Ditemukan 1872 data
195 — 436
Maluku Barat Daya Propinsi Maluku No.HK.201/1/17/DRJU.KUM.2014 / No. 553.2/50/2014 tanggal 28 Pebruari 2014tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru di Moa LakorKabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tersebut berkaitan denganmasalah lahan, dan untuk menghindari tumpang tindin dalam pengelolaan asset,dan sebelumnya belum ada MOU dengan Pemerintah Kab.
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
259 — 183
kepemilikan Turut Terlawan II atasTanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk ObjekSita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Sub Balai Tata HutanTanjungkarang Lampung tersebut hanya memuat informasi telah dilakukannyapeninjauan lapangan pada bulan Februari sampai bulan Maret 1981 atas arealhutan yang dimohon pelepasan oleh Turut Terlawan II, dan dari peninjauanlapangan ditemukan terjadinya tumpang tindin
411 — 841
Telah dibuat jalan kebun oleh Pemda setempat sehingga sangatdekat dengan jalan utama dan mudah dijangkau Lahan satu hamparan dan bebas banjir dengan jenis tanah liatgambut tipis Lahan siap segera dapat dikerjakan lanclairing Lahan tidak tumpang tindin dengan kepentingan lain, tidaksengketa..
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
209 — 117
Dokumen ini menunjukan bahwaproses pengkajian, penelitian, danpeninjauan fisiktidakdilakukansecaranyata sehingga terjadi tumpang tindin obyek tanah. Hal inimerupakan bentuk kesalahan presedur yang berdampak pada keabsahanpenerbitan sertifikat atas tanah yang dimohonkan. Dari segi hukum administrasi negara bahwa pembatalan sertifikat tersebutadalah sebagai akibat adanya kesalahan obyek tanah yang diberikansebagai hak kepada pemohon.
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
156 — 260
Dpstanah Kehutanan yang dalam hal ini adalah tanah Tahura Ngurah Rai.Dokumen ini menunjukan bahwa proses pengkajian, penelitian, danpeninjauan fisik tidak dilakukansecaranyata sehingga terjaditumpang tindin obyek tanah. Hal ini merupakan bentuk kesalahanpresedur yang berdampak pada keabsahan penerbitan sertifikat atastanah yang dimohonkan.
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
145 — 279
Belunkut ternyata letak Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23122003 dan SertipikatHalaman 621 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNHak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal29122003 adalah tumpang tindin dengan areal tanah Hak GunaUsaha Nomor : 1/Belunkut An. PT.
Desember 2018berdasarkan keseluruhan alasanalasan hukum, faktafakta hukum,buktibukti hukum dan dasardasar hukum yang disampaikan TerbandingXV dahulu Tergugat XV / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas.Halaman 761 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNOleh karena itu. sudah seharusnya Majelis Hakim Banding yangterhormat untuk menyatakan banding Pembanding ditolak danmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor105/Pdt.G/2016/PNRAP tanggal 20 Februari 2018;Bahwa mengenai tumpang tindin
266 — 144
TAUFAN TIRO mengatakan Terima Kasihsetelah Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2 Milyar itu;Bahwa Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 4(empat ) kali, yaitu:o Pertemuan Pertama dengan Pak IMRAN dan Pak AMRAN,bertemu di Kementerian PUPR ;Hal 138 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Psto Pertemuan Kedua dengan Pak IMRAN dan Pak QURAISH,mempertegas Program Aspirasi yang punya Pak IMRANberapa nilainya dan Pak QURAISH berapa nilainya, karenaada ada pemikiran bahwa Proyek Program Aspirasinyatumpang tindin
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
264 — 203
RAMANG ISHAKA yang juga berkedudukan sebagai saksi yangdiajukan oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan telahmenegaskan bahwa memang benar perihal fakta bahwa telahterjadi tumpang tindin atas obyek tanah yang di klaim oleh PemdaKab. Manggarai Barat dengan tanah yang sudah diserahkanfungsioner adat ngorang kepada Ir. NICOLAUS NAPUT" atas lokasiobyek yang sama (Vide Uraian Keterangan Saksi Hj.
628 — 331
pukul 08.00 WIBKemudian sekitar pukul 08.00 WIB, CECEP ISKANDAR dan GULATMEDALI EMAS MANURUNG menghadap Terdakwa di rumah dinasGubernur Riau dimana dalam pertemuan tersebut GULAT MEDALIEMAS MANURUNG menyampaikan kepada Terdakwa itu orang PTDUTA PALMA katanya sudah menghadap bapak dan merekaminta agar lahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisiRTRW, atas hal tersebut, TERDAKWA memerintahkan CECEPISKANDAR untuk membuka peta dan mengecek posisi lahan PTDUTAPALMA (PT PALMA SATU) agar tidak tumpang tindin
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surveyor Indonesia terdapat 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen,yaitu Pemohon; Bahwa telah terjadi tumpang tindin dalam pertimbangan hukumJudex Facti yang pada pokoknya menyatakan Pemohon terbukti tidakmelaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasandan pengendalian kontrak kerja yang dilaksanakan oleh PenyediaPT.
87 — 93
Penyusunan APBD dilakukan pada tahun sebelumnya yang dibahas mulai tahap Musrenbang Tingkat Lurah, Camat dan TingkatKota yang kemudian Dinas PU hanya mensrinkonkan programyang ada di Suku Dinas dengan Dinas sehingga tidak ada yangtumpang tindin pekerjaan, namun jika ada maka akan dikajipekerjaan tersebut merupakan kewenangan siapa, kemudiandalam pembahansan APBD, Suku Dinas melalui Bappekomelakukannya ke Bapeda Propinsi DKI, sedangkan untuk TA. 2013s/d TA. 2014, saya tidak ikut melakukan singkronisasi
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
215 — 58
Belunkut ternyata letak Sertipikat Hak MilikNomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23122003 danSertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal29122003 adalah tumpang tindin dengan areal tanah Hak Guna UsahaNomor : 1/Belunkut an. PT.