Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-12-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN METRO Nomor 126/Pid.B/2016/PN Met
Tanggal 20 Desember 2016 — Heriyansyah Bin M.Basri
13320
  • adakesepakatan dari penerima fidusia yang dinyatakan dalam bentuk suratBahwa mengenai pendaftaran jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor diaturdalam pasal 2 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 perusahaan pembiayaan wajibmerndaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.Bahwa manfaat jamina fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepdapara pihak yang berkepentingan sera memberkan hak yang didahulukan(Preferen
Register : 01-03-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
Arjo Suwiryo Alias Boang
Tergugat:
1.Sri Utami
2.PD. BPR BANK BANTUL
3.KPKNL YOGYAKARTA
11655
  • tidak lahir dari perjanjian, hal ini mengandungkonsekuensi, ada atau tidaknya janji dalam perjanjian yang dibuat oleh debiturdengan kreditur, hak tersebut tetap ada karena telah diatur oleh undangundang;Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi yang langsung tanpa melewatiproses Pengadilan (parate executie) pada hak tanggungan lahir melalui prosesSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) dan pendaftaran, sehingga pemegang Hak Tanggungan (pertama) memiliki sifat preferen
Register : 29-03-2011 — Putus : 12-12-2011 — Upload : 22-03-2012
Putusan PN KEBUMEN Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Kbm.
Tanggal 12 Desember 2011 —
7817
  • Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT, TurutTergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan atasSHM No. 118/Jatisari dan dengan demikianberkedudukan sebagai Kreditur Preferen,mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut, sehingga seluruh hasilpenjualan dari sebuah rumah dan sebidang tanahsesuai SHM No. 118/Jatisari tersebut mutlakmerupakan hak dari Turut Tergugat I = sebagaipelunasan hutang
Register : 03-09-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 50/Pdt.Bth/2018/PN Tsm
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
1.H. AMAS MUFRENI
2.Hj.ULFA HIDAYATI
Tergugat:
1.Hj. NUNUNG KARYATI
2.GRIAND GIWANDA
3.GLERRISH GILFARES GIANTARA
4.TRISAND TROPISKA
5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
6.PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero, Tbk. Sentra Kredit Kecil SKC Melawai Raya
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional BPN Republik Indonesia, KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA, Provinsi JAWA BARAT,
12434
  • Bahwa, Asas Hak Tanggungan adalah memberikan kedudukanhak yang diutamakan (preferen), yaitu pemegang haktanggungan (dalam hal ini TERLAWAN VI) diberikankedudukan yang diutamakan terhadap kreditur yang lain,kreditur pemegang hak tanggungan didahulukan dalam mengambilpelunasan atas hasil penjualan eksekusi obyek hak Tanggungan ;c.
Register : 20-01-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 29_PDT_G_2014_PN_MDN
Tanggal 26 Februari 2015 — Drs Tengku AZAN KHAN,Smhk,MSC, Laki-laki, Umur 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat dijalan Rachmadsyah No. 360 Medan, selanjutnya disebut sebagai………………………………PENGGUGAT ; ------------- L a w a n --------------- 1. Kepala Cabang Perum Perumnas Regional I, beralamat di Jalan Matahari Raya No. 313 , Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Pertanahan Kota Medan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur, Kota Medan, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I 3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, dahulu bernama Dinas Tata Kota dan Dinas Bangun Bangunan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur , Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II 4. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dahulu bernama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Tingkat II Medan, beralamat dijalan Kramat Indah No. 4 Selambo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ; 5. Kepala Dinas Pendapatan, dahulu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ; 6. Camat Kecamatan Medan Labuhan, beralamat dijalan Medan Belawan KM 16, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V ; 7. Lurah Besar beralamat dijalan Pancing I (Simpang Martubung) Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT VI
28693
  • Bank TabunganNegara (Persero) sebagai kreditur preferen akan kehilangan objek jaminansehingga akan berdampak secara langsung dengan tugas dan fungsi banksebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentukfasilitas kredit;i.
Register : 04-05-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 84/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 14 Desember 2016 — SUSWITA, DKK melawan YULZAMORA, DKK
538
  • PENGGUGAT sampaikan pada angka 15 padapokoknya menyampaikan bahwa guna menghindari adanya penguasaanmaupun peralihan objek sengketa kepada orang lain, PENGGUGATmemohon kepada Majelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag) ternadap tanah dan bangunan objek sengketa.Terkait dengan permohonan PENGGUGAT tersebut TERGUGAT Bmenolak secara tegas karena objek sengketa sudah diikat dengan HakTanggungan berdasarkan SHT No. 203/2014 yang memberikan hakistimewa kepada TERGUGAT B berupa hak preferen
Putus : 08-05-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 88/Pdt.G/2013/PN.LP
Tanggal 8 Mei 2014 — SUDIN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kompleks Lucky Estate A/10, RT 001–RW, 007, Kelurahan Batu Selicin, Lubuk Baja–Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H, M.Hum., Evan S. Surbakti, S.H., Daldiri, S.H., M.H., Denis, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari JF & P Counsellor at Law, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: PT. GOLD COIN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pulau Bali No. 2 Kawasan Industri Medan II (KIM II), Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bima, SH., Junaidi, SH., Nelson Lumbantoruan, SH., Siti Chadijah Surbakti, SH., MH., dan T. Taufik Hidayat, SH, masing-masing Advokat dari Kantor Advokat Bima, SH & Rekan, beralamat di Jl. H.M. Yamin, SH Nomor 40-E Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2013, serta Rinto Ari Nando, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
436
  • ., dan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGANNOMOR 4481/2012, terhadap SERTIFIKAT HAK GUNABANGUNAN NOMOR 572/MEDAN ESTATE, sebagaimanadiuraikan dalam surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26Oktober 1994, Nomor 2930/1994, seluas 64 M2.Dimana TERGUGAT merupakan kreditur preferen danpemegang hak yang sah atas OBJEK HAK TANGGUNGANtersebut sebagai pelunasan hutang hutang PENGGUGAT.Bahwa sebagai Pemegang Hak Tanggungan, TERGUGATmemiliki kedudukan yang diutamakan (droit de Preference) untukmendapatkan perlunasan piutangpiutang
Putus : 09-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2768 K/Pdt/2011
Tanggal 9 Maret 2012 — H U S I N vs. PT.BANK CIMB NIAGA Tbk (d/h PT.BANK LIPPO Tbk,
8677 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan tidak memenuhi syaratsyarat dan tenggang waktu yang ditetapkan untuk itu ;Dan selain hal tersebut di atas dijumpai cacat formal pada lampiran suratbukti P.8 dan bukti P.10 pada Daftar Fiducia, yaitu cacat berupabayangan sebagian Cap baik pada asli maupun foto copy, hal manaadalah sesuatu yang tidak layak terjadi dalam pembuatan suatu AktaAutentik yang harus bersih dari cacatcacat formal maupun cacatmaterial, sehingga sebagai Akta Autentik yang menurut Hukum memilikinilai istimewa dengan hak Preferen
Putus : 19-09-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 971 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 19 September 2017 — 1. WILLIAM CANDRA, DKK VS YUDHI WIBHISANA.SH, DK
215179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 971 K/Pdt.SusPailit/2017Menetapkan Para Pemohon adalah Kreditor Preferen Khusus yangberitikad baik, yang telah membayar lunas dan tunai Unit PerumahanTanah dan Bangunan, serta oleh karenanya berhak atas kepemilikan UnitPerumahan Tanah dan Bangunan berikut ini:1.lin Suwarni adalah pemilik sah Komplek Perumahan Citra Blok C Nomor121 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam,dengan hak atas bangunan seluas 51,41 m* (lima puluh satu komaempat puluh satu meter persegi) dan hak atas
Register : 22-09-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Kln
Tanggal 12 April 2017 — Dodik Suseno Vs 1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYPT BPR SABAR ARTHA PRIMA cq KANTOR CABANG KLATEN, DKK
5211
  • pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.Hak kreditor pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaansendiri di depan umum sudah diberikan oleh UndangUndang kepadakreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidakdiperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya adapadanya atas dasar UndangUndang memberikan kepadanya.Bahwa UndangUndang Hak Tanggungan merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif Kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen
Register : 14-06-2021 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 153/Pdt.G/2015/PN Kpn
Tanggal 27 April 2016 — Perdata Ny. Sri Suryati, Dk melawan Ny. Nur Faizah, Dkk
213173
  • 14gugatan PENGGUGAT pada pokoknya menyampaikan bahwa PENGGUGATmemohonkan kepada Majelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (ConservatoirBeslaag) terhadap tanah dan bangunan objek sengketa.Terkait dengan permohonan PENGGUGAT tersebut TURUT TERGUGAT IVmenolak secara tegas karena objek sengketa SHM No. 29/Desa Kedok saat inimenjadi jaminan atas fasilitas kredit TERGUGAT II dan telah diikat dengan HakTanggungan berdasarkan SHT No. 3251/2014 yang memberikan hak istimewakepada TURUT TERGUGAT IV berupa hak preferen
Register : 21-05-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 112/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
PT MIZUHO BALIMOR FINANCE
Tergugat:
Jaksa Penuntut Umum
8249
  • Bahwa selanjutnya dengan didaftarkannya obyek Jaminan Fidusia diKantor Pendaftaran Fidusia serta diterbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia,maka PELAWAN merupakan Penerima Jaminan Fidusia (PenerimaFidusia) yang sah serta diutamakan (preferen) atas obyek jaminanberupa Kendaraan, guna menjamin dan menanggung terbayarnyadengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar olehDebitur TOHIRON kepada PELAWAN yang timbul berdasarkanPerjanjian Pembiayaan;.
Putus : 03-09-2015 — Upload : 02-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Tanggal 3 September 2015 — 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG, DK VS MICHAEL MI POHAN, S.H., KAIRIL POLOAN, S.H., M.H., dan PUGUH WIRAWAN, S.H., M.Hum, SELAKU Tim Kurator PT. SKYCAMPING INDONESIA (dalam pailit)
17191 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atasutang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;b. Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator,untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milik PenanggungPajak terlebin dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepadakreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi; danc.
Register : 06-05-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
1.Ny. SOE LIANG MEI
2.ZALDY LAYATA
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG MAKASSAR SOMBA OPU
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
10931
  • Dengan status sebagaiPemegang Hak Tanggungan maka Tergugat memiliki hak Preferen yangdijamin oleh hukum positf Indonesia melalui UU No. 4 tahun 1996 tentangHak Tanggungan. Dalam Pasal 6 UU tersebut tertuang bahwa "ApabilaDebitur cidera janji, pbemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiriHal. 20 dari 42 Hal.
Putus : 15-07-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 1022/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 15 Juli 2013 —
160112
  • Bahwa, adalah suatu hal yang aneh apabila pihak TERGUGAT yangmemaksa PENGGUGAT untuk melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Belidengan kondisi obyek tanah dan bangunan tersebut telah menjadi obyek haktanggungan, yang dimana menurut UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitandengan Tanah pihak penerima hak tanggungan memiliki hak preferen atasobyek yang menjadi hak tanggungan; Berdasarkan atas hal tersebut di atas, makadalil yang menyesatkan dan
Putus : 10-08-2010 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 828/PDT.G/2009/PN.SBY
Tanggal 10 Agustus 2010 — SRI PURWATI DKK VS KOPERASI ANEKA USAHA KENCANA MANDIRI DKK
9921
  • Padahal, secarahukum Tergugat hanya mempunyai hak preferen (didahulukan) adalahsebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah), sesuai denganSertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (1) No. 146/2007 ;1.
Register : 12-05-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALANG Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 21 Nopember 2017 — Penggugat:
Sutrisno
Tergugat:
1.PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
3.Hj.Lucia esty Prastiwiyani,S.IP,MM
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Batu
6712
  • Bahwa dengan telah dilekatkan hak tanggungan pada objek jaminan, makaTERGUGAT Imemiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasanhutang PENGGUGAT I, jika dikemudian hari terbukti wanpestasi..Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata PENGGUGAT selakudebitur tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuransesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian kredit..Bahwa upaya persuatif/ kunjungan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT I guna mengingatkan agar melakuan kewajibannya tidakmendapatkan respon
Register : 26-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 285/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : Hendrik Hartono
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ina Perdana Tbk. Cabang Semarang
Terbanding/Tergugat II : Sri Rejeki Budi Martono
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
5428
  • Dalam halHalaman 15 dari 62 Putusan Nomor 285/PDT/2020/PT SMG.in Penggugat selaku Debitur telan Wanpretasi sehinggakonsekuensi hukum yang harus diterima oleh Penggugatberdasarkan Perjanjian yang telah disepakatinya dengan Tergugat selaku Kreditur adalah Tergugat berdasarkan Hak Preferen yangdimilikinya dapat melakukan pelelangan obyek jaminan (ObyekSengketa) jika Penggugat wanprestasi terhadap Perjanjian yangtelah disepakati;3: Bahwa hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat adalah bersumber
Register : 23-11-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pwk
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9214
  • empatdelapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang mempunyai irahirahDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehinggamempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesualUndangUndang No. 4 tahun 1996, oleh karenanya merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwa atasobyek perkara dimaksud senyatanya telah dibebani hak tanggunganyang terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakanhak preferen
Register : 01-03-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Februari 2014 — OMAR DIPO SELOGIRI, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama CV. INTI METAL ADIDAYA. Lawan 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG PANGLIMA POLIM, 2. MENTERI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKN) JAKARTA IV, 3. YUNI EKA SARWORINI, AMD, 4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
5641
  • serta diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam positanyabutir 1, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri bahwaPenggugat adalah merupakan Debitur dari Tergugat atas fasilitas kreditsebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah);e Bahwa untuk menjamin hutang Penggugat kepada Tergugat makaPenggugat telah menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa yangterhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan, sehingga karenanya Tergugatmemiliki hak didahulukan atau diutamakan (hak preferen