Bahwa sebelum itu pada tanggal 13 Agustus 2015, seseorangbernama Jamayani, dan kawankawan melalui kuasa hukumnya justrumelayangkan somasi kepada Penggugat meminta untukmengembalikan tanah Penggugat tersebut diakui sebagai milikTergugat IV.1 sampai dengan Tergugat IV.5 maka Penggugatkeberatan karena sertifikat tersebut tumpang tindin dengan tanahkepunyaan Penggugat adalah akibat kesalahan para Tergugatyang asal usul proses perolehan haknya tidak jelas dan letaktanahnya seharusnya tidak masuk dalam

Termohon Kasasi(pemegang hak sertifikat) yang letak Tanahnya menurut Peta wilayahDesa yang sah (P.7 C, P.8 A,B,C) seharusnya terletak di desaTembawang Panjang, akan tetapi ditentukan oleh Termohon Kasasi Vberdasarkan sket/Denah wilayan Desa Tanjung Lay yang tidakmemenuhi syarat kewilayahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 PasalPasal 20 ayat 2 dan 3 maka mengakibatkan Sertifikat Yang diterbitkanoleh Termohon Kasasi V tersebut menjadi tumpang tindin

Nomor 1918 K/Pdt/2017Kasasi V menjadi tumpang tindin dengan Letak tanah dalam surat tanahPemohon Kasasi maka mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasibaik kerugian Materiel maupun immateriel sebagaimana yang telah dirincidalam gugatan yang seluruhnya dinilai sebesar Rp5.000.000,00 (limamiliar rupiah) karena Pemohon Kasasi sudah menami karet yangbeberapa tahun lagi akan panen, Pemohon Kasasi menguasai/memilikitanah tersebut secara fisik, asal usulnya juga membeli dengan benarbahkan sudah melakukan

mengeluarkan surat keterangan yang isinya menyatakandengan sesungguhnya bahwa setelah dilakukan pemeriksaaan danpenelitian terhadap persil tanah milik saudara Indah yang terletak di DesaGunung Kijang sejak tahun 1983 hingga sekarang berdasarkan SuratKeterangan Wajib Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor 0130/G7/1983 danpeta global bahwa persil tanah yang bersangkutan dinyatakan lahantersebut adalah benar milik saudara Indah dan tidak mengambil hak milikorang lain dan tidak sengketa serta tidak overlap/tumpang tindin

Indah yang tidak mengambil hak milik orang lain dantidak bersengketa serta tidak tumpang tindin dengan lahan milik pihaklain, sehingga pertinmbangan Bahwa Judex Facti tingkat pertama adalahkeliru besar, sehingga pertimbangan yang demikian sepatutnyadinyatakan dibatalkan karena tidak berdasar dan bertentangan denganhukum;Ill. Judex Facti tingkat pertama telah salah karena tidakmempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semulaHalaman 19 dari 23 hal. Put.

,Notaris di Kota Tangerang Selatan, untuk memeriksa Keputusan TataUsaha Negara Tergugat atas kedua objek sengketa tersebut; Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT Apsari Sri Ekowatimenyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang telahmengeluarkan dua objek sengketa aquo diatas tanah milikPenggugat, sehingga terjadi tumpang tindin dengan Sertipikat HakGuna Bangunan No. 840/Jelupang, Gambar Situasi No. 19211tertanggal 14 Desember 1992 dengan luas kurang lebih 3.670 M?

Bilyet Giro (BG) sebagai jaminan hutang, makadengan tidak diikut sertakan John Ernest Toding jelas sekali subyekhukum dalam gugatan ini tidak lengkap karena tidak lengkap subyekhukumnya maka hams dinyatakan tidak diterima.Bahwa Eksepsi obscuur libel, yakni Penggugat telah memasukkan atau menarik orang tidak tahu permasalahan ini dijadikan TurutTergugat dengan ditariknya orang yang tidak tahu persoalan /permasalahan atau tidak mempunyai hubungan hukum jelas gugatanPenggugat obscouur libel / tumpang tindin

Hengky Widjaya, maka berarti subtansipermasalahan sengketa ini sebenarnya bukanlah mengenai sengketaTata Usaha Negara, tetapi terdapat aspek perdata yakni adanyaoverlapping/tumpang tindin kepemilikan tanah antara Sertifikat HakHal. 5 dari 10 hal. Put. No.301 K/TUN/2000Milik No. 2749/Duri Kepa An. Rakasakti Kurniawan dan Sertifikat HakMilik No. 2750/Duri Kepa An.

tidak menyerahkan asli foto copy sertifikat yang atas namaAthaillah tersebut melainkan menyerahkan 3 (tiga) atas namaorang lain;Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak apaapa dan tidak ada masalah karenaketiga sertfikat tersebut ada surat kuasa untuk menjualnya;Bahwa selang beberapa hari kKemudian Saksi Korban menanyakan lagikeberadaan sertifikat tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Korbanbersabar;Bahwa pada saat akan dibuat Akte Jual Beli oleh Notaris dan sertifikattersebut ternyata overleping (tumpang tindin

di sertifikat adalah 1.318 M danfotocopy sertifikat tersebut pemiliknya adalah Athaillah, oleh karena yangdiperlinatkan foto copy sertifikat Kemudian Saksi Koroban menanyakan sertifikataslinya lalu Terdakwa mengatakan sertifikat asli tanah tersebut telah Terdakwagadaikan kepada orang lain oleh karena itu Terdakwa ingin menjual tanahtersebut dengan tujuan untuk menebus kembali sertifikat tersebut;Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa sertifikattersebut ternyata overleping (tumpang tindin

Di samping itu semestinya untuk membuktikanadanya tumpang tindin harus dilakukan pengembalian batas yanghasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Untuk itu gugatan yang diajukankabur dan prematur;.

sebelumnya telah melekat pada sertifikat hak atas tanah yangdimintakan pengukuran kembali, atau juga surat yang hanya sekedarmenunjuk kepada hubungan hukum yang memang sebelumnya sudah ada;Bahwa terhadap kegiatan Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalammelakukan penelitian lapangan dalam bentuk pengukuran pengembalianbatas adalah merupakan salah satu fungsi pokok institusi BPN khususnyabidang sengketa dalam rangka memastikan tidak terdapat tumpang tindihpemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindin

Final objek gugatan menimbulkan akibat hukum yang definitive yaitumemberikan legalitas yang menerangkan letak sebidang tanah tidakterdapat tumpang tindin kepemilikan sertifikat antara milik PemohonKasasi dan SHM No. 00605/2013 AN. Termohon Kasasi II;8.

(alasan gugatan No. 26) seterusnya bahasan dibelokkan kearahkepesertaan jamsostek (alasan gugatan No. 33) terus dibelokkan lagike hubungan kerja tidak harmonis (alasan gugatan No. 34) ;Uraian diatas membuktikan antara title gugatan dan alasan gugatanserta apa yang digugatkan tidak nyambung, tidak sinkron,menyimpang, tumpang tindin antara perselisihan PHK danperselisihan lainnya ;2.

menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gramseharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), setelah itu IMAM (DPO)memberitahukan kalau nanti siang ada orang yang memandu letaknarkotika jenis sabu ;17> Bahwa kemudian sekitar pukul 16.23 WIB terdakwa ditelpon oleh nomorpribadi yang memandu letak sabusabu pesanan terdakwa tersebut yangdiletakkan di JI.Padi daerah Genuk Indah Semarang, kemudian sekitarpukul 16.45 WIB akhirnya terdakwa berhasil mengambil paket sabusabu pesanan terdakwa tersebut yang di tindin

kepadaIMAM (DPO) menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gramseharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), setelah itu IMAM (DPO)22memberitahukan kalau nanti siang ada orang yang memandu letaknarkotika jenis sabu ;.Bahwa sekitar pukul 16.23 WIB terdakwa ditelpon oleh nomor pribadiyang memandu letak sabusabu pesanan terdakwa tersebut yangdiletakkan di JI.Padi daerah Genuk Indah Semarang, kemudian sekitarpukul 16.45 WIB akhirnya terdakwa berhasil mengambil paket sabusabu pesanan terdakwa tersebut yang di tindin

Asari Karya BuanaBlok Lalonggasu (KW 74.05 Mei 11 E.035) luas: 861,9 ha);Bahwa alasan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusanpencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat karena IUP EksplorasiPenggugat telah tumpang tindin dengan HGU Nomor 2/Ngapaaha milik PT.lfisndeco, sebagaimana dimuat pada konsiderans menimbang huruf d SuratKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1232 Tahun 2011 tanggal 22 Juli2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor792 Tahun 2011 Kepada PT.

first cometfirstservea" sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2)Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.k/40/MEM/2003, yang menegaskan bahwa:Pasal 7 ayat (2) Kepmen Nomor 1603/2003:Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan yang telah memenuhi persyaratan,mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (firstcome first served ";Pasal 10 ayat (2) Kepmen Nomor 1603/2003:Dalam hal terjadi tumpang tindin

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena areal tambang Penggugatyang dinyatakan tumpang tindin dengan areal tambang Tergugat II Intervensitidak jelas;6.1. Penggugat pada halaman 5 angka 2.14 gugatan pada intinyamenyatakan wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi ternyatatumpang tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat;6.2.

Adimitra Baratama Nusantara)bekerja di wilayah operasional Vico Indonesia berdasarkan kontrak/perjanjiandengan Vico Indonesia yang sudah dibuat terdahulu, yaitu: Perjanjian Tumpang Tindin Lahan antara Vico Indonesia denganPT. Adimitra Baratama Nusantara tanggal 31 Januari 2008 (vide buktiT1.2): Perjanjian Perlintasan Jalur Pipa antara Vico Indonesia denganPT.

menyimpulkan informasiyang diminta oleh pemohon informasi dapat terbuka sebagian dantertutup/dikecualikan sebagiannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari PemohonKeberatan mengenai didalam warkah tidak tercantum istilah dokumenwarkah lokasi yang diklaim Pemohon Informasi, dengan mencermatiPutusan Komisioner KIP Provinsi Kalimantan Timur, terutama bagian F.Pendapat Majelis, paragraf 4.29 angka 6 telah menguraikan maksudhanya sebatas informasi lokasi yang diklaim sebagai lokasi yangtumpang tindin

2006 berdasarkan bukti Surat yangdisampaikan oleh para pihak terdiri dari beberapa alas hak yang setelahdilakukan pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas, tanah yangdiklaim sebagai milik Termohon keberatan masuk dalam SHGB No.2Kelurahan Kuala Samboja sehingga informasi yang dapat terbuka untukHalaman 35 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDTermohon keberatan hanya salah satu atau beberapa alas hak dariSHGB No.2 Kelurahan Kuala Samboja yang berdasarkan pengukuranpengembalian batas bertumpang tindin

TanahHak Guna Usaha PT Umaq Tukung Mandiri Utama SK Hak No.39/HGU/BPNRI/2011 tanggal 5/7/2009 seluas + 52 Ha;Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IIImenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)atas nama Tergugat II yang tumpang tindin dengan areal izin usahaperkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan,faktanya adalah Izin Lokasi dari Kepala Daerah Tingkat II Kutai seluas +20.000 Ha Nomor 15/PKT/BPN16.3/UM14/XII1999 sudah tidakberlaku dan

Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun;Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IIImenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)atas nama Tergugat II yang tumpang tindin dengan areal izin usahaperkebunan milik Penggugat, pernyataan itu. sangatlah diragukan danbertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebutsebagai TANAH SENGKETA adalah tanah seluas 1.700 Ha adalahsebagian areal milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Kutai Timuryang

Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat Illmenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)atas nama Tergugat II yang tumpang tindin dengan areal izin usahaperkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan danbertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebutsebagai TANAH SENGKETA adalah tanah seluas 1.700 Ha dan yangbatas sebelah Timur adalah PT Umag Tukung Mandiri Utama (TergugatII);DALAM POKOK PERKARA :1.

dari padanya; Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan hak hak hukumkepemilikan Penggugat sebelum menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha kepada Tergugat II karena data datalegalitas yang dimiliki oleh Penggugat terhadap areal seluas + 19.950 Hatelah diketahui oleh Tergugat sebab, segala prosedur atau tahapan dalammemperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugattersebut telah dilakukan oleh Penggugat secara benar sehingga tidak timbultumpang tindin

Bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannyatersebut antara lain tidak memperhatikan keterangan dari Saksi Ahli (YanSeptedyas, ST, SH) bahwa Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) No.3240 seluas 138.407 m2 (Termohon PK) dengan Pemegang Hak Milik No.2553 seluas 1418 m2 (Pemohon PK), berdasarkan warkah yang ada bahwaHGB No. 3240 dan SHM No. 2553 adalah samasama berasal dari C 1840,desa Sendang Mulyo sehingga terjadi tumpang tindin antara HGB dan HMtersebut, sehingga dalam petitum Penggugat

Bahwa batasbatas tanan yang telah tumpang tindin sebagian milikPenggugat dengan :a) SHM Nomor : 854 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, Surat UkurNomor : 03/Sepunggur/2009 tanggal 06 Agustus 2009 atas namaKAKING RAHMADI;Batas sebelah Utara tanah milik ABDURRAHMAN (SHM Nomor :856 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor :05/Sepunggur/2009 tanggal 06 Agustus 2009); Batas sebelah Selatan tanah milik Penggugat; Batas sebelah Barat Jalan Darma Praja Gunung Tinggi: Batas sebelah Timur tanah

NegaraBanjarmasin Nomor : 35/G/2015/PTUN.Bjm)dengan pertimbangannyabahwa oleh karena tanah yang diatur dalam objek sengketa dan objeksengketa Il merupakan bagian dari Tanah Negara maka, Majelis Hakimberpendapat tidak terjadi tumpang tindih antara tanah Penggugat dantanah Tergugat Il Intervensi1 dan Tergugat Il Intervensi2 sehinggaprosedur pendaftaran tanahnya tunduk pada ketentuan prosedurpendaftaran tanah pertama kali, pertimbangan hukum tersebut tentusangat keliru dengan menyatakan tidak ada tumpang tindin

SetiaNegara milik Penggugat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalKota Pematang Siantar pada tahun 2015 sehingga terlihat jelas kalauterjadi tumpang tindin surat tanah terhadap Objek Sengketa hal inidisebabkan oleh kelalaian yang telah dilakukan oleh EDDY SUARNO,DHARMA SERPIN PURBA, S.H., dan Badan Pertanahan Nasional KotaPematang Siantar, oleh karena tidak ditariknya EDDY SUARNO, DHARMASERPIN PURBA, S.H., dan Badan Pertanahan Nasional Kota PematangSiantar sebagai Turut Tergugat maka gugatan

Bahwa sejak Tergugat memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 524 ditahun 2001, sepadan sebelah selatan Tergugat adalah EDDY SUARNObukan jalan umum seperti yang didalilkan oleh Penggugat didalam Positaangka 8, dan penyebab terjadinya tumpang tindin tanah seperti yangdidalilkan oleh Penggugat adalah karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik(SHM) No : 5722 tahun 2015 milik Penggugat yang mana batas tanah milikPenggugat telah masuk kedalam tanah milik Tergugat;.

Gll) tersebut telah tergambar dengan jelas adanyatumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat saat ini,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 92, 97, dan 98 yang telah diterbitkanoleh Tergugat.Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndangNo. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemerintah No. 24 Tahun1997 yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997.Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam pelaksanaan pendaftarantanah meliputi beberapa kegiatan pendaftaran tanah serta pemeliharaannya,hal mana sebelum diterbitkannya objek perkara seharusnya Tergugatterlebih dahulu melakukan upaya pengecekan fisik lahan yang menjadi objekuntuk diterbitkannya suatu pemberian hak (objek perkara) sehingga tidakterjadinya tumpang tindin

Bengnga (Penggugat) terletak diKelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara berukuranPanjang : + 3.000 M dan Lebar : + 1.000 M, sehingga Surat PernyataanPenguasaan Tanah Nomor : 590/1433/V/KASU/2014 tanggal 20 Mei2014 atas nama Ardani terletak di Kelurahan Sempaja Utara, KecamatanSamarinda Utara, Samarinda berukuran Panjang : + 14535 / 14650 Mdan Lebar : + 16795 / 296 M yang ditandatangani oleh Tergugat tersebutsaling tumpang tindin dengan tanah Penggugat yang telah memiliki SuratPernyataan

sengketadalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Samarinda sama sekali tidak berwenang untuk menentukan siapakahHalaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 138 K/TUN/2016sebenarnya penguasa lahan yang sah secara hukum terhadap tanahyang disebut dalam objek sengketa dimaksud ;Seharusnya pihak Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Sdr.Ardani melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang berwenangsecara absolut dan relatif untuk menguji sengketa perdata perebutan(tumpang tindin

Brian Anjat Sentosa, makamengakibatkan tumpang tindin peruntukan wilayah Izin UsahaPertambangan Eksploitasi / Operasi Produksi PT. Brian Anjat Sentosadengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.: 116 / Desa Gunung Sari danRitan Baru dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.: 147 / Desa Buluksen,kedua duanya atas nama pemegang hak PT.

pemerintah daerah danberkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,dikarenakan Wilayah Pertambangan adalah bagian dari tata ruangnasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hal tersebut diketahui dari tidakdimuatnya konsideran maupun dasar hukum tentang telah adanyakordinasi dengan Pemerintah /Pemerintah Daerah dan DPR/DPRDtentang penetapan wilayah pertambangan yang diberikan untuk WIUPdan IUP Penggugat, sehingga bertumpang tindin

Barudengan luas 941,17 Hektar dan HGU No.147/Desa Buluksen denganluas 4.659,100 Hektar yang menjadi objek sengketa sehinggamengakibatkan tumpang tindih seluas 961,3 Hektar yang terletak di DesaBulugsen dan Desa Tuking Ritan.Selanjutnya bahwa pada dalil angka ke8 pada halaman 11, Penggugatmenegaskan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa (tanggal 21Oktober 2009 dan tanggal 28 September 2010) yang sebagian masukdalam Konsesi Pertambangan Opreasi Produksi Penggugat sehinggamengakibatkan tumpang tindin

Enggang Alam Sawita ; Bahwa saksi menyatakan Itu sidang kemarin tangga 8 September2018 ; Bahwa saksi baru mengetahui adanya tumpang tindin SHGU 116 danPutusan Nomor : 41/G/2018/PTUN.SMD Halaman 85147, tentang SHGU baru tahu waktu sidang di lapangan ; Bahwa permasalahan yang saksi ketahui sebelumnya perkara ini danyang sekarang, kalau yang kamarin permasalahan IUPnya kalauuntuk HGU baru tahu saat sidang pemeriksaan setempat ; Bahwa pada saat itu ada berapa titik koordinat yang sudah ditentukandari

dan/ tindakandidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitas dalam menetapkan keputusan/tindakan tersebut (Sumber:http://pemerintah.net/asasasasumumpemerintahanyangbaikaupb/) ,dalam hal ini Majelis Hakim menilai akibat Tergugat tidak bersikap aktif dalammencari kebenaran data fisik dan yuridis dan penerapan dasar hukum yangPutusan Nomor : 41/G/2018/PTUN.SMD Halaman 138tidak tepat dalam menilai kawasan wilayah Kutal Kartanegara akhirnyaberdampak pada sengketa tumpang tindin