Ditemukan 1527 data
1.PAIMIN
2.JUMADI
3.PAERAN
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
381 — 219
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 TentangPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuhPUTUSAN No. 107/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 7 dari halaman 97upaya Administrasi tengang waktu pengajuan gugatan di pengadilandihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratifditerima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atauPejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upayaadministratif ;7.
557 — 167
Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatandapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara;Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negaratetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktuHalaman 60 dari 118 halaman.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUDIYANTO, S.E.,M.M.
169 — 96
MUDIYANTOsebagaimana tertuang dalam Kontrak, sesuai informasi dan kontrak yangbersangkutan sudah sejak Tahun 2018 menggunakan Cold Storage milik PPILalonggasumeeto untuk 5 (lima) tahun kontrak.Setahu Saksi, sebelum Pak Yanto menyewa pernah ada pihak swasta lain jugayang menggunakan yakni UD A. 28 Kendari yang didalamnya termasuk Pak Rolanyang menjadi Pihak Perusahaan.Ada bukti pembayaran dari Pihak UD Aneka Laut berupa Dokumen Berita AcaraSerah terima dana sebesar Rp180.000.000, yang menyatakan tengang
144 — 72
Negara. 1.1Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek sengketa Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 462/Kep.KDH/A/2013tanggal 6 Nopember 2013 Tentang Pengesahan saudara Hadi Subronto SebagaiKepala Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Masa Jabatan 20132019; registerperkara tanggal 17 Pebruari 2014 adalah telah melampui batas tenggang waktu90 (Sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalamPasal 55 UU No. 5 tahun = 1986 tentang Tenggang Waktu.e Perhitungan tengang
227 — 150
telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat /Kuasa Hukum FERDINAN DETHAN, S.H dan ALOISIUS GAGO, S.H yangmemili domisili pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum FERDINAN DETHAN,S.H & REKAN, untuk itu dalam hal ini kami selaku kuasa hukum dapat bertindakuntuk dan atas nama Pemohon Banding guna dapat membuat, menandatanganiserta mengajukan Memori Banding dan adapun Permohonan Banding tersebuttelah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) yakni masih dalam tengang
Urip Utami
Tergugat:
Bupati Tegal
157 — 44
Dengan demikian tengang waktu untuk mengajukangugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalamtenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha KOMPETENSI PERADILAN 1. Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017Tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala DesaTembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa TerpilihDesa Tembok Luwung Sdr. H.
84 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
CB874340 tertanggal 24 Maret 2008 tersebutyang dicairkan oleh Saksi EDDY LEO pada tanggal 19 Nopember2010 (Bukti JPU2) dan terbukti Cek tersebut telah daluwarsamelebihi 6 Bulan atas tanggal yang tercantum pada Cek tersebutyaitu tertanggal 24 Maret 2008 dan sesuai Surat Edaran BankIndonesia No.9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 pada Butir 11berbunyi: Cek dan Bilyet Giro sudah daluwarsa apabila telahmelampaui waktu 6 Bulan terhitung sejak berakhirnya tengang waktupengunjukan.
Terbanding/Terdakwa I : THE SUNG SENG Alias RONNI
Terbanding/Terdakwa II : YUSRI
254 — 105
kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 8 Januari2020 s/d 15 Januari 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa permitaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukandalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yangditentukan UndangUndang maka permintaan banding tersebut dapatditerima ;Hal 66 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKIMenimbang
MUHAMMAD AHYAK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Intervensi:
Suwardi
451 — 371
Putusan Nomor :82/G/202020/PTUN.SMG.Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan faktor geografis, ekonomis,serta sarana dan prasarana bagi warga negara Indonesia yang berada danberdomisili berbeda diwilayah Indonesia tidak boleh dijadikan alasan hukumuntuk pemberlakuan perbedaan penghitungan Tenggang waktu Pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara in Casu pembatasanhukum untuk menghitung tengang waktu pengajuan hanya dipengaruhi olehfaktor hukum yang telah diciptakan (dinormakan) menurut
SAUT H.P SIREGAR
Termohon:
1.Kepala Kepolisia RI Cq.Kepala Kepolsiian Daerah Sumatera Utara Cq.Kepala Kepolisian Resor Dairi
2.Jaksa Agung RI Cq.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq.Kepala Kejaksaan Negeri Dairi
3.Kementrian Keuangan RI
257 — 126
SAUD HP SIREGAR ) dengan Pemohon (ic.SAUD HP SIREGAR) telahmenerima putusan pengadilan Nomor: 137/Pid.B/2017/PN sdk tanggal12 Maret 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 530K/Pid/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan ini sesuai denganPasal 7 Ayat (1) peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan KUHAP menjelaskan Tuntutan ganti kerugian sebagaimanadimaksud Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tengang waktu3(tiga ) Bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALIDIMANJAYA, SH
96 — 60
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan(ontslag van rechtsverolging)Meimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas bahwa berdasarkan pasal 5undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan Hakim danhakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat.Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor 48 tahun2009 tengang
146 — 101
Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu90 (Sembilanpuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun1986; Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan pada tanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas bidangbidang tanah yang diakui milikPenggugat telah terbit 28 (dua puluh delapan) sertifikat Hak Milik atasnama orang lain,;Selanjutnya berdasarkan fakta dan bukti yang ada pada Tergugat,dapat dipastikan pula bahwa Penggugat
65 — 4
SIGIT PURNOMO Als.TILUN Bin Khichaf1dbchaf13lochf1 Ahichaf1dbchaf13lochf1SIRUN, , dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik DisimpulkanNomor BB 182512014INNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJAdan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undanghichaf1dbchaf13lochf1 Rhichaf1dbchaf13lochf1 epublik Indonesia No. 35 Tahun20 rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO fs24lang1033langfe2052langnp1033insrsid9576837hichaf1dbchaf13lochf1 09 tengang
85 — 45
Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ("UUPTUN") berbunyi: .............. cece cece eee ee ee cence eee eeeaeenees"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".Penjelasan Pasal 55, antara lain menjelaskan: ......................0005e bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat, maka tengang
463 — 69
Tengang waktu (Pasal 55) menyebutkan :1 Penghitungan Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/tertunda(Geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang ;2 Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baruhanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butirHalaman 103 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUNJKTMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengandalildalil
77 — 50
. : 13/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL86Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor 48 tahun2009 tengang Kekuasaan kehakiman.tersebut diatas dapat dimaknai bahwa PutusanHakim dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhi kepastian hukum saja tetapiberkewajiban menggali memahami, nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Menimbag bahwa berdasar pada pirinsip rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatapakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara a quo telah
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
296 — 223
yangparalel dengan eksepsi ke2 (dua) Tergugat II Intervensi mengenai GugatanPenggugat Diajukan Melewati Dalam Batas Waktu/Daluarsa yang diisyaratkanMenurut Ketentuan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana termuatdalam masingmasing jawabannya tersebut;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang mengatur: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
1.Drs. R. MOERDJOKO.HW
2.Ir. TONO SUHARYANTO
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc
2627 — 6421
Meskipun para penggugat mengajukangugatan masih dalam tengang waktu 90 hari dan telah berkirim surat kepadatergugat perihal keberatanya namun berdasarkan buku kompilasi rumusanhasil rapat pleno kamar mahkamah agung republik indonesia cetakan ke 3(tiga) tahun 2018, pada tanggal 22 sampai dengan 24 November 2017termaktub pada halaman 159 angka 3 (tiga) huruf (a) yang menyebutkansebagai berikut :a.
98 — 32
waktu,kemudian hari itu juga SPI tersebut Saksi serahkan kembali kepada sar.NANI untuk melakukan pengurusan perubahan jangka waktu.Bahwa Copy Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar NegeriKementerian Perdagangan Republik Indonesia atau SPI No.1364/DAGLU/SD/6/2015 tanggal 25 Juni 2015 adalah perubahan jangka waktu atas SPINomor: 1341 /DAGLU/SD/6/2015 tanggal 19 Juni 2015, jadi yang semulajangka waktu sampai tanggal 30 Juni 2015 berubah menjadi tanggal 31Desember 2015.Bahwa saksi tidak mengetahui tengang
797 — 1331 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembali yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 4 September 2012 ;Hal.20 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71, dan72 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kemballia quo beserta alasanalasannya yang diajukan dalam tengang