Tjeptjep SudhriaLatif adalah sematasemata karena terdapat cacat hukumadministrasi dalam penerbitannya, yaitu tumpang tindin denganSertifikat hak Milik Nomor 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjarbin Djapar dan tidak menutup hak keperdataan dari Sdr. HidayatLatif/Drs.Tjeptjep Sudhira Latif seandainya hak keperdataan tersebutmemang ada, serta apabila Sdr.

Putusan Nomor 05 PK/TUN/201716.17.Bahwa, sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 15 Gugatan, makadapat diketahui bahwa alasan Tergugat membatalkan Sertifikat HakMilik Nomor 1919/ Grogol Selatan milik Penggugat adalah karenaSertifikat tersebut terdapat cacat administrasi dalam penerbitannya,yakni tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 235/GrogolSelatan atas nama Muhadjar Bin Djapar yang saat ini diakui oleh H.Abdul Aziz Marzuki sebagai miliknya;Bahwa, mendasarkan kepada uraian tersebut,

Putusan Nomor 05 PK/TUN/2017telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor235/Grogol Selatan wajib mencacat dalam buku tanah denganmelakukan blokir selama 30 hari dan mempertimbangkan apakah adasengketa perdata ...

Tjejep Sudhira Latif YangTumpang Tindin Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Grogol SelatanSeluas 2.802 m?

Surat Ukur tanggal 3 April 2001 Nomor 00775/2001 (videBukti P2) ternyata lokasinya tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor 235/Grogol Selatan, Gambar situasi Nomor 323/785/1973 tanggal 10April 1973 seluas 2.802 m?

Bengnga (Penggugat) terletak diKelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara berukuranPanjang : + 3.000 M dan Lebar : + 1.000 M, sehingga Surat PernyataanPenguasaan Tanah Nomor : 590/1433/V/KASU/2014 tanggal 20 Mei2014 atas nama Ardani terletak di Kelurahan Sempaja Utara, KecamatanSamarinda Utara, Samarinda berukuran Panjang : + 14535 / 14650 Mdan Lebar : + 16795 / 296 M yang ditandatangani oleh Tergugat tersebutsaling tumpang tindin dengan tanah Penggugat yang telah memiliki SuratPernyataan

sengketadalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Samarinda sama sekali tidak berwenang untuk menentukan siapakahHalaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 138 K/TUN/2016sebenarnya penguasa lahan yang sah secara hukum terhadap tanahyang disebut dalam objek sengketa dimaksud ;Seharusnya pihak Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Sdr.Ardani melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang berwenangsecara absolut dan relatif untuk menguji sengketa perdata perebutan(tumpang tindin

Selanjutnya Tergugat (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali)dengan surat Nomor 2604/1851/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada pada KantorPertanahan Kota Denpasar, ternyata Buku Tanah Hak Milik Nomor 136,137, 195, 196, 197 dan 198/Intaran belum pernah dimatikan sehinggasampai saat ini masih eksis (hidup) dan terjadi tumpang tindin haksebagian antara ke6 (enam) hak milik tersebut dengan Hak GunaBangunan Nomor 86/Sanur Kaja (dahulu Hak Guna Bangunan Nomor

(seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus meterpersegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 121/Sanur Kaja/2002, yang haknya berakhir pada tanggal 8 Mei 2002 serta diperpanjangdengan jangka waktu haknya sampai dengan tanggal 8 Mei 2002, sesuaiKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiBali, tanggal 11 April 2002, Nomor SK.02.Pj550.2.61.2002. karenamengandung cacat hukum dan tumpah tindin khususnya terhadap tanahmilik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1

sengketa, makatidak akan mungkin Termohon Kasasi III mengeluarkan Surat Nomor4019/26.1600/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (vide P20) tersebut;* Terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu fakta hukumberupa adanya kekeliruan dalam Surat Keputusan Menteri DalamNegeri tanggal 8 Mei 1972, Nomor 139/HGB/DA/72, vide buktiT.13=T.1I3=T.IV2, sehingga harus dibatalkan;* Termohon Kasasi Ill melalui suratnya Nomor 4019/26.1600/X/2011tanggal 25 Oktober 2011, menyatakan bahwa benar telah terdapattumpang tindin

VALE Ind.TbkPT Vale indonesia, Tbk dan tidak dapat disalin dalam bentuk apapuntanpa persetujuan tertulis perusahaan Berdasarkan peta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa seluruh wilayah IUPEksplorasi Bumi Nikel Bungku tumpang tindih dengan wilayah kontrak karyaTergugat II Intervensi.Dengan demikian, maka penerbitan SK 541/2014 oleh Tergugat denganpertimbangan alasan tumpang tindin adalah berdasar dan sesuai dengankewenangannya.Bahkan, Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

pada pedomanpedoman, petunjukpetunjuk, dansyaratsyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing juga memberi jaminan atas KK Vale 1968 melalui pengaturan tegas bahwapenanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya.Dengan demikian, penerbitan SK 541/2014 telah benar dan sah karena Tergugatjustru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindin

Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PLundangan ada sistem yang terintegrasi secara nasional yang dapat dilihat oleh pihakyang berkepentingan kalau informasi itu tidak dapat disampaikan maka lewat websiteitu informasi disampaikan, kalau tidak dapat di informasikan secara langsung adainstrumen yang bisa digunakan.Bahwa kalau soal tumpang tindih dalam IUP pencabutan tegas disebutkan.Bahwa kalau bicara tumpang tindin ada yang menindih dan ditindih sehinggamengindikasikan ada hak orang lain yang dilanggar

Bahwa dari hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 23 januari 2020menunjukan adanya tumpang tindin keseluruhan wiayah pertambanganPenggugat dengan wilayah pertambangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan eUndangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarayang pada pokoknya dinyatakan bahwa :Pasal 8(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambanganmineral dan batubara, antara lain, adalah

mencabutkeputusan yang di terbitkannya sebagaimana Asas Contrarius actus yang menyatakanjika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusanjuga berwenang untuk membatalkan atau mencabutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap tindakanTergugat yang memproses penerbitan obyek sengketa a quo tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa jika yang menjadi alasan adalah status wilayah izin usahapertambangan Penggugat yang di dalilkan bertumpang tindin

tanah negata ..................... 50M Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desmatiar ............ 0.0.0.5 100 M Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara ..................... 100 M Bahwa 2 (dua) bidang dengan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugianyang masing masing dimiliki oleh Penggugat dan Penggugat II tegasnyasetelah pemekaran objek tanah Penggugat dan II tepatnya berlokasi diRT. 03 RW. 02, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, KabupatenKarimun Prov, Kepulauan Riau terjadi tumpang tindin

Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolakdengan tegas dalil Penggugat dan Penggugat II yangmenyatakan memiliki masingmasing sebidang tanah denganluas dan ukuran serta batase batas sebagaimana didalilkanpada posita gugat tentang Duduk Saal, dimana tanahnyabertumpang tindin dengan tanah kepunyaan/milik Tergugat berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan berupa Surat KeteranganRiwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Reg.

Brian Anjat Sentosa, makamengakibatkan tumpang tindin peruntukan wilayah Izin UsahaPertambangan Eksploitasi / Operasi Produksi PT. Brian Anjat Sentosadengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.: 116 / Desa Gunung Sari danRitan Baru dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.: 147 / Desa Buluksen,kedua duanya atas nama pemegang hak PT.

pemerintah daerah danberkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,dikarenakan Wilayah Pertambangan adalah bagian dari tata ruangnasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hal tersebut diketahui dari tidakdimuatnya konsideran maupun dasar hukum tentang telah adanyakordinasi dengan Pemerintah /Pemerintah Daerah dan DPR/DPRDtentang penetapan wilayah pertambangan yang diberikan untuk WIUPdan IUP Penggugat, sehingga bertumpang tindin

Barudengan luas 941,17 Hektar dan HGU No.147/Desa Buluksen denganluas 4.659,100 Hektar yang menjadi objek sengketa sehinggamengakibatkan tumpang tindih seluas 961,3 Hektar yang terletak di DesaBulugsen dan Desa Tuking Ritan.Selanjutnya bahwa pada dalil angka ke8 pada halaman 11, Penggugatmenegaskan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa (tanggal 21Oktober 2009 dan tanggal 28 September 2010) yang sebagian masukdalam Konsesi Pertambangan Opreasi Produksi Penggugat sehinggamengakibatkan tumpang tindin

Enggang Alam Sawita ; Bahwa saksi menyatakan Itu sidang kemarin tangga 8 September2018 ; Bahwa saksi baru mengetahui adanya tumpang tindin SHGU 116 danPutusan Nomor : 41/G/2018/PTUN.SMD Halaman 85147, tentang SHGU baru tahu waktu sidang di lapangan ; Bahwa permasalahan yang saksi ketahui sebelumnya perkara ini danyang sekarang, kalau yang kamarin permasalahan IUPnya kalauuntuk HGU baru tahu saat sidang pemeriksaan setempat ; Bahwa pada saat itu ada berapa titik koordinat yang sudah ditentukandari

dan/ tindakandidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitas dalam menetapkan keputusan/tindakan tersebut (Sumber:http://pemerintah.net/asasasasumumpemerintahanyangbaikaupb/) ,dalam hal ini Majelis Hakim menilai akibat Tergugat tidak bersikap aktif dalammencari kebenaran data fisik dan yuridis dan penerapan dasar hukum yangPutusan Nomor : 41/G/2018/PTUN.SMD Halaman 138tidak tepat dalam menilai kawasan wilayah Kutal Kartanegara akhirnyaberdampak pada sengketa tumpang tindin

sengketa melawan hukum kesemuanyadiurai secara berdiri sendiri dan tidak dapat dikoneksitas antara subyekTergugat yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan dengan obyeksengketa (dalil gugatan penguasaan obyek sengketa masingmasing berdirisendiri) ;Seharusnya gugatan Penggugat dipisah secara tersendiri (masingmasingsubyek Tergugat) dan pemisahan gugatan mengenai waris mewaris denganperbuatan melawan hukum setidaknya konstruksi gugatan Penggugatdiperbaiki sehingga tidak tercermin terjadinya tumpang tindin

sudahsemestinya dibentuk sistem perundangan dalam hal ini PeraturanPemerintah (PP) yang secara tegas dan merata mengatur batasusia pensiun bagi seluruh Pegawai Negeri, untuk menghindaritumpang tindih kewenangan dan polemik berkepanjangan tentangperkara a quo;Bahwa dengan tidak adanya kepastian masa usia pensiunbagi seorang pegawai negeri, selain mengakibatkan pemborosankeuangan negara, juga tidak menutup kemungkinan memberikancelah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dikarenakanterjadi tumpang tindin

Bahwa terdapat adanya kekeliruan Judex Facti dalam penerapan hukumtentang objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo,Bahwa yang menjadi inti sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quobukanlah permasalahan tumpang tindin Tanah Para Pemohon Kasasidengan Tanah Termohon Kasasi Tergugat Intervensi, akan tetapi masalahtentang Persyaratan Administrsi Terbitnya Keputusan berupa SHMNo.1369/Kec. Sui Pinyuh Tgl 16 Juni 1999.

(Alm) Ali Utun (orang tua Terdakwa) & fotocopy Petasempadan KIRI Kali Ulu (Pintu Aoir Balok) yang diklaim oleh Terdakwasebagai bukti bahwa atas bidang tanah yang dijual oleh Terdakwa kepadasaksi Boby Syakur itu tidak tumpang tindin dengan Perum Jasa Tirta Il karenatelah diukur berdasarkan peta tersebut.

Di dalam buku perhitungan ini tidak bolehada kikisan, tempelan, tulis tindin dan penggunaan correction fluid;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan, Nomor : LAP1828/PW07/5/2007, Terdakwa tidakdapat mempertanggungjawabkan uang sejumlah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), karena sejumlah uang tersebut masihberada di tangan Terdakwa

Di dalam buku perhitungan ini tidak bolehada kikisan, tempelan, tulis tindin dan penggunaan correction fluid;Hal. 25 dari 42 hal. Put.

atasnama Hajjah Latifah tanggal lahir 20041961 tidak pernah mengalihkanobjek bidang tanah tersebut kepada pihak manapun.Bahwa Surat Permohonan Keberatan Nomor : 1185/835.25.100/III/2021tertanggal 03 Maret 2021 yang diterbitkan Badan Pertanahan NasionalKabupaten Gresik yang pada pokoknya menerangkan Objek Gugatantumpang tindin sebagian (Overlapping) dengan Sertipikat Hak Milik No. 6Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi JawaTimur diterbitkan tanggal 25 Maret 1981 dengan gambar

Sby.Bahwa dengan adanya tumpang tindin sebagian (Overlapping) ObjekGugatan terhadap objek sebidang tanah milik Penggugatsebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6 Desa Jatirembe KecamatanBenjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal25 Maret 1981 dengan gambar situasi No. 451/1981 tanggal 19Maret 1981 dengan luas 472 M?

Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.Asas aman (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam pendaftarantanah yang menimbulkan tumpang tindin sebagian (Overlapping)antara Objek Gugatan dengan Sertipikat Hak Milik No. 6 DesaJatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi JawaTimur diterbitkan tanggal 25 Maret 1981 dengan gambar situasi No.451/1981 tanggal 19 Maret 1981 dengan luas

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum yakni telah terjaditumpang tindin (Overlapping) objek sebidang tanah yang dimilikiPenggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Desa Jatirembe,Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur diterbitkantanggal 16 Maret 1981 dengan Gambar Situasi Nomor 451/1981 tanggal19 Maret 1981 dengan luas 472 M2 atas nama Hajjah Latifah tanggal 20041961 dengan Objek Gugatan yang berada dilokasi yang sama danlebin dikenal dengan Kelurahan Jatirembe, Kecamatan

Nomor 2334 K/Pdt/201710.Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut, kemudian Tergugat Ilmenanggapi dengan mengundang Penggugat sebagaimana surat tanggal17 Januari 2014 Nomor 005/0104/I/2014 perihal: undangan pengecekandan pengukuran ulang;Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang bersamasama Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill serta diikuti denganbeberapa kali rapat, Penggugat baru mengetahui bahwa di atas lokasi milikPenggugat/objek sengketa telah diterbitkan/tumpang tindin denganSertifikat

Menurut Tergugat II yang palingtepat penyebutan untuk Tergugat II bukan perbuatan melawan hukum,tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat ataupenguasa atau dalam bahasa Belandanya disebut (onrechtmatigeoverheidsdaad), sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh orang yang di luar pejabat atau penguasa atau dalam bahasaBelanda diisebut (ontrechtmatige daad);Bahwa dalih gugatan Penggugat angka 7 menyebutkan objek sengketatelah tumpang tindin dengan Hak Pakai Nomor 51 atas

Alam Duta Kalimantan berdasarkan surat keputusanBupati Tanah Laut tersebut bertumpang tindin dengan wilayahpertambangan Penggugat;Dasar Hukum Dan Alasan Gugatan1. Bahwa, yang digugat oleh Penggugat adalah penolakan Tergugat ataspermohonan Penggugat kepada Tergugat yang disampaikan melaluiHalaman 2 dari 29 halaman.

Alam Duta Kalimantan tanggal 16 Maret2011 tersebut.Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menerima surat dariKepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah KabupatenTanah Laut sesuai surat Nomor: 540/115PUE/Distamben tertanggal10 Oktober 2013 Perihal: Mohon Konfirmasi dan Overlay KoordinatIUP, yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapattumpang tindin antara wilayah pertambangan PKP2B Penggugatdengan wilayah pertambangan PT.

Bahwa lagi pula ternyata diatas tanahtanah milik Penggugat yangditerbitkan Tergugat SertifikatSertifikat objek perkara telah ada terbitSertifikat terlebih dahulu, berarti telah terjadi tumpang tindin alas hakSertifikat dan akan Penggugat buktikan pada acara pembuktian, maka cukupasalan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan batal dan tidak sahserta mewajibkan Tergugat untuk mencabut keenam Sertifikat objekperkara ;.

Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;e Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 s/dhalaman 5 yang mengemukakan bahwa tanah milik Tergugat IlIntervensi s/d Tergugat Il Intervensi VI berada diatas tanah milikPenggugat, dalam hal ini ternyata Penggugat tidak menunjuk secarajelas berdasarkan alas hak Penggugat yang mana tanah milik Tergugat IIIntervensi s/d Tergugat Il Intervensi VI yang dianggap Penggugattumpang tindin dengan tanah Penggugat, halmana menyebabkangugatan

.1867atas nama : Iwan, Hak Milik No.1868 atas nama : SabarRusmanto dan Hak Milik No.1870 atas nama : Eddy Tanotoobjek perkara, telah terbit terlebin dahulu alas hak / sertifikatHak Milik (SHM) milik Penggugat/Pemohon PeninjauanKembali, yaitu:Sertipikat Hak Milik No.336, Vide Bukti P20, Hak MilikNo.474, Vide Bukti P21, Hak Milik No.386, Vide Bukti P22,Hak Milik No.387, Vide Bukti P23, Hak Milik No.663, VideBukti P24 dan Hak Milik No.664, Vide Bukti P25,membuktikan bahwa :Terdapat overlapping/tumpang tindin

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013Provinsi Kalimantan Timur menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutanproduksi tetap, sehingga bisa dihindari adanya sengketa batas atautumpang tindin pemberian ijin lahan ;5. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut baru diketahui olehPenggugat pada Tanggal 26 Oktober 2011 dari Dinas PlanologiKementerian Kehutanan bukan dari Tergugat, karena sampai dengangugatan ini diajukan, Penggugat belum menerima secara resmi tembusansurat tersebut.

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013dengan Keputusan Tergugat Nomor: 99/DPN.K/IL99/X2008, tanggal27 Oktober 2008 (vide bukti P3) ;Berdasarkan telaahan digital dan pengukuran dengan caramemperbandingkan peta kawasan hutan dan tata batas kehutananyang berkaitan, diperoleh data fisik lapangan bahwa lahan perkebunankelapa sawit atas nama PT.Tunas Prima Sejahtera (PT.TPS) tumpangtindih dengan lahan IUPHHKHT PT.Sylvaduta Corporation (vide buktiP4) ;Tumpang tindin lahan tersebut diinformasikan oleh Kepala DinasKehutanan

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013Oktober 2008, sebatas yang tumpang tindin dengan lahan IUPHHKHT milikPenggugat ;4.

Bahwa atas permasalahan tumpang tindin lahan tersebut, maka MenteriKehutanan RI pada tanggal 21 Juli 2011 telah mengirimkan surat No.$.27/MenhutIV/RHS/2011 kepada Bupati Kutai Kertanegara.

Overlapping)/ tumpang tindin sebagaimana disampaikan olehPenggugat tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat dalammengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medanadalah suatu hal yang keliru, karena gugatannya tersebut menyangkutmasalah kepemilikan hak atas tanah yang merupakan sengketa perdatayang jelasjelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga PeradilanUmum;Bahwa hal tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang

Overlapping)/ tumpang tindin sebagaimana disampaikan olehTermohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tersebut, maka apayang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semulaTerbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah suatu hal yang keliru,karena gugatannya tersebut menyangkut masalah kepemilikan hakatas tanah yang merupakan sengketa perdata yang jelasjelasmerupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum.Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Nomor 435 K/Pdt/2014pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Takengon telah diambilalin keseluruhannya oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Aceh Nomor08/Pdt/2013/PTBNA, tanggal 30 Juli 2013, halaman 3 dan 4 isi putusana quo benar sangat keliru dan memalukan, maka disini Para PemohonKasasi memohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksadan mengadili perkara ini harus benarbenar memeriksa pokok perkaradalam perkara ini agar tidak tumpang tindin dengan Pasal 1917KUHPerdata yang telah diterapbkan

Bahwa Surat Keputusan Tergugat melampaui dan berada diareal tanahhak kepemilikan dari Penggugat yang sudah diperoleh dari PutusanPengadilan Negeri Bekasi No. 250 / Pdt.G / 1999 / PN.Bks tanggal 13Juli 2000, yang sudah memperoleh kekuatan Hukum tetap dari obyektanah yang nyatanyata telah tumpang tindin sehingga ada yangmenjadi dasar Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyektana SErgketa: B QUO. jp eseeae eect5.3.

Padahal fakta dilapangan hanyasebagaian tanah HPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGBNo.100 dan eks HGB 101. Oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkansecara tegas dan jelas batas tanah tumpang tindih yang disengketakan makagugatan Penggugat sangat kabur;.

Dengan demikian dalil Penggugat terjadi tumpang tindin HGBNo.100 dan HGB 101 dengan HPL No.91 tidak terbukti, karena HPL No.91dibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukan tanah yang sudahditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saat Pemerintahan NKRIsaat ini.6.

Padahal fakta dilapangan hanya sebagian tanahHPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGB No.100 dan eks HGBHalaman 27 dari40 Putusan Nomor: 182/Pdt.G/2016/PN.Plg101. Oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelasbatas tanah tumpang tindih yang disengketakan maka gugatan Penggugatsangat kabur;4.