Ditemukan 2030 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-06-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 16 September 2014 — JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)
60 — 19
60 — 19
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum danHukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yangdikutip oleh R. WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea)menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalahmerupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaankewenangan dan sebagainya.
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
YANSAR,M.Pd Bin NANDU
88 — 24
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
YANSAR,M.Pd Bin NANDU
88 — 24
Soedarto, SH ; Hukum danHakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalampertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yangterjadi atau dinubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenanganyang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 42/Pid.
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 12 April 2016 — MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI M
106 — 23
106 — 23
Soedarto, SH., mengatakan bahwatujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiadalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perouatanmenyalahgunakan kewenangan dan sebagainya.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 24 September 2013 — ASMIDAR, SH
126 — 30
126 — 30
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
Register : 24-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. ADIRAMA BAHAN,MT Alias PAK ADI Bin ADJANG BAHAN
68 — 29
68 — 29
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
185 — 62
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
185 — 62
(vide : Soedarto,SH dalam bukunyaHukum dan Hukum Pidana hlm.142) ;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 3 UndangUndang R.I No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang R,l No 20 Tahun2001 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi, unsur ini adalah tujuan dari si pelakutindak pidana korupsi sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I, Tanggal 29Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lainmenyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu badan cukup dinilai
Register : 29-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 3 Juni 2014 — FARIDA SAYANG, SE Als IBU FARIDA Binti KHR. A. MUHAMMAD (Alm)
41 — 13
41 — 13
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum dan Hukum Pidana,Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yang dikutip oleh R. WIYONO, SH,mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatuKorporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatanpenyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
98 — 41
98 — 41
Kalau pelakunyaPNS/BUMN, maka pelaku yang bersangkutan melakukan penyalahgunaanwewenang dan menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan, sedangkan apabila pelaku unsur ini adalah pegawai swasta,maka pelaku tersebut menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang adapadanya karena kedudukan (Soedarto)Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwaserta bukti bukti yang diajukan dipersidangan terungkap faktafakta sebagaiberikut : Bahwa terdakwa Drs.
Register : 05-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 8 Juni 2016 — SLAMET MARYOTO, ST.
97 — 71
97 — 71
ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya,tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasanpasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 43 tahun 1999, adalahkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang danhak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara.Sedangkan kedudukan menurut Soedarto
Putus : 10-04-2018 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr Tanggal 10 April 2018 — RATAM, S.T. Bin KUSNADI (Alm)
209 — 31
209 — 31
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 13-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH
2.LULU MARLUKI
3.YASSER SAMAHATI, SH
4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH
5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH
6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH
Terdakwa:
MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI
430 — 194
430 — 194
Sementara sub unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurutSoedarto adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan(Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 142), danpembuktian terhadap sub unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku saksi sesuai dengan keberadaannya.Halaman 185 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.
Register : 29-12-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 11 Februari 2016 — Drs.YUSRALUDIN, M.Kes
229 — 117
229 — 117
Soedarto, SH No. 58 Semarang (Graha Widya Dharma lantai 1).1 (satu) bendel fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya tentang evaluasi teknispengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi, riset dan alih teknologivaksin flu burung.1 (satu) bendel asli Surat Nomor : TU.09.01/1.1/1513/11 tanggal 18 Maret 2011,perihal : Undangan pertemuan teknis + Konsep suratnya dan surat Nomor :HK.03.01/1.1/1173/2011 tanggal 28 Februari 2011, hal : penyampaian SK TimTeknis + konsep suratnya.3 (tiga) lembar fotocopy
Register : 21-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 30 Mei 2017 — SUMALI Bin KADENUN
57 — 26
57 — 26
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
156 — 57
156 — 57
SbyUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, CetakanPertama, Juni 2005, hal. 4041) ;Sedangkan yang dimaksud dengan Kedudukan menurut SOEDARTO antara lain : istilah kedudukan disamping perkataan Jabatan adalah meragukan, kalau hal ini diartikanfungsi padaumumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan.
Dalam penjelasanpasal demi pasal pembentuk UndangUndang membandingkan jenis tindak pidana korupsidengan Pasal 52 KUHPidana yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri Ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atausarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, disini tidak ada istilan kedudukan ataufungsi, maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis keduaini tidak terbatas pada pejabat ( SOEDARTO, Hukum dan Hukum
Register : 07-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKROMO
123 — 39
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKROMO
123 — 39
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 26 September 2016 — SETIAWAN,ST Bin SUGITO
67 — 24
67 — 24
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 12-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 12 April 2016 — BUDY MARMAN, ST Bin ACHMAD SYAM
81 — 13
81 — 13
Soedarto, SH., mengatakan bahwatujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiadalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perouatanmenyalahgunakan kewenangan dan sebagainya.
Register : 24-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr Tanggal 8 Juni 2017 — JAFAR SIDIK Bin KHALID
140 — 24
140 — 24
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 31-08-2009 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 383/Pid.B/2009/PN.PL.R Tanggal 2 September 2010 — H. JATNO SOESILARTO
111 — 74
111 — 74
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwatujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalahmerupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatanmenyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini haruspula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahiryang menyertai perbuatan Terdakwa.
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
71 — 17
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
71 — 17
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).