Endang Srikitiarti sebesar Rp. 571.000.tertanggal 17 April 2013;106) 1 (satu) eksemplar asli Tanda Bukti Pembayaransetoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atasnama Erlis Ekafitriana sebesar Rp. 602.500, tertanggal 17April 2013;107) 1 (satu) eksemplar asli Tanda Bukti Pembayaransetoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atasnama Erlis Ekafitriana sebesar Rp. 258.000, tertanggal 08Maret 2013;108) 1 (satu) eksemplar asli Tanda Bukti Pembayaransetoran kelebihan pembayaran kepada pihak

Saeful Hamzah sebesar Rp. 230.000.tertanggal 26 September 2012;132) 1 (satu) eksemplar asli Tanda Bukti Pembayaransetoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atasnama Hegu Saeful Hamzah sebesar Rp. 350.000.tertanggal 08 Oktober 2012;133) 1 (satu) eksemplar asli Tanda Bukti Pembayaransetoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atasnama Hegu Saeful Hamzah sebesar Rp. 110.000,tertanggal 25 Oktober 2012;134) 1 (satu) eksemplar asli Tanda Bukti Pembayaransetoran kelebihan pembayaran kepada

Pembayaransetoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atasnama H.

Pembayaransetoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atasnama H.D.

kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atasnama Eko Supratono sebesar Rp. 2.596.900, tertanggal 07Agustus 2012.388)setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atas1 (satu) eksemplar asli Tanda Bukti Pembayarannama Eko Supratono sebesar Rp. 1.000.000, tertanggal 03Agustus 2012.389) 1 (satu) eksemplar asli Tanda Bukti Pembayaransetoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atasnama Eko Supratono sebesar Rp. 1.000.000, tertanggal 06Desember 2012.390)setoran kelebihan pembayaran kepada pihak

pembayaran pajak (restitusi) sebesarRp19.677.009.800,00;Bahwa terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajakdimaksud Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebayoran Baru Satu melakukan tindakanpemeriksaan pajak dan kemudian pada tanggal 4 Maret 2005 KPP Kebayoran Baru Satumenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun 2003Nomor 00041/406/03/012/05 dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak sebesarRp2.116.142.900,00;Bahwa atas SKPLB tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan

Rp15.391.721.818,00 dengan rincian sebagaiberikut:e Kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan adalahsebesarRp 19.606.735.875,00 Rp 2.116.142.900,00 = Rp17.490.592.975,00;e Perhitungan jumlah bulan adalah 1 (satu) bulan dari seharusnyakelebihan pembayaran pajak dikembalikan, yaitu 1 (satu) bulansejak diterbitkannya SPMKP, yaitu tanggal 29 Maret 2005 sampaidengan permintaan kelebihan pembayaran bunga (13 November2008), yaitu 44 (empat puluh empat) bulan;e Imbalan bunga yang menjadi hak

Oleh karenayang telah dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 2.116.142.900,00 makaTergugat masih harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Penggugatsebesar Rp 17.490.892.975,00.

17, atau sejak diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalamPasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat KeputusanPengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C;Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukansetelah jangka waktu 1 (satu) bulan, pemerintah memberikanbunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ataskelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitungdari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalamayat (2)

2008 yang menerimasebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) dan memutus kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp19.606.735.872,00 sedangkan kelebihan pembayaran pajak didalam SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar sebesar Rp 2.116.142.900,00 sehingga menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebagai Wajib Pajakberhak mendapatkan imbalan bunga karena telah terjadi keterlambatanpengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp 17.490.592.975,00karena pada saat

pembayaran pajak, terhadap kelebihan pembayaran pajaktersebut tidak diberikan imbalan bunga.

Dalam hal ini,Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00(Rp1.000.000.000,00Rp700.000.000,00).

Dalam hal ini,Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000.00(Rp1.000.000.000,00Rp600.000.000,00).

mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, terhadapkelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diberikan imbalan bunga.

Dalamhal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesarRp300.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00Rp700.000.000,00).

Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran dari PT. Taspen KCU Makassar.2. Bukti setor dan laporan dari PT. Pos Indonesia Cabang Enrekang ke PT. Taspen KCU MakassarTetap terlampir dalam berkas perkara1. 3 (tiga) buah buku antaran gaji pensiun tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.2. KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun) atas nama Tjitji Matjinanra, La Dengkeng, Djala, Ny. Bintang, Kanang, Baco Tolling, Sandiman, Rahman Tirra.3. 1 (satu) buah buku perjanjian kerjasama antara PT Taspen dengan PT.

TASPEN, sehingga PT.TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai denganbulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT.TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT.

pensiun atas nama Kanang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009gaji pensiun yang bersangkutan tetap dibayarkan oleh terdakwa sampai denganbulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT.

TASPEN sebesarRp. 8.843.400, Bahwa pensiun atas nama Ca Bandong telah meninggal dunia pada tanggal29 Oktober 2009 gaji pensiun yang bersangkutan tetap dibayarkan oleh87terdakwa sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp.1.172.400,Bahwa pensiun atas nama Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 30 April2010 gaji pensiun yang bersangkutan tetap dibayarkan oleh terdakwa sampaidengan bulan Juli 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT.

sebesar Rp. 8.843.400,Bahwa pensiun atas nama Ca Bandong telah meninggal dunia pada tanggal29 Oktober 2009 gaji pensiun yang bersangkutan tetap dibayarkan oleh terdakwasehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT.

Pembayaran dari PT.

Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2012Pasal 27 A ayat (1) dan penjelasannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000dijelaskan bahwa:Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atauseluruhnya sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bungasebesar 2% (dua persen) sebulan untuk

pembayaran pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejakditerimanya permohanan pengembalian kelebihan pembayaran pajaksehubungan diterbitkannya Surat ketetapan Pajak Lebih Bayarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau........Bahwa Pasal 11 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2000,menyebutkan: Apabila pengembalian kelebihan pembayaran

Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2012dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejaktanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajaksampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau PutusanBanding,8.

Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2012sedangkan penggugat berpendapat bahwa dengan adanya PutusanPengadilan yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran yang lebihbesar dari SKP LB berarti sejak diterbitkannya SKPLB apabila dilaksanakandengan benar, maka sejak saat itu sesungguhnya tergugat seharusnyamenerbitkan SKPLB sebesar US $ 1,186,067.83;c) Bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan No.

Put. 24372/PP/M.VII/99/2010 diucapkan tanggal 29 Juni 2010, telah memutus bahwa kelebihanpembayaran pajak sebesar US $ 1,186,067.83;d) Bahwa pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) UU No 6 tahun 1983 tentang KUPstdtd UU No.16 th 2000 berbunyi sebagai berikut:"(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubunganditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimanadimaksud

pembayaran Masa Pajak Mei 2013, yang diajukan dengan cara mengisi kolom yangtersedia dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2013 danmelalui Surat permohonan nomor: MH:ms/NNT/0613/6697 tanggal 26 Juni 2013;bahwa Surat Tergugat Nomor S2833/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal 23 Juli 2013 merupakan penjelasantertulis kepada Penggugat bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 74/PMK.03/2012, atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan.penjelasan Pasal 17C ayat (1):Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteriatertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian PendahuluanKelebihan Pajak paling lama;a.. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilanb.I (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilaisejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisilengkap sebagaimana dimaksud dalam

pembayaran pajak dari Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentumenunjukan:1) Tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak;2) Surat Pemberitahuan beserta lampirannya tidak lengkap;3) Penulisan dan perhitungan pajak tidak benar;4) Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasiDirektorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat tidak benar; atau5) Pembayaran Pajak tidak benar;(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak diterbitkan

Faktur PajakMasukan), sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 17C ayat (1) Undangundang KUP a quo;bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 17C ayat (1) Undangundang KUP a quo, Pengembalianpendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah Tergugat melakukan konfirmasikebenaran kredit pajak;bahwa terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Penggugat, kemudianTergugat melakukan penelitian atas kebenaran Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasilkonfirmasi dalam

tidak disertai denganpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan selanjutnya Surat Pemberitahuan LebihBayar tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat dengan Surat Nomor S2833/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal23 Juli 2013 memberitahukan kepada Penggugat bahwa berdasarkan penelitian terdapat Kredit Pajak atauMenimbangMengingatMemutuskanPajak Masukan

Adapun kelebihan pembayaran dimaksud, adalah sebagai berikut :a. Kelebihan pembayaran untuk PO1, adalah sebesar Rp. 137.229.977,00b. Kelebihan pembayaran untuk PO2, adalah sebesar Rp. 787.376.400,00c. Kelebihan pembayaran untuk PO3, adalah sebesar Rp. 439. 725.165,00+Total kelebihan pembayaran adalah sebesar Rp. 1.364.331.542,00.

KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PURCHASE ORDERNOMOR:4300000107 TERTANGGAL 12 OKTOBER 2016 (PO1)1.

TOTAL KESELURUHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGGUGATKEPADA PARA TERGUGAT23.Bahwa total kelebihan nilai invoice yang ditagihkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang mana mengakibatkan kelebihan pembayarandari PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan PO1, PO2 dan PO3 sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, adalah sebagaiberikut := Kelebihan Pembayaran PO1 + Kelebihan Pembayaran PO2 + KelebihanPembayaran PO3Rp. 137.229.977,00 + Rp. 787.376.400,00 + Rp. 439.725.165,00Rp. 1.364.331.542,00E.

IIAVH/JKSL 8 Des 2017 Rp. 7.000.000,00SB/00198/0812/17Total Tagihan//nvoice Di Luar PO1, PO2 & Rp.PO3 = 247.804.500,00 Bahwa dikarenakan sebelumnya masih terdapat kelebihan pembayaranPENGGUGAT kepada TERGUGAT I, maka nilai tagihan pekerjaan laintersebut sebagai pengurang atas adanya kelebihan pembayaran, denganperhitungan sebagai berikut := Total Kelebihan Pembayaran (PO1, PO2 & PO3) Total TagihanPekerjaan Lain= Rp. 1.364.331.542,00 Rp.

Rp. 247.804.500,00= Rp. 1.116.527.042,00Dengan demikian, nilai kelebihan pembayaran PENGGUGAT terhadapTERGUGAT berkurang menjadi sebesar Rp. 1.116.527.042,00 (satumilyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empatpuluh dua rupiah);Hal. 12 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKIF.

terbukti kemudian pada saat Tergugat mengabulkan seluruhkeberatan Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Nomor: KEP119/WPJ.04/2011 tanggal 1Pebruari 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak April 2009Nomor: 00008/207/09/062/10 tanggal 3 Juni 2010, yang menetapkan terdapat kelebihanpembayaran pajak PPN Masa Pajak April 2009 sebesar (Rp1.886.780.758,00);bahwa Majelis berpendapat adanya kekeliruan yang dilakukan Tergugat tersebutmengakibatkan Penggugat terlambat menerima pengembalian kelebihan

pembayaran pajakuntuk PPN Masa Pajak April 2009, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007;bahwa terkait dengan simpulan Tergugat tentang Penggugat tidak pernah melakukanpembayaran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SKPKB Nomor:00008/207/09/062/10 tanggal 3 Juni 2010, Majelis berpendapat Tergugat kurang tepat dalammenginterpretasikan

ketentuan Pasal 27A ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 tahun 2007, untukfrasa tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa menurut pendapat Majelis, kelebihan pembayaran pajak PPN untuk satu masa pajak,timbul apabila dalam satu masa pajak jumlah pajak masukan yang telah dibayar (kredit pajak)lebih besar dari jumlah pajak keluaran yang harus dipungut;bahwa meskipun Penggugat

tidak melakukan pembayaran setelah SKPKB diterbitkan olehTergugat, faktanya terdapat kelebihan pembayaran pajak PPN Masa Pajak April 2009 sebesar(Rp1.886.780.758,00) yang diakui oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam keputusanTergugat Nomor: KEP119/WPJ.04/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Keberatan WajibPajak atas SKPKB PPN Masa Pajak April 2009;bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat Penggugat telah melakukanpembayaran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yaitu pada

bulan Agustus 2009sebagaimana dilaporkan oleh Penggugat dalam SPT PPN Masa Pajak April 2009;bahwa dengan adanya keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPN MasaPajak April 2009, dan Penggugat telah melakukan pembayaran yang menyebabkan kelebihanpembayaran pajak pada Masa Pajak April 2009 (sebelum SKPKB diterbitkan), maka Majelisberpendapat Penggugat berhak memperoleh imbalan bunga sebagaimana diatur Pasal 11 ayat(3) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir

pembayaran pajak PPN MasaPajak September 2009 yang dimohonkan oleh Penggugat, selama 6 bulanyang dihitung sejak tanggal jatuh tempo SPMKP PPN untuk Masa PajakSeptember 2009 tanggal 7 November 2010 sampai dengan tanggalpengembalian kelebihan pembayaran pajak yakni tanggal terbitnya SPMKPtanggal 30 Mei 2011.bahwa Penggugat menyatakan keterlambatan pengembalian kelebihan pajakPPN tersebut dikarenakan Tergugat salah dalam menerbitkan surat ketetapanpajak PPN Masa Pajak September 2009 dengan menerbitkan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (la) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejakpermohonan pengembalian kelebihan pajak diterima sehubungan denganditerbitkannya Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Lebih Bayarsebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan pasal 17B, atau ....yangmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak.Ayat (3)Apabila kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktul

pembayaran pajak, selain permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal17 D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas)bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.bahwa Tergugat menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat (1)huruf a Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 28 tahun 2007 dinyatakan:apabila pengajuan

empat) bulan denganketentuan sebagai berikut:a. untuk Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yangmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai denganditerbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atauPutusan Peninjauan Kembali.bahwa Tergugat menyatakan, Penggugat tidak pernah melakukan pembayaranyang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan SKPKBNomor: 00015/207/09/062/10 tanggal 7 Oktober 2010

2009.bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat Penggugat telahmelakukan pembayaran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak,yaitu pada bulan Agustus 2009 sebagaimana dilaporkan oleh Penggugatdalam SPT PPN Masa Pajak September 2009.bahwa dengan adanya keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaranpajak PPN Masa Pajak September 2009, dan Penggugat telah melakukanpembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak pada MasaPajak September 2009 (sebelum SKPKB diterbitkan), maka

Tergugat ataspermohonan Imbalan Bunga sebagaimana Surat Tergugat No.S411/WPJ.0606/2013Tanggal 30 April 2013 yang tidak disetujui Penggugat;bahwa kronologis timbulnya sengketa pajak yang Penggugat ajukan Gugatan adalahsebagai berikut:a.bahwa pada tanggal 6 Oktober 2008 Penggugat menyampaikan SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Bayar (SPT PPh BadanLB) Tahun Pajak 2007 dengan permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak sebesar USD 39,370.05;bahwa terhadap permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajakdimaksud, Tergugat melakukan tindakan pemeriksaan dengan ruang lingkupsemua jenis pajak Penggugat.

Put43808/PP/M.VII/16/2013 tertanggal 7Maret 2013 yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan BandingPenggugat sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesarRp.1.259.102.442;bahwa dengan adanya Put43808/PP/M.VII/16/2013, maka secara jelas telahterjadi kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam Pasal 27A ayat (1)UU KUP No. 16 Tahun 2000.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuandalam Pasal tersebut, semestinya Penggugat berhak mendapatkan imbalanbunga sebesar 2% per bulan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.Selanjutnya dalam Pasal 27A ayat (3) UU KUP No. 16 Tahun 2000 diaturbahwa tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajakdan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan (PMK).

Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal tersebutdiatur lebih lanjut dalam PMK No.40/PMK.03/2005 tanggal 6 Juni 2005;bahwaatas Put43808/PP/M.VII/16/2013, Penggugat mengajukanpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesarRp.1.259.102.442,00 melalui surat No 16/CJ/0413/1228 pada tanggal 15April 2013 dan permohonan imbalan bunga sebesar Rp.604.369.172,00melalui surat No. 16/CJ/0413/1230 pada tanggal 15 April 2013 denganperincian sebagai berikut: KELEBIHAN PEMBAYARAN Tanggal PERHITUNGAN BUNGAPutusanDokumen

Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan KeputusanKep0078/WPJ.08/KP.0209/2003 Rp. 847.867.800,00 Bunga Pasal 27 A (24 bulan)2 % x Rp. 847.867.800, x 24 bulan Rp. 406.976.544,00Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat No.

Put. 0769/PP/A/M.I/15/2003, yang memutus jumlahkelebihan pembayaran pajak yang seharusnya adalah sebesar Rp. 3.375.586.492,00,maka nyata telah terjadi keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajakdari batas waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor. 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor. 9 Tahun1994 maupun yang telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor. 16 Tahun2000 atas kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 847.867.899,00 yaitu selisih darijumlah

kelebihan pembayaran pajak yang ditetapkan dalam SKPLB PPh Badan tahun1999 Nomor. 00062/406/99/054/00 tanggal 27 Oktober 2000 dengan jumlahkelebihan pembayaran pajak yang seharusnya berdasar Putusan Pengadilan PajakNomor.

Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor. 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundadng Nomor. 16 Tahun2000, mengatur bahwa : Pengembalian kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulansejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaksehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak LebihBayar sebagaimana

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)dengan No.Kep343/PPh/WPJ.06/KP.0408/2000 diterbitkan tangal 23Nopember 2000. Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak (SPMKP) No. 0005420 diterbitkantanggal 23 Nopember 2000.Bahwa karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa telahterjadi keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, adalahHal. 6 dari 11 hal. Put.

VI/15/2009 (1.650.423.285)SKPKB 00001/206/03/091/05 2.589.170.604Total Kelebihan Pembayaran pajak 4.239.593.889 Bahwa atas permohonan Penggugat dalam surat nomor: 739/TAXCCDI/0709 tersebut, Tergugat menerbitkan jawaban dalam surat nomor: S4672/WPJ.19/KP.01/2009 yang pada dasarnya menyetujui pemberian imbalanbunga atas kelebihan pembayaran pajak atas SKPKB nomor:00001/206/03/091/05.

Berdasarkanketentuan ini, mengingat permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran PPhHalaman 3 dari 27 halaman.

"Ayat (2)"Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaksehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarHalaman 15 dari 27 halaman.

Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan ataupermohonan banding diterima sebagian atau seluruhnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP; ataud. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) danatau Pasal 19 ayat (1) karena pengurangan sebagai akibatditerbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP.6.

pemberianimbalan bunga Termohon Peninjauan Kembali semulaPenggugat atas pengembalian kelebihan pembayaran pajaksebesar Rp1.650.423.285,00.

pembayaran pajak tersebut tidak seharusnya mendapatkanimbalan bunga (Surat inilah yang kemudian digugat oleh Penggugat dalamkasus ini);: bahwa ketentuan Pasal 87 Undangundang Pengadilan Pajak dan Pasal 27AKUP secara jelas dan tegas mengatur mengenai Imbalan Bunga atas PutusanBanding yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak, merujukkepada Pasal 87 Undangundang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A KUP,Penggugat berhak untuk mendapatkan imbalan bunga;: bahwa menurut Tergugat, SKPKB PPh Pasal 26

Pengembalian kelebihan pembayaran PPh Pasal 26 sebesar Rp 55.147.912.823,00,2.

Permohonan imbalan bunga sebesar Rp 26.470.998.155,00,bahwa atas permohonan Penggugat tersebut di atas telah ditindaklanjuti olehTergugat sebagai berikut:1.Kelebihan pembayaran PPh Pasal 26 dikembalikan melalui penerbitan Surat KeputusanPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor : KEP00116.PPH4/WPJ.19/KP.0203/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP) Nomor : 09203742012 tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp 55.147.912.823,00.bahwa atas permohonan imbalan

bunga telah dijawab melalui surat Nomor :S331/WPJ.19/KP.0208/12 tanggal 28 September 2012 yang isinyapermohonan imbalan bunga tidak dapat dikembalikan karena sesuai ketentuanatas kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak seharusnya mendapatkanimbalan bunga;bahwa alasan permohonan imbalan bunga tidak dikabulkan/ditolak olehTergugat karena kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diputus dalamputusan banding berasal dari jumlah pajak yang tercantum dalam SKPKByang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir

Adanya kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat putusan banding atas jumlah yangtercantum dalam SKPKB berdasarkan putusan banding yang mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Penggugat mengakibatkan tidak ada PPh Pasal 26 yang kurangdibayar padahal atas PPh Pasal 26 yang tercantum dalam SKPKB telah dibayar seluruhnyamaka kondisi adanya kelebihan pembayaran pajak sudah sesuai/sudah terpenuhi olehPenggugat,Tidak setuju pada saat Pembahasan Akhir yang mana Tergugat sudah secara jelasmenyatakan Penggugat

Putusan Put. 44367/PP/M.11/99/2013 PengadilanPajak NomorJenis Pajak GugatanTahun Pajak 2011Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap sengketa dalamgugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor: S052/WPJ.06/KP.11/2011 tanggal 23Agustus 2011 tentang Penjelasan Atas Permohonan Imbalan Bunga yang tidak disetujui olehPenggugat;Menurut bahwa kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SKPLB PPN Masa Februari s.d.

pembayaran pajak dalam SKPLB PPN MasalPebruari s/d Juni 2009 Nomor:00003/407/09/072/2010 tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp34.228.942.944.00 guna pelunasan SKPKB Nomor: 00001/207/09/072/2010 tanggal 7 Juli2010 sebesar Rp. 63.436.273.056,00, sehingga kelebihan pembayaran pajak dalam SKPLBPPN Masa Pebruari s/d Juni 2009 Nomor:00003/407/09/072/2010 tanggal 7 Juli 2010 sebesarRp. 34.228.942.944,00 tidak dapat dicairkan;bahwa alasan Tergugat melakukan pemindahbukuan dalam rangka salah satu bentukpenagihan

pembayaran Pajak dilakukan setelah jangka waktu (satu)bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atasketerlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Drs.

Makatindakan Tergugat untuk memindahbukukan kelebihan pembayaran pajak ex SKPLB MasaFebJuni kepada utang pajak ex SKPKB Masa Januarai 2009 telah benar;bahwa alasan Tergugat yang mendasari tindakan Penagihan Aktif Seketika dan Sekaligus exPasal 20(1) Undang KUP adalah kurang kuat karena bukti2 bahwa Penggugat akanmeninggalkan Indonesia sebagaimana dikemukakan adalah hanya sematamata dugaan;bahwa tindakan pemindahbukuan dari kelebihan pembayaran pajak ex SKPLB ke SKPKBadalah sah karena Pemindahbukuan

Argumentasi Penggugat dalampermohonan restitusi dan Imbalan Bunga adalah berdasarkan Pasal 27A UndangUndangKUP yang pada intinya menyatakan bahwa apabila keberatan dikabulkan dan mengakibatkankelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikandengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% perbulan untuk paling lama 24 bulan.

dihitung sejaktanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai denganditerbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disampaikan halhal sebagai berikuta.

pembayaran pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 178 dikembalikan, atau apabila ternyata WayjibPajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu utang pajak tersebut.Pasal 11 ayat (2):"Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 atau sejakditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 B"Pasal 11 ayat (3):"Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangkawaktu satu bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulanatas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saatberlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saatdilakukan pembayaran kelebihan."

dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telahdibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihanpembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejaktanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampaidengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding"Memori Penjelasan:"Imbalan bunga hanya diberikan berkenaan dengan Keputusan Keberatan atauPutusan Banding

Bahwa dalam Pasal 27A ayat (1) UU KUP hanya SKPKB dan atau SKPKBTyang telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak akibatpengajuan keberatan atau banding diterima yang diberikan imbalan bunga 2%.Ketentuan Pasal 27A ayat (1) UU KUP ini tidak berlaku bagi Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah diterbitkan Putusan Banding yangmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak;14 Bahwa dengan demikian pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaranPPN yang diajukan Termohon Peninjauan

p>DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum seluruh pembayaran yang dilakukan Penggugat sebesar Rp5.832.250.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan terdapat kelebihan

pembayaran Penggugat ke Tergugat untuk pembelian gula seberat 350 ton berdasarkan 4 (empat) Purchase Order Penggugat masing-masing tertanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp1.912.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

ton secara seketika dan sekaligus;

Surat Keterangan dari PT Asuransi Jiwasraya Nomor 3274/Jiwasraya/DPLK/11206 tanggal 18 November 2016, (bukti PK1);Surat Pernyataan (bukti PK2)Surat kelebihan pembayaran atas nama Budiono (bukti PK3);Surat kelebihnan pembayaran atas nama Ibnu Chaldun (bukti PK4);Surat kelebihan pembayaran atas nama Sofyan Dachlan (bukti PK5);Surat kelebihan pembayaran atas nama Denny Tomasowa (bukti PK6);Surat kelebihan pembayaran atas nama Astuti Hendrawati (bukti PK7);Surat kelebihan pembayaran atas nama Setiyono

(bukti PK8);Surat kelebihan pembayaran atas nama Syaiful Mahdi (bukti PK9);Ss PPN ear eo Pp0.

Surat kelebihan pembayaran atas nama Hotman Damanik (bukti PK12);13. Surat kelebihan pembayaran atas nama Paulus Patty (bukti PK13);14. Surat kelebihan pembayaran atas nama Sutrisna (bukti PK14);15. Surat kelebihan pembayaran atas nama Ilham (bukti PK15);16.

pembayaran pajak,kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalanbunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan..."

pembayaran pajak sampai denganditerbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanPengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan PembatalanKetetapan Pajak;bahwa Pasal 27A Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, dapatdiartikan bahwa pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasiyang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selain dikembalikan kelebihanpembayaran

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikanatas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan PenguranganKetetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajakyang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihanpembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yangmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai denganditerbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanPengurangan Ketetapan Pajak

, atau Surat Keputusan PembatalanKetetapan Pajak";Penjelasan ayat la:Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan,pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau SuratTagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atauseluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayarsebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat TagihanPajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambahimbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24(dua puluh empat) bulan;bahwa berdasarkan Pasal 27A ayat la huruf c beserta penjelasan ayat laUndangundang tentang Ketentuan Umum Perpajakan di atas, jelaslahbahwa setiap pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yangkeputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yangmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan denganditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan denganmaksimum 24 bulan";bahwa Pasal 27A ayat la

terbukti kemudian pada saat Tergugat mengabulkan seluruhkeberatan Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Nomor: KEP122/WPJ.04/2011 tanggal 1Februari 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor:00010/207/09/062/10 tanggal 29 Juli 2010, yang menetapkan terdapat kelebihan pembayaranpajak PPN Masa Pajak Juli 2009 sebesar (Rp3.242.707.293,00);bahwa Majelis berpendapat adanya kekeliruan yang dilakukan Tergugat tersebutmengakibatkan Penggugat terlambat menerima pengembalian kelebihan

pembayaran pajakuntuk PPN Masa Pajak Juli 2009, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007;bahwa terkait dengan simpulan Tergugat tentang Penggugat tidak pernah melakukanpembayaran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SKPKB Nomor:00010/207/09/062/10 tanggal 29 Juli 2010, Majelis berpendapat Tergugat kurang tepat dalammenginterpretasikan

ketentuan Pasal 27A ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 tahun 2007, untukfrasa tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa menurut pendapat Majelis, kelebihan pembayaran pajak PPN untuk satu masa pajak,timbul apabila dalam satu masa pajak jumlah pajak masukan yang telah dibayar (kredit pajak)lebih besar dari jumlah pajak keluaran yang harus dipungut;bahwa meskipun Penggugat

tidak melakukan pembayaran setelah SKPKB diterbitkan olehTergugat, faktanya terdapat kelebihan pembayaran pajak PPN Masa Pajak Juli 2009 sebesar(Rp3.242.707.293,00) yang diakui oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam keputusanTergugat Nomor: KEP122/WPJ.04/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Keberatan WajibPajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009;bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat Penggugat telah melakukanpembayaran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yaitu pada

bulan Agustus 2009sebagaimana dilaporkan oleh Penggugat dalam SPT PPN Masa Pajak Juli 2009;bahwa dengan adanya keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPN MasaPajak Juli 2009, dan Penggugat telah melakukan pembayaran yang menyebabkan kelebihanpembayaran pajak pada Masa Pajak Juli 2009 (sebelum SKPKB diterbitkan), maka Majelisberpendapat Penggugat berhak memperoleh imbalan bunga sebagaimana diatur Pasal 11 ayat(3) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Pasal 27A ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa:Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atauseluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bungasebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulandihitung sejak tanggal pembayaran yang

hukum tetap maka upaya hukum luar biasa a quo tidak dapatmenghalangi atau mengurangi pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Pajak,sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Permohonan peninjauankembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusanPengadilan Pajak;bahwa menurut Majelis pembayaran kelebihan pembayaran Pajakmerupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan pembayaran imbalanbunga, sehingga pelaksanaan kelebihan pembayaran

Putusan Nomor 444/B/PK/PJK/2016yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar danSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayarmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 27A UndangUndang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikandengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan.Pasal 43 ayat (2):Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonanpeninjauan kembali

sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil danSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dikabulkan sebagian atau seluruhnyadan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27A UndangUndang, kelebihan pembayaran dimaksuddikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.Pasal 43 ayat (6):Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:a. dalam

pembayaran Pajakmerupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan pembayaran imbalanbunga, sehingga pelaksanaan kelebihan pembayaran pajak danimbalan bunga dilaksanakan dalam waktu bersamaan;" bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Pengadilan Pajak dan Pasal 27 A ayat(1) UU KUP tersebut diatur pembayaran kelebihan pembayaran, Pajakdikembalikan dengan ditambah pembayaran imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan merupakan satu kesatuan, sehingga seharusnyakelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah