Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindih tintin tindak tanding tandan tindik tindan tingin tindis
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 21-03-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 28
  • dan sekarang di RT. 059, KelurahanManggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, namunPENGGUGAT tidak mendalilkan berapa luas yang tumpang tindihdengan TERGUGAT II dan batas batas mana yang menjadi hak milikPENGGUGAT dan atau batasbatas mana yang menjadi tumpang tindihatau di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya berada di atas tanah milikTERGUGAT II.Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak merinci dengan jelaskeberadaan dan atau posisi bidang tanah yang menjadi milikPENGGUGAT dan menjadi Tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2008
Tanggal 31 Mei 2010 — INDRA JAYA PILIANG VS TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa materi ujian tertulis yang dibuat oleh Tergugattersebut jelasjelas tumpang tindin dan pengulanganantara ketentuan dalam pasal 11 UndangUndangPemilu yang telah ditentukan oleh Tergugat sebagaipersyaratan administrasi dengan materi ujian tertulis,yaitu: Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD1945, dan citacita proklamasi merupakanpersyaratan administratif sebagaimana ditentukandalam pasal 11 UndangUndang Pemilu danPenggugat telah membuat Surat Keteranganmengenai hal itu, tetapi persyaratan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 46/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat I : JONG TJIE NJO Diwakili Oleh : JONG TJIE NJO
Pembanding/Penggugat II : TANG (TAN) HIOK LIE, LILY K. Diwakili Oleh : JONG TJIE NJO
Pembanding/Penggugat III : HERLINA HARTANTO Diwakili Oleh : JONG TJIE NJO
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI
Terbanding/Tergugat II : HALIM SUSANTO
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah
101 — 98
  • dalam putusannya;Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat sudah pulaterakomodir dalam gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang No. 013/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Smg tanggal 20 Desember2016, maka gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat karena tidak menyerahkan / mengembalikan uang simpanan milik Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa hal ini juga untuk menghormati putusan PengadilanNiaga Semarang agar tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : LUSIANA BUDIMAN
Pembanding/Penggugat II : IWAN SUDJONO
Terbanding/Tergugat I : dr. HELENA HERINAWATI TANUMIHARDJA
Terbanding/Tergugat II : Drs. Indra Mulyadi Tanumihardja
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta CQ Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
36 — 15
  • Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diperoleh fakta yang sangat nyatabahwasanya Sertifikat Hak Milik No. 1022/Petojo Utara A Qou diterbitkanberdasarkan alas hak yang tidak jelas, karena data fisik dan data yuridisnyameragukan, serta lokasi tanah tumpang tindin dengan bidang tanah yangditempati dan dikuasai olen Para Pembantah;14.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 02-09-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Wkb
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
dr.GODLIEF LEGHU KONDI
Tergugat:
JOHANES GELI
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, Cq.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
183 — 102
  • berpendapat bahwa Fransiskus Ghunu tidak perlu ditariksebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perihal pihak Dinas Pekerjaan umum, yang menurutTergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasanbahwa menurut Tergugat yang mengambil tanah Penggugat bukanlahTergugat melainkan Dinas Pekerjaan Umum karena melakukan pelebaranjalan melewati tanah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaapakah benar tanahnya Penggugat berkurang karena dipakai untukpelebaran jalan atau karena tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.BJM
Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon:
TJIA GET BENG
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
240 — 334
  • Pada peta sebelumnya lokasipemohon tidak overlapping kemudian dalam peta lain overlappingini berdasarkan data 3 sertipikat yang mengunakan sistim digitaltumpang tindin atas nama Moh. Rusli 2 sertipikat pada bagianmuka, belakang, 1 atas nama Narie yang diterbitkan tahun 1994dan 1997 dengan milik Pemohon, sedangkan peta yang tidakoverlaping itu semacam peta pendaftaran yang dibuat masihmanual, itu juga adalah kelalaian Termohon ; Bahwa melihat bukti P.12 seharusnya pada SHM atas namaHawariah, H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-08-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687 K/Pdt/2014
Tanggal 13 Agustus 2015 — Drs.ENDANG HUDAYA PRAWIRA vs Ir.RIYANA, dkk
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Penggugat mengaku memiliki tanah sebagaimana dalil gugatannyabutir 1 halaman 3 dan 4 yang letaknya menunjuk pada dan atautumpang tindin dengan tanahtanah milik Tergugat , Il, dan III. Adapundasar pengakuan kepemilikan Para Penggugat atas tanah dimaksudadalah "Pada tahun 1984, atas tanah Persil 74b, S.Ill Kohir Nomor 1485Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2014seb. Diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1979/Desa Cisaranten Kulon,G.S. Nomor 2948/1984, luas 20.480 m*, atas nama R.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 28-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Gsk
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DOMPAK SILAEN
Tergugat:
SUDJOTO
66 — 58
  • Jelas terjadikerancuan dan/atau tumpang tindin dengan gugatan Perbuatan MelawanHukum yang bisa menuntut ganti rugi. Jadi kalau dalam gugatanPenggugat juga menuntut ganti rugi. Maka gugatan aquo harusnyagugatan Perbuatan Melawan Hukum BUKAN gugatan Wanprestasi.Bahwa gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukumadalah berbeda. Hal itu karena dasar hukum antara wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum juga berbeda. Wanprestasi diatur dalamPasal 1238 KUH Perdata.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 42/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.YAYASAN BAIRUHA MANSHURIN GUNUNG GUNTUR
2.H. KARIMUN
3.NGATEMI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
2.WALIKOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
H. ISMAIL
217 — 107
  • Ismail yang terletak di KelurahanSepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan (objek sengeketa II) dimana dariluasan bidang tanah 480 M2 berkurang menjadi 195 M2 dikarenakanbertumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 76, tanggal13/10/2010, Surat Ukur Nomor : 00089/Sepinggan/2007, tanggal 16/01/2007,luas 237 M2 yang terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan BalikpapanSelatan Kotamadya Balikpapan atas nama NGATEMI ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman bahwakepentingan dalam arti suatu
    dilakukan oleh Panitia A yangdiwujudkan dengan pembuatan risalah serta berita acara pemeriksaan tanah;Menimbang, bahwa dengan mencermati rangkaian kegiatanpendaftaran bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi gunaHalaman 88 dari 96 HalamanPutusan Nomor : 42/G/2020/PTUN.SMDuntuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan maka ditemukan faktabahwa dari luasan bidang tanah yang dimohonkan seluas 480 M2, olehTergugat menetapkan hak menjadi luas 195 M2 hal ini di sebabkan olehadanya tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-07-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
Bambang Suryana Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
PT Bambu Indah Timur
429 — 362
  • ., telah melaksanakan asasasas umum pemerintahan yangbaik dimana penerbitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bahwa penerbitan sertipikat yang tumpang tindin / overlap dimaksudmengandung cacad hukum administrasi sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf "e"dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan.
    kewenangan Kementerian ataubukan kewenangan Kementerian;(3) Sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan Kementeriansebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. kKesalahan prosedur dalamproses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; b. kesalahanprosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hakatas tanah bekas milik adat; c. kKesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak tanah; d. kesalahan prosedur dalam prosespenetapan tanah terlantar; e. tumpang tindin
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Umum
Register : 04-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spn
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
YANDRI YURESTI, ST Alias YANDRI Bin H. YURNAS
82 — 8
  • orang tuasaksi Absyar secara paksa dan tanpa hak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laili banwasaksi mengambi emas Nenek Anik dengan cara melakukan kekerasanalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spnterhadap Nenek Anik yaitu dengan cara menindih badan Nenek Anik saatNenek Anik tidur dan ketika Nenek Anik terbangun saksi memegang keduatangan Nenek Anik dengan keras dan paksa kemudianmenyelipkan/mengapitkan/menjepit kKedua tangan Nenek Anik kedalampaha saksi dan kemudian saksi tindin
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 04-04-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN MANADO Nomor 53/PDT.Bth/2016/PN Mnd
Tanggal 1 Desember 2016 — -DICKY MOKODASER, Dkk MELAWAN DICKY MOKODASER, Dkk
141 — 27
  • bahwa pencatatan dalamregister desa tanah milik MARTIN ROMPAS lebih dahulu daripadapencatatan dari register desa dari ERNEST PANGEMANANPENN ;Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya ada fakta hukum yangtelah terungkap lewat persidangan di Pengadilan Tata usahaHal. 9 dari 56 Put No. 53/Pdt.G/2016/PN Mnd10Negara Manado dimana ternyata tanah yang tercatat dalam Registertanah Desa Teling Atas No 52 Folio 26 atas nama ERNESTPANGEMANAN PENN yang diterbitkan oleh pihak Kelurahan TelingAtas telah tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 30/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat:
PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Diwakili oleh Ir. BINSAR MANURUNG selaku Presiden Direktur)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Intervensi:
DINNO ZULFIKAR WALUYAN
205 — 255
  • No. 30/G/2019/PTUN.PLK2011 di atas, maka salah satu bentuk cacat Hukum Administrasiadalah apabila terjadi : tumpang tindin hak atau Sertipikat hakatas tanah. Dengan demikian penerbitan SHM No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Februari 2017 — 1. SLAMET RIYADI, DKK VS PT BATARASURA MULIA
381 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2017tambahan P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 padatanggal 18 Juli 2016;Maka jelas dan terang Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara a quodemi tertio hukum dan agar tidak terjadi tumpang tindin perkara a quo,maka upaya hukum terhadap Kesepakatan Bersama atau PerjanjianBersama yang telah didaftarkan dan telah mempunyai Akta BuktiPendaftaran, yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomor 2Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. METALINDO USAHA BERSAMA vs PT. FEDERAL INVESTINDO DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM;
90 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara PT Metalindo Usaha Bersama barumulai mendapatkan izin prinsip pada tanggal 10 Agustus2015;Bahwa dari fakta tersebut di atas, terlinat jelas kalauPenggugat lah yang terlebih dahulu melakukan pengurusanizin untuk mendapatkan Hak Pengelolaan dari Tergugat danbukan PT Metalindo Usaha Bersama dan selama iniTergugat tidak pernah mencabut atau menghapuskan IzinPrinsip yang telah diberikan kepada Penggugat sejak tahun2002 tersebut;Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin antara HakPengelolaan atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3150 K/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2015 — PT INDORAYA EVERLATEK VS PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, dkk.
99 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lahan/tanah seluas 17.3ha yang terletak di Desa Batalang, sebagai tanah terlantar;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganrincian sebagai berikut: Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Menyatakan sebagai hukum lahan/tanah seluas lebih kurang 336,8 ha yangterletak di Desa Jorong dan lahan/tanah seluas 17.3 ha yang terletak di DesaBatalang yang 261 ha diantaranya overlap/tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2017 — Upload : 31-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — PARA AHLI WARIS ALMARHUMAH Ny. SURYATI, yaitu Ny. TJUTJU SUPRIATIN, Ny. EMMA ROSTINA dan DIDIK GINANJAR VS Ir. Rd. H. APEP HIDAYAT, DKK
122 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk apa di Negara iniada Lernbaga Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau antar Hakirn pundalarn satu naungan satu lembaga penegakan hukum Mahkarnah Agungsudah tidak saling menghormati bagairnana dengan rnasyarakatnya akanlebih tidak rnenghargai hasil Putusan Pengadilan, dan kacaulah pertanahandi Negara ini yang saling turn pang tindin antara Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Pengadilan Perdata rnernberikan putusan yang berbeda,apakah perbuatanperbuatan yang licik akan dipertahankan terus;KEBERATAN
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 14/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. AURUM WIRA PERSADA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
326 — 201
  • Bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Program Mineral danBatubara Kementerian Republik Indonesia Nomor 0521/30/DBP.PW /2017,tanggal 22 Juni 2017, perihal hasil verifikasi aspek kewilayahan terhadapRekomendasi IUP C&C oleh Gubernur, dimana hasil verifikasi tersebutdidalamnya termasuk Gubernur Papua, yang pada pokoknya daftar hasilverifikasi aspek kewilayahan terhadap IUP Mineral dan BatuBara yangdirekomendasikan masih tumpang tindin sama komuditas lain;Halaman 47 dari 69 hal Putusan Pkr No. 14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-02-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2045 K/PDT/2015
Tanggal 23 Februari 2016 — MAILIWATI, dkk vs HENDRI TOSMAN, dkk.
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendapat hakdari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada kaumPenggugatPenggugat, jika engkar dengan bantuan Kepolisian ataupihak berwenang lainnya;10.Menghukum TergugatTergugat lainnya untuk patuh dan taat atasputusan ini;11.Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng sebesar Rp4.531.000,00 (empat juga lima ratustiga puluh satu rupiah);12.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;Bahwa isi putusan peradilan tingkat pertama tersebut saling tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Juni 2016 — Ny PUJI LESTARI VS PRAMOD KUMAR PANDEY, dkk
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., adalah tidak tumpang tindin dengan SHM milikTermohon Kasasi I/ Terbanding I/ Penggugat/ Tergugat Rekonvensidan penerbitan surat ukur yang dilakuakan secara sepihak olehTermohon kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV mengandung cacatadministrasi maka secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor1463/Kelurahan Sukarasa seluas 515 m? (lima ratus lima belas meterpersegi) milik atas nama = Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi patut untuk dibatalkan;.