Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tingin tindis
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 9/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
ANTON SUGIARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Intervensi:
MAHESH GAGANDAS LALMALANI
355 — 265
  • Kabupaten Bengkulu Tengah) Provinsi Bengkulu terbit tanggal 07062001 Surat Ukur Nomor: 02/TL.IV/2000 tanggal 27072000 luas 20.000 m2atas nama Anton Sugiarto beralih ke Mahesh Gagandas Lalmalani padatanggal 2542016 (Vide Bukti T.1 = T.Il INV.3) yang terbit dari PutusanPengadilan Nomor: 297/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 28 September 2015 (Videbukti T.ll INV.2) unprosedural, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut kaburterutama dalam menguraikan dalildalil Objek Sengketa dan Posita Gugatansaling tumpeng tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-04-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — Ir. SUKANDAR, dkk ; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
60 — 35
  • Karena adanya tumpang tindin kewenangan dalammempertanggung jawabkan hasil kerja yang telah dilimpahkan dalamjabatan sebelum SK dikeluarkan. Sebagai bukti Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adalah salahsatu kementerian yang paling rendah penyerapan anggaranya ;Terjadi saling Curiga antara Pejabat yang satu dengan yang lainnyayang berakibat tidak kondusifnya suasana kerja di lingkungankementerian Desa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 15-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — PT BAHAGIA AUDIO VIDEO VS HENDRAWAN SUBIANA, DK
98 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I/Pembanding I/Tergugat, sesuai denganketentuan Pasal 55 UndangUndang Pengadilan Tata Usaha Negara,dengan pembuktian sebagai berikut : Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor65/G/2014/PTUNBDG, halaman 6, alinea 3 pada angka Romawi IV.Kepentingan Penggugat, Termohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat menyatakan :Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugatdirugikan karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat secarafaktual di lapangan, tumpang tindin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 75/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Tergugat II : CHRISTIAN SOETIO
Terbanding/Penggugat : SUDARMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq CAMAT BALIKPAPAN UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : ALUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MISRAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KAMALUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : SAINAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : SUKRAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : JULIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat VIII : JULKIFLI
Terbanding/Turut Tergugat IX : AGUS SALIM
Terbanding/Turut Tergugat X : DJUHANI
Turut Terbanding/Tergugat I : LA BOLOSI
52 — 34
  • Sedangkan IMTNadalah produk Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang digunakan untukmemudahkan administrasi dan registrasi tentang tanah dan bertujuan untukmenghindari adanya tumpang tindin kepengurusan tanah di KantorPertanahan.Bahwa Judex Factie pada tingkat Pengadilan Negeri juga telah salahmemberikan pernyataan bahwa IMTN adalah bukti kepemilikan tanah.Bahwa sebagaimana dengan segel, IMTN adalah sebuah IZIN untukHalaman 51 dari 60 putusan Nomor 75/PDT/2018/PT SMR11.12.menguasai tanah yang dikuasai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT Mekar Harapan Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
ANNISA NUR ROHMA
352 — 206
  • dibeli oleh Penggugat pada Tahun 2012, berdasarkanRisalah Lelang No. 383/2012 Tanggal 31 Juli 2012.Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat dirugikan, karena di atastanah HGB No. 233/Telajung milik Penggugat yang telah terbit lebin dahulu, olehTergugat telah diterbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5586/Telajung tanggal 13 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1866/Telajung/2018 tanggal 18Januari 2019, seluas 2.862 M* terakhir atas nama Annisa Nur Rohma yangmengakibatkan tumpang tindin
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Tanah
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Mtw
Tanggal 10 April 2015 — - ANWAR RUSADITA BIN DJOHANSYAH - ROSIHAN BIN DJOHANSYAH Lawan - PT.MITRA BARITO GEMILANG - PT.ASTRAAGRO LESTARI Tbk
101 — 14
  • adanya surat dari Gubernur mengenai RTRWP;Bahwa saat itu hanya Koperasi Karya Mandiri yang menggunakanJalan Angkutan Kayu (Koridor) tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Izin Usaha Perkebunan yangdimiliki oleh Koperasi Karya Mandiri terletak di kiri dan kanan JalanAngkutan Kayu (Koridor) tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Izin Usaha Perkebunan tersebutsekarang dikelola oleh Tergugat ;Bahwa sepengetahuan saksi pencabutan Izin Usaha PerkebunanKoperasi Karya Mandiri karena lokasinya tumpang tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
180 — 104
  • tumpeng tindih sertipikat hak milik nomor 266dan SHM nomor 267 pada sekitar bulan Maret 2021;(Berita Acara Persidangan tanggal10 Agustus 2021);Menimbang, bahwa bukti P8 berupa sebuah surat pemberitahuan lebih lanjutperihal informasi bahwa proses balik nama atas AJB No.682 tidak dapat dilanjutkankemudian berdasarkan keterangan saksi Notaris Indrarini.S menyatakan bahwaselanjutnya pada sekitar bulan Maret 2021, saksi mendapatkan informasi secara lisan daripetugas BPN yang menyatakan terdapat tumpang tindin
Pengadilan PN PRAYA Perdata Wanprestasi
Register : 07-06-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pya
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
TIMOTHY JOHN MELLORS
Tergugat:
1.PATHURRAHMAN
2.SUNARTI
3.I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR, S.H.
4.I MADE KARTA Alias NONK
5.NOTARIS & PPAT YONATHAN RISKA ARIAWAN, S.H., M.Kn.
6.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Selong;
243 — 79
  • GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURELIBELL)** Gugatan Kabur dikarenakan Kontradiksi antara Posita dan PetitumBahwa dalam perumusan suatu gugatan haruslan sesuai antara Positadan Petitum sehingga tidak terjadi kekeliruan dan pertentangan antaraapa yang di dalilkkan dengan apa yang di mohonkan, bahwa dalamgugatan Penggugat tidak lah singkron antara Posita dalam gugatan danPetitumnya dengan kata lain terjadi tumpang tindin antara Posita danPetitum, bahwa dalam dalil gugatan yang di ajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PT BURU MAKMUR WARGA, DKK vs. KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) PROVINSI MALUKU
121 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini membuktikan bahwa pada saatitu memang tidak ada izinizin lain yang diterbitkan sebelumnya diatasareal lahan yang dimohonkan Para Penggugat tersebut ;Bahwa dalam upaya Para Penggugat mencari kebenaran mengenaiindikasi terjadinya tumpang tindin arel lahan dengan PT. MenaraGroup, kemudian Para Penggugat menerima surat No. 23/KOMAMDL/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan ProsesAMDAL PT.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 25/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
SUJARWANTO
Tergugat:
1.SRIYOTO
2.SUTJI MULIANTO LIMAN
Turut Tergugat:
1.SUJAYANTO, SH, MM.
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
47 — 9
  • Menurut pendapatProf Sogar Simamora dalam bukunya yang berjudul Prinsip Hukum Kontrakdalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah halaman 39, dijelaskanpada kenyataannya itikad baik sering terjadi tumpah tindin dengan kewajarandan kepatutan (reasonable and equity). Oleh karena itu dalam praktikpengadilan, itikad baik dan kepatutan dipahami sebagai asas atau prinsip yangsaling melengkapi.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
POERNOMO GAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
Intervensi:
DIREKTUR PT. SKYLINE KURNIA
226 — 264
  • No.reg.Kasus : 59/REGPMPP/KANWIL/X/2018,(Foto Copy sesuai dengan aslinya)Daftar hadir undangan gelar, dalam rangka pembatalanhak atas tanah karena cacat hukum administrasi yaknisertifikat hak milik Nomor : 02559 seluas 1.184 M2 atasnama Poernomo Gan, (Foto copy sesuai denganaslinya)Berita acara pelaksanaan paparan sengketa pengaduanpembatalan hak atas tanah karena terjadi cacat hukumadministrasi berupa tumpang tindin hak atau sertifikattanah seluas 1.184 M2 terletak di jalan otonomkelurahan vim,
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 12-08-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat:
TIARMA PASARIBU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
H. PELLY YUSUF.
188 — 58
  • tertulis berupa Sertipikat Hak Milikyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang,yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan Hak Milik, yangbersifat konkrit, individual (tercantum atas nama Tergugat II Intervensi sebagaipemegang hak), serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan (baik dariinstansi atasan maupun instansi lain), dan menurut Penggugat dalam dalilgugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karenatumpang tindin
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-07-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 150-K/PM I-04/AD/VII/2016
Tanggal 21 September 2016 — PRADA APRILIYANDO
119 — 43
  • Bahwa benar kemudian Saksi2 membawa keluar Terdakwa dandiserahkan kepada Saksi4 dan langsung Saksi4 tindin setelah ituSaksi4 mengamankan Terdakwa masuk ke dalam mobil Brio warna birudengan Nopol lupa dan diluar rumah tidak dilakukan penggeledahanterhadap Terdakwa.9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako DeninteldamIVWSwj dan barang bukti digelar yang diSaksikan oleh Wadan DeninteldamIVSwj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi3 bersama anggota yang melakukanpenggerebekan.10.
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama
Register : 13-12-2017 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0311/Pdt.G/2017/MS.LGS
Tanggal 26 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 10
  • Dan semua yang telah dihibahkan itu telah sesuai dan sah menuruthukum Syara (rujuk kitabkitab Mutabarah), sehingga Mahkamah Syariyahtelah turut mengesahkannya sebagaimana dalam surat keteranganJawaban Gugatan kami terdahulu, maka tidak ada jalan untukmengeyampingkan surat hibah tersebut;Banyak sekali kejanggalan yang terdapat dalam replik tersebut yangtidak dapat diterima akal sehat, seperti tumpang tindin batas tanah,demikian juga dari ukuran tanah (lihat Replik hal. 4);Upaya kedua dengan mengaitkan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 98/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
234 — 122
  • kepada Pejabat Pemerintahsehingga bertentangan dengan peraturan perundnagundangan yangberlaku dan bertentangan dengan asasasas pemerintahan yang baik.Bahwa, Tergugat dengan tidak melakukan sebagaimana ketentuanUndangundang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentangTata cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahsebagai peraturan pelaksananya akan tetapi menggunakan peraturanlama sehingga timbul tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Juli 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane ; BENRONI ALOTIA, dkk
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjalanan Dinas tumpang tindin dengan RapatrapatDinas/Sidang, sebesar Rp.221.480.000, 00. Bahwa selanjutnya setelah adanya hasil audit serta temuan adanyapenyimpangan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa keuanganPropinsi Sulawesi utara tersebut para Terdakwa mengembalikan uangyang telah diterima oleh para Terdakwa ke Kas Daerah dengan caramencicil.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
82 — 20
  • tanahnyaberdekatan / berbatasan; Bahwa saat itu yang mengidentifikasikan : saksi, penyidik Polda Jambi,Pelapor dan terlapor yaitu Lina dan rubianto ada juga; Bahwa dari kantor BPN Provinsi, hanya saksi saja; Bahwa pengidentifikasian itu ada di buatkan BAPnya; Bahwa ada saksi ikut serta proses identifikasi di lapangan; Bahwa cara mengidentifikasiannya saksi ambil koordinat yang ditunjukkan oleh Pelapor dan Terlapor untuk memetakan dan di laporkankelapangan untuk proses identifikasi; Bahwa ada masalah tumpang tindin
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Rap
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
135 — 38
  • Hal ini sangat berdasar dan rasionil karena selain menghindaritumpang tindin kewenangan antara hakim praperadilan yang hanya menilaivalidasi dan kebenaran administrasi prosesual penyidikan dengan hakim yangmemeriksa materi perkara pokok yang menilai tentang kesempurnaanpembuktian dari alatalat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahanseseorang.
    pemeriksaan perkara pidana, kadang terlihat adanya ketidaksempurnaandalam administrasi penyidikan namun hakim tidak mampu menjangkau untukmenilai hal yang demikian karena fokus pemeriksaannya, justru tidak lagi dalamHalaman 120.PUTUSAN Nomor 16/Pid.Prap/2019/PN Rappenilaian administrasi penyidikan tetapi lebih kepada instrument pembuktiandakwaan jaksa/penuntut umum;Menimbang, bahwa pembatasan ini juga menjadi penting dalammemberikan kepastian hukum terhadap lingkup kewenangan yang tidak bias,tumpang tindin
Pengadilan PA KOTAMOBAGU Perdata Agama
Register : 06-04-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Ktg
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 62
  • Sehingga semakin jelas penyesatan serta keserakahan Penggugatdan Turut Tergugat V ingin menguasai objek sengketa.Bahwa sudah sangat jelas itikad buruk Tergugat Rekonvensi dalampengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu walaupun belumdilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara, dimana jelas gugatan yangdiajukan tidak jelas dan tumpang tindin mengenai batasbatas yangdiajukan serta ketidak jelasan dari objek sengketa.Bahwa semakin jelas itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi dalam gugatanyang diajukan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 424/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : SUTOYO ARJO, SH
Terbanding/Penggugat : HOSIYAH SAFITRI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat II : FENDY PATRA
Turut Terbanding/Tergugat III : CHRISTINE SABARIA SINAGA
75 — 52
  • dinyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian petitumgugatan pada poin ke3 dapat dikabulkan, ..... dan seterusnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten,karena di dalam pertimbangan dihalaman 75 alinea ke3 dan ke5 yangpada pokoknya menyatakan bahwa antara tanah Terbanding/dahuluPenggugat dan Pembanding I/dahuklu Tergugat dan PembandingIl/dahulu Tergugat II tidak ada yang menginformasikan bahwa tanahtersebut terletak bersamaan atau saling tumpang tindin