tersebut Dokumen yang harusdilengkapi adalah terlebih dahulu harus mengurus /mempunyai izinUsaha Industri Primair Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan setelahmendapatkan izin tersebut maka terdakwa harus memasukkandata dan volume kayu yang akan diangkut dalam system imformasiPenatausahaan Hasil Hutan dan mencetak dokumen SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHHK) dan / ataudokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia No.P

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ramadhan Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan No.P

Hal ini diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang PerencanaanKehutanan dan Permenhut No.P.44/MenhutlI/2012 tentang PengukuhanKawasan Hutan;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa seseorang atau badan usaha dapatmemperoleh status pinjam pakai kawasan hutan dengan mengajukanpermohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal ini diaturdalam Peraturan Menteri yang berlaku saat ini yaitu Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018Tentang Pedoman

Hal inidiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang PerencanaanKehutanan dan Permenhut No.P.44/MenhutII/2012 tentang Pengukuhan KawasanHutan yang dijelaskan bahwa seseorang atau badan usaha dapat memperoleh statuspinjam pakai kawasan hutan dengan mengajukan permohonan kepada MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri yangberlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaHalaman 8 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.BLH/2018/PN Mrbobyek dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyaadalah tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;Bahwa ada beberapa jenis flora dan fauna/satwa yang dilindungi dantidak bisa dimanfaatkan secara bebas sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri LHK No.P

sehinggadiperlukan keterlibatan ahli waris lain dalam perkara a quo.2) Gugatan tidak melibatkan Kepala Suku/Maneleo di 3 (tiga) Kecamatan yaituKecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah dan Kecamatan Pantai Barudan Bupati Rote Ndaoa) Bahwa objek sengketa a quo yang diklaim sebagai tanah warisan ParaPenggugat/Terbanding merupakan Kawasan hutan sebagaimana telahPembanding uraikan pada saat pemeriksaan pokok perkara gugatan aquo diPengadilan Negeri Rote Ndao.b) Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No.P

SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hakselain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan NotaHalaman 11 dari23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)Angkutan Penggunaan Sendiri;e Bahwa Ahli menerangkan apabila kayu olahan yang Terdakwa angkuttersebut berasal dari hutan Negara dan tidak termasuk dalam Pasal 3 dan5 PermenHut No.P 18 tahun 2007 dan diperdagangkan maka kayutersebut dapat dikatakan merugikan negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf (e) jo. pasal 83 Ayat (1) huruf

, pariwisata dan rekreasi.Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyaobyek dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyaadalah tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;Bahwa ada beberapa jenis flora dan fauna/satwa yang dilindungi dantidak bisa dimanfaatkan secara bebas sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri LHK No.P

Zona sejarah.Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.56/Menhutll/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang PedomanZonasi Taman Nasional dikeluarkaniah turunannya berupaKeputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan KonservasiAlam No. : SK.100/IVSET/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentangZonasi Taman Nasional Ujung Kulon.

Provinsi;Menimbang, bahwa apabila tidak ada Kepala desa/ Perangkat Desa yangberkualifikasi maka ditunjuk petugas kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL;Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat keterangan yangditerbitkan oleh Kepala Desa Retok adalah bukan dokumen yang syah karenablanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik kayu dan pengisiannya sertapenerbitannya oleh Penerbit SKAU dengan format seperti dalam lampiran V(blanko disediakan oleh Dinas Kehutanan dengan memakai nomor seri ),Permenhut No.P

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa sebagai pengganti lampiran Peraturan Pemerintah/PPNo. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,dijelaskan di PP tersebut ada lebih dari 787 jenis satwa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia;Bahwa yang menjadi dasar hukum ditetapkannya satwa liar Kijang Muncaktermasuk jenis Satwa liar yang dilindungi adalah berdasarkan lampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.P

Meter dan dikasin makan daging ayam dan kepala lele, dimanaTerdakwa memelihara buaya tersebut sudah 3 bulan ; Bahwa terdakwa pernah memposting di jejaring social facebook foto buayamuara pada tanggal 17 Januari 2021 dengan akun Muhammad Rizal dengankatakata Porosus keepers lokasi yogyakarta , dengan maksud dan tujuanuntuk memamerkan binatang piaraan ke public group buaya ; Bahwa buaya Muara (crodylus Porosus) adalah termasuk satwa yangdilindungi berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Nopember2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Raya Lingkar Selatantepatnya di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan CisaatKabupaten Sukabumi.Bahwa kecelakaan tersebut karena terdakwa yang mengemudikankendaraan Yamaha Mio M3 No.Pol : F4990NAK yang melaju dari arahCisaat menuju arah Terminal A Kota Sukabumi dengan sepeda motorKawasaki Fulsar No.Pol : F6168UAI dan sepeda motor Honda Verza No.P

Husaini kayu jenis meranti dan rimbacampuran yang dibeli dan diangkut oleh terdakwa merupakan jenis kayu olahanlangsung berbentuk papan yang menurut undangundang kayu tersbeut adalahkayu pacakan yang diperoleh dari lokasi penambangan menggunakan chainshawharus mendapatkan izin dari dirjen, hal tersebut mengacu pada Permenhut No.P.55 / MenhutII/2006 Pasal 15, dan setiap kayu olahan yang dilengkapidokumen berdasarkan Permenhut No. P.55 / MenhutII / 2006 bisa diterima,dibeli,dijual, disimpan.

P.56/MenlhkSetjen/2015.hal 25 dari 55 hal Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Gns.Bahwa Limbah Infeksius adalah Limbah yang terkontaminasi organismepatogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebutdalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit padamanusia rentan sebagaimana Pasal 1 butir 5 Permen LHK No.P.56/MenlhkSetjen/2015.Bahwa Limbah Patologis adalah Limbah berupa buangan selamakegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasukjaringan, organ

P.56/MenlhkSetjen/2015.Bahwa Limbah Sitotoksik adalah Limbah dari bahan yang terkontaminasidari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yangmempunyai kemampuan untuk membunuh dan/atau menghambatpertumbuhan sel hidup sebagaimana Pasal 1 butir 7 Permen LHK No.P.56/MenlhkSetjen/2015.Bahwa Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangidan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun sebagaimanaPasal 1 butir 9 Permen LHK No.

serta wajib memiliki izinpenyimpanan sementara limbah B3 bagi penghasil limbah B3 berupalimbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitas pelayanan Kesehatantersebut.Bahwa setelah dilakukan penyimpanan sementara, limbah B3 berupalimbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitas pelayanan Kesehatan tersebutwajib dikelola lebih lanjut dengan cara diolah dan/atau ditimbun sesuai tatacara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Permen LHK No.P

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : Setiap pemegang izin usahapemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29,dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja ;Penolakan terhadap permohonan Penggugat mengingkari Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 41 P/Hum/2011 yang berlaku umum hal manadalam petitumnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Pasal I angka 5, Pasal30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No.P

P.14/MenhutII/2011 tentang IzinPemanfaatan Kayu ; Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/MenhutH/2011 diatur bahwa penerbitan SPPGR didasarkan padaharga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan ;f.

No.P.65/MenhutH/2009, tanggal 19 Oktober 2009, tentang Standard Biaya ProduksiPemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan DalamRangka Pembangunan Hutan Tanaman bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggiin casu Undang Undang Dasar 1945 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 1997 TentangPenerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 TentangJenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Peraturan Pemerintah No. 6Tahun 2007 Jo.

Alasanalasan yang wajib dicantumkan dalam SuratPeringatan Il dan Ill dari Tergugat adalah sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan (6) PERMENHUT No.P.39/MENHUTII/2008 yaitu :a. Apakah telah melewati jangka waktu yang ditetapkan;atau ;b.

Keberatan KesatuPertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa dari sudutprosedur dan fakta hukum bahwa selang waktu antara Surat Peringatan Ildan Ill yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding yang hanya berselang29 hari kerja, atau dengan kata lain belum sampai 30 hari kerja, telahdapat dikategorikan melanggar aturan hukum, khususnya bertentangandengan Pasal 28 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.39/MenhutI/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratifterhadap Pemegang

Ade Hendra, S.P (Saksi7) menjelaskanpengaturan pengangkutan dan peredaran hasil hutan adalahsuatu kegiatan yang telah melalui proses verifikasi, meliputi izinsah,RKT sah, penebangan, pengukuran dan LHP sah sertatelah melunasi PSDH/DR, apabila ketentuan tersebutterpenuhi maka terhadap hasil hutan tersebut sah dan dapatditerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sebagaidokumen legalitas dari kepemilikan hasil hutan tersebut.berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.66

Ade Hendra, S.P (Saksi7) menjelaskanpengaturan pengangkutan dan peredaran hasil hutan adalahsuatu kegiatan yang telah melalui proses verifikasi, meliputi izinsah,RKT sah, penebangan, pengukuran dan LHP sah sertatelan melunasi PSDH/DR, apabila ketentuan tersebutterpenuhi maka terhadap hasil hutan tersebut sah dan dapatditerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sebagaidokumen legalitas dari kepemilikan hasil hutan tersebut.berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.66

P.66 /MenlhkSetjen / 2019, Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) tentangSetiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutankayu wajid dilengkapi Bersamasama dengan dokumenangkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK), dan dokumen angkutan sebagaimana maksudPasal 11 Ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) kalipengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.Pengangkutan kayu dari hutan alam dapat dilakukan apabilasesuai dengan Permen Hidup dan Kehutanan No.P.66/MenlhkSetjen/2019.Pasal 11 Ayat (2) mengamanatkan

diberi tanda P.9 ;Fotokopi peta izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunanJalan SubanDuyung, lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK.561/Menhut.II/2013 Tanggal 14 Agustus 2013, sesuai dengan asli dan diberi tandaP.10 ;Fotokopi peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 24 Tahun 2010,Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sesuai dengan fotokopi dan diberi tandaP.11;Fotokopi dari buku kesimpulan Perundangundangan Biro Hukum &Organisasi Sekjen Kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan No.P

:SE.3/MENHUTII/2012 tentang PutusanMahkamah Konstitusi Perkara No.45/PUUIX/2011 tanggal 21 Februari 2012,sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda P.30;29 Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P/44/Menhut1/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sesuai dengan fotokopi dandiberi tanda P31;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut di atas telah dibubuhkan meterai yangcukup serta di depan persidangan buktibukti surat P1 s.d P6, P18 dan P21 s.d P29,telah dicocokkan dengan asli dan

gugatan rekonpensi ini danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta diambil alih sebagai pertimbangandalam rekonpensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa segala sesuatu yang berkaitandengan tanah sengketa oleh Tergugat Rekonpensi haruslah dipandang bertentangan denganadanya hak milik dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Rekonpensi, sehingga harusdinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P31 berupa Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia No.P

Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan/kayu harussesual dengan Peraturan Mentri Kehutanan No.P.55/menhut 11/2006 tentang penata usahaan hasil hutanyang berasal dari negara yaitu) setiap pengangkutan kayuwajid dilengkapi surat yang sah dari pihak yangberwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan.q.

Bahwa saksi Deni mengetahui bahwa setiap Pengangkutanhasil hutan /kayu harus sesuai dengan peraturan menterikehutanan No.P.55/menhut I1/2006 tentang PenataUsahaan Hasil Hutan yang berasal dari negara yngmenyatakan setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapisurat surat yang sah dari pihak yang berwenang.4. Bahwa Saksi Deni mengetahui prosedur pengangkutankayu~ olahan harus disertai dengan dokumen = fakturAngkutan Kayu Olahan (FAKyang diterbitkan oleh olehpenerbit FAKO perusahaan.)5.

Menyatakan bahwa satu sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2012 warna putih no.P.5619 RF adalah harta gonogini antara Penggugat dengan Tergugat:3.