Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindih tintin tindak tanding tandan tindik tindan tingin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — I NYOMAN SUARTHA, S.IP DKK VS Dr. SITTI HASBIAH, M.Si.
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 343 K/Pdt/2017mempertimbangkan Bukti T.IV3 (Berita Acara Gelar Internal) tanpamempertimbangkan bukti T.Il 4 (Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Gowa) sebab kedua bukti tersebut sangat bersesuaian antarasatu dengan yang lain;Bahwa Bukti T.Il4 dengan tegas menyatakan letak SHM Nomor 64/Pattallansang dengan SHM Nomor 00326/Pattallassang tidak salingtumpang tindin melainkan berbatasan, kemudian dikaitkan pula BeritaAcara Pengukuran dan Pengembalian Batas Kantor Badan Pertanahankabupaten Gowa
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Perijinan
Register : 25-08-2011 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 21/G.TUN/2011/PTUN.KDI
Tanggal 10 April 2012 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) Tbk (P) Vs 1. BUPATI KONAWE UTARA (T), 2. PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL (T II Intv)
359 — 722
  • DIPM, KeputusanTergugat mana juga telah menyebabkan adanya izin yangtumpang tindin dengan dan sekaligus telah mengurangiwilayah izin usaha pertambangan Penggugat sehinggakeputusan tersebut secara langsung telah merugikanPenggugat.2.3.3.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 13-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 13/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. BANGGAI MANDIRI PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
196 — 144
  • dengan permohonanpeningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yangdiajukannya;Menimbang, bahwa selain memenuhi dokumen/syaratsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (4) PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2020, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika PT.Banggai Mandiri Pratama (selaku Pemohon dalam perkara a quo), pada Tahun 2011 telah memenuhi ketentuan mengenai CnC (clear and clean)atau wilayah pertambangannya tidak tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 141/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat:
NORMAN TAHIR
Tergugat:
Kepala kantor Pertanahan Kota Bandung
228 — 123
  • meskipun sertipikat obyek sengketa adalahsertipikat Pengganti yang baru diterbitkan pada tanggal 28 November 2016,namun jika Penggugat telah mengetahui sertipikat sebelumnya yaituSertipikat Hak Milik Nomor 1039/Cipadung Gambar Situasi Nomor 235/1987tanggal 19 Januari 1987 terbit tanggal 10 Maret 1987 luas 307 M2 atas namaBertha Napitupulu, maka penghitungannya dihitung sejak tanggal Penggugatpertama kali mengetahui adanya sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor1039/Cipadung yang letak tanahnya tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 21-10-2019 — Putus : 20-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 50/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 20 Maret 2020 — Penggugat:
Yuliona Mariza, DKK
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah
307 — 142
  • Bahwa postita gugatan Penggugat tentang tenggang waktu gugatanpoint ke 2 halaman 3 dan point ke 5 halaman 4 yang menurutPenggugat terjadi tumpang tindin antara objek perkara dengansertipikat Hak Milik Nomor 243 Desa Tansaril dan sertipikat Hak MilikNomor 245 Desa Tansaril tampak jelas bahwa permasalahan yangterjadi adalah mengenai sengketa kepemilikan hak berkaitan denganobjek perkara sehingga menurut Tergugat jelas bahwa kewenanganuntuk mengadili perkara a quo berada di Pengadilan Negeri.b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 30 Agustus 2016 — GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA >< KETUA YAYASAN AL- MURTADHO PRAMUKA,Cs
165 — 73
  • kuranglebih dua ribu enam ratus meter persegi) sehingga terdapat perbedaan luas tanah yangcukup signifikan;Bahwa apabila dianggap benar surat tersebut benar ada maka sesuai dengan angka 3huruf c surat tersebut dengan tegas disebutkan letak tanah yang diklaim Tergugat sebagaimiliknya berdasarkan Verponding Indonesia berada di atas Eigendom No. 15547 sebagian;Bahwa oleh karena itu, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il perlu menjelaskan apakahVerponding Indonesia yang dimaksud oleh Tergugat tumpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 03-10-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 447/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 27 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat : Ir. ASHARI
Terbanding/Penggugat I : AMAN GINTING
Terbanding/Penggugat II : SEMA Br GINTING
Terbanding/Penggugat III : PURLET GINTING
Terbanding/Penggugat IV : METTEH GINTING
Terbanding/Penggugat V : OPRYANTI Br GINTING
Terbanding/Penggugat VI : THERESIA Br. GINTING
Terbanding/Penggugat VII : JOHANNIS GINTING
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
30 — 19
  • Ashari telah cacat secara yuridis dalam penerbitannyakarena telah telah terjadi tumpang tindin surat kepemilikan atas tanah perkaraA quo.Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama yang memeriksa perkara iniditingkat pertama telah gagal mempertimbangkanbukti serta saksi tentangkepemilikan tanah milik orangtua Para Pemohon Banding sebagaimanatertuang dalam SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor 16421/A/I/15dari Bupati Kepala daerah Kabupaten deli Serdang dan SURATHalaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 24-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. WANA NUSA PERKASA, DKK vs SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
111 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanyapengangguran yang berarti termasuk didalamnya pengendalian hargadan inflasi, Oleh karenanya kegiatan pemerintah dalam melakukancampur tangan tersebut yang lebih dikemas dalam PP Nomor : 12Tahun 2014 menuntut diantaranya sumbr penerimaan negara yangbersumber dari PNBP khususnya yang berasal dari Sumber DayaAlam berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) serta Pengganti Nilai Tegakan (PNT) harus semaksimalmungkin, tetapi tidak boleh tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
214 — 130
  • BumiPersada Surya Pratama (Selaku Pemohon dalam perkara a quo), pada Tahun 2011 telah memenuhi ketentuan mengenai CnC (clear and clean)Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/P/FP/2020/PTUN.PLatau wilayah pertambangannya tidak tumpang tindin dengan wilayahpertambangan lainnya (vide Bukti P8);Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada aspekprosedur dan substansi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapatPT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD bin Alm. H.SAYUTI
Tergugat:
1.YULIANTO Anak dari Alm. R. Adja Njangun alias Adja
2.JHONNY KAHARAP Anak dari Alm. R. Adja Njangun alias Adja
3.TIRSAE Istri dari Alm. R. Adja Njangun alias Adja
4.Ir. TITO R. RASAT
103 — 27
  • SAYUTI (alm), sehingga tahun 1995 dilakukanrapat untuk penyelesaian tumpang tindin tanah garapan, danmenghasilkan kesepakatan dalam Surat No. 138.100/2385/Pem,tanggal 25 Oktober 1995, yang salah satu isinya adalah : dariseluruh lokasi yang dipermasalahkan diserahkan kepada H. SAYUTIsebanyak 3 (tiga) persil dengan ukuran 1 (Satu) persil adalah :Panjang 40 meter, Lebar 20 meter, Luas 800 meter persegi, namunH.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-03-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
HARUNA DG. KILA BIN DOLO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
DARMAWANGSA, S.Sos
207 — 137
  • Nassa, Namun ditolak oleh KantorPertanahan Kabupaten Gowa dengan alasan bahwa adanya kepemilikan yangtumpang tindin dengan Objek sengketa, maka pada tanggal 5 Januari 2020Penggugat mengajukan surat Mediasi kepada Tergugat, kemudian padatanggal 26 Februari 2020 Tergugat menyampaikan hasil mediasi yang telahdilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakanbahwa para pihak tidak menemui kata sepakat, sehingga Tergugat sebagaimediator merekomendasikan untuk menempuh jalur hukum dalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 17-01-2012 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 305/PDT/G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 September 2014 — MISBAH dan Ny. ENDANG SETYARINI >< 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) JAKARTA I
135 — 30
  • Halaman 48 dari Halaman 50Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti T 11131, ternyata bahwadalam perkara Nomor: 462/PDT/2013/PT.DKI para Pelawan, para Penggugatdalam perkara aquo masih mengadakan upaya hukum kasasi, sehingga belum diketahui bagaimana putusan kasasinya;Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 462/PDT/2013/PT.DKI paraPelawan, mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka perkara aquo masihprematur, maka akan bisa terjadi tumpang tindin dengan perkara yang masihdalam taraf kasasi atas putusan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-08-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 77/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 21 Desember 2021 — Penggugat:
H. Sukawi Sutarip, S.E., S.H., M.H.
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Intervensi:
TAN YANGKY TANUPUTRA
597 — 413
  • Sehingga pada saatitu ada kesan terjadi tumpang tindin antara tanah milik HAJ SUKAWISUTARIP (Penggugat) dengan tanah milik Tergugat Il Intervensi, dimanayang sebenarnya letak tanah milik HAJ SUKAWI SUTARIP (Penggugat)tidak berada pada tanah milik Tergugat Il Intervensi yang menjadi obyekPutusan Perkara Nomor : 77/G/2021/PTUN.SMG, Him. 29 dari 52 Halaman18.19.20.sengketa dalam perkara No. 560/Pdt.G/2020/PN.Smg tersebut.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 16/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 29 Juni 2015 — Penggugat:
Drh. WIWIEK WIDAJATI
Tergugat:
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
265 — 115
  • Pucang Adi Nomor 122Surabaya dengan menuduh terjadi tumpang tindin dengan IMB Tergugat IIIntervensi di persil Jl. Pucang Adi Nomor 120124 Surabaya dengan dasarinterpretasi kata penghubung () ; 3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG
SARYONO AL.SARJONO Bin AMAD SADJARI dkk lawan MAHDI WIYATI Al. WIYATI Al. WIJATI Al. NY. SURONO Al. NY. SOERONO Binti KUSNAENI dkk
70 — 32
  • menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Dengan demikian jelas pula bahwa dalam perkara a quoPengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang.Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas/obscuur liable, didalam dalil gugatan sebanyak 20 (dua puluh) poin PENGGUGATtidak menguraikan secara jelas peraturanperaturan mana yangtelah dilanggar oleh TERGUGAT s/d TERGUGAT V dan VI,selain itu pula PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelasbatasbatas tanah milik TERGUGAT yang dalilkan olehPENGGUGAT sebagai tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2583 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — PERUM BULOG VS SUGIMAN HALIM dan 1. SURYADIH bin HAMDAN, dkk.
74 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tiga puluhdelapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Hamdan binMuhajir (Para Penggugat Rekonvensi)yang berdasarkan catatan Buku Clokasi Persil 102 adalah di Blok Bambu Kuning (Blok Rukem) Desa SegaraMakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;Tergugat Rekonvensi adalah bukan pemilik tanah terperkara seperti yang didalilkan dalam gugatan, sebab letak lokasi objek tanah Penggugat denganletak lokasi objek tanah Para Penggugat Rekonvensi karena berbeda letaksehingga terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
FARIDA MUSTAMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
ROSDIANAH, S.Pd., M.Si
130 — 91
  • Bahwa dugaan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 (halaman 4)bahwa melihat posisi tanah / gambar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:00168/Ponjalae, tanggal 13032012, Surat Ukur No.172/Ponjalae/2012,tanggal 05022012, luas 674 M2 atas nama Rosdianah SPd, maka NyataSertifikat a quo tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No504/Pontap tanggal 26041993, Gambar situasi No. 1321/1993, tanggal21041993, Luas 812 M2 atas nama Drs.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
PT. HOFFMEN INTERNASIONAL
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
263 — 458
  • Bahwa sampai diajukannya Gugatan a quo Tergugat tidak pernahmemberikan peringatan tertulis mengenai Penggugat selaku PemegangIUP Operasi Produksi, terkait Tumpang tindin WIUP atau untukmelaksanakan kewajibannya, Tergugat langsung saja mengeluarkansanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidakpernah dilakukan;8.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
PT.SUMBER MINERAL ABADI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
316 — 186
  • Sumber Mineral Abaditersebut: Bahwa saat ini permohonan perpanjangan IUP eksplorasi maupunpeningkatan ke operasi produksi masih menjadi kewenangan Gubernurkarena yang ditunda adalah permohonan IUP baru;Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.PL Bahwa CnC dilakukan antara lain untuk memastikan apakah IUPtersebut tumpang tindin dengan IUP lain ataukah tidak? Dan apakah IUPitu. masuk atau tidak masuk di dalam hutan lindung atau hutankonservasi atau tidak?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 30-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2017
Tanggal 17 April 2017 — GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) VS PRESIDEN RI;
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugianlangsung yang dialami oleh Pemohon dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2016 dan hanya menguraikan hakhakkonsitusionalnya telah terjadi tumpang tindin lahan yang dijadikanobyek sengketa serta tidak dilibatkannya Kepala Desa Kuala Indah tidaktermasuk dan atau tidak menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah;Bahwa Pemohon harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifatlangsung diderita akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor60