Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Rap
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
12838
  • Hal ini sangat berdasar dan rasionil karena selain menghindaritumpang tindin kewenangan antara hakim praperadilan yang hanya menilaivalidasi dan kebenaran administrasi prosesual penyidikan dengan hakim yangmemeriksa materi perkara pokok yang menilai tentang kesempurnaanpembuktian dari alatalat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahanseseorang.
    pemeriksaan perkara pidana, kadang terlihat adanya ketidaksempurnaandalam administrasi penyidikan namun hakim tidak mampu menjangkau untukmenilai hal yang demikian karena fokus pemeriksaannya, justru tidak lagi dalamHalaman 120.PUTUSAN Nomor 16/Pid.Prap/2019/PN Rappenilaian administrasi penyidikan tetapi lebih kepada instrument pembuktiandakwaan jaksa/penuntut umum;Menimbang, bahwa pembatasan ini juga menjadi penting dalammemberikan kepastian hukum terhadap lingkup kewenangan yang tidak bias,tumpang tindin
Register : 25-08-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 470/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 6 Juni 2017 — - YAYASAN ASRAMA PUTRI DAN RUMAH SAKIT BERSALIN ISLAM (PENGGUGAT) - HAJJAH HASNAH (TERGUGAT I) - Hajjah Habsah (TERGUGAT II) - ISNI MARTINI (TERGUGAT III), DKK
6432
  • 7 Agustus 1963 yang dikeluarkan oleh PenghuluKampung Sungai Sikambing D Ketjamatan Medan Barat ;Menimbang, bahwa menurut teori dan praktek beracara di Indonesia,bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap, upaya hukumnya adalah melalui upaya hukum luar biasa yaitu melaluiPeninjauan Kembali dan keberatannya tidak dapat dilakukan melalui gugatanbiasa ke Pengadilan Negeri Medan, karena hal demikian terhadap objek yangsama akan terdapat putusan yang saling tumpang tindin
Register : 05-04-2018 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 56/PDT/2017/PT SULTRA
Tanggal 15 September 2017 — - Pembanding : ANTHONY TARRU,dkk - Terbanding : HASAN K,dk
11824
  • perbuatan hukum hutangpiutangdengan Petitum Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam keadaandemikian, maka secara hukum akan sangat sulit apabila Pengadilan misalnyamengabulkan suatu Gugatan dengan Petitum seperti halnya dalam PetitumGugatan Para Penggugat a quo; Bahwa oleh karena ternyata Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur(obscuur libel) yang disebabkan karena uraian dalil Posita Gugatan ParaPenggugat maupun uraian Petitum Gugatan Para Penggugat teramat sangatrancu. dan saling tumpang tindin
Register : 04-05-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 11/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 4 Mei 2017 — PT. BUDI TATA SEMESTA >< M. ROHIM dk.
95240
  • DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembandingdalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh riburupiah).Untuk menghindari putusan yang saling bertentangan karena adatumpang tindin kepentingan antara pihak Penggugat (M.
Register : 15-12-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN SENGETI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Snt
Tanggal 9 Juli 2018 — Sjukur Laman vs Kasiman, dkk
18777
  • Hal ini dikarenakan pihak Penggugat mendalilkan Sertifikat HakMilik Nomor 408, atas nama Pemegang Hak Syukur Laman (Penggugat) (Videbukti P1) tumpang tindin dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871 Tahun1989 Desa Pondok Meja atas nama Ranu (Vide bukti T.I5) dan tanah SertifikatHak Milik Nomor 872 Tahun 1989 Desa Pondok Meja atas nama Sarwan (Videbukti T.I3);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalilPenggugat mengenai tumpang tindih/overlaping tanah sekaligus mendudukkanmengenai
Register : 31-10-2017 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 145/Pdt.G/2017/PN Bgr
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
236218
  • Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstutusi telahmenjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55ayat (2) UndangUndang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahmengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diluar PengadilanAgama Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, denganpertimbangan antara lain untuk kepastian hukum dan menghindariadanya tumpang tindin kewenangan mengadili, maka secarategasPutusanNomor : 145/Pdt.G
Putus : 26-06-2013 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — BUPATI KONAWE UTARA VS PT.ANEKA TAMBANG (Persero) TBK,
296232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan TataUsaha Negara Kendari, Nampak bahwa didalam objek sengketa tidak terdapatadanya wilayah Izin Usaha Pertambangan Milik Penggugat apa lagi dikatakantelah terjadi tumpang tindin antara wilayah Pertambangan Penggugat denganPT. Sriwijaya Raya.
Register : 07-12-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
ARUN SIPAYUNG
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
Intervensi:
1.Zainalta Sembiring
2.MAHAREKSHA SINGH DILLON
282234
  • SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (videbukti T2) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1892/PangkalanMashyur (objek sengketa) atas nama Para Tergugat II Intervensi 2 terlebihdahulu. harus membuktikan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Mashyur yang dilakukan pihak pertanahan cacat secaraMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumdiatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihakdipersidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat,
Register : 16-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Bjb
Tanggal 25 Juni 2015 — EDDY WAN YEN Bin H. THAMRIN SADIK melawan RUSMANTO dkk
10970
  • mantan RT. 10) tanggal 16 Agustus 2012, yangmenerangkan tidak akan bersedia memberikankesaksian/penandatangani sebagai saksi dalampembuatan berkas sporadic pemilik tanah / lahan atasnama Thamrin Sadik apabila status keadaan/tanahtersebut masih bermasalah / sengketa dengan adanyasegel adat pemilikan tanah atas nama atas nama :Sutedjo tahun 1995, Wadi tahun 1994, Mujito tahun1994, Siti Imroatun tahun 1994, Suyatno tahun 1992,Sukatno tahun 1992, Sri Poedji Astuti ImamSoetedjo tahun 1995, yang tumpang tindin
Register : 27-01-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
BUDI HARYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
Intervensi:
Soenar Alie Martono
317240
  • perdata tidak terungkap C Desa 364 sebagai alas haksertipikat Hak Milik No 19/Desa Wringinputih berasal dari C Desa 188,alas hak kepemilikan Penggugat, hanya menyebut persil yang sama yakni110 D Ill luas 4250 M2.Dengan demikian antara tanah persil 110 dalam sertipikat denganpersil 110 milik Penggugat harus dipastikan terlebih dahulu secara perdataapakah merupakan obyek yang sama dan C Desa 364 berasal dari C Desa188 barulah bisa dinyatakan sertipikat hak milik no 19/Desa Wringinputihadalah tumpang tindin
Register : 16-04-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 179/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 28 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : HADRIANSYAH, SH
Terbanding/Tergugat I : SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Ny. MISBAH
6841
  • No: 329/Pdt/2018/PT.MDN , maka untukmenghindari terjadinya tumpang tindin keputusan diantara dua gugatantersebut (overlaping), maka patut dan beradasar hukum jika gugatan dalamperkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;B.
Register : 06-10-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 498 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 21 Juni 2017 — PENGGUGAT - 1. Gede Deres, SH - 2. Drs. Nyoman Mandiasa, B.Sc TERGUGAT - 1. MADE WIJA - 2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
6743
  • Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumPan Gede Deres dan tanah seluas 20.000 M2 Sertipikat Hak milik Nomor477/Desa Tegallinggah atasnama Pan Gede Deres adalah sah milik danpeninggalan Pan Gede Deres sehingga perbuatan Tergugat telah mengakui tanahsengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum dan Tergugat atas dasarSPPT atasnama ayah Tergugat luas 30.000 M2 sudah cacat yuridis dan harusdibatalkan karena tumpang tindin
Register : 28-01-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 02/G/2014/PTUN.BJM
Tanggal 16 Juli 2014 — CV. PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI MELAWAN: BUPATI TANAH BUMBU, DAN PT. ARUTMIN INDONESIA,
22848
  • Pertambangandilahan yang diklaim oleh pemegang izin itu adalah lokasi, maka proseduryang ditempuh adalah pertama prosedur prosedur administrasi jadipemohon bisa mengajukan penyelesaian kepada pemberi izin apa itukepada Bupati apa itu langsung ke Kementerian ESDM untuk dicek apakahitu menjadi tumpang tindih dalam peta tetapi jika upaya administrasi initidak berhasil atau para pihak ingin menyelesaikannya melalui Pengadilanapakah bechiking itu terjadi tumpang tindih lahan apabila dari persidanganada unsur tumpang tindin
Register : 26-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 424/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : SUTOYO ARJO, SH
Terbanding/Penggugat : HOSIYAH SAFITRI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat II : FENDY PATRA
Turut Terbanding/Tergugat III : CHRISTINE SABARIA SINAGA
7144
  • dinyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian petitumgugatan pada poin ke3 dapat dikabulkan, ..... dan seterusnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten,karena di dalam pertimbangan dihalaman 75 alinea ke3 dan ke5 yangpada pokoknya menyatakan bahwa antara tanah Terbanding/dahuluPenggugat dan Pembanding I/dahuklu Tergugat dan PembandingIl/dahulu Tergugat II tidak ada yang menginformasikan bahwa tanahtersebut terletak bersamaan atau saling tumpang tindin
Register : 06-04-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Ktg
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17755
  • Sehingga semakin jelas penyesatan serta keserakahan Penggugatdan Turut Tergugat V ingin menguasai objek sengketa.Bahwa sudah sangat jelas itikad buruk Tergugat Rekonvensi dalampengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu walaupun belumdilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara, dimana jelas gugatan yangdiajukan tidak jelas dan tumpang tindin mengenai batasbatas yangdiajukan serta ketidak jelasan dari objek sengketa.Bahwa semakin jelas itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi dalam gugatanyang diajukan
Register : 19-09-2014 — Putus : 14-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — PT. KALTIM JAYA MINERAL VS I. BUPATI PENAJAM PASER UTARA., II. PT. SENTIKA MITRA PERSADA;
8649 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /IUPEksplorasi/Ekonomi/III/2010 tertanggal 8 Maret2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin KP Eksplorasi menjadi IUPEksplorasi dengan mengundang Pemohon Kasasi untuk hadir dalam rapatyang membahas perihal tumpang tindin di lahan pertambangan IUPEksplorasi atas nama PT Kaltim Jaya Mineral.Secara logika sederhana, apabila IUP lEksplorasi Pemohon Kasasidinyatakan telah berakhir sejak 8 Maret 2012, maka pada pertemuan Junidan Juli 2012 (vide Bukti P13 dan P14) Termohon Kasasi tidak akanmengundang Pemohon
Register : 03-03-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 87/PID.B/2016/PN MPW
Tanggal 23 Mei 2016 — BAMBANG SUDARYANTO Bin RUSMAN(Alm)
9514
  • SUDARYANTO BinRUSMAN mengetahui bahwa sertifikat orang yang terdakwa ketahui bernamaSUDARYANTO yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 724 atas nama SUDARYANTOtelah terjadi tumpang tindin dengan Hak Guna Usaha No. 4 tahun 2009 yangdimiliki oleh Perkebunan PT.Sintang Raya, mengetahui hal tersebut terdakwaberkeinginan untuk melakukan Gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional(BPN) perihal Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT.Sintang Raya karenasecara kebetulan terdakwa ada menyimpan foto copy sertifikat Hak
Register : 03-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 5/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
DEBBY CHINTIA MONOARFA
Tergugat:
GUBERNUR GORONTALO
254149
  • DENGAN DEMIKIAN, karena gugatan Penggugat dalam positanyasaling bertentangan atau terjadi tumpang tindin sehingga mengakibatkangugatan tidak jelas atau kabur, maka patut dan beralasan hukum bagi MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakangugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), DALAM POKOK PERKARA:1.
Register : 07-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 5/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14965
  • mengajukan pembatalan terhadap objek sengketamelalui gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang denganregister perkara nomor : 29/G/2015/PTUNSRG, tanggal 18 Agustus 2015.Selain daripada itu berdasarkan materi pertmbangan hukum putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor124/B/2016/PT.TUN JKT, tanggal 29 Juni 2016 pada halaman 1920 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor : 459K/TUN/2016,tanggal 1 Desember 2016 di halaman 51, Penggugat telah mengetahuiadanya tumpang tindin
Putus : 06-10-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Oktober 2016 — PT CITRA LESTARI SEMESTA (PT CLS), dkk VS PT ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT.RES), dkk
9450 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1499 K/Pdt/2016tidak benar bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatannya antaramenggugat PT CLS dan pribadi pengurusnya, dengan demikian tidakterjadi tumpang tindin dalam gugatan Penggugat oleh karenanya eksepsiTergugat sampai Tergugat VI harus ditolak";Unquote;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah suatu pertimbangan yangtidak benar, keliru dan sumir dalam penerapan hukum, karena:Bahwa PUK I/Pembanding I/Terbanding I/Tergugat . dalam hal iniPT Citra Lestari Semesta (PT CLS) adalah perseroan