Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-09-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 108/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 September 2014 — JOHNAR SYAHDEINI, SP
7722
  • sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi : Pencacah, penghancur dan menghaluskan bahan organik ;APPO : telah memiliki test report dari instansi yang berwenang ;Mesin penggerak 8,5 PK sampai 10,5
    PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNJ) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkut bahanbaku limbah/ sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi
    PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNI) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkutbahan baku limbah / sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang
    ;Pengadaan ternak sapi / kerbau dilengkapi dengan surat keterangankesehatan hewan dari instansi yang berwenang / dinas peternakan setempat ;Selanjutnya sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi :
Register : 03-02-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 4/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 29 Februari 2016 — Pembanding/Terdakwa : RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, SH
Pembanding/Terdakwa : Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MIFTAHUDDIN, SH
12239
  • YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya pelelangangagal karena tidak menemukan penawaran dari calon penyedia yang memenuhiketentuan administratif dan tekhnis, sehingga penawaranpenawaran tersebut gugurdalam proses Evaluasi Administrasi dan juga evaluasi tekhnis. Bahwa terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M.
    Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagAgara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100%Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian AgamaKab.
    Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagA gara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100%Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian AgamaKab.
    No. 04/Pid.Tipikor/2015/PTBNAMemerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;Menetapkan agar barang bukti berupa :Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPKPGK/KemenagA gara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan PenyediaJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab.
    Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;.
Upload : 15-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/PID.SUS/2011
Terdakwa; Sutario
16197 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SurisnoSanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun!
    kedalamanpengerukan sedimen) dan bila erosi ini tidak dicegah dapat mengakibatkankerusakan pintu air (longsor).Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan gorongorong/outletsepanjang + 5 meter di sebelah utara bagian kanan dan sebelah selatan bagiankiri jembatan irigasi di Dusun mengalami kerusakan, SPA disebelah utarabagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadi pelurusanSOA tidak seperti semula tidak dibangun bangunan goronggorong/outlet,pelurusan SPA dirnaksud secara tekhnis
    SurisnoSanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sunagi Nipah di Dusun!
    No. 30 K/PID.SUS/201 1Sanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun!
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. H. Amiruddin Noor Bin H. Bachtiar
6818
  • PUTRA SERUYAN MEGAH JAYA dengan besaranpenawaran Rp.5.882.388.000, dengan hasil evaluasi lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga.2. PT. ENDEK dengan besaran penawaran Rp.6.403.459.000,dengan hasil evaluasi lulus evaluasi administrasi, tekhnis danharga.3. PT.
    PUTRA SERUYAN MEGAH JAYA dengan besaranpenawaran Rp.5.882.388.000, dengan hasil evaluasi lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga.Halaman 49 dari 200 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PN Pik2. PT. ENDEK dengan besaran penawaran Rp.6.403.459.000,dengan hasil evaluasi lulus evaluasi administrasi, tekhnis danharga.. PT. TRI DHARMA MULIA dengan besaran penawaranRp.6.780.150.000, dengan hasil evaluasi lulus evaluasiadministrasi, tekhnis dan harga.g.
    PUTRA SERUYAN MEGAH JAYA dengan besaranpenawaran Rp.5.882.388.000, dengan hasil evaluasi lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga.. PT. ENDEK dengan besaran penawaran Rp.6.403.459.000,dengan hasil evaluasi lulus evaluasi administrasi, tekhnis danharga.. PT. TRI DHARMA MULIA dengan besaran penawaranRp.6.780.150.000, dengan hasil evaluasi lulus evaluasiadministrasi, tekhnis dan harga.g.
Register : 28-11-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 28/G/2013/PTUN.PL
Tanggal 26 Februari 2014 — - IR. BURHANUDIN HAMZAH vs - GUBERNUR SULAWESI TENGAH
6424
  • Pasal 8 ayat (2) huruf ePeraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturanKomisi........ke halaman 5Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten
    SelakuSekretaris sebagaimana disebutkan dalam surat No.171/517/DPRD/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal UsulPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenPoso yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupatenPoso; Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis VerifikasiSyarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi danAnggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
    Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum.
    Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta PeraturanKomisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 Tentang PedomanTekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota HasilPemilihan .......... ke halaman 1010Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon
    (Fotocopy dari fotocopy); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.
Putus : 10-05-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 10 Mei 2011 — MARTHEN DJITMAU, S.Pd
4842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 dan Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padasuatu
    Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005 Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensiHal. 4 dari
    SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padaHal. 6 dari
    Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005, Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensi5 % sebesar
    Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong.i. SK Bupati Sorong No. 821.1 / 184 tanggal 30 Nopember 1989 tentangPengangkatan saudara Hasan Musaad sebagai Pegawai Negeri Sipil.Hal. 12 dari 23 hal. Put.
Register : 28-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 46/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. PATTALLASANG Diwakili Oleh : MUHAMMAD AMIR SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : YOGA PRADILANSANJAYA, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD USWAH AMMAR, SH.MH
9531
  • ., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
    Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesarRp. 197.900.000, (Seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah),tetap!
    Selayar, selanjutnya SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
    Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV.
Register : 09-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 428/Pdt.G/2015/PA.KAG
Tanggal 22 September 2015 — Pemohon vs Termohon
256
  • dalam pembagianterhadap objek harta bersama tersebut (Vide Pasal 2 ayat (1), dan setelahdilakukan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka secaramutatis mutandis pihak pertama telah mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikan dan penguasaannya atas objekobjek harta bersama tersebut, yangselanjutnya pihak pertama dan pihak kedua mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikannya berdasarkan ketentuan pembagian sebagaimana yang telahdisepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;Bahwa ketentuan tekhnis
    pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, danc tersebut menjadi tanggungjawab masingmasing pihak pertama dan pihakkedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebut kepada pihak ketiga;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, e, dan ftersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama dan untuk menyelesaikantanggungan hutang
    kepada pihak kedua tersebut terhitung sejak akta perdamaianini ditandatangani dan selambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrartalak di Pengadilan Agama Kayuagung;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak kedua kepada pihak pertamasebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf g tersebut menjaditanggungjawab pihak kedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebutkepada pihak pertama terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani danselambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrar
    talak di Pengadilan AgamaKayuagung;Pasal 4Ketentuan UmumBahwa ketentuan tekhnis terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimanatersebut pada (Vide Pasal 2 ayat (1) diatas dilakukan dengan cara dibagi untungantara pihak pertama dan pihak kedua, yakni pihak kedua membayar sejumlahuang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak pertama.Namun jika tidak terjadi kesepakatan terhadap nilai bangunan dan tanahtersebut, maka terhadap objek tersebut dibagi secara natura, dan jika tidak
Putus : 05-05-2017 — Upload : 17-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR
Tanggal 5 Mei 2017 — Markus Sasi
8227
  • Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan LahanPertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/IIV2013 dengan jangkawakiu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat KomitmenKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas PertanianKabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani TunasHal 5 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUSTPK/2017/PT KALBARBaru dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mengacupada Pedoman Tekhnis
    Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahanoleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan SosialTahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetakHal 11 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUSTPK/2017/PT KALBAR sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan
    , Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/II/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yangdibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis PerluasanSawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan
    Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan DirektoratJenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07 / 93.12 / SPK / PSP / PPK/ Il / 2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh KelompokTani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013Hal 22 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUSTPK/2017/PT KALBAR dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa
    PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07 / 93.12 / SPK /PSP / PPK / Ill / 2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat olehKelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain Petrus Aspandi, maka
Register : 16-12-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK.
Tanggal 11 Januari 2016 — I. MARSON MARKUSIN SALEH; II. EBONSON;
11540
  • dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana BantuanSosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan DalamRangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan PertanianNomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 dengan jangka waktupelaksanaan mulai tanggal 27 Apri 2012 sampai dengan 31 Desember2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Komitmen KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian bersama dengan Ketua Kelompok TaniHapakat Jaya dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yangmengacu pada Pedoman Tekhnis
    Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahanoleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan SosialTahun 2012, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012,Perjanjian
    Kerjasa Sama Nomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 tanggal27 April 2012 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuanpada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2012;Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanHalaman 12 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.
    YUPSEM ADJOHAN;2 (dua) lembar asli Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaKelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen I.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.
    (RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaHalaman 41 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.Kelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.
Register : 28-12-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG
Tanggal 21 Februari 2018 — -. Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
173299
  • Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangandana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp710.000, / siswa/ tahun yang dicairkan per Triwulan (4 Kali), sehingga tiap kalipencairan adalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.
    tangal 06 Pebruari 2013 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Il tanggal 22 April 2012 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Ill tanggal 22 Juli 2013 sebesar : Rp. 152.650.000," Triwulan lV tanggal 07 Septeber 2013 sebesar : Rp. 149.100.000, halaman 4 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.Total: Rp. 653.200.000, Bahwasesuai dengan petunjuk tekhnis dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013,Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi adalah sebagai berikut :Untuk Tahun 2012 adalah : 1.
    Nomor 51 Tahun2011 Tentang Petunjuk Tekhnis pengelolaan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah TahunAnggaran 2012:halaman 16 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.> Pasal 2 huruf b menyatakan Pengelolaan dana BOS dilaksanakandengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu sertaterhindar dari penyimpangan.> Lampiran , BAB. Ill Organisasi Pelaksana, E.Tim Manajemen BOSSekolah : Angka3.
    Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan danaBantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yang diterimasekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa denganketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp.710.000, /siswa / tahun yang dicairkan per Triwulan ( 4 Kali ), sehingga tiap kali pencairanadalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.
    Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuanganhalaman 33 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesarRp.710.000, / siswa/ tahun.Bahwa sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dana BOS TA. 2012dan TA. 2013, Komponen yang bisa di biayai dengan
Register : 04-04-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
REZI DHARMAWAN, SH
Terdakwa:
M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI
2217
  • PM.01.03.941.01.19.K.30 tanggal 21Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis Pengujian Dra.Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positifmengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan (Satu) sesuai dengan UU RI.
    PM.01.03.941.01.19.K.30tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis PengujianDra. Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positifmengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan (Satu) sesuai dengan UU RI.
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 18 Mei 2015 — FITRINA MAMULAI
7612
  • Poso Nomor: AU.102/C.312/PSO/PHB-2013 tanggal 06 September 2013 Perihal Permohonan Pertimbangan Tekhnis;-------------------------------6. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.
    Poso tahun 2013.;--------------------------------46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) nomor berkas permohonan 3850 / 2014, nama Pemohon YUYUS SUDANA sejumlah Rp. 100.000,- yang ditanda tangani oleh LEO BASKORO tertanggal 12 Februari 2014.;-47. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bendahara Koperasi Dirgantara bandar Udara kasiguncu uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara untuk biaya pertimbangan tekhnis
    pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bandara kasiguncu dan rumah dinas bandara Kasiguncu tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh penerima JUMALI SUMARDI;----------------------------------------------------------48. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak JUMALI SUMARDI uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran permohonan biaya pertimbangan tekhnis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bandara kasiguncu dan
    rumah dinas bandara Kasiguncu tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh penerima SUDIAR, S.IP;-------------------------------------49. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari RONI TEJALESMANA uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengembalian dana talangan biaya permohonan pertimbangan tekhnis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bandara dan rumah dinas tertanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh penerima JUMALI SUMARDI
    . ;-----------------------------50. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari JUMALI SUMARDI uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara untuk biaya pertimbangan tekhnis pertanahan tertanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh penerima NI MADE ALRES.;--------------------------------Terlampir dalam Berkas Perkara.8.
    PosoNomor: AU.102/C.312/PSO/PHB2013 tanggal 06 September 2013 PerihalPermohonan Pertimbangan Tekhnis. ;1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbangan TekhnisPertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kab.
    Kepala Seksi Tanah dan Pendaftaran Tanah. 44, 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kertas Kerja Rincian BiayaPertimbangan Tekhnis Pertanahan yang ditanda tangani oleh SUDIAR, Sselaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan tanggal 30 Sept2013.
    FNomor : AU.102/C.312/PSO/PHB2013 tanggal 06 September 2013 Per:Permohonan Pertimbangan Tekhnis. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbang:Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat JendePerhubungan Udara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.
    FNomor : AU.102/C.312/PSO/PHB2013 tanggal 06 September 2013 PeriPermohonan Pertimbangan Tekhnis. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbang:Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat JendePerhubungan Udara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Drs. MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MM Bin ME. SUKARDI SURIADJI
14631
  • Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis dikementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) an.
    Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis dikementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah)an. M.
    ANITA DIANA1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor7/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An. H. AHMAD SANUSI1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 JuliHalaman 166 dari 236 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2016/PN.
    AGUS SUNDANA1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor5/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
    IKHWAN RIDWANKwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis Peningkatan KapasitasBadan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli 2015 diGraha Transportasi Cisarua Bogor Nomor : 35/KW/E.03/LPPM/VII/2015senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) An.
Putus : 28-11-2013 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 33/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA
Tanggal 28 Nopember 2013 — I.Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM Bin YUNIARTI; II.KHAIRIL ANWAR, SE Bin SARWANI JAMAL;
4934
  • Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
    Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya denganmembubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti olehterdakwa I Ir. H.
    Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IJ Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.
    Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa IIKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan,..........13Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun tugas dan wewenang terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku
    Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IT Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.
    Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
Putus : 28-01-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL
Tanggal 28 Januari 2014 — LENTY ELS MOLIN, SPd.
6531
  • Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa)berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapproses pelaksanaan dan hasil pembangunansekolah baik kuantitas maupun kualitas dengantetap mengacu kepada panduan pelaksanaan danpanduan tekhnis yang disetujui pihak pertama;2.
    Jika pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya dan bersediauntuk diperoses sesuai dengan peraturan danhukum yang berlaku.Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimanadiatur didalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012, terdakwakemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yangterdiri atas :v Penanggung Jawab : Lenty els Molin, S.Pd (kepalaSMPN
    Keuangan : Melkias Saeman (MasyarakatDesa Nipa);Y Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwaterdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untukmelakukan Penandatanganan pemberian bantuan / SPPB,pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuaidengan ketentuan dan persyaratan, menandatngani kwitansipenerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan
    Jika pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya dan bersediauntuk diperoses sesuai dengan peraturan danhukum yang berlaku.Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimanadiatur didalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012, terdakwakemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yangterdiri atas :vy Penanggung Jawab : Lenty els Molin, S.Pd (kepalaSMPN
    Keuangan : Melkias Saeman (MasyarakatDesa Nipa);Y Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis ProgramBlock Grant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahuibahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untukmelakukan Penandatanganan pemberian bantuan / SPPB,pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuaidengan ketentuan dan persyaratan, menandatngani kwitansipenerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan
Register : 17-11-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 273/Pdt.P/2014/PA.Sit
Tanggal 15 Desember 2014 — PEMOHON I PEMOHON II
120
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo denganNomor : KK
Putus : 29-07-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 K/Pid/2010
Tanggal 29 Juli 2010 — Drs. RAHMAT bin RASUL
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAHMAT bin RASUL yangberdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor :25 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 ditunjuk atau diangkat sebagaiKepala Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya,Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas selaku Kepala Desa danberdasarkan Surat Keputusan Bupati No.16/Bup/2007 tanggal 22Januari dan No.38 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk KeluargaMiskin bahwa Kepala Desa adalah penanggung jawab untukpenyaluran
    Miskintersebut kepada yang bukan sasarannya yaitu kepada AMRANdengan rincian :e Bulan April 2008 menjual kepada AMRAN bin ALI DEMINsebanyak 25 Kg. dengan harga per kilo Rp.2.200, (dua ribudua ratus rupiah) sehingga membayar Rp.55.000, (lima puluhlima ribu rupiah) ;e Bulan Mei 2008 menjual lagi kepada AMRAN bin ALI DEMINsebanyak 12,5 Kg. dengan harga Rp.2.200, (dua ribu dua ratusrupiah) per kilo, sehingga membayar uang sebesar Rp.27.500,(dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis
    RAHMAT bin RASUL yangberdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor :25 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 ditunjuk atau diangkat sebagaiKepala Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya,Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas selaku Kepala Desa danberdasarkan Surat Keputusan Bupati No.16/Bup/2007 tanggal 22Januari dan No.38 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk KeluargaHal.6 dari 23 hal. Put.
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
20036
  • Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis di kementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) an.
    Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis di kementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) an. M.
    UJANG ROSADI1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor41/KW/E.03/LPPM/V1V2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An. APUD SAEPUDIN1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 JuliHalaman 167 dari 235 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPK/2016/PN.
    KHWAN RIDWANKwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis Peningkatan KapasitasBadan Musyawarah dan Badan Kehormatan* tanggal 36 Juli 2015 diGraha Transportasi Cisarua Bogor Nomor: 35/KW/E.03/LPPM/V1V2015senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) An.
    DARMITA1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor31/KW/E.03/LPPM/V1IV/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 8/PID.TPK/2018/PT PAL
Tanggal 13 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : RISMANTO, SH.,MKN
Terbanding/Terdakwa : FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias FADHLI, ST
9234
  • Indi Gita Persada, dalam Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pembuatan saluran depan dan samping RSUD Wakai, APBD TA. 2014, Nilai Pekerjaan Rp. 16. 765.000, dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014;
  • Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.11 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;
  • Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab.
    Touna TA. 2014;
  • Foto Copy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) No.: 177 / PPK / APBD / CCO / IX / DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;
  • Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;
  • Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;
  • Laporan Bulanan I s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada;
  • Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.
    Prisma sesuai dengan kontrak, gambar rencana,RAB, dan Spesifikasi Tekhnis, dengan demikian hal ini telah menyimpangdari Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, BABV huruf B Angka 2 huruf b dan c;e Bahwa terdakwa membuatkan laporan harian, mingguan, bulanan danbackup data yang seharusnya dibuat oleh penyedia jasa FREDDY AKUBAselaku direktur CV.
    Prisma sesuai dengan kontrak, gambar rencana,RAB, dan Spesifikasi Tekhnis, dengan demikian hal ini telah menyimpangdari Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, BAB Vhuruf B Angka 2 huruf b dan c;e Bahwa terdakwa membuatkan laporan harian, mingguan, bulanan danbackup data yang seharusnya dibuat oleh penyedia jasa FREDDY AKUBAselaku direktur CV.
    Touna TA. 2014;14) Foto Copy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) No.: 177 / PPK /APBD / CCO / IX / DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;15) Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16) Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17) Laporan Bulanan s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy GitaPersada;18) Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.Prisma;19) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung No.
    Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17. Laporan Bulanan s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy GitaPersada;18. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.Prisma;19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;20. Foto Copy SK.
    Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17. Laporan Bulanan s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy GitaPersada;18. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.Prisma;19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No.DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 52;20. Foto Copy SK.