Ditemukan 2030 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
146 — 43
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
146 — 43
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
48 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soedarto, SH., dalam bukunyaHukum dan Hakim Pidana halaman 142, bahwa unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan, dan unsur bathin tersebut harus ditentukan secara objektifHal. 171 dari 334 hal. Put.
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
100 — 33
100 — 33
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, him 142).
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
173 — 78
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
173 — 78
Bukit Tinggi ini merupakanunsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dansebagainya (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni: 1977, hal. 142)karena berdasarkan fakta di atas :1) Terdapat kelebihan pembayaran sebagaimana temuan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp73.586.692,27 (tujuh puluhtiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh duakoma dua tujuh rupiah) dan;2) Terdapat kekurangan volume (berdasarkan Laporan
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
126 — 71
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
126 — 71
;Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto, dalam bukunya Hukumdan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1977) him. 142, mengemukakan bahwaini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatanpenyalahngunaan kewenangan dan sebagainya.
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
90 — 50
90 — 50
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan Hakim Pidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142); Menimbang, bahwa walaupun merupakan unsur subyektif (bathin), kesalahandapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangterjadi yang menyertai perbuatan Terdakwa, serta dihubungkan dengan perilakuTerdakwa. Sebab pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalampikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan manusia dalamkehidupan bermasyarakat.
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T
220 — 86
220 — 86
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (vide: SOEDARTO, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Putus : 21-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2013/PN.KPG Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. OKTOVIANUS LASIKO
47 — 17
47 — 17
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto diSsamping dapat dipangku olehpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat jugadipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau) perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana
- dr. MULYA A. HASJMY
193 — 82
193 — 82
Adanya unsur ini harus ada pula ditentutkan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatantersangka (vide : Soedarto, SH, Hukum dan Hukum Pidana, PenerbitPT.
Alumni Bandung, Tahun 1977, him. 42).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, SHtersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dnegan putusannyatertanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbanganhukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yangterjadiatau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa dari faktafakta
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 1 September 2016 — I MADE JAWAN, SE
67 — 65
67 — 65
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawainegeri sebagai pelakutindakpidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.Wiyono menjelaskan bahwa kata kedudukan dalam rumusanpasal 3dipergunakan untuk pelakutindak pidana korupsiyaitu bagi pegawainegeriyang tidak memangku suatu jabatan tertentuatauperseorangan swasta yangmempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Halaman 337 dari
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
189 — 83
189 — 83
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (vide: SOEDARTO, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Register : 04-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 20 Agustus 2014 — H. MUHAMMAD IBRAHIM bin SARANI GOLAM, DKK
118 — 21
118 — 21
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum danHukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yangdikutip oleh R. WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea)menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalahmerupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaankewenangan dan sebagainya.
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
111 — 1641
111 — 1641
acontrario maka dapat diartikan bahwa perbuatan melawan hukumformil adalah kebalikan dari arti perbuatan melawan hukum materiltersebut.Menimbang, bahwa secara doktrin ada beberapa pendapatyang berkaitan dengan arti / makna dari perbuatan melawan hukumformil antara lain dikemukan oleh Bambang Poernomo, melawanhukum formil adalah apabila perbuatannya dilihat sematamatasebagai perbuatan yang bertentangan dengan undangundang,sesuai dengan rumusan delik dan pengecualianya ( 1994: 115),sedangkan menurut Soedarto
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
225 — 115
225 — 115
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (vide: SOEDARTO, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
241 — 119
241 — 119
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
114 — 55
114 — 55
Djindangyang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetapyang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentinganumum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yangdiberinama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkunganpekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifatduurzaam atau tidak dapat diubah begitu saja, sedangkan apa yangdimaksud dengan kata kedudukan menurut Soedarto
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi
- ALEX USMAN
324 — 431
324 — 431
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangkan (vide : Soedarto, S.H.
,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.Alumni, Bandung, Tahun 1977,him.142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H., tersebut,Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 JuniHal 370 Putusan No. 04/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST1989 Nomor : 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakanantara lain bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatubadan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan denganperilaku Terdakwa sesuai dengan
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
303 — 151
303 — 151
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
Register : 28-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 10 April 2019 —
154 — 48
154 — 48
(/ihat, Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana,Bandung, Alumni, 1977, hlm.142)Menurut R. Wiyono (dalam bukunya: Pembahasan Undangundang pemberantasanTindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua Cetakan Kedua, Maret2009, halaman 46): bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan adalah sama artinyadengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besardari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yangdiperolehnya.
Register : 01-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 13 Juli 2015 — 1. WERDY bin APLUS ANANIE
2. VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI
3. MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL
4. MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM
5. AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN
6. RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN
7. TOTO SUTANTO bin HUSIN
8. SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN
93 — 36
93 — 36
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum danHukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yangdikutip oleh R. WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea)menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalahmerupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatanHalaman 286 dari 378 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2015/PN Plkpenyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.