Ditemukan 1468 data
1310 — 3964
Pertanyaan Ketentuan dalam Pasal 15 UU No. 5Kuasa Tahun 1999 kan terkait denganHukum pasokan, dalam realitas seringkaliTerlapor pasokan ada tingkatannya, misalnyaada si A jual ke B jual putus dan si Bjual ke C sifatnya jual putus dan bisaberlanjut, dimana basisnya perjanjian,perjanjian yang dimaksud perjanjian siA dan si B, si B dengan C ataukahharus ada perjanjian langsung?
87 — 15
syarat formil adalahPage 151 of 247Pengadilan Tipikor Semarangketentuan yang memberikan wewenang (bevoegdheid) kepada suatulembaga untuk membentuknya, disamping itu bahwa pembentukanperaturan perundangundangan harus juga memperhatikan landasantehnik rancangan, yang antara lain meliputi ketentuan tentang tata carapembentukan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam Hukum Tata Negara, suatu peraturan perundangundanganharus memenuhi syarat azas tingkatan hierarkhi, yaitu peraturanperundangundangan yang tingkatannya
262 — 648
PLN (Persero);Menimbang, bahwa adapun perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis,sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata,melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendahdari undangundang ;Menimbang, bahwa Surat Keputusan Surat Keputusan Direksi tersebut di atasmerupakan ketentuan yang melaksanakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannyayaitu
167 — 106
Hal ini terkait dengar peran strukturalnya(formalnya) sebagai kepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahipejabat struktural lainnya yang tingkatannya lebih rendah.Bahwa Dalam tata kelola keuangan negara, PPK adalah pejabat yangbertanggungjawab terhadap terjadinya pengeluaran negara, karenaberbagai keputusan yang diambilnya akan dapat mengakibatkan terjadinyapengeluaran negara.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
420 — 798
EmanBahwa terdapat asas Res Judicata Pro Veritate Habeturditujukan sebagai penghormatan terhadap putusan hakimdimana putusan tersebutakan dianggap selalu benar danberlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan hakim yanglebih tinggi tingkatannya;Pada dasarnya Hakim tidak dapat menilai putusan Hakimlainnya apalagi menguji putusan Hakim lainnya.Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri tidak bolehmenguji putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Niagakarena ada perbedaan obyek yang diperiksa antarapemeriksaan
298 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
baikjaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahanserta perjanjianperjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum;Bahwa pertimbangan dan amar Judex Facti Pengadilan Negeri JakartaPusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segalajaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan)berikut perubahan serta perjanjianperjanjian terkait lainnya tersebutadalah pertimbangan dan amar yang sangat keliru, karena Putusan a quoyang nyatanyata putusan yang lebih rendah tingkatannya
129 — 20
SOFYAN, MMBahwa ahli adalah pegawai BPKP, tepatnya jabatan saksi sebagaiauditor tingkatan Ahli madya ;Bahwa basic pendidikan ahli adalah strata satu sarjana ekonomibagian manajemen ;Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan sebagai auditor dalam BPKPada tingkatannya mulai dari penyelia, ahli sampai terakhir pengendalitekhnis ;Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa, mulanya dari Kejaksaanpernah minta instansi ahli untuk melakukan pemeriksaan Investigasi ;Bahwa merujuk surat permohonan dari Kejaksaan,
106 — 32
Kudus, namun haltersebut tetap bertentangan dengan peraturan terkait pengadaan barang /jasa yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 yang merupakan produk hukum yanglebih tinggi tingkatannya, sehingga apabila ada keputusan Kepala Daerahbertentangan dengan Keppres maka peraturan tersebut tidak berlaku karenaharus tunduk pada peraturan diatas, seharusnya apabila ada perjanjian harusdikaji dulu apakah bertentangan dengan peraturan perundangundangan atautidak jika melanggar peraturan perundangan yang ada maka
44 — 11
Ahli menerangkan yang bisa membatalkan adalah pejabatyang berwenang, kalau pembatalan keputusan tata usaha negara itu bisa yang membuat,bisa pejabat yang lebih tinggi tingkatannya atau melalui pengadilan TUN,Keputusan ini bisa dibatalkan tetapi sudah berjalan, apakah ini tidak cacat hukum? Ahlimelihat ini memang ada cacat hukum,Kalau cacat hukum pekerjaan sudah dilaksanakan siapa yang bertanggung jawab?
1054 — 741 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam memberikan pertimbangan hukumnya tersebut,Judex Facti telah lalai dalam menerapkan azas lex superiorderogate legi inferior"3.2.3 Mengacu pada azas "lex superior derogat legi inferior", maka jelasbahwa ketentuan yang lebih rendah tingkatannya (dalam hal iniPERKOM No.1/2006) tidak boleh bertentangan dengan ketentuanyang lebih tinggi (dalam hal ini UndangUndang No.5/1999).
Apabilaterjadi pertentangan antara ketentuan yang lebih rendah denganketentuan yang lebih tinggi tingkatannya, maka yang berlaku adalahketentuan yang lebih tinggi tingkatannya.
509 — 1001 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi yang bertindaksebagai penjamin bukan Termohon. hal ini jelas berbeda dengan isi rekayasa didalam perjanjian Indeture (Vide bukti P2, bukti P3, bukti P4) dan apabilaterjadi perbedaan isi dari dua perjanjian maka yang menjadi acuan adalahperjanjian yang tingkatannya lebih tinggi yaitu sertifikat hipotik dan akta hipotikPelanggaran hukum dan penyelundupan hukum (5) kelima ini didukung denganfakta hukum sebagai berikut :(i) Bahwa butir 1 E dari Akta Hipotik dikutip sebagai berikut: E.
230 — 123
peradilanPidana ;e Penataran Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi,kerjasama Belanda Indonesia, Semarang tahun= Bahwa pengalaman ahli sebagai ahli Pidana adalah mungkin tidak sampai puluhanahli memberi penjelasan sebagai ahli di Pengadilan Negeri ini sampai PengadilanNegeri Padang terutama dalam bidang hukum= Sebagai ahli hukum pidana dapat dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukumdihubungkan dengan pengertian dari strick liability maupun vicarious liability sertaunsurunsur kesengajaan (opzet) dan tingkatannya
187 — 53
Sesuai dengan pemikiran tersebut, transferkepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lainataupun kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Localgovernment). Sedangkan transfer kepada individu, sesuai namanya,diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam halini, organisasi non pemerintah.Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfertidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintahdari pihak lain.
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
167 — 38
Keputusan dari Kepalahalaman 151 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2012/PN.SbyDinas sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran tidak bolehintervensi kepada PPK, PPTK dan Panitia Penerima Barang ; Bahwa Surat Keputusan dari Kepala Dinas tentang penunjukkanPPK, PPTK,dan Panitia Penerima Barang tidak bisa merubah peraturan yang berlaku,apabila terjadi bisa dibatalkan dan menjadi tanggung jawab dari PenggunaAnggaran ; Bahwa yang bisa melakukan pembatalan adalah Pejabat yang membuat,Pejabat yang lebih tinggi tingkatannya
250 — 85
Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagaikepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat strukturallainnya yang tingkatannya lebih rendah;b) Sementara itu, PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadapterjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnyaakan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara.
2633 — 4938
danpemasaran hasil produksi, biasanya perusahaan akan melakukanpenggabungan ataupun kerja sama dengan pelakupelaku usahalain yang secara vertical berada pada level yang berbeda padaproses produksi, maka kerja sama ini disebut integrasi vertical.Jadi integrasi vertical terjadi Ketika satu perusahaan melakukankerja sama dengan perusahaan lain yang berada pada level yangberbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolaholah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan duaaktivitas yang berbeda tingkatannya
244 — 161
Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagaikepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat strukturallainnya yang tingkatannya lebih rendah;b) Sementara itu, PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadapterjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnyaakan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara.
199 — 451
Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagaiHalaman 24 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Ambkepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat strukturallainnya yang tingkatannya lebih rendah;b) Sementara itu, PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadapterjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnyaakan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara.
1935 — 1416
Jadi adaada tingkatannya, apakah ini perintah betulan artinya pernahdengan nada keras yang harus kamu lakukan, itu speech act ada tabelnya, itunamanya directive menyuruh. Tapi ada juga yang dalam cara yang halus ataukadangkadang seperti contohnya ini perintah, tadi yang tadi ditanyakan adatentang paham, itu lokusi. Jadi dalam pragmatiks ada tiga, pertama itu lokusi,lokusi itu pernyataan seperti apa adanya. Lalu ada ilokusi, ilokusi itu intensi darimaksud dari pembicaraan.
299 — 91
disahkan oleh MenteriHukum dan HAM maka perubahan tersebut sah atau legal;Bahwa dalam hal ini Ahli bukan ahli Hukum Acara Perdata ataupun HukumAcara Pidana dan Ahli juga tidak menguasai Hukum Pengakuan dan Ahlitidak mengetahui Pasal 1925 KUHPerdata;Bahwa sepengetahuan Ahli tata alat bukti ada urutannya, yaitu alat buktitertulis, alat bukti pengakuan, alat bukti tertulis yaitu berupa perubahansaham termuat dalam anggaran dasar dan disahkan oleh Menteri Hukumdan HAM yang kedua bisa juga pengakuan tetapi tingkatannya