Ditemukan 1781 data
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOHAN ALI, dkk VS PEMERINTAH RI., cq., MENTERI DALAM NEGERI cq., GUBERNUR ACEH cq., WALIKOTA BANDA ACEH, dk
60 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD ZEN VS PEMERINTAH RI Cq. Menteri Negara BUMN (KepalaBadan Usaha Milik Negara) Cq. Direktur Utama PT(Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DK
PEMERINTAH RI Cq. Menteri Negara BUMN (KepalaBadan Usaha Milik Negara) Cg. Direktur Utama PT(Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN)berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing Tanjung PriokJakarta Utara Cg. Pelaksana Unit Usaha Kawasan BerikatNusantara (KBN) Marunda, yang berkedudukan di JalanLampung Nomor 1 Cilincing Jakarta Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr. Ali Abdullah M, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn, dan kawankawan, para Advokat berkantor di JI.
71 — 25
Perdata : NURMAN TUNDY melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Walikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala Kelurahan Klawalu Kota Sorong, dk
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia CqWalikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala KelurahanKlawalu Kota Sorong, tempat kedudukan Jalan Malibela Km. 11,5Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pat.G/2018/PN SonKelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;2.
13 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; AGUS EDIYANTO ; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT Cq. KEPALA BPN WILAYAH JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALIYAS, Dkk vs PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTA BEKASI cq. KEPALA KELURAHAN KAYURINGIN JAYA, Dk
PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTABEKASI cg. KEPALA KELURAHAN MARGA JAYA,derkedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 11, Kota Bekasi;2.
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
GIRI JALADHI WANA vs PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. WALIKOTA BANJARMASIN dahulu WALIKOTAMADIA KEPALA DAERAH Tk. II BANJARMASIN
Terbanding/Tergugat I : Habibullah
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
59 — 20
Pembanding/Penggugat : Yulinar Fatima Butir Diwakili Oleh : EMIL SALIM SH MH
Terbanding/Tergugat I : Habibullah
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
Muslim Nuri
Tergugat:
1.Ferawati
2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3.Kementerian PUPR
15 — 0
Penggugat:
Muslim Nuri
Tergugat:
1.Ferawati
2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3.Kementerian PUPR
PT.Perkebunan Nusantara II
Tergugat:
1.PT.Binjai Duraman Indah Lestari
2.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
115 — 0
Penggugat:
PT.Perkebunan Nusantara II
Tergugat:
1.PT.Binjai Duraman Indah Lestari
2.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Ditjen Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Bekasi, 3. Gunawan, SH, tersebut
Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. DitjenKekayaan Negara Cq. Kepala Kantor PelayananKekayaan Dan Lelang Negara Bekasi, berkedudukan diJalan Sersan Aswan Nomor 8 D, Bekasi, dalam hal inimemberi kuasa substitusi kepada Abdul Manaf, dankawankawan, Kepala KPKNL Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Desember 2010;. Gunawan, SH, bertempat tinggal di BSD City Blok C 212, RT 03/02, Rawabuntu, Serpong, Tangerang, dalamhal ini memberi kuasa kepada Norman S. (rus,SH.,KN.
Bank Niaga (Tbk), 2.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Ditien Kekayaan Negara Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Bekasi, 3. Gunawan,SH, tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor134/PDT/2012/PT.BDG tanggal 30 Juli 2012 yang membatalkan putusanHal. 58 dari 60 hal. Put.
Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. DitjenKekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan LelangNegara Bekasi, 3.
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Putra Indonesia; Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri RI., Cq. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Cq. Pemerintah Kabupaten Batang (dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Batang)
Yayat Ruhyatna Basuni
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
28 — 6
Penggugat:
Yayat Ruhyatna Basuni
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK ; NY. IMUK RATNA
PUTUSANNomor 825 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINS JAWA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEYcq. KEPALA DESA CIWIDEY, berkedudukan di Jalan OtongKardana Nomor 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung diwakili olehKepala Desa Ciwidey, H.
163 — 29
YUNUS; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPRI Cq. BUPATI KARIMUN Cq. CAMAT TEBING; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP. KEPRI Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. KARIMUN
TURUT TERGUGAT 1; Vi..PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP. KEPRI Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. KARIMUN, beralamat di Jin. Sudirman Poros, Komplek Perkantoran Pemda Karimun. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/ 2014/PN.Tbk tersebutsebagai ............
Tergugat:
1.ALEX FARTA
2.ALPONSO
3.S U K I
4.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov. KALTENG Cq Bupati Lamandau Cq Kel Nanga Bulik
5.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov Kalteng Cq Bupati Lamandau Cq Camat Bulik
107 — 28
SABRI
Tergugat:
1.ALEX FARTA
2.ALPONSO
3.S U K I
4.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov. KALTENG Cq Bupati Lamandau Cq Kel Nanga Bulik
5.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov Kalteng Cq Bupati Lamandau Cq Camat Bulik
106 — 41
M.Si, dkkLawanPEMERINTAH RI Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, Cq. REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI VS NURASTI TOBING, DKK
almarhumAlboin Situmorang) pensiun dan sekarang telah meninggal dunia, adalah sah;Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medandengan Putusan Nomor 219/PDT/2012/PTMDN tanggal 7 November 2012harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapatbahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: PEMERINTAH
RI Cq.
MENTERI HUKUM DAN HAM Cq.KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 219/PDT/2012/PTMDN tanggal 7 November 2012 yang menguatkan Putusan PengadilanHal 21 dari 21 hal. Put.
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESITENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT IIPARIGI MOUTONG di PARIGI vs PIETER LUCKY AWALOEI
PUTUSANNomor 137 PK/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESITENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT IIPARIGI MOUTONG di PARIGI, dalam hal ini memberi kuasakepada Ratai Hi D.
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESITENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATENTINGKAT II PARIG MOUTONG Cq. KEPALA WILAYAHKECAMATAN PARIGI di PARIGI:3. PEMERINTAH Cq. RI KEPALA KEPOLISIAN RI Cq.KAPOLDA SULAWESI TENGAH Cq. POL AIRUT PALUHal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015di Palu;4. PEMERINTAH RI Cq.TNI AL Cq. PANGKALAN UTAMATNI AL VI Palu;5. JAHYA PAKAYA, bertempat tinggal di Desa Lebo,Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;6.
Jadi Penggugat membeli tanahsengketa dari pemilik tanah yang sah sehingga Penggugat sebagai pembeli yangberiktikad baik harus mendapat perlindungan hukum, sedangkan surat bukti danalat bukti lain (saksisaksi) dari para Tergugat tidak dapat melemahkan alat buktidari Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENURKEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESI TENGAH Cq.
Nomor 137 PK/Pdt/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENURKEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESI TENGAH Cq.
9 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,
DADE MANOPPO, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
114 — 102
Penggugat:
DADE MANOPPO, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG