Ditemukan 2424 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indrayanto indrianto indrayanti indriyana indianto
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 18 September 2014 — AKHMAD SYAHRIPUDIN,S.Ag
93 — 35
  • Sebagaimana dikutipoleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun2001, menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku actual sepertihalnya dalam tindak pidana korupsi adalah Law visibility, yaitu perbuatankorupsi itu sulitterlinat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normalyang rutin, melibatkan professional dan sistem organisasi yang kompleks ;Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
96 — 28
  • Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahngunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahngunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN PDG
Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. YANDRIZAL Pgl YAN
61 — 11
  • Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya AntaraKebijakan Publik (Publiek Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalamPrespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) yang pada pokoknya adalahPengertian menyalahgunakan wewenang dalam hukum pidana, khususnya dalamtindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.Menimbang bahwa tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam hukumpidana, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yangdikemukakan
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — - Terdakwa-I Suhemi, Koptu NRP 31950342140474 - Terdakwa-II Indriya Lesmana, Pratu NRP 31140042071195,
368 — 122
  • Moeljatno dalambukunya AsasAsas Hukum Pidana (Jakarta; BinaAksara; 1987) dengan menerangkan :Orang tidak mungkin mempertanggung jawabkan(dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatanpidanaSementara, Indriyanto Seno Adji dalam buku Korupsidan Hukum Pidana menyebutkan"Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yangdiancam pidana, perbuatannya bersifat melawanhukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunyadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannyaHal 7 dari 283 hal.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
111 — 55
  • Indriyanto Seno Aji, scientific Evidence dalam prosesPembuktian, 2007, hlm 14)Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawanhukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya,walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanyaperbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., Korupsi,Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV..
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 20 Januari 2016 — Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI
62 — 46
  • Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan perbuatan hukum formil lebihdititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan (IndriyantoSeno Adji, 2007, Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian, hal 14)Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakankekuasaannya adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki atau melekat pada jabatanatau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh si pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
253 — 648
  • Dr.Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan, perbuatan hukum formil lebih dititikberatkankepada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan (Indriyanto Seno Adji,2007, Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian, halaman 14) ;Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 18 September 2014 — WIDIAWATI Binti JAMHARI
63 — 14
  • Sebagaimana dikutipoleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahunHalaman 199 dari 241 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.2001, menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku actual sepertihalnya dalam tindak pidana korupsi adalah Law visibility, yaitu perbuatankorupsi itu sulit terlinat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normalyang rutin, melibatkan professional dan sistem organisasi yang kompleks ;Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
309 — 173
  • Indriyanto Seno Adji, SH dalam bukunyaPutusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 196 dari 233Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana hal 251, CV DiaditMedia Jakarta 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian melawanhukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dalam perkara pembelian tanah yangdilakukan oleh Terdakwa kepada Wisnu Afrianto, R.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 21-12-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
ABDUL HAFIZ, DKK.
Tergugat:
PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
224 — 59
  • Indah Blok R/14 Rt.005/010Wadas TelukJambe TimurBumi Telukjambe Blok A/359 Rt.005/011Sukaluyu TelukjambeTimur,Karawang111 dari 299 hlm Putusan Nomor 264/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg291292293294295296297298299300301302303304305306307308309DIDIN SAEPUDINIndonesiaDINDIN HAERUDIN IndonesiaDJUNAEDIEKO SUPRIYANTOEKO WAHYUDIERI TARSERIIndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesiaFRANRY NUGROHO IndonesiaGANJAR PERMANA IndonesiaHAFID HADI AS'ARI IndonesiaHARISKAL IndonesiaPARDIANTOIMAM SUHADI IndonesiaINDRA IndonesiaIWAN INDRIYANTO
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 13-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 1 Agustus 2018 — 1. Nama Lengkap : JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD; 2. Tempat Lahir : Masohi; 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 September 1981; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jalan Saparua-Namaelo RT.003 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah; 7. Agama : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan Bendahara Pembantu Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah;
172 — 106
  • Indriyanto Seno Adji SH,MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (/irechtsvervijning ) pengertianyang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan caramengambil alih pengertian menyalah gunakan kewenangan yang ada padaPasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu telah menggunakan wevenangnya untuk tujuan lain dari maksuddibenikannya wevenang tersebut atau yang dikenal dengan detournement depouvoir ;Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalahgunakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
328 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. yang menerangkan : Tujuan diperluasnya perbuatanmelawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputiperbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudahpembuktian di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang olehmasyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercelaperbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi,meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil (Indriyanto Seno Aji,Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 25 September 2012 — APRILIYANTONI, A.MD
67 — 25
  • 2012;9 Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampaidengan tanggal 05 September 2012 ;10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 06 September 2012 sampaidengan tanggal 05 Oktober 2012 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernamaIKHSANUDIN,SH ,NANANG SUJAHANTOPO,SH, IPIK HARYANTO,SH,INDRIYANTO
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
132 — 43
  • Indriyanto Seno Adji,SH.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
110 — 33
  • DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum PidanaKorupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalamhukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukantindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan olehundangundang. Penyalahngunaan wewenang dalam hukum administrasi Negarapengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;Halaman 167 dari 217 Putusan No. 02/PidSus/TPK/201 9/PN.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
160 — 47
  • Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahngunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahngunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
202 — 144
  • Indriyanto Seno Adji dalam makalahnyadengan judul Meyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbaarhandeling yangdisampaikan dalam diskusi terbatas di FHUI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskanbahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum (rechtsvervijning)pengertian yang luas dari pasal 1 ayat (1) Undangundang No.3 Tahun 1971 dengancara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padapasal 52 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara
    Indriyanto Seno Adji dalammakalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Walinemengenai pengertian penyalahngunaan kewenangan dalam hukum Administrasidalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut : Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan ; Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebutadalah benar ditujukan untuk kepentingan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Asor Olodaiy DB Siagian,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
212 — 146
  • Indriyanto Seno Adji dalambukunya Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara? yangmenyatakan :Untuk menentukan UndangUndang khusus mana yang diberlakukan, makaberlaku asas Systematische Specialiteit atau kekhususan yang sistematis,artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk UndangUndang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebutsebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifatkhusus dari khusus yang telah ada.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
124 — 36
  • Indriyanto Seno Adji,SH.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
RIDWAN bin HADI SUYONO
91 — 28
  • Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul Menyalahgunakankewenangan sebagai strafbarehandeling, yang disampaikan dalam diskusiterbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober2002, bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum(rechtsvervijning) pengertian luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UndangUndangNomor 3 tahun 1971 dengan cara mengambil alin pengertianmenyalahgunakan kewenangan yang ada pada pasal 52 ayat 2 huruf bUndangUndang Nomor 5 tahun 1986 (tentang