Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama Harta Bersama
Register : 09-09-2011 — Putus : 29-12-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan PA STABAT Nomor 606/Pdt.G/2011/PA.Stb.
Tanggal 29 Desember 2011 — Penggugat VS Tergugat
11 — 7
  • Status jejaka yang Penggugat singgung, kepada Majelis Hakimyang mulia, saya memang bersalah. Sepantasnya istri tualahyang layak menuntut atas pemalsuan identitas yang sayalakukan. Tapi oleh karena istri yang tua adalah istri yangsetia, dia tidak melakukan itu. Malah istri muda sepertiPenggugat yang menurut saya tak tahu diuntung. Sebetulnyadia (Penggugat) lah yang memaksa saya melakukan pemalsuandata agar bisa mempunyai surat nikah.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 28-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 286/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 10 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat : M.Nur Diwakili Oleh : Abbas Johan, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat : Hj. Cenceng Nur
71 — 18
  • peristiwaeksekusi tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Palopo.Eksepsi Error In Person (salah memasukkan pihak dalam gugatanHlm 12 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKSBahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding mengandung cacat formildalam hal salah menempatkan Pembanding/Tergugat M.NUR sebagai PihakTergugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah didaftarkan dalamPengadilan Negeri Kota Palopo Tertanggal 8 September 2016 dan telah diputus pada tanggal 25 April 2017.Bahwa sebagaimana yang telah kami singgung
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 19-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 61/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : HANDOYO TJONDRO KUSUMO
Terbanding/Tergugat I : Hj. HUKMA B
Terbanding/Tergugat II : MUNIR LIONG
Terbanding/Tergugat III : IRHAM
Terbanding/Tergugat IV : GINA FEBRIYANTI
53 — 16
  • fakta hukum didalam persidanganserta membuat pengertian sendiri terhadap isi daripada gugatan hal mana telahbertolak belakang dengan apa yang dituangkan didalam surat GugatanPembanding / Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,tetap berhubung Pengadilan Tinggi merupakan judex factie, maka secara eksofficio akan mempertimbangkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat titik singgung
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-05-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat:
Freddy Silaban
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
81 — 38
  • Dalam evaluasi administrasi, Tergugat telahmengevaluasi akan halnya syarat daftar peralatan utamaminimal dalam dokumen penawaran Penggugat yangmenurut hemat Penggugat sudah terlingkupi didalamnyaSurat Perjanjian Sewa AMP yang walaupun didalamnyaada penulisan 2 nama paket pekerjaan sebagaimanaPenggugat singgung diatas namun demikian oleh Tergugatltelah pula memberi tanda benar (). Artinya, PerjanjianSewa AMP dalam dokumen penawaran Penggugat sudahtidak ada masalah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-01-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2228 K/Pdt/2012
Tanggal 9 Januari 2014 —
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka dengan sendirinya Putusan Banding Pengadilan tinggiBanjarmasin, dalam perkara a gou harus dibatalkan;Dengan Argumen Hukum sebagai berikut:Bahwa kasus hukum tersebut ada titik singgung antara Pengadilan Tatausaha Negara dengan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memilikikewenangan untuk menentukan hak kepemilikan Vide memperhatikan KUHPerdata, RBG, Undang Undang No.4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman dan Undang Undang No.8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum dan ketentuan hukum lain nya yang berkaitan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Waris
Register : 05-09-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 314/Pdt.G/2015/PN MDN
Tanggal 19 April 2016 — - HELMI NURTARIA SIREGAR (PENGGUGAT) - JOBPI SIREGAR (TERGUGAT I) - MURTIANA SIREGAR (TURUT TERGUGAT I) - ESRY SIREGAR (TERGUGAT II) - OLANI ROSMAIMA SIREGAR (TURUT TERGYGAT III) - FARIDA SIREGAR (TURUT TERGUGAT IV) - HERYATI HARAHAP (TURUT TERGUGAT V) - YOHANNES SIREGAR (TERGUGAT VI) - RATIH WULANSARI SIREGAR (TURUT TERGUGAT VII) - YOGI LAMHOT SIREGAR (TURUT TERGUGAT VIII) - JUNITA SIREGAR (TURUT TERGUGAT IX) - LURAH (TURUT TERGUGAT X)
64 — 9
  • dengan Tergugat dan Para Tergugat lainnya terkait objek perkara aquosehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona; Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan,Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat sebagai pewaris, sedangkan yang menjadipersoalan dalam gugatan aquo adalah masingmasing pewaris mengakui sebagai pihakyang paling berhak atas harta warisan tersebut;Menimbang, bahwa hubungan hukum adalah adanya titik singgung
    kepentinganhukum antara satu pihak dengan pihak lain, dalam gugatan ini titik singgung antaraPenggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat terdapat pada harta warisan yangdipersoalkan oleh Peng gugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Para Turut Tergugattidak pernah ada sepakat menjual, mewariskan, menghibahkan atau melepaskan ObyekWaris tersebut kepada Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas ditemukan titiksinggung hukum antara Penggugat dengan Tergugat
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 08-01-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Spn
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 8
  • Selengkapnya,persamaan maupun titik singgung perbedaan cara pandang, keyakinan, danjuga pendirian antara Penggugat dengan Tergugat ini telah terdeskripsi padabagian narasi duduk perkara;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 danP.2 serta 3 (tiga) orang saksi di muka sidang;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampaidengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;Hal 24 dari 32 hal Putusan No. 19/Pdt.G/2018/PA.SpnMenimbang, bahwa alat bukti
Pengadilan PN PALU Perdata Tanah
Register : 31-10-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 101 /Pdt.G/2014/PN Pal
Tanggal 1 April 2015 — SUNARNO vs ANDI HERLINA
53 — 7
  • PenggugatRekonvensi dapat mempersoalkannya terlebih dahulu tentang status hartabersama berupa rumah yang menjadi objek sengketa antara PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi melalui Gugatan Perdata kepada Pengadilan Agama;Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas,oleh karena terdapat pihakpihnak yang berkepentingan atas sengketakepemilikan tanah /n casu yang tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalamperkara aquo serta terdapat titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1929 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH ; H. SHALIHIN MAHMUD, dkk
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Illadalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapanganharta kekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (lembaga legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
Pengadilan PTA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 12/Pdt.G/2016/PTA.Mks
Tanggal 11 Februari 2016 — P Vs T
78 — 44
  • Bahwa titik singgung yang disampaikan oleh Pembanding dalam alasanmemorinya pada angka 4, Terbanding sangat mengapresiasinya, karenaalat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan olehPembanding tersebut berupa fotokopi yang tanpa aslinya, memang benarPenggugat tidak membantahnya. Yang menjadi persoalannya, adalahapakah isi dari keseluruhan bukti tersebut terpenuhi atau tidak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/TUN/2013
Tanggal 13 Mei 2013 — DRS. FIRDAUS FASYA, DKK VS I. KAKAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. HOKIARTO., III. AHLI WARIS H. Tb. ALWANI Hj. KOMARIAH, DKK;
91 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 142 K/TUN2013Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tas dalildalilsebagai berikut:Eksepsi TergugatA.Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu : Bahwa materi permasalahan yang diangkat dariperistiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Putus : 12-12-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 165 /Pid.B/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — YERI EFENDI alias TONGKOL
45 — 37
  • umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :e Primair : melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP;Menimbang, bahwa Majelis akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan,apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi : menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 153/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : Warsito Ahmad Qodlofi
Terbanding/Tergugat I : PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
77 — 36
  • Berita : KadesKarang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSLsedangkan yang di muat dalam Berita di Harian Umum Batak Pos tersebutadalah sebagai berikut : Pada Alenia Ke dua menerangkan : Namun Pembuatan sertifikat Pronayang saat ini yang telah berganti nama Pendaftaran Tanah SistematisLengkap ( PTSL ) di Desa Karang Anyar Kec.Secanggang Kab.Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribuHalalaman 3 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN5)6) Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung
    Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribu ;Halalaman 47 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN Bahwa pada alenia Ke 8 ( delapan ) Tergugat I , Il, dan III menyatakandalam Harian Umum Batak Pos : Kembali di singgung terkaitPembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yangbernama Warsito dan Warga langsung menyerahkan biaya sebesar Rp600 ribu ; Bahwa pada alenia ke 9 ( sembilan ) Tergugat ,ll,dan Illmenerangkan dalam harian Umum Batak Pos : Waktu yang samasaat di temui , Warsito
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2153 K/Pdt/2015
Tanggal 12 April 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH ; DARKASYI
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar TergugatIll dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran....dan seterusnya;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Illadalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat Ill adalah lembaga legislatif yangtidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalahmasalah yang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 19-06-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.DUM
Tanggal 19 Juni 2013 — PENGGUGAT : 1. Syamsuar Vs TERGUGAT I :1. Jamaludin; TERGUGAT II : 2. Edi Idris.
32 — 9
  • ;Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi menengenaigugatan kurang pihak, tentunya secara yuridis memiliki korelasi (connexiteit) atautitik singgung yang linier dan tersistematis dengan sebagian faktafakta yangmengemuka dan nyata dalam persidangan pembuktian pokok perkara, namunfaktafakta tersebut tidaklah serta merta secara substansif memasuki penilaian danpembuktian dalam sengketa pokok perkara karena hal ini semata memberikanpemahaman yang objektif terhadap penilaian hubungan hukum dan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
SULASTRI
329 — 343
  • ;Bahwa saksi sekitar pukul 23.30 Wit masuk berkomentar kalau singgung orang mintatolong jangan bawa nama tuhan, kemudian dibalas oleh akun anhy any kenapa mustibawa yesus, Saksi berkomentar lagi iya maaf artinya cobalah hargai meskipun itu bukansindir kita tapi merasa tersinggung, dan ada akun lagi bernama Ncees seingat Saksi akuntersebut juga menegur agar dihapus postingan tersebut, serta akun ananda asyhila safitrijuga berkomentar meminta maff atas penulisan yang telah di buat adiknya (akun sulastriodha
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN STABAT Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
2.Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
3.Sangkot Sihotang
4.Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
5.Arifin Syahputra
82 — 49
  • Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung terkait pembuatan Surat mengarah kepada salahsatu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga Langsungmenyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu Pada alenia ke Sembilan menerangkan : Waktu yang sama saat di temui , warsito membenarkan bilaPengurusan Surat Program PTSL dari Pemerintah setiap wargadikenakan Pungutan biaya sebesar Rp 600 ribu :5) Bahwa pada tanggal 12 November 2017Tergugat IV dan Tergugat V secara bersamasama kembali memberitakan diMedia
    Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung terkait pembuatan Surat mengarah kepada salahsatu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga Langsungmenyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu Pada alenia ke Sembilan menerangkan :Waktu yang sama saat di temui , warsito membenarkan bila PengurusanSurat Program PTSL dari Pemerintah setiap warga dikenakan Pungutanbiaya sebesar Rp 600 ribu :3).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-12-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 K/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TANGERANG., II. PT. RUMANDA BUKIT JAYANTI VS JAHJA KOMAR HIDAYAT;
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 dan 4dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akan tetapisecara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Milik No.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2017/PN STB
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.Pimpinan Redaksi Batak Pos Cq Sangkot Sihotang
2.Pimpinan Redaksi Media Online Pantauan Rakyat Cq Arifin
292 — 275
  • Secanggang Kab.Langkat Ternyata dikenakan Biaya Rp 600 ribu.Kemudian Pada alenia Ke Delapan Berbunyi : Kembali di singgung terkaitpembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yang bernama Warsitodan warga Langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 September 2017 — H. SHALIHIN MAHMUD, SELAKU DIREKTUR PT KUMALA RAYA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DKK
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdatakarena masalah perdata adalah masalah yang menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat II DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik