Ditemukan 1873 data
ANTON SUGIARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Intervensi:
MAHESH GAGANDAS LALMALANI
338 — 233
Kabupaten Bengkulu Tengah) Provinsi Bengkulu terbit tanggal 07062001 Surat Ukur Nomor: 02/TL.IV/2000 tanggal 27072000 luas 20.000 m2atas nama Anton Sugiarto beralih ke Mahesh Gagandas Lalmalani padatanggal 2542016 (Vide Bukti T.1 = T.Il INV.3) yang terbit dari PutusanPengadilan Nomor: 297/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 28 September 2015 (Videbukti T.ll INV.2) unprosedural, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut kaburterutama dalam menguraikan dalildalil Objek Sengketa dan Posita Gugatansaling tumpeng tindin
42 — 87
Keduanyasamasama samar, tumpang tindin dan tidak didukung dengan buktibukti.
317 — 255
Bilyet Giro "MamiYenny" dimana Penggugat memiliki hutang kepada "Mami Yenny* yangkemudian Penggugat meminta Tergugat II atau Tergugat III untuk membayarhutang tersebut, yang kemudian Tergugat III menerbitkan bilyet giro yangkemudian diberikan kepada Penggugat untuk diberikan kepada krediturPenggugat, dan pada saat jatuh tempo Tergugat Ili mengganti dengan transfertunai dan bilyet giro yang sudah diberikan tidak dikembalikan oleh Penggugat.22.Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.4. adalah tumpang tindin
244 — 475 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2834 K/Pdt/2017"bahwa benar dalam lahan tersebut ada yang tumpang tindin denganklaim masyarakat, oleh karena ada klaim dari masyarakat";Bahwa saksi M.
HENKI LOHANDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
131 — 47
Putusan Nomor: 29/G/2018/PTUNSRGMenimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasibidang tanah objek sengketa, Penggugat menunjuk bidang tanahnya yangtumpang tindin dengan objek sengketa berada di Persil 36, selanjutnya Tergugatdan Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah objek sengketa berada di Persil37;Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila bukti girik Penggugat dihubungkandengan girik Tergugat II Intervensi sesuai bukti P4 dan T17=T34=T51, makadiperoleh fakta hukum bahwa terdapat
PT. TANJUNG SILAE SINERGI, diwakili AIKUL PALIT
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
293 — 79
Borneo Citra Persada Abadi tentang pembagian lahan;Halaman 72 dari 104 halaman Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.SMD Bahwa yang tidak tumpang susun itu izin lokasinya sementara IUP nya PT.Borneo Citra Persada Abadi belum ada perubahan jadi ini tumpang tindih IUPbukan tumpang tindih lokasi karena tidak ada diktum menyebutkan izin lokasiitu misalnya sudah terbit dulu harus menyesuaikan izin lokasi maka kita anggaptumpang tindin seharusnya PT.
ARUN SIPAYUNG
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
Intervensi:
1.Zainalta Sembiring
2.MAHAREKSHA SINGH DILLON
286 — 146
SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (videbukti T2) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1892/PangkalanMashyur (objek sengketa) atas nama Para Tergugat II Intervensi 2 terlebihdahulu. harus membuktikan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Mashyur yang dilakukan pihak pertanahan cacat secaraMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumdiatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihakdipersidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat,
90 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dimana Tergugat Vdengan Surat Nomor 570284 memberikan jawaban pada halaman 1angka 3 pada tanggal 25 Mei 2007 sebagai berikut:Bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah dan hasil pengukuranlapangan tanggal 23 Oktober 2003 terdapat tumpang tindin kepemilikanSertifikat Hak Milik Nomor 262/Simpang IV Sipin yang diuraikan dalamGambar Situasi Nomor 761 tanggal 23 Agustus 1976 Luas 15.329 m?
YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA)
Tergugat:
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dahulunya KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. GUNTUNG IDAMANNUSA
538 — 498
Bhumireksa Nusasejati tidaktumpeng tindin dengan HGU PT.
Terbanding/Penuntut Umum : RAMADAN, SH
190 — 347
Dalam suatu korporasipastinya memiliki struktur organisasi yang sudah disepakati, Strukturorganisasi merupakan sebuah garis hirarki atau bertingkat yangmendeskripsikan komponen yang menyusun sebuah perusahaanterkait pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadinyatumpang tindin dalam suatu. wewenang dan tanggung jawabperorangan.Berkaitan dengan subyek hukum orang perseorangan yangterorganisasi, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RIyang tercermin dalam Putusan Pengadilan, yaitu
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
236 — 218
Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstutusi telahmenjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55ayat (2) UndangUndang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahmengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diluar PengadilanAgama Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, denganpertimbangan antara lain untuk kepastian hukum dan menghindariadanya tumpang tindin kewenangan mengadili, maka secarategasPutusanNomor : 145/Pdt.G
296 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan TataUsaha Negara Kendari, Nampak bahwa didalam objek sengketa tidak terdapatadanya wilayah Izin Usaha Pertambangan Milik Penggugat apa lagi dikatakantelah terjadi tumpang tindin antara wilayah Pertambangan Penggugat denganPT. Sriwijaya Raya.
109 — 70
mantan RT. 10) tanggal 16 Agustus 2012, yangmenerangkan tidak akan bersedia memberikankesaksian/penandatangani sebagai saksi dalampembuatan berkas sporadic pemilik tanah / lahan atasnama Thamrin Sadik apabila status keadaan/tanahtersebut masih bermasalah / sengketa dengan adanyasegel adat pemilikan tanah atas nama atas nama :Sutedjo tahun 1995, Wadi tahun 1994, Mujito tahun1994, Siti Imroatun tahun 1994, Suyatno tahun 1992,Sukatno tahun 1992, Sri Poedji Astuti ImamSoetedjo tahun 1995, yang tumpang tindin
ARUN SIPAYUNG
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
Intervensi:
1.Zainalta Sembiring
2.MAHAREKSHA SINGH DILLON
282 — 234
SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (videbukti T2) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1892/PangkalanMashyur (objek sengketa) atas nama Para Tergugat II Intervensi 2 terlebihdahulu. harus membuktikan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Mashyur yang dilakukan pihak pertanahan cacat secaraMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumdiatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihakdipersidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat,
BUDI HARYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
Intervensi:
Soenar Alie Martono
317 — 240
perdata tidak terungkap C Desa 364 sebagai alas haksertipikat Hak Milik No 19/Desa Wringinputih berasal dari C Desa 188,alas hak kepemilikan Penggugat, hanya menyebut persil yang sama yakni110 D Ill luas 4250 M2.Dengan demikian antara tanah persil 110 dalam sertipikat denganpersil 110 milik Penggugat harus dipastikan terlebih dahulu secara perdataapakah merupakan obyek yang sama dan C Desa 364 berasal dari C Desa188 barulah bisa dinyatakan sertipikat hak milik no 19/Desa Wringinputihadalah tumpang tindin
329 — 26
membuat jalan itu, setahu saksi ahli operator alat berat itu ;Bahwa, alat berat tersebut membuat jalan produksi dengan panjang jalan yangdibuat sekitar 150 (saratus lima puluh) meter panjangnya ;30= Bahwa, di dalam bekerja alat berat tersebut tidak ada menumbangkan pohonyang dilindungi, karena disitu sudah menjadi kebun sawit ;Bahwa, menurut saksi ahli suatu hutan produksi bisa dimanfaatkan olehmasyarakat ;Bahwa, hutan produksi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika areal tersebuttidak tumpang tindin
86 — 50
mengajukan bukti TR 1 danTR 9.Menimbang, bahwa bukti TR 9 adalah fotokopi Sertifikat Hak MilikNomor 175 atas nama Sitti Hasniah binti Ribi, telah dicocokkan denganaslinya dan dinyatakan cocok, diberi meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, danbercap pos. dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi formilpengajuan bukti surat/tertulis dalam persidangan.Menimbang, bahwa majelis hakim pada saat meneliti bukti TR 9tersebut menemukan tumpang tindin
TIARMA PASARIBU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
H. PELLY YUSUF.
175 — 49
tertulis berupa Sertipikat Hak Milikyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang,yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan Hak Milik, yangbersifat konkrit, individual (tercantum atas nama Tergugat II Intervensi sebagaipemegang hak), serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan (baik dariinstansi atasan maupun instansi lain), dan menurut Penggugat dalam dalilgugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karenatumpang tindin
SUJARWANTO
Tergugat:
1.SRIYOTO
2.SUTJI MULIANTO LIMAN
Turut Tergugat:
1.SUJAYANTO, SH, MM.
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
36 — 9
Menurut pendapatProf Sogar Simamora dalam bukunya yang berjudul Prinsip Hukum Kontrakdalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah halaman 39, dijelaskanpada kenyataannya itikad baik sering terjadi tumpah tindin dengan kewajarandan kepatutan (reasonable and equity). Oleh karena itu dalam praktikpengadilan, itikad baik dan kepatutan dipahami sebagai asas atau prinsip yangsaling melengkapi.
POERNOMO GAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
Intervensi:
DIREKTUR PT. SKYLINE KURNIA
217 — 258
No.reg.Kasus : 59/REGPMPP/KANWIL/X/2018,(Foto Copy sesuai dengan aslinya)Daftar hadir undangan gelar, dalam rangka pembatalanhak atas tanah karena cacat hukum administrasi yaknisertifikat hak milik Nomor : 02559 seluas 1.184 M2 atasnama Poernomo Gan, (Foto copy sesuai denganaslinya)Berita acara pelaksanaan paparan sengketa pengaduanpembatalan hak atas tanah karena terjadi cacat hukumadministrasi berupa tumpang tindin hak atau sertifikattanah seluas 1.184 M2 terletak di jalan otonomkelurahan vim,