Ditemukan 19088 data
165 — 67
10/TIPIKOR/2011/PT.PLG.
No.10/TIPIKOR/2011/PT.PLGTempat Tinggal : Jl. Angkatan 45 No.
No.10/TIPIKOR/2011/PT.PLG terdakwa II Prof. dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG (K) bin K.H.
No.10/TIPIKOR/2011/PT.PLGGO! Pst Cie Bs Ga!
No.10/TIPIKOR/2011/PT.PLGMuhammad Husin Palembang atas nama dr. H.
No.10/TIPIKOR/2011/PT.PLG2. H. CHAIRUDDIN IDRUS, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,DTOASBI, S.H.Halaman 74 dari 71 Hal. Put. No.10/TIPIKOR/2011/PT.PLG
64 — 43
MENGADILI : - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012, sehingga amar putusannya menjadi sebagai berikut :1.
MAKKASAU & PARTNERS yang beralamat di JalanSetia Budi No. 65 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 20/KSA/I/2012 tertanggal 04 April 2012;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Register Perkara: PDS07/PALU/03/2012, tanggal 30 Maret 2012Terdakwa telah dihadapkan
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5000 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PLtanggal 18 Oktober 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Oktober 2012, sesuai Akta PermintaanBanding No. 20/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PALU dan permintaan banding tersebuttelah
lima ribu rupiah), karenakerugian negara menurut hasil audit BPKP adalah sebesar 424.275.000,(empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)dan telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilanjuta rupiah);2829Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalamperkara ini;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor
Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tersebutdidalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaraini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimanatersebut
ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwatersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor
69 — 18
61 — 53
118 — 18
92 — 18
Dr Rusadi Kantaprawira, SH dimanaMahkamah Agung R.I tetap memepergunakan perbuatan melawan hukum materiil..Menimbang, bahwa SEMA Nomor 07 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum HasilRapat pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan halaman 26 bahwa walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan olehMK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi hakim.Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI khususnya Putusan MahkamahAgung R.!
90 — 98
Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 09/SKK/TIPIKOR/LBHKBPPP/VI/2016, tertanggal 28 Juni 2016;Pengadilan Tinggi tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Desember 2016 Nomor15/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkasperkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
,MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masingmasingsebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terobuka untukumum pada Hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dihadiri oleh RINA SINAR P sebagai Panitera Pengganti, tanoa dihadirioleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA1. BETTY DESNITA, SH, MH. Dr. P.H. HUTABARAT, SH, MH.2. ARONTA, SH.
79 — 19
97 — 23
kekeliruan dan kesalahan dalam pengelolaandana duka di FISIP, maka Inspektorat menurunkan Tim untuk memeriksa ;e Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa diberi sanksi adminstrasiberupa penurunan pangkat dan pengembalian kerugian negara sesuai denganKepres No. 42 ;e Bahwa terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.105.000.000, yang disetorkan ke kas negara, sehingga ahliberpendapat sudah tidak ada kerugian negara karena sudah kembali ;e Bahwa pengembalian kerugian negara menurut UU TIPIKOR
(Hakim AdHoc TIPIKOR) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 27 Maret 2012, oleh Majelis Hakimtersebut, dibantu oleh : DETJE D.
Panitera Pengganti,( Hakim Ad Hoc TIPIKOR )Detje D. Wior, SH65
194 — 85
52 — 14
50 — 30
.;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 10 Juni 2011, Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PN.Tipikir.Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai status penahanan terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan bahwa terdakwa SRI MARIA HARTATI Binti WIDJO SUHARDJO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.2.
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal20 Januari 2011, No. 03/ Pen.Pid.Sus/ H/ 2011/ PN. Tipikor.Smg,sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 18 Februari 2011 ;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal Februari 2011 , No.03/ Pen.Pid.Sus/K/2011/ PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 19 Februari 2011 s/d tanggal19 April 2011 ;8.
Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal17 Juni 2011 No.28/Pen.Pid/2011/PT Smg. sejak tanggal 15 Juni2011 s/d 14 Juli 2011 ;11.
Menetapkan terdakwa SRI MARIA HARTATI Binti WIDJOSUHARDJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).al.119dari 231Halaman Put.No.07/Pid.Sus/2011/ PT.TPK.Smg.Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebutPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriSemarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juni 2011 Nomor 05/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.6.7.Menyatakan bahwa terdakwa SRI MARIA HARTATI BintiWIDJO
(lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juni 2011sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 08/Banding/Akta.Pid /2011/PN Tipikor Smg. Jo. No.05/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg.
SRIISKANDARYATI, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, H.SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. dan Hj.
433 — 283
SUDIRO,SH.MHum, Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan TinggiJakarta tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 14/Pid/TPK/2014/PT.DKI ditunjuk menjadiMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal16 April 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, serta dibantu
69 — 57
33/TIPIKOR/2013/PTY
PUTUS ANNomor : 33/ TIPIKOR / 2013 / PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa :lL Nama : JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO ;Tempat lahir : Bantul ;Umur/tanggal lahir :47 tahun / 2 Pebruari 1965 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April 2013No.12/PPN/1V/2013/P.Tpkor.YK. sejak tanggal 13 April 2013 sampaidengan tanggal 11 Juni 2013;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Mei 2013No.65/Pen.Pid/2013/PTY. Sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengantanggal 11 Juli 2013;9.
,sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April2013 No.13/PPN/IV/2013/P.Tpkor.YK, sejak tanggal 13 April 2013 sampaidengan tanggal 11 Juni 2013.
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SHWakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta selaku Ketua Majelis, H.YYUSDIRMAN YUSUF, SH.MH.
Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan144DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad.
75 — 31
08/TIPIKOR/2014/PTY
Pasal 132 ayat (1) :Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.b.
PemerintahHalaman 26 dari 75 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY Propinsi D.I.
Copy legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawanHalaman 44 dari 75 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY36.37.38.39.40.Al.42.
YogyakartaHalaman 62 dari 75 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTYBulan : Juni 2008;135. Copy Buku Kas Umum TA. 2008;136.
,MHHalaman 75 dari 75 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY
72 — 10
140 — 14
167 — 87
181 — 49
Faktur pajak Nomor : 020.00418.44650781Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan barang buktisebagai berikut:T.1 Kartu Identitas Penduduk atas nama SRI WALUYA (Copy dari Asli).T.2 Surat No. 12010/TIPIKOR/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dariPenasihat Hukum Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri KlatenT.3 Surat No.
B2305/M.3.19/Fd.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019dari Kejaksaan Negeri Klaten kepada Penasihat Hukum TerdakwaT.4 Surat No. 12011/TIPIKOR/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dariPenisahat Hukum Terdakwa kepada Inspektorat Kab. KlatenT.5 Surat Nomor : 700/001/11.1II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 dariInspektur Kab.
Hal ini didasarkan pada salah satupertimbangannya antara lain menyatakan bahwa kerugian negara merupakanimplikasi dari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalamHalaman 69 dari 91 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2020/PN Smgpasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor.
242 — 50