Ditemukan 3119 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2019 Tanggal 23 Mei 2019 — ASOSIASI DAUR ULANG PLASTIK INDONESIA, DKK VS GUBERNUR BALI;
553 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
553 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 29P/HUM/2019Human Rights Obligations of the World Bank and the InternationalMonetary Fund, Cavendish Publishing, London, 2001, h. 44):2.
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi
- MUSAFAH
198 — 100
198 — 100
Pendidikan dan Pelatinan Basic Banking Operation, World Bank,Jakarta, Tahun 2006;d. Workshop Exsaksinding Anti Money Laundering Awarness for TheGovernment and Private Financial Sector, Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Tahun 2006;e. Workshop Typologies and Financial Investigations, AustralianTransaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Jakarta,Tahun 2006;f.
Register : 08-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2021/PTUN.SMG Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1200 — 2707
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1200 — 2707
Hal tersebutsudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun2014 tentang Dewan Akademi dan juga telah tertuang dalam NotulenSidang Wanak dan Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi;Bahwa perlu Tergugat sampaikan pada majelis yang memeriksa danmemutus perkara a quo, visi dan misi Akademi Kepolisian RepublikIndonesia adalah sebagai berikut ;Visi : Menjadi Lembaga Pendidikan yang menghasilkan polisiprofesional, cerdas, bermoral dan modern yang berwawasanglobal dan berstandar internasional (World
Register : 25-11-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1149/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 20 Februari 2017 —
159 — 78
159 — 78
Jkt.Sel.10dan saksi selaku resepsionis hanya mengurus pembayaran dari tamu yangmelakukan pembayaran sewa kamar ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya ;Saksi AGUS WINARTO :Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yangada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampaisaat ini ;Bahwa saksi bekerja di kantor Bank Commonwealth kantor pusat digedung World Trade Center 6, It. 2, Jl.
Register : 26-09-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn Tanggal 11 Februari 2013 — - KUMPUL SIMAMORA
58 — 23
58 — 23
Didalam New World Dictionary of The American Language disebutkan katacorruption mengandung arti suatu perbuatan atau kenyataan yangmenimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Dengan demikian pengaruh moralseseorang menentukan di dalam sikap, tindakan dan putusan. Pelaku korupsiberarti telah bersikap, bertindak dan memutuskan segalanya karena moralnyayang tidak baik, tercela dan tidak teruji (Dr. S.
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Dps Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
114 — 76
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
114 — 76
Tewel, Dusun Tewel, Desa/Kelurahan Sanur Kauh,Kecamatan Denpasar Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:51710114507900001, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;Baik Tergugat Ill maupun Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini secarabersamasama telah memberikan kuasa kepada Nyoman Nadayana, S.H, M.Mselaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor BALI WORLD LEGAL SERVICEyang beralamat di Jalan Tukad Badung XXII Nomor 5 Renon Kecamatan DenpasarSelatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan Surat
Register : 07-06-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgp. Tanggal 24 Oktober 2017 — SUKANTO bin SUMARTO
218 — 70
218 — 70
Bahwa jabatan Ahli sekarang adalah Kepala Sub Bagian Advokasi padaBagian PerundangUndangan Direktorat Jenderal Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri;Bahwa pendidikan informal yang pernah ahli ikuti adalah :Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN PgpLegal Drafting keriasama Ul dengan USAID.Diklat Bendahara kerjasama Kemendagri dengan KemenkeuDiklat Keuangan Daerah kerjasama Kemendagri dengan Kemenkeu29 5 TOT Evaluator Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD, kerjasamaUGM dengan World
Register : 02-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 582/PDT/2020/PT BDG Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : P.T. Aras Kreatif Mandiri Diwakili Oleh : REZA HERLAMBANG SH.,MH.,
Terbanding/Penggugat : P.T. Citra Damai Putra
535 — 365
Terbanding/Penggugat : P.T. Citra Damai Putra
535 — 365
Tercatat Universitas Esa Unggul sebagai perguruantinggi yang mempelopori pendirian Akademi Rekam Medik (ARM) danProgram Sarjana Fisioterapi yang pertama di Indonesia dengan kualitasakademik mahasiswa dan dosen, pelayanan, sarana dan prasarana,penelitian dan pengabdian masyarakat serta kualitas lulusan menjadiprioritas utama untuk mencapai a World Class University;.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
458 — 1858 — Berkekuatan Hukum Tetap
458 — 1858 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World.
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
114 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Etal, Human Rights and Taxation in Europe andthe World,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan), Rehabiitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
225 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
225 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al,Human Rights and Taxation in Europe and the World.,IBFD, Amsterdam, 2011,pp. 116).
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2016the World.,YBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa ARetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), I/Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europeand the World.
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World.
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
124 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak untuk mendapatkanperlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apayang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui.Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya,menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenangpemerintahan di satu pihak, dengan perlunya menghormati hakhakindividual wajib pajak (termasuk korporasi) di pihak lain;(Lihat: Kofler, George, et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World, YBFD, Amsterdam,
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World., IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehablitationpengintegrasian kembali kepada masyarakat), dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europeand the World, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), I/ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance
Register : 19-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID.TPK/2019/PT DKI Tanggal 10 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : EVALINDASARI, S.Kom., SH.
Terbanding/Terdakwa : MINARSI
199 — 123
Terbanding/Terdakwa : MINARSI
199 — 123
BASF Indonesia;1 (Satu) lembar fotocopy Cara Pemakaian Kelambu;2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat dari World Health Organization kepadaMr. CLAUDE BEIGEL, BASF South East Asia Pte Ltd, yang ditandatanganioleh Dr. LORENZO SAVIOLI selaku Director Department of Control ofNeglected dan PT. BASF Indonesia;6 (enam) lembar fotocopy milik PT.
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak untuk mendapatkanperlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apayang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui.Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya,menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenangpemerintahan disatu pihak, dengan perlunya menghormati hakhakindividual wajib pajak (termasuk korporasi) di pihak lain;(Lihat :Kofler, George, et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World, VBFD, Amsterdam, 2011