Nomor 2869 K/Pdt/201515.16.17.18.12.dan sengketa kepemilikan tanah;Bahwa gugatan Penggugat yang mencampuradukan masalah di atas,mengakibatkan gugatan menjadi tumpang tindin dalam suatu gugatanperdata perkara a quo (over lapping) dan menjadi bias;Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscuur libel, karena gugatan perkaraa quo diajukan tentang masalah perbuatan melawan hukum, tetapidalam posita gugatan halaman 4 butir 5, 7, 10, Penggugat mendalilkanadanya kesepakatan jual beli yang belum terlaksanakan atauwanprestasi

atas tanah tersebut;Bahwa berkaitan dengan cacat administrasi juga diatur pada PermenATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 pada Pasal 11 ayat (3) bunyi lengkapnyasebagai berikut:a) Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitungan luas;b) Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/ataupengakuan hak atas tanah bekas milik adat;c) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaranhak tanah;d) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e) Tumpang tindin

Bahwa oleh karena terjadinya tumpang tindin antara bidang tanahPenggugat dengan tanah berdasarkan objek sengketa akibat dari Hariyatitelah meletakkan bidang tanahnya diatas bidang tanah Penggugatberdasarkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674, tanggal 28Juni 2018, Surat ukur Nomor. 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27Oktober 2017, luas 3.548 M?;4.

imparsial;Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai LembagaYudikatif sudah sepantasnya membatalkan objek sengketa karenamerupakan bentuk penerabasan' batasbatas pemisahankekuasaan antara Eksekutif dan Yudikatif, sekaligus mengingatkankepada Eksekutif agar upaya serupa tidak terulang lagi dikemudianhari;Oleh karena itu, kKeberadaan Tim Asistensi Hukum bertentangandengan Konstitusi UUD NKRI 1945 dan Prinsip PembagianKekuasaan Trias Politika Dalam Negara Hukum dan Demokrasi.Selain ia tumpang tindin

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari,yang pada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantorcamat Bukit Bestaari terdapada tumpang tindin dengan lahan masyarakat,sehingga proses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapatdilanjutkan atau dihentikan.Bahwa surat nomor 591.1/234/ 7.3.03/2014 tanggal 10 Juni 2014 dari

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari, yangpada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantor camatBukit Bestaari terdapat tumpang tindin dengan lahan masyarakat, sehinggaproses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapat dilanjutkan ataudihentikan.Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Kecamatan Bukit Bestari nomor590

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 4juga secara tanpa dasar/landasan apapun menyatakan menurutTergugat I" tanah milik Para Penggugat tumpang tindin dengan tanahmilik PT. Chevron Pacifik Indonesia.2. Bahwa terhadap "tuduhan" tanpa dasar kepada Tergugat tersebut,secara hukum tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar adanyasengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.

(1) huruf d KUHAP tersebut,Termohon berpendapat frasa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksaoleh pengadilan negeri, dimaksudkan bahwa, dengan dilimpahkannya perkarapokoknya ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkanpermohonan praperadilannya belum diputus oleh Hakim Praperadilan, makapermohonan Praperadilan itu menjadi gugur.Menimbang, bahwa menurut Termohon tujuan hukum acara pidanaadalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidakterjadi tumpang tindin

9 dari 68 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smrdengan membaca Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2017, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIGugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) :1.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karena kabur dantidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugat tidaksistemmatis, tumpang tindin

. j 22 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nenBerdasarkan fakta dan uraian diatas dan dengan terdapat begitu banyakperkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satuhamparan objek sengketa dan lebih penting lagi semuanya belum ada yangin kraht (belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi akan berbedabedaputusan hukumnya dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin

Bahwa berdasarkan Bukti T28 diperoleh fakta hukum plotting objek sengketa dan objek sengketa III tumpang tindin dengan hasil plotting pengambilan datalapangan permohonan atas nama Jemmy Albert Lomboan (in casu Penggugat),(vide Bukti T.28);Menimbang, bahwa uraian faktafakta/faktafakta hukum di atas menunjukkanPenggugat memperoleh sebidang tanah dengan membeli dari Hardenan Sabara dalambentuk Pengalinan Penguasaan Atas Sebidang tanah (vide Bukti P2, dan keteranganHalaman 60 dari 64 halaman Putusan

2004 tentangPenyelesaian Hubungan Industrial Pasal 124 ayat (2) huruh (a),Pasal 55 dan Pasal 59, kewenangan penyelesaian eksekusiterhadap perkara eksekusi Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut yangmerupakan pemberian delegasi dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial, dikembalikankewenangannya kepada Pengadilan WHubungan Industrial/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dengan eksistensiPengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri JakartaPusat agar tidak terjadi tumpang tindin

Bahwa Sertipikat tanah Penggugat tersebut diatasnya telah terbit atautumpang tindin dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia No. : SK. 733/MenhutII/2014 Tanggal 02 September 2014Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Baratyang memutuskan :KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi KalimantanBarat seluas + 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluhsembilan ribu enam ratus) hektar, yang dirinci menurut fungsidengan luas sebagai berikut

atas nama Sudartotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 820/Delima, SuratUkur Nomor 1032/2005 tanggal 18 Oktober 2005 terletak di Kel.Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaruluas 18.060 M? atas namaHANSON LUHUR, semula atas nama Wazna Fachruddin.SHM No. 164 Kel. Delima SU No. 37/Delima/2004 tanggal 8 Juni2004 luas 16.771 M?

atas nama SLAMET HARIYANTO (semula An.YULIZAR) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.767/Delima, Surat Ukur Nomor 977/2005 tanggal 7 September 2005Halaman 117 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.terletak di Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Prov. Riauluas 18.000 M? atas nama HANSON LUHUR, semula atas namaALBERT TAMBUNAN.c. Sertipikat Hak Milik No. 4786 Kel.

/V/2014 tanggal 11 Nopember 2014.Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat Il Intervensi mohon kepadaHakim Majelis agar dapat melakukan penelitian secara seksama danmenyeluruh terhadap ketiga hal sebagaimana tersebut diatas.Halaman 152 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.20)24.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat dan Berita Acara Pengukuran Pengumpulan Data Fisik No.1270/200.14.71/V/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang menyatakanada terjadi tumpang tindin

Menyatakan gugatan Para penggugat dan Penggugat Il Intervensi terhadapobjek sengketa 4, berupa :Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 5499/SD600.13/V1I/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan KasusTumpang Tindin Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang tanah C.391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.

CibucilDesa Sukamanah Kecamatan Jonggol; Bahwa saksi melihat Surat C 391 tahun 2011 Di Kantor Desa objek tanahyang dipersoalkan saat ini berjarak 34 KM dari lokasi; Bahwa Saksi kenal dengan Sainan Bin Bodong adalah warga saksi jadi tahusertifikat nomor C391 atas nama Sainan Bin Bodong; Bahwa Girik tidak ada yang tumpang tindin karena girik 391 terletak diCijengkol tidak ada di Blok Kuta; BAhwa girik 454 adalah atas nama MSTA Jhony asal muasal girik 454 ituadalah transaksi dari jual beli antara H

No. 2958 K/Pid.Sus/2015dan dinyatakan tumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selaindiakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannyaoleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamaidengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemiliktanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga SapliSanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan Terdakwa DR.

pembayaran ganti rugi, hal ini menunjukanadanya permainan oknum Panitia Pembebasan Tanah (P2T)dengan para spekulan tanah yang dikondisikan sedemikian rupauntuk memperoleh keuntungan semata dan merugikan wargamasyarakat yang tidak menerima haknya secara penuh ;Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangantersebut karena Judex Facti keliru dan tidak mempertimbangkan fakta(hukum) sebagai berikut:Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum berdasarkanketerangan saksisaksi terkait tumpang tindin

Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.

Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.Halaman 186 dari 259 Halaman Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2016/PN. Pbrg. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.

Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.

Ketut Tindin selakupengelola UEP Kecamatan Susut. Dalam permohonan tersebutdilampiri:a) Surat permohonan pendanaan dari LPD Selat.b) Rencana usaha LPD Selat.c) Neraca keuangan LPD Selat tahun terakhir yakni 2013.d) Daftar nama calon pemohon yang terdiri dari 21 (dua puluh satu)orang.e) Surat keterangan sehat dari LP LPD Kabupaten Bangli.f) Selanjutnya kami melakukan pengecekan ke lapangan yaknikepada LPD Selat Peken selaku Pemohon.

Basandidimana Pak Simon sebagai Direkturnya ;Saksi tidak tahu persis tentang keterkaitan Anny Halim;Saksi tahu luas tanah yang diakui oleh Pak Herman;Tahun 2012 saksi melapirkan Pak Herman;Luas tanah yang diakui melaporkan Pak Herman seluas 11000 meterpersegiLuas tanah yang tumpang tindin dengan Pak Herman seluas 5000 an meterpersegi;Luas tanah yang saksi beli menurut surat tahun 1959 itu yakni 6 hektar;Luas tanah kepunyaan Pak Salamun kurang lebih 14 hektar;Antara luas 6 dan luas 4 hektar ini merupakan

sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa a quo yang sebelumterjadi pemecahan keseluruhannya atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.1s/d 1.59, T.Il.Intv.2 s/d T.II.Intv.39);Menimbang, bahwa berpedoman pada surat gugatan Penggugat, jawabjinawab Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan buktibukti para pihakdan sidang pemeriksaan setempat dihubungkan dengan obyek sengketa aquo,maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan asal usul kepemilikantanah atau tumpang tindin

Negara;Bahwa dengan dimintakannya pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor : 3834 oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepatdiajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena hal tersebutmasuk ke dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang manakewenangan membatalkan dan mengadilinya ada pada PeradilanTata Usaha Negara, sehinga sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTabanan tidak berwenang mengadili perkara aquo;Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tabanan danagar tidak terjadi tumpang tindin

tanggal 11 September 2006,berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.605/Ket36.71.300.7/VII/2015tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugatmenyampaikan dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah keliru denganmenempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang (BPN) sebagaiTurut Tergugat dalam perkara aquo, karenaseharusnya BPN Kota Tangerangditempatkan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquokarena terjadinyatumpang tindin