal 15 Desember 2015 — pidana KAMUS Bin BADARONG
3016
  • ., S.H. beserta rekanrekan lainnya dari Satuan ReserseNarkotika Polres Polewali Mandar dikumpulkan oleh Ketua Tim untukdiberikan pengarahan tentang tata cara / tekhnis dalam melakukanpenangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta diberitahukan perihalnama tempat atau lokasi yang akan dilakukan penggerebekan. Setelah itusaksi bersama dengan tim mendatangi rumah Terdakwa KAMUS BINBADARONG yang beralamat di Dusun I Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab.Polewali Mandar.
    Kemudian saksi bersama dengan Saksi AMRILNUANGSA beserta rekanrekan lainnya dari Satuan Reserse NarkotikaPolres Polewali Mandar dikumpulkan oleh Ketua Tim untuk diberikanpengarahan tentang tata cara / tekhnis dalam melakukan penangkapan,penggeledahan, dan penyitaan, serta diberitahukan perihal nama tempatatau lokasi yang akan dilakukan penggerebekan. Setelah itu saksibersama dengan tim mendatangi rumah Terdakwa KAMUS BINBADARONG yang beralamat di Dusun Il Desa Rumpa Kec.
Register : 13-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 13-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 22/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 27 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terbanding/Terdakwa : DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin Alm. MARDIONO
11655
  • PERKARA : PDS 05/ BTG/09/ 2018,Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR ;Bahwa terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin MARDIONO(Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembebasanlahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) oleh Sekda Kota Bontangbersamasama dengan Dra.
    DARIUS SIMA;Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST BinMARDIONO (Alm) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHalaman 15 dari60 halaman, Putusan Nomor 22/PIDTPK/2019/PT.SMR.( PPTK ) oleh Sekda Kota Bontang bersamasama dengan Dra.NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutanterpisah) yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota
    Hurus bPemberian ganti rugi/satuan atas tanah serta tanam tumbuh dan /ataubangunan yang ada diatasnya ataupun barang barang lain milikpemegang ha katas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melaluiperantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harusdilakukan kepada yang berhakBahwa terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK SekdaKota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    DARIUS SIMA;Bahwa perbuatan Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK SekdaKota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) oleh Sekda KotaBontang bersamasama dengan Dra.
    kedua, Hurus bPemberian ganti rugi/satuan atas tanah serta tanam tumbuh dan /ataubangunan yang ada diatasnya ataupun barang barang lain milikpemegang ha katas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melaluiperantara dalam bentuk dan nama apapun juga malainkan harusdilakukan kepada yang berhakBahwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selakuPPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 06-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Trg
Tanggal 3 Nopember 2020 — MUSHARYANTO Bin SUKI
21244
  • Raihmadan Putra Berjaya tersebut yang merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan kepada setiap pelaku usaha pertambangan sebelum batubara yang diusahakan tersebut dapat dilakukan penjualan, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum; Menimbang, bahwa terhadap dokumen Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT.
    Belayan International Coal (PT.BIC), dengan demikian menurut hukum dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT. Belayan International Coal, seakan-akan membenarkan asal usul batubara yang akan dijual oleh PT. Raihmadan Putra Berjaya berasal dari seam/Pit PT.
    Isnaini, mengacu pada Pasal 51 KUHP, karena kewenangan yang melekat pada Direktur Utama adalah kewenangan yang sah untuk memerintahkan kepada terdakwa melakukan tugas dan tanggungjawabnya pada bagian tekhnis pertambangan, akan tetapi Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan terkait batubara yang diproses sebelum diterbitkan Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB) Nomor : 449/SKPB-BIC/IV/2019, tanggal 25 April 2019, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor :
    449/SKAB-BIC/IV/2019 tanggal 25 April 2019, kemudian memberikan pertimbangan tekhnis atau saran kepada Direktur Utama agar menilai dapat atau tidak diterbitkannya dokumen dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria turut serta melakukan tindak pidana tersebut; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
    Raihmadan Putra Berjayatersebut yang merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan kepada setiappelaku usaha pertambangan sebelum batubara yang diusahakan tersebut dapatdilakukan penjualan, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yangmelanggar hukum;Menimbang, bahwa terhadap dokumen Surat Keterangan Pengiriman Barang(SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tanganioleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT.
    Belayan InternationalCoal (PT.BIC), dengan demikian menurut hukum dengan diterbitkannya SuratKeterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang(KTT) PT. Belayan International Coal, seakanakan membenarkan asal usulbatubara yang akan dijual oleh PT. Raihmadan Putra Berjaya berasal dari seam/PitPT.
    Isnaini, mengacupada Pasal 51 KUHP, karena kewenangan yang melekat pada Direktur Utamaadalah kewenangan yang sah untuk memerintahkan kepada terdakwa melakukantugas dan tanggungjawabnya pada bagian tekhnis pertambangan, akan tetapiHalaman 29 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Trg.Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaanterkait batubara yang diproses sebelum diterbitkan Surat Keterangan PengirimanBarang (SKPB) Nomor : 449/SKPBBIC/IV/2019, tanggal 25 April
    2019, SuratKeterangan Asal Barang (SKAB) Nomor : 449/SKABBIC/IV/2019 tanggal 25 April2019, kemudian memberikan pertimbangan tekhnis atau saran kepada DirekturUtama agar menilai dapat atau tidak diterbitkannya dokumen dimaksud, makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria turut sertamelakukan tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum Unsur Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan
Register : 01-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Tjg
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARDITYA BIMA YOGHA
Terdakwa:
IRWIN Als IWIN Bin MAHMUD .Alm
357
  • No.125/Pid.Sus/2019/PN TjgBahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis,bukanseorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan khususatau orang yang memiliki wewenang atau jjin untuk menjual,menawarkanmenjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan jenis sabusabu.Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0343 tanggal 10 Mei 2019yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis PengujianDr.Waskitho
    Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0343 tanggal 10 Mei 2019yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis PengujianDr.Waskitho,Ssi,Apt,Msc, terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbukKristal, tidak berwarna dan tidak dengan hasil identifikasi terhadap barangbukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Putus : 30-07-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/Pdt/2009
Tanggal 30 Juli 2010 —
3732 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan Tergugat DalamRekonpensi baru mencapai 27,94% maka perhitungan pembayaranprestasi pekerjaan adalah sbb :27,94% x Rp.450.000.000, = Rp. 125.730.000, Bilamana dalampelaksanaan pembangunannya tidak terdapat adanya penyimpanganbestek (spesifikasi tekhnis bahan material dan mutu pekerjaan);10.Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pembangunan rumah kost dua lantaidisamping keterlambatan menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi) ternyatatelah terbukti pula
    Menyatakan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat DalamRekonpensi tidak sesuai dengan spesifikasi Tekhnis sebagaimana tertuangdalam Surat Perintah Kerja dimaksud ;5. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukanWanprestasi ;6. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah menerima uang kelebihanpembayaran pekerjaan dari Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp198.268.000, (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluhdelapan ribu rupiah) ;7.
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ELIARMI SH
Terdakwa:
DARMAWAN SOPYAN als MAWEK bin RIDWANTO
7745
  • ELANSYAH PUTRA, S.IP bin ZULKARNAIN MUHI, memberikan keterangansesuai keahliannya pada pokoknya :Bahwa suatu perbuatan melakukan distribusi daging sapi kepadapedagang daging di Kota Bengkulu untuk dijual kepada masyarakat gunamendapatkan keuntungan, maka hal tersebut merupakan Pelaku Usahadan dapat dikategorikan Memperdagangkan;Bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan daging sapi wajibmemenuhi persyaratan tekhnis yang telah diberlakukan secara wajib, danmengenai persyaratan tekhnis daging sapi di
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — Ir. EFREDI DAMRI, M.Si bin DAMRI ARIF
7945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 104 PK/Pid.Sus/2016Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu dengan saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pasca Bencana AlamTahun Anggaran 2009, dan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawanselaku Direktur Utama PT.
    2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp1.501.339.000,00 (satumiliar lima ratus satu juta tiga ratus tiga pulun sembilan ribu rupiah);Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksildfil, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    2009 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor DinasPekerjaan Umum Kota Bengkulu Jalan Semarak Ill, Kelurahan Bentiring,Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan saksi Idfil, S.T.bin (Alm) Saroni Kaum selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp1.501.339.000,00 (satumiliar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIdfil, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 24-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 8/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 15 Maret 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I Ketut Hasta, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. YUSUF TANDIPARE, MT
6134
  • Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  • 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah
    Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  • 1 (satu) lembar Surat Perntah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0043/ SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permntaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutan pengawasan tekhnis
    DAU) tahun 2011;
  • 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
  • 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/ SPP-LS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis
    Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLSBJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimodengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untukkeperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutanpengawasan tekhnis
    pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan JasaPemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 olehBendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yangdiminta senilai Rp. 127.050.000, (Seratus dua puluh tujuh juta lima puluhribu rupiah);20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasanomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis
    PembayaranLangsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimodengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012tanggal 24 Mei 2012;18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) KabupatenYalimo dengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan100% kegiatan lanjutan pengawasan tekhnis
    pengadaanPLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado denganjumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000,(seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);3520) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barangdan Jasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatanpengawasn tekhnis
Putus : 06-06-2012 — Upload : 18-06-2013
Putusan PT JAMBI Nomor 65/Pid/2012/PT.Jbi
Tanggal 6 Juni 2012 — Ridwan Bin Abdul Muin
5933
  • Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangatmembahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampaupendek tidak mengikuti instruksi tekhnis yang telah berulangulang diberikan;14f. Kedua kepala jembatan (abutment jembatan) telah selesai dicor dengan mutu betonrendah, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tekhnis;g. Perlu rapat pemecahan masalah tentang kelangsungan proyek ini agar tidak menjadikasus;h.
    Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangatmembahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampaupendek tidak mengikuti instruksi tekhnis yang telah berulangulang diberikan;f. Kedua kepala jembatan (abutment jembatan) telah selesai dicor dengan mutu betonrendah, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tekhnis;g. Perlu rapat pemecahan masalah tentang kelangsungan proyek ini agar tidak menjadikasus;h.
Register : 16-08-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PN CURUP Nomor 67/ PID.B/2011/ PN. CRP
Tanggal 16 Agustus 2011 — Herawati alias Hera binti (alm) Burhan
7133
  • ., M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 selakuManajer Tekhnis Pengujian Produk, Terapetik, Narkotika, Obtrad,Kosmetika dan ProdukKomplemen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.PM.01.01.90.02.11.0265,didapat hasil sebagai berikut :Pemeriksaan :Bentuk : daun, biji, batang kering Bau : NormalWarna : hijau kecoklatanUji Identifikasi : Ganja Positif (+)Kesimpulan :Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika GolonganI Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009).PERBUATAN
    Firni, Apt., M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 selakuManajer Tekhnis Pengujian Produk, Terapetik, Narkotika, Obtrad,Kosmetika dan ProdukKomplemen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.PM.01.01.90.02.11.0265,didapat hasil sebagai berikut :Pemeriksaan :Bentuk : daun, biji, batang kering Bau: NormalWarna : hijau kecoklatanUji Identifikasi : Ganja Positif (+)Kesimpulan :Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk NarkotikaGolongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009
Register : 24-11-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan PA MAROS Nomor 691/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 8 Desember 2015 — Pemohon
4122
  • Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 tahun 1985tentang Mahkamah Agung menyebutkan:(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadappenyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yangberada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaankehakiman.(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atauperingatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yangberada di bawahnya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam halterjadi perbedaan pemahaman dan pelaksanaan tekhnis
    Namun demikian, perkawinan dan pendidikansecara tekhnis seringkali saling menghalangi. Terdapat sejumlah kendalatekhnis bagi mereka yang telah menikah untuk tetap meneruskanpendidikannya. Sebaliknya, kegiatan sekolah yang padat, rutin, danmembutuhkan konsentrasi khusus juga sulit diharmonisasikan dengan tugasdan tanggung jawab sebagai suami atau isteri di rumah, sehingga memberipeluang terjadinya masalah dalam rumah tangga.Hal. 14 dari 19 Pen.
Register : 12-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak
Tanggal 2 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
RAHMAT HARFI WIRAYANU, SH.
Terdakwa:
SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Alias AYAK
9127
  • M.Sc dandiketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik Narkotik ObatTraditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.
    Selanjutnya berdasarkan bukti suratberupa Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun2017 sekitar pukul 10.00 WIB oleh Staf Pengujian Produk terapetik, Narkotik,kosmetik, Obat traditional dan produk Komplimen Elvira Yolanda, S.Farm, Apt.M.Sc dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik NarkotikObat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.